Contoh Ustek.docx

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Sebagai salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan di pemerintahan, Direktorat Jenderal Pengendaliaan Pemanfaatan Ruang dan Penguasaaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengendaliaan pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah dengan tujuan mencapai hasil (outcome) berupa terlaksananya pengaturan, pengendalian tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN); serta terselenggaranya pembinaan pengendalian tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus sejalan dengan kebijakan nasional antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) tahun 2015-2019, Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2015-2019, dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Untuk mengoptimalkan manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsinya, perlu dilakukan upaya holistik untuk menyelaraskan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dari berbagai kebijakan pembangunan sektoral dan kewilayahan (Pemerintah, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II). Selain keselarasan antara kebijakan-kebijakan nasional dan daerah di atas, pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengusaaan Tanah perlu mempertimbangkan keadaaan lingkungan strategis yang selalu dinamis baik lingkungan internal maupun eksternal, dan isu permasalahan pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah yang sedang terjadi dan diperkirakan akan terjadi. Hal ini untuk memprediksi keadaan yang mungkin dihadapi di tahun mendatang sehingga dapat diambil langkah antisipasi terhadap kondisi yang akan dihadapi melalui program dan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah. Keselarasan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dengan kebijakan nasional pembangunan yang terkait dengan penataan ruang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal lain yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah adalah pengelolaan keuangan yang

1

transparan, efisien dan efektif. Untuk itu diperlukan perumusan arahan program dan kegiatan yang tepat sasaran dengan tahapan yang jelas sesuai skala prioritas dan kemampuan pendanaan Pemerintah. Arahan program tersebut diperlukan, dalam proses pengusulan program dan kegiatan serta pada saat dilakukan pembahasan baik di tingkat internal (lingkup Direktorat Jenderal dan Kementerian), maupun pada saat pembahasan di tingkat eksternal (DPR maupun di Kementerian Keuangan) yang selalu dihadapkan pada keterbatasan waktu. Untuk menjaga harmonisasi dan sinkronisasi program pada kegiatan di Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah pada tahun 2020, maka pada tahun anggaran 2019 diselenggarakan pekerjaan Penyusunan Rencana Kerja Dan Penganggaran Tahunan Program PPRPT.

1.2

Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan penyusunan program Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Pusat dan SKPD) agar lebih terarah sesuai dengan kebijakan dan strategi Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang dan Rencana Kerja Pemerintah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2020 untuk mewujudkan program penyelenggaraan penataan ruang yang efektif dan efisien serta tepat sasaran.

1.3

Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini adalah “Teridentifikasinya kesesuaian dokumen usulan program dan anggaran tahunan terhadap dokumen program yang sudah ada”.

1.4

Manfaat

Manfaat dari pekerjaan Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Tahunan Ditjen PPRPT TA 2019ini adalah “Terfasilitasinya Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Tahunan Ditjen PPRPT TA 2019”.

1.5

Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan dari pekerjaan Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Tahunan Ditjen PPRPT TA 2018 ini, mencakup: a.

b.

Inventarisasi dan identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan program dan anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Identifikasi dan evaluasi kesesuaian paket pekerjaan terhadap dokumen rencana program dan koridor anggaran yang ada. 2

1.6

Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dapat menjadi keluaran dari pekerjaan ini adalah; Teridentifikasinya kesesuaian paket pekerjaan ddengan Dokumen Rencana Program dan Koridor Anggaran yang telah ditetapkan.

1.7

Referensi Hukum

Referensi Hukum yang menjadi landasan pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Rencana Kerja Dan Penganggaran Tahunan Program PPRPT TA 2019 antara lain:     

1.8

UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Perpres RI No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019; Perpres RI No 60 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Permen ATR No 8 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kementerian ATR.

Sumber Pendanaan

Pekerjaan ini dibiayai dengan sumber pendanaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tercantum pada DIPA Satuan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Tahun Anggaran 2019.

1.9

Nama dan Organisasi Pembuat Komitmen

Nama PejabatPembuatKomitmen

:

SatuanKerja

:

1.10

Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruangdan Penguasaan Tanah Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruangdan Penguasaan Tanah

Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat pembuat komitmen akan memberikan material, personil dan fasilitas sesuai dengan biaya yang telah dianggarkan dalam satuan biaya kegiatan ini.

3

1.11

Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 10 (sepuluh) bulan Kalender

4

BAB II TANGGAPAN TERHADAP KAK

2.1

Tanggapan Umum

Secara garis besar Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, manfaat, keluaran, lingkup kegiatan, jadwal pelaksanaan, tenaga ahli, dan pelaporan sudah dapat menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi tanggung jawab tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota, dalam masa kontrak. KAK dapat digunakan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Tahunan Ditjen PPRPT TA 2019.

2.2

Tanggapan Khusus

Tenaga ahli mencoba untuk memberikan beberapa tanggapan khusus terkait hal-hal berikut: 2.3

Waktu Pelaksanaan

Peket Pekerjaan Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Tahunan Ditjen PPRPT TA 2018 dilaksanakan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) bulan kalender, dengan jangka waktu yang terbatas tersebut, memberikan tantangan kepada Tenaga Ahli dalam melaksanakan pekerjaan agar dapat berjalan dengan efektif dan efesien. Dalam pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Tahunan Ditjen PPRPT TA 2019 sangat diperlukan manajemen waktu dan pekerjaan yang baik, serta koordinasi yang intensif dengan setiap stakeholders terkait. Kerberhasilan pelaksanaan pekerjaan ini ditentukan oleh ketiga faktor tersebut. 2.4

Tanggapan Terhadap Tujuan Pekerjaan

Dari uraian Kerangka Acuan Kerja, diurutkan secara cukup jelas bahwasannya pendekatan dalam penyusunan rencana tersebut lebih dititik beratkan untuk melakukan Finalisasi Pedoman Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang telah disusun sesuai perkembangan kebijakan dan tuntutan pengguna sehingga dapat berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang. 2.5

Tanggapan Terhadap Ruang Lingkup Pekerjaan

KAK telah mengemukakan tentang lingkup tugas dan lingkup kegiatan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan secara cukup rinci dan cukup jelas. 2.6

Tanggapan Terhadap Produk/Keluaran yang diharapkan

KAKmenjelaskan jenis-jenis keluaran dan pelaporan yang diharapkan dari Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Tahunan Ditjen PPRPT TA 2019, yakni kesesuaian paket pekerjaan terhadap

5

dokumen pemrograman dan penganggaran yang ada dengan Proceeding hasil pekerjaan dalam bentuk hardcopy dan softcopy/CD. 2.7

Tanggapan Terhadap Kebutuhan Tenaga Ahli

Dari segi layanan tenaga Ahli yang dibutuhkan Pemberi Tugas telah menyebutkan kriteria lamanya pengalaman tenaga ahli, dan menyebutkan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing tenaga ahli tersebut, diharapkan dapat lebih memberikan pada tingkat kedalaman materi pekerjaan.

6

BAB III APRESIASI DAN INOVASI

3.1

Apreasiasi dan Inovasi

Pendekatan teoritis dilakukan dengan cara melaksanakan studi literatur (desk study) terhadap faktor-faktor yang sangat kuat relevansinya dengan pekerjaan ini, yang dalam hal ini berupa : (i) kajian terhadap peraturan perundangan terkait penataan ruang (ii) review atau kajian terhadap Tupoksi Direktorat Jenderal PPRPT (iii) review atau kajian terhadap penyusunan program dan anggaran di tahun-tahun sebelumnya (iv) laporan-laporan kegiatan penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah. Berdasarkan jenis pekerjaan, Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Tahunan Ditjen PPRPT TA 2019merupakan pekerjaan tahunan yang dilakasanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal PPRPT. Penyusunan program dan anggaran sangat berkaitan setiap levelnya, oleh sebab itu diperlukan pemahaman terhadap dokumen rencana program dan kaidah-kaidah penganggaran yang ada, agar rencana program dan rencana anggaran yang disusun oleh Ditjen PPRPT merupakan program dan anggaran yang tepat guna, efektif, dan efisien. Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Tahunan Ditjen PPRPT TA 2019 merupakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Bagian Program dan Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal PPRPT. Dalam hal ini, Setditjen PPRPT bertindak sebagai koordinator dalam penyusunan program dan anggaran, baik berupa rencana strategis maupun rencana kerja tahunan pemerintah. Penyusunan rencana program dan anggaran dalam keberlangsungannya tentu sangat dinamis, selain merupakan turunan dari dokumen rencana yang lebih tinggi, penyusunan rencana program dan anggaran juga harus memperhatikan isu-isu aktual terkait pengendalian pemanfaatan ruang dan juga penguasaan tanah. Maka dari itu, selain melaksanakan bussiness as usual tenaga ahli dan tim pelaksana teknis pekerjaan diharapkan dapat peka terhadap isu-isu terkait pengendalian pemanfaatan ruang dan juga penguasaan tanah.

7

BAB IV PENDEKATAN DAN METODOLOGI

4.1

Pendekatan Teoritas dan Legalitas

Pendekatan teoritis dilakukan dengan cara melaksanakan studi literatur (desk study) terhadap faktor-faktor yang sangat kuat relevansinya dengan pekerjaan ini, yang dalam hal ini berupa : (i) kajian terhadap peraturan perundangan terkait penataan ruang (ii) review atau kajian terhadap Tupoksi Direktorat Jenderal Penataan Ruang (iii) review atau kajian terhadap Bimtek di tahun-tahun sebelumnya (iv) laporan-laporan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Pendekatan legalitas ini pada dasarnya adalah mengakomodasikan semua legalitas yang sudah pernah dibuat dan berlaku untuk menjadi acuan pada pekerjaan bimtek selanjutnya, khususnya peraturan terkait bidang penataan ruang. Yang menjadi acuan tentu merupakan legalitas yang tingkatan kekuatan hukumnya lebih tinggi. Apabila ada perbedaan di antara legalitas yang ada, akan dipakai ketentuan yang ada pada ketetapan legalitas yang lebih tinggi. Sedangkan apabila legalitas lebih rinci berbeda dengan apa yang akan dikembangkan, dapat diabaikan dan dapat dibuat ketentuan transisi untuk mengakomodasikan adanya perbedaan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu yang menjadi obyek bagi legalitas yang lebih rinci tersebut pada waktu sebelumnya.

4.2

Pendekatan Praktis dan Teknokratis

Pendekatan praktis dilakukan dengan cara melaksanakan pengamatan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap Proses Bimbingan Teknis Pelaksanaan Penataan Ruang Kabupaten yang akan menjadi obyek pekerjaan ini sesuai dengan hasil kajian teoritis. Pendekatan teknokratis didasarkan pada proses berpikir sebagian orang yang dinilai memiliki otoritas dan keahlian (expert) untuk membahas dan menentukan langkah yang tepat untuk menilai suatu keadaan sebagai produk ilmiah. Dalam hal ini yang memilki otoritas dan keahlian (expert) adalah Direktorat Jenderal Penataan Ruang.

4.3

Pendekatan Substantif Umum Pengendalian

Pengendalian pembangunan (development control) adalah upaya mengatur kegiatan pembangunan yang meliputi pelaksanaan kegiatan pendirian bangunan, perekayasaan, pertambangan, kegiatan serupa lainnya pada, di bawah, maupun di atas tanah, dan atau mengaadakan perubahan penggunaan pada bangunan atau lahan tertentu. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi bencana dalam situasi tidak terjadi bencana. Pelaksanaan dan pengakan rencana tata ruang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturang tentang penataan ruang, standar keselematan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.

8

Praktek pelaksanaan pembangunan/pemanfaatan ruang tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana tata ruang. Pelanggaran/penyimpangan pemanfaatan ruang yang terjadi pada kasus di Indonesia disebabkan oleh faktor teknik operasional, administrasi/politis, mekanisme pasar yang kurang memperhatikan rencana tata ruang, serta praktik perubahan/pelanggaran pemanfaatan ruang/lahan memberikan dampak ketidakadilan, dan eksternalitas negatif. Dalam penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah memiliki peran untuk menjadi regulator dan eksekutor pengendalian, adapun kewajiban pemerintah dalam pengendalian adalah: a.

b. c.

Mewujudkan keadilan, mengurangi konflik dan dampak negatif pemanfaatan ruang serta menjamin berlangsungnya pembangunan kota yang efisien, efektif serta sesuai fungsi kota dan konsisten dengan rencana tata ruang; Menjalankan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang di samping pelaksana pemabangunan; Menjalankan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan lahan.

Tujuan utama dari pengendalian pemanfaatan ruang/lahan adalah menjamin tercapainya konsistensi pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan, dalam hal ini Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan mekanisme untuk memastikan rencana tata ruang dan pelaksanaannya telah berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun prasyarat Pengendalian pemanfaatan ruang berjalan efektif dan efisien adalah; Produk rencana yang baik, berkualitas serta informasi yang akurat terhadap praktek-praktek pemanfaatan ruang yang berlangsung.

4.4

Pendekatan Pekerjaan

Penerapan pendekatan yang digunakan dalam pekerjaan ini perlu didukung oleh pendekatan pelaksanaan yang runtun, jelas, efektif, dan efisien. Secara garis besar, pendekatan pelaksanaan pekerjaan akan dibagi atas: 1. 2. 3.

Survai lapangan dan pengumpulan data Deskripsi dan analisis, yang dilakukan terhadap data dan informasi yang telah diperoleh selama Survai dan pengumpulan data. PenyusunanRencanaProgram dan Anggaran PPRPT, gunamenghasilkankeluaran yang diharapkan.

9