C-undang-undang Sumber Daya Air Diprotes

Search

find

Advance search

Jum’at, 28 Mei 2004

H

nasional

N

Undang-Undang Sumber Daya Air Diprotes

Ek

Tim Advokasi Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRUHA) meminta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Undang-Undang No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air, sebut saja UU SDA, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

M

Jakarta -- Tim Advokasi Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRUHA) meminta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan UndangUndang No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air, sebut saja UU SDA, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Demikian pernyataan KRUHA dalam konferensi pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, kemarin. Tim advokasi itu juga akan mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) ke MA pada 2 Juni mendatang. Alasannya, UU SDA bertentangan secara formal dan secara materiil dengan UUD 1945. Secara formal, dalam konsiderans UU SDA tidak memuat Pasal 33 UUD 1945 secara lengkap, utuh, dan sempurna. Sementara itu, secara materiil pasalpasal dalam UU SDA bertentangan dengan Pasal 18, 27, 28, dan 33 UUD 1945. "Yang paling penting, akan ada perubahan fungsi air yang tadinya punya peran komunal dan religius, menjadi fungsi komersial," kata Heine Nababan, salah satu tim advokasi. Anggota tim lain Nila Ardhianie berpendapat sama. UU SDA tidak menjamin pasokan air untuk pertanian rakyat. Petani nantinya hanya memiliki hak guna pakai, berbeda dengan pengusaha yang memiliki hak guna usaha yang bersertifikat. "Bahkan pemerintah akan memberikan kompensasi kepada pengusaha yang memiliki hak guna usaha," kata Nila seperti yang tercantum dalam Pasal 29 UU SDA. Artinya, jika pengusaha tersebut tidak mendapat pasokan air sesuai dengan hak guna usahanya, pemerintah akan bersedia membayar. UU SDA ini akan mengancam pertanian rakyat, kata Heine. "Akan ada pembatasan luas lahan yang harus dikelola tanpa ada biaya jasa pengelolaan," ujarnya. Pertanian rakyat dengan luas lahan di atas 2 hektare, menurut penafsiran terhadap penjelasan Pasal 8 ayat 1 UU SDA, tidak bisa memanfaatkan air irigasi secara bebas, karena harus membayar biaya jasa pengelolaan kepada PDAM atau perusahaan jasa irigasi lain. "Kalau UU (SDA) tetap ditetapkan, ini merupakan kematian bagi petani untuk berusaha ke depan," kata Wayan, petani dari Bali, yang juga menandatangani permohonan. rina rachmawatitnr koran @ korantempo

N

In Il Bu O G O Te In Ed Te M on Pu A