Caridokumen.com_makalah-hukum-administrasi-negara-.doc

MAKALAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

OLEH : ANDRISUMA KELAS : B NIM : 110101 1011 0085

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ANGKATAN 2010

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas ini. Tugas makalah ini adalah tugas dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Ucapan terima kasih tak lupa saya ucapkan kepada dosen mata kuliah Hukum Administrasi Negara karena berkat bimbingan dan materi kuliah dari beliaulah saya dapat menyusun makalah ini.Makalah ini membahas mengenai penyimpangan dalam praktek perekrutan Pegawai Negeri Sipil. Dalam penyusunan makalah saya ini pun sadar bahwa makalah ini memang tidak sempurna, maka dari itu saya meminta saran dan kritik agar saya tidak mengulangi kesalahan pada masa yang akan datang. Wassalamualaikum wr.wb.

Semarang, 31 Desember 2011

Penulis

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR................................................................................................................................... i DAFTAR ISI .............................................................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang................................................................................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................................................. 2

BAB II LANDASAN TEORI ........................................................................................................................ 3 2.1 Pengantar .......................................................................................................................................... 3 2.2 Pengertian Pegawai Negeri Sipil dan Unsur-unsur Pegawai Negeri Sipil ......................................... 4 2.3 Jenis-jenis Pegawai Negeri Sipil ........................................................................................................ 5

BAB III PEMBAHASAN............................................................................................................................. 6 3.1 Kronologis Kejadian Ditemukannya Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Disiplin Dalam Bekerja ......... 6 3.2 Sanksi Administrasi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Disiplin .......................................... 7 3.3 Tujuan Pemberian Sanksi .................................................................................................................. 8

BAB IV PENUTUP .................................................................................................................................... 9 4.1 KESIMPULAN ..................................................................................................................................... 9 4.2 SARAN ............................................................................................................................................. 10

DAFTAR PUSTAKA................................................................................................................................. 11

 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta.Dikatakan bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut. Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan. Dari definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pegawai sebagai tenaga kerja atau yang menyelenggarakan pekerjaan perlu digerakkan sehingga mereka mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam bekerja yang pada akhirnya akan dapat menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk tercapainya tujuan organisasi. Karena tanpa kemampuan dan keterampilan pegawai sebagai pelaksana pekerjaan maka alat-alat dalam organisasi tersebut akan seperti benda mati dan waktu yang dipergunakan akan terbuang dengan percuma sehingga pekerjaan tidak efektif.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dalam makalah ini, dibahas tentang permasalahan PNS yang tidak disiplin dalam bekerja yang merupakan pelanggaran juga terhadap peraturan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu kiranya dikemukakan pokok permasalahan yang ada, yaitu : -

Bagaimana kronologis kejadian ditemukannya Pegawai Negeri Sipil yang tidak disiplin dalam menjalankan pekerjaannya ?

-

Bagaimana pemberian sanksi administrasi disiplin Pegawai negeri Sipil ?

-

Apakah tujuan dari pemberian sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak disiplin tersebut ?

 BAB II LANDASAN TEORI PENGANTAR

 Pegawai mengandung pengertian sebagai berikut: 1. Menjadi anggota suatu usaha kerja sama (organisasi) dengan maksud memperoleh balas jasa atau imbalan kompensasi atas jasa yang telah diberikan. 2. Pegawai di dalam sistem kerja sama yang sifatnya pamrih. 3. Berkedudukan sebagai penerima kerja dan berhadapan dengan pemberi kerja (majikan). 4. Kedudukan sebagai penerima kerja itu diperoleh setelah melakukan proses penerimaan. 5. Akan mendapat saat pemberhentian (pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja).

2.2 PENGERTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

 Menurut Pasal 3 : “Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan lepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan.”

 Dua pengertian pegawai negeri : menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No.8 Tahun1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu: 1. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. 2. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Dari pengertian Pegawai Negeri diatas kita mengetahui bahwa PNS harus memenuhi empat unsur pokok, yakni : 1. Memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. 2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang. 3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri. 4. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 JENIS-JENIS PEGAWAI NEGERI SIPIL Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kepegawaian, yang menjelaskan Pegawai Negeri terdiri dari: -

Anggota Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pegawai Negeri Sipil terdiri dari: 1. Pegawai negeri sipil pusat 2. Pegawai negeri sipil daerah 3. Pegawai negeri sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah  ad.1. Pegawai Negeri Sipil Pusat a. Yang bekerja sama pada departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan, lembaga tertinggi/tinggi negara, instansi vertikal di daerah-daerah dan kepaniteraan pengadilan. b. Yang bekerja pada perusahaan jawatan misalnya perusahaan jawatan kereta api, pegadaian dan lain-lain. c. Yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. d. Yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain seperti perusahaan umum, yayasan dan lainnya. e. Yang menyelenggarakan tugas negara lainnya, misalnya hakim pada pengadilan negeri/pengadilan tinggi dan lain-lain.

 ad.2. Pegawai Negeri Sipil Daerah Pegawai Negeri Sipil daerah diangkat dan bekerja pada Pemerintahan Daerah Otonom baik pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.  ad.3 Pegawai Negeri sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

 BAB III PEMBAHASAN 3.1 KRONOLOGIS KEJADIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK DISIPILIN

Sebanyak 13 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Palembang, Sumatera Selatan terjaring berada di mal saat jam kerja, sehingga diwajibkan menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi tindakan indisipliner tersebut. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan serta Pelatihan Kota setempat, Agus Kelana, di Palembang, Selasa (27/12) mengatakan razia PNS di mal tersebut sebagai upaya mendorong pegawai meningkatkan disiplin mereka sehingga tidak berkeliaran diwaktu kerja. Belasan PNS yang terjaring tersebut langsung diminta untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi tindakan mereka meninggalkan pekerjaan dengan berada di mal, kata dia. Menurut dia, upaya mendisiplinkan pegawai terus dilakukan untuk mendorong rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Peningkatan disiplin pegawai sebagai cermin mendorong pelayanan kepada masyarakat kota setempat, tambah dia. Ia mengatakan, setiap PNS yang kedapatan mangkir dari jam kerja langsung diminta untuk menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi tindakan tersebut. "Kalau sampai tiga kali razia masih kedapatan mangkir jam kerja maka akan langsung disanksi dengan menunda kenaikan pangkat dan gaji pegawai," kata dia. Dia menjelaskan, razia PNS tersebut dilakukan pada sejumlah mal di Kota Palembang pukul 13.00 sampai pukul 15.00 WIB, saat seharusnya pegawai bekerja di kantor atau urusan dinas lain. Namun, setelah dilakukan razia ternyata belasan PNS berkeliaran saat jam kerja, ujar dia. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Palembang, M Husni Thamrin menegaskan pihaknya akan memberikan tindakan setiap pegawai yang tidak disiplin, tetapi sanksinya disesuaikan dengan pelanggaran mereka lakukan. Penerapan sanksi tersebut sebagai upaya meningkatkan kinerja dan tanggung jawab pegawai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tegas Husni.

3.2 SANKSI ADMINISTRASI YANG DIJATUHKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK DISIPLIN

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 6 memuat tingkat dan jenis hukuman disiplin, yaitu : 1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari : a. Teguran lisan. Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegor bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukumandisiplin, bukan hukuman disiplin b. Teguran tertulis. Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh.pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. 2. Hukuman disiplin sedang, terdiri dari : a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun. Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurangkurangnya tiga bulan dan untuk 43

paling lama satu tahun. Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun. Hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurangkurangnya tiga bulan dan untuk paling lama satu tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula. Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin. c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun. Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurangkurangnya enam bulan dan untuk paling lama satu tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan. 44 3. Hukuman disiplin berat, terdiri dari : a. Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun. Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk paling lama satu tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin

penurunan pangkat selesai, maka pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan sendirinya kembali pada pangkat yang semula. Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya. Kenaikan pangkat berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, baru dapat dipertimbangkan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya satu tahun dikembalikan pada pangkat semula. b. Pembebasan dari jabatan. Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan organik. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri 45 Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan. c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila memenuhi syarat masa kerja dan usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun. d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

3.3 TUJUAN PEMBERIAN SANKSI

Pemerintah terus berusaha melakukan reformasi birokrasi di tubuh PNS. Karena itu, telah dibuat proyek percontohan di tiga lembaga yakni : Departemen Keuangan, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pegawai di kantorkantor tersebut diberi tunjangan kinerja setelah mereka mampu menunjukkan kinerja yang tinggi (quick win) dengan mengutamakan perbaikan pelayanan secara sangat signifikan dan dirasakan masyarakat. Perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali dengan penegakan disiplin nasional di lingkungan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Indonesia pada umumnya masih kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional. Mereka seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap peran Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah Indonesia telah memberikan suatu regulasi dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik, namun realitanya sering terjadi dalam suatu instansi pemerintah, para pegawainya melakukan pelanggaran disiplin yang menimbulkan ketidakefektifan kinerja pegawai yang bersangkutan.Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban – kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil dengan maksud untuk mendidik dan membina Pegawai Negeri Sipil, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pegawai Negeri Sipil juga harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara.

 BAB IV PENUTUP 4.1 KESIMPULAN

Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negara yang mengemban tugas mulia yang merupakan contoh dari abdi masyarakat, maka dari itu sebaiknya melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, sehingga menjadi teladan bagi masyarakat Indonesia.

4..2 SARAN Pegawai Negeri Sipil seharusnya jangan sampai menuai kritik dari masyarakat terhadap sikapnya yang kurang disiplin dalam bekerja, maka dari itu diharapkan kesadaran dari masing-masing individu untuk memperbaiki diri agar menjadi pegawai yang diharapkan oleh masyarakat dan sesuai dengan Undang-Undang.

 DAFTAR PUSTAKA WWW.ANTARANEWS.COM WWW.DETIK.COM WWW.GOOGLE.COM WWW.JURNAL-INDONESIA.NET