Business Ethic

MANUAL KESESUAIAN dan ETIKA BISNIS KORPORASI

BJ Services Company

Business Ethics Manual

MANUAL KESESUAIAN DAN ETIKA BISNIS KORPORASI

Salinan tambahan manual ini dapat diperoleh dari Office Services Department di kantor korporasi BJ Services Company di Houston, Texas

2

BJ Services Company

Business Ethics Manual

DAFTAR ISI Pengantar Definisi Kebijakan Perusahaan 1. Catatan yang Akurat 2. Persoalan Anti Monopoli 3. Suap dan Praktik Bisnis Ilegal atau Tidak Etis 4. Hadiah Bisnis 5. Sumbangan Derma 6. Informasi Rahasia 7. Konflik Kepentingan 8. Pengiriman Material 9. Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan 10. Kesetaraan Peluang 11. Pengontrolan dan Pelaporan Keuangan 12. Keamanan Informasi dan Data serta Penggunaan Komputer yang Baik 13. Hak Kekayaan Intelektual 14. Bisnis Internasional 15. Kebijakan Anti Diskriminasi dan Pelecehan 16. Sumbangan Politik 17. Penyimpanan Catatan 18. Transaksi Sekuritas Laporkan Pelanggaran Kebijakan BJ Company Sertifikat Kesesuaian

3

BJ Services Company

Business Ethics Manual

PENGANTAR Reputasi Perusahaan BJ Services sebagai perusahaan yang berintegritas sangatlah penting bagi kita dan merupakan hal yang akan memberi Perusahaan kesempatan untuk melayani klien-kliennya. Integritas tidak boleh sekali pun dikorbankan demi hasil. Tidak ada persoalan yang lebih penting daripada perilaku karyawan yang sejalan dengan hukum dan etis dalam hubungan mereka dengan klien, industri, pemerintah, dan lainnya. Hal ini berlaku di semua negara dan masyarakat di mana Perusahaan beroperasi. Kita semua mengemban tanggung jawab untuk mempertahankan standar perilaku bisnis yang tinggi di BJ Services. Manual ini meringkas kebijakan etika bisnis Perusahaan dan pedoman perilaku yang harus diikuti oleh semua karyawan. Bacalah manual ini baik-baik dan pahami sepenuhnya. Hubungi supervisor Anda untuk mendapatkan teks lengkap dari setiap kebijakan yang diringkas, bila perlu. Apabila ada pertanyaan mengenai penafsiran atas sebuah kebijakan, tanyakan kepada supervisor Anda atau kepada anggota Departemen Audit Internal untuk mendapat penjelasan. Perilaku buruk satu orang saja karyawan dapat sangat merusak reputasi yang telah diperoleh dengan susah payah. Semua karyawan harus menyadari bahwa perilaku yang melanggar kebijakan yang ditetapkan dalam manual ini selalu dianggap berada di luar lingkup status kerja mereka. Pelanggaran atas kebijakan-kebijakan ini dapat membuat Perusahaan dan karyawan pelanggar dikenai denda, kurungan, dan tuntutan ganti rugi. Selain itu, masing-masing karyawan yang melanggar kebijakan ini dapat dikenai tindakan disipliner yang sesuai oleh Perusahaan, termasuk diberhentikan dari Perusahaan. Karyawan yang memiliki bawahan juga harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa bawahan mereka mengetahui dan mematuhi kebijakan-kebijakan ini. Dalam hubungannya dengan hal ini, semua manajer harus secara berkala berkonsultasi dengan para anggota staf mereka untuk memastikan bahwa prosedur-prosedur yang sesuai untuk menerapkan kebijakan Perusahaan telah disusun dan diikuti.

J. W. Stewart Presiden dan Chief Executive Officer

4

BJ Services Company

Business Ethics Manual BEBERAPA DEFINISI

Perusahaan Perusahaan BJ Services dan semua anak perusahaannya. Wakil Presiden Fungsional Pejabat Perusahaan BJ Services yang kepadanya sebuah unit bisnis karyawan atau fungsi pendukung melapor. Presiden adalah Wakil Presiden Fungsional untuk unitunit bisnis yang melapor secara langsung kepada pejabat tersebut. Presiden Orang yang menduduki jabatan Presiden dan Chief Executive Officer Perusahaan. Manajer Wilayah Di Amerika Serikat, dapat seorang Manajer Operasi Wilayah atau Manajer Penjualan Wilayah. Di luar Amerika Serikat, seorang Manajer Wilayah Internasional.

5

BJ Services Company

Business Ethics Manual

1. CATATAN YANG AKURAT Kebijakan Catatan Perusahaan harus disimpan dengan baik sehingga secara akurat mencerminkan transaksi-transaksinya. Tidak seorang pun karyawan Perusahaan diperbolehkan memalsukan catatan dengan cara apa pun. Peraturan Perundangan Mengenai Penyimpanan Catatan yang Akurat Ada sejumlah undang-undang pidana Amerika Serikat yang mengharuskan perusahaan menyimpan buku dan catatan secara akurat, termasuk: • Undang-Undang Praktik Korupsi di Luar Negeri (Foreign Corrupt Practices Act) • Undang-Undang Klaim Palsu Federal (Federal False Claims Act) • undang-undang pelaporan lingkungan (environmental reporting laws) • undang-undang pemalsuan surat federal (federal mail fraud statutes). Personel internasional diharapkan untuk mengetahui dengan baik dan mematuhi peraturan perundangan dan ketentuan penyimpanan catatan setempat. Pedoman Pembukuan dan catatan Perusahaan harus disimpan dengan cara yang: • Sepenuhnya mewakili hal-hal berikut dari Perusahaan: | tanda terima (kuitansi) | pengeluaran | aset | liabilitas (kewajiban). • Mencatat transaksi sesuai dengan undang-undang federal Amerika Serikat dan undang-undang negara atau wilayah di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. • Mematuhi kebijakan operasional Amerika Serikat dan internasional, keselamatan dan lingkungan, sumber daya manusia, akuntansi, dan pelaporan keuangan serta kebijakan-kebijakan lainnya.

6

BJ Services Company

Business Ethics Manual

2. PERSOALAN ANTIMONOPOLI Kebijakan Pemerintah Federal A.S., kebanyakan pemerintahan negara bagian, dan banyak negara yang lain telah memberlakukan undang-undang anti monopoli (antitrust). Secara umum, undang-undang anti monopoli ini menyatakan bahwa keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan yang menurunkan persaingan atau membatasi perdagangan bebas sebagai tindakan ilegal (bertentangan dengan hukum) dan pidana. Di Amerika Serikat, undang-undang ini ditegakkan oleh Departemen Kehakiman, Komisi Perdagangan Federal, Jaksa Agung provinsi, dan oleh perseorangan yang berusaha mendapatkan ganti rugi segi tiga (trilateral). Perusahaan dengan tegas mendukung undang-undang ini, dan adalah kebijakan perusahaan bahwa semua undang-undang anti monopoli harus dipatuhi dalam segala hal. Undang-Undang yang Menegakkan Kebijakan Anti Monopoli di Amerika Serikat Undang-Undang yang menegakkan kebijakan anti monopoli di Amerika Serikat adalah: • Undang-Undang Sherman tahun 1890 • Undang-Undang Clayton tahun 1914 • Undang-Undang Robinson-Patman tahun 1936 • Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal tahun 1914 (Federal Trade Commission Act of 1914) Undang-Undang Sherman Undang-Undang Sherman melarang: • upaya-upaya untuk memonopoli • perjanjian penetapan harga atau penstabilan harga antar pesaing atau antara pemasok dan klien • perjanjian antar pesaing atau antara pemasok dan klien untuk: | membagi pasar atau klien | membatasi produksi | memboikot pihak ketiga • membuat "perjanjian mengikat" (memaksa klien untuk membeli produk atau jasa yang kurang diinginkan dari Anda untuk memperoleh produk/jasa yang benar-benar mereka inginkan) • pembalikan (memaksa -dengan tekanan, ancaman, atau intimidasi- sebuah perusahaan untuk membeli produk atau jasa dari perusahaan Anda berdasarkan volume pembelian produk atau jasa perusahaan anda dari perusahaan tersebut).

7

BJ Services Company

Business Ethics Manual

Undang-Undang Clayton Undang-Undang Clayton memperlengkapi Undang-Undang Sherman dan juga melarang akuisisi atau joint venture (usaha patungan) yang dapat secara substansial menurunkan persaingan. Undang-Undang Robinson-Patman Undang-Undang Robinson-Patman secara umum melarang diskriminasi harga; yaitu, menjual suatu barang/jasa dengan kelas dan jumlah yang sama dengan harga berbeda kepada klien-klien yang bersaing, kecuali bila diperlukan untuk bersaing dengan tawaran yang sah dari pesaing. Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal tahun 1914 Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal tahun 1914 memberikan wewenang kepada FTC untuk menentukan bahwa suatu perilaku tertentu merupakan "tindakan persaingan yang tidak adil." Dalam banyak kasus, pelanggaran terhadap undangundang anti monopoli juga dianggap sebagai "persaingan tidak adil" yang melanggar Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal. Undang-Undang yang Menegakkan Kebijakan Anti Monopoli di Eropa Undang-Undang anti monopoli Uni Eropa (EU) berlaku atas transaksi-transaksi yang terjadi di dalam EU. Dua ketentuan EU utama yang mengatur kebijakan anti monopoli adalah Pasal 85 dan 86 Perjanjian Roma, yang merupakan dasar pendirian EU. Jangan pernah berasumsi bahwa hanya karena suatu praktik sah (atau tidak sah) di bawah hukum Amerika Serikat, maka praktik tersebut juga pasti sah di bawah hukum Uni Eropa. Pertanyaan-pertanyaan mengenai kegiatan di Eropa yang tampaknya tidak sesuai dengan hukum Amerika Serikat atau yang melibatkan uang dalam jumlah yang substansial harus dikaji bersama Penasihat Perusahaan. Penetapan Harga Penetapan harga adalah wilayah di mana karyawan sangat mudah untuk melakukan pelanggaran undang-undang anti monopoli. Penetapan harga terjadi ketika dua atau lebih pesaing sepakat mengenai bagaimana mereka akan menetapkan harga bagi klien atas produk atau jasa mereka. Untuk tujuan undang-undang anti monopoli, "harga" mencakup semua syarat dan ketentuan penjualan. Tidak penting apakah suatu harga lebih cenderung diturunkan daripada dinaikkan, atau tidak ada harga pasti yang ditetapkan, atau apakah harga yang ditetapkan masuk akal. Demikian pula, tidaklah penting apakah perjanjian untuk menetapkan harga itu dibuat secara tertulis atau bahkan dibahas secara lisan. Pengadilan dan juri dapat menarik memutuskan adanya konspirasi untuk menetapkan harga melalui tindakantindakan tertentu atau kelalaian untuk mengambil tindakan.

8

BJ Services Company

Business Ethics Manual

Untuk memastikan bahwa Anda tidak melanggar hukum, jangan mendiskusikan halhal berikut ini dengan para pesaing anda: • harga masa lalu, sekarang, atau masa depan • kapasitas produksi • alokasi produksi • klien bersama • pengajuan penawaran • pemasaran. Misalnya, anda dapat diputus bersalah atas perbuatan menetapkan harga apabila anda berada dalam suatu pertemuan yang juga dihadiri para pesaing dan kemudian berkembang suatu diskusi tidak terjadwal mengenai harga industri. Dalam situasi seperti ini, anda harus mengundurkan diri dan melaporkan masalahnya kepada Penasihat Hukum Tertinggi Perusahaan. Kecuali untuk pembelian bona fide (dengan niat baik) dan perjanjian penjualan, di mana BJ menjual suatu produk kepada atau membeli suatu produk dari salah satu pesaing, kebijakan Perusahaan melarang Anda menerima daftar harga dari pesaing atau memberikan salinan daftar harga kita kepada mereka. Hukuman Hukuman berat akan dikenakan untuk pelanggaran undang-undang atau kebijakan Perusahaan. Anda dapat kehilangan pekerjaan, mendapat hukuman kurungan atau menimbulkan kesusahan besar bagi Anda dan keluarga Anda. Selain itu, tindakan Anda yang buruk dapat membebani Perusahaan dengan denda yang berat atau menyebabkannya menerima tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga.

9

BJ Services Company

Business Ethics Manual

3. SUAP DAN PRAKTIK BISNIS ILEGAL ATAU TIDAK ETIS Kebijakan Tidak seorang pun karyawan Perusahaan boleh, baik secara langsung atau melalui perantara, menawarkan atau memberikan apa pun yang bernilai kepada pegawai, karyawan, atau perwakilan pemerintah asing. Karyawan Perusahaan harus menahan diri dari melakukan tindakan ilegal atau tidak etis yang dapat merusak reputasi bisnis Perusahaan. Suap Pemberian atau penerimaan uang atau hadiah yang dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk mendorong seseorang menggunakan pengaruhnya untuk melakukan hal-hal berikut ini dilarang: • membantu Perusahaan dalam memperoleh atau mempertahankan bisnis • menguntungkan Perusahaan • menguntungkan perseorangan. Meskipun menyuap pegawai pemerintah merupakan praktik yang dapat diterima di sejumlah negara, tindakan tersebut melanggar kebijakan Perusahaan dan juga dilarang oleh hukum negara bagian dan federal, termasuk Undang-undang Praktik Korupsi di Luar Negeri Amerika Serikat tahun 1977 (Foreign Corrupt Practices Act atau “FCPA”). FCPA mengizinkan pembayaran jumlah kecil tertentu, yang dikenal sebagai “uang pelicin” atau fasilitatif, kepada pegawai pemerintah yang tugasnya bersifat administrasi atau surat menyurat untuk mempercepat layanan yang memang sudah menjadi hak Perusahaan. Meskipun demikian, Perusahaan memilih untuk melarang setiap pembayaran demikian bahkan meskipun pembayaran itu tidak melanggar FCPA. Satu-satunya pengecualian untuk kebijakan ini adalah untuk “uang pelicin” yang: 1.

2.

Kecil jumlahnya (umumnya kurang dari $100), dan Dilakukan dalam kondisi yang melibatkan ancaman yang segera terjadi terhadap keamanan, kesehatan, atau kesejahteraan karyawan, atau tanggungannya.

Setiap pembayaran semacam itu harus: 1. 2.

Dipertanggungjawabkan dengan benar dalam pembukuan dan catatan Perusahaan sebagai pembayaran fasilitatif, dan Segera dilaporkan kepada Departemen Audit Internal dan Departemen Hukum.

Memberikan atau menerima hadiah bisnis yang kecil nilainya dapat diterima selama hadiah tersebut sesuai dengan pedoman yang diuraikan dalam bagian "Hadiah Bisnis" dalam buku pegangan ini.

10

BJ Services Company

Business Ethics Manual

Pertanyaan Karyawan yang memiliki pertanyaan tentang sifat legalitas atau etis suatu transaksi hendaknya menghubungi: • Audit Internal • Penasihat Hukum Tertinggi Perusahaan atau • Kepala Pejabat Kepatuhan Hukuman Perusahaan dapat didenda sampai sejumlah $1 juta untuk kelalaian untuk mematuhi peraturan negara bagian dan federal mengenai suap dan praktik-praktik bisnis korup lainnya. Selain itu, setiap karyawan atau perwakilan Perusahaan yang secara sengaja melanggar peraturan negara bagian atau federal dapat secara pribadi didenda dan dipenjara sampai selama-lamanya lima tahun.

11

BJ Services Company

Business Ethics Manual 4. HADIAH BISNIS

Kebijakan Apabila suatu organisasi, orang, atau kelompok • sedang berbisnis dengan, • berusaha untuk berbisnis dengan, • atau bersaing dengan Perusahaan, maka karyawan Perusahaan tidak boleh mencari, meminta, atau menerima hal-hal berikut ini dari organisasi, orang, atau kelompok tersebut: • hadiah/pemberian • pembayaran uang • biaya • jasa • kesempatan • bantuan. Perkecualian: Karyawan boleh menerima hadiah bernilai kecil seperti diatur di bawah ini. Tujuan dan Lingkup Kebijakan Tujuan kebijakan ini adalah untuk menghindari kesalahpahaman dengan pihak ketiga bahwa hadiah, sumbangan, atau donasi dibutuhkan atau akan membantu mendapatkan atau memperpanjang bisnis dengan Perusahaan. Hal ini berlaku bagi seluruh kegiatan masing-masing karyawan. Namun demikian, permintaan hadiah, door prize, dll. bagi acara-acara yang disponsori Perusahaan, seperti turnamen golf, tidak dilarang oleh kebijakan ini, sampai tingkatan yang disetujui oleh Wakil Presiden Fungsional. Hadiah Bisnis yang Tidak Diperbolehkan Hadiah berupa uang tunai, efek, obligasi, atau hal-hal serupa tidak boleh diberikan atau diterima, seberapa pun jumlahnya. Hadiah Bisnis yang Diperbolehkan dari Perusahaan Lain Diakui bahwa hadiah-hadiah tertentu dengan nilai kecil memang banyak diberikan sebagai praktik bisnis yang umum dan dapat diterima sebagai hal yang demikian. Namun demikian, dalam keadaan apapun, karyawan Perusahaan hendaknya tidak meminta atau dengan cara apapun memohon hadiah, sumbangan, atau donasi. Hadiah Bisnis yang Diperbolehkan untuk Perusahaan Lain Semua hadiah, bantuan, dan hiburan yang diberikan kepada pihak lain oleh karyawan Perusahaan harus sesuai dengan praktik bisnis yang baik dan umum diterima dan harus bersifat sedemikian sehingga apabila fakta-fakta yang terkait dengannya diungkapkan kepada publik, hal tersebut tidak akan mempermalukan karyawan tersebut atau Perusahaan.

12

BJ Services Company

Business Ethics Manual

Hadiah seperti itu tidak boleh diberikan dengan cara sedemikian sehingga mengimplikasikan bahwa pemberian tersebut merupakan pengembalian sebagian pembayaran (kickback), suap, atau sogokan.

Melaporkan Hadiah Bisnis Laporkan hal-hal berikut ini kepada Wakil Presiden Fungsional yang sesuai dan Departemen Audit: • setiap hadiah yang diberikan atau diterima dengan nilai lebih dari $200 • setiap hadiah yang dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran atas kebijakan Perusahaan, berapa pun jumlahnya. Apabila Anda memiliki pertanyaan mengenai kepantasan suatu pemberian atau hadiah, terutama jika Anda berurusan dengan karyawan pemerintah yang mungkin tidak diperbolehkan untuk menerima hal-hal semacam itu, konsultasikan hal tersebut dengan Penasihat Hukum Tertinggi Perusahaan.

13

BJ Services Company

Business Ethics Manual 5. SUMBANGAN DERMA

Kebijakan Semua sumbangan derma harus dikirimkan dalam bentuk permintaan cek. Sumbangan derma sampai dengan $200 dapat diizinkan pada tingkat distrik/kabupaten atau wilayah, sesuai dengan kebijakan ini. Sumbangan derma yang lebih dari $200 harus disetujui oleh Wakil Presiden Fungsional. Sumbangan derma yang lebih dari $1.000 juga harus disetujui oleh Presiden. Operasi Perusahaan di luar A.S. harus mengirimkan anggaran terperinci untuk mendapat persetujuan secara tahunan. Anggaran ini harus disetujui oleh W.P. Operasi Internasional dan Presiden. Sumbangan Derma Kurang Dari $200 Kantor Distrik atau Wilayah boleh memberikan sumbangan derma sebesar $200 atau kurang kepada organisasi-organisasi di wilayah tempat fasilitas lokal memiliki operasi yang cukup besar. Semua sumbangan seperti itu harus mendapat persetujuan tertulis dari Manajer Wilayah. Manajer Wilayah akan mendasarkan persetujuannya pada pertimbangan apakah sumbangan tersebut kondusif demi memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Tanda Terima Tanda terima harus didapatkan untuk semua sumbangan derma. Tanda terima sumbangan yang diberikan di Amerika Serikat harus menyebutkan BJ Services Company, U.S.A. sebagai pemberi sumbangan. Semua tanda terima seperti itu harus dikirimkan kepada Departemen Pajak di Kantor Korporasi Houston. Tanda terima sumbangan yang diberikan di luar Amerika Serikat harus menyebutkan perwakilan BJ sebagai pemberi sumbangan. Semua tanda terima demikian harus diteruskan kepada Manajer Negara atau Kontroler Wilayah. Sumbangan yang Diperbolehkan Di bawah kebijakan ini, sumbangan derma dapat diberikan kepada jenis-jenis organisasi berikut: • Badan-badan pemerintah federal, negara bagian, atau lokal yang menggunakan sumbangan ini secara eksklusif untuk kepentingan umum. Sumbangan ini tidak termasuk sumbangan kepada kandidat, pejabat, atau partai politik. • Organisasi Veteran A.S. • Badan-badan yang didirikan dan dioperasikan secara khusus untuk tujuan berikut: • agama • amal • ilmu pengetahuan • literatur (kesusasteraan) • pendidikan • pencegahan kekejaman terhadap anak-anak atau binatang

14

BJ Services Company •

Business Ethics Manual

pertandingan olah raga amatir (hanya jika tidak sedikit pun bagian dari kegiatan mereka melibatkan pemberian fasilitas atau peralatan atlet).

Pemberian dalam kategori ini dianggap sebagai sumbangan derma hanya jika: • digunakan di A.S. atau wilayah atau hak milik A.S. • penerima donasi tidak berupaya untuk mempengaruhi perundangan atau berpartisipasi dalam kampanye untuk seorang kandidat jabatan publik • tidak sedikit pun pendapatan itu menguntungkan pemegang kepentingan swasta atau individu mana pun • penerima donasi diselenggarakan di dalam atau dibuat di A.S.

15

BJ Services Company

Business Ethics Manual 6. INFORMASI RAHASIA

Kebijakan Tidak seorang pun karyawan atau mantan karyawan diperbolehkan membuka rahasia dagang Perusahaan atau informasi rahasia lainnya. Perjanjian Rahasia Dagang (Trade Secret) Setiap karyawan BJ Services mungkin diharuskan untuk menandatangani perjanjian untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang Perusahaan kepada pihak lain atau menggunakan rahasia dagang seperti itu untuk keuntungan diri sendiri. Perjanjian ini berlaku selama karyawan tersebut masih bekerja pada BJ Services dan juga setelah hubungan kerjanya berakhir. Definisi Informasi Rahasia Untuk digunakan dalam kebijakan ini, Perusahaan mendefinisikan informasi rahasia sebagai yang termasuk: • Harga yang dibayar atau diminta untuk peralatan, produk, dan tenaga kerja • strategi pemasaran • rencana pembiayaan • perjanjian dengan pemasok (termasuk perusahaan pengangkutan) • akuisisi potensial • divestasi atau perubahan organisasi • informasi mengenai produk dan teknologi Perusahaan, kecuali jika informasi tersebut telah dipublikasikan. Informasi Teknologi Rahasia Perusahaan membantu mempertahankan posisi bisnisnya melalui inovasi teknologi yang meningkatkan mutu produk dan menurunkan biaya. Inovasi-inovasi ini dikembangkan dengan biaya besar oleh Perusahaan dan merupakan rahasia dagang bisnis yang berharga. Pengungkapan informasi teknologi rahasia milik Perusahaan dapat secara serius membahayakan posisi saing Perusahaan. Pertanyaan Mengenai Kerahasiaan Karyawan yang memiliki pertanyaan mengenai apa saja yang termasuk dalam informasi rahasia dapat mendiskusikan masalah tersebut dengan Wakil Presiden Fungsional atau Manajer Wilayah mereka.

16

BJ Services Company

Business Ethics Manual 7. KONFLIK KEPENTINGAN

Kebijakan Karyawan tidak diperbolehkan memiliki investasi dalam atau hubungan dengan organisasi lain yang dapat menempatkannya dalam posisi konflik dengan kepentingan terbesar Perusahaan. Konflik Kepentingan yang Mungkin Timbul Berikut ini adalah situasi-situasi atau transaksi-transaksi yang mungkin melibatkan konflik kepentingan: • seorang karyawan atau rekan seorang karyawan yang memiliki atau mungkin memiliki kepentingan materi langsung atau tidak langsung dalam transaksi Perusahaan • seorang karyawan yang terlibat di dalam proses tuntutan hukum yang menempatkan dirinya atau rekannya sebagai pihak lawan Perusahaan atau memiliki kepentingan yang membahayakan Perusahaan • seorang karyawan atau rekan karyawan yang memiliki kepentingan atau posisi tanggung jawab keuangan yang signifikan (staf, direktur, pemegang saham utama, mitra, atau pemilik) suatu pihak ketiga yang: | sedang berbisnis dengan Perusahaan | sedang berusaha untuk berbisnis dengan Perusahaan | bersaing dengan Perusahaan. Definisi Rekan Untuk digunakan dalam kebijakan ini, Perusahaan mendefinisikan rekan sebagai: • Setiap anggota keluarga karyawan, termasuk: | Pasangan hidup | anak-anak | ayah | ibu | saudara laki-laki | saudara perempuan | bibi | paman | keponakan laki-laki | keponakan perempuan | kakek-nenek | saudara ipar, menantu, mertua. •

Setiap organisasi yang tidak terkait dengan Perusahaan di mana karyawan atau anggota keluarganya merupakan: | pejabat | pemilik | mitra | pemilik keuntungan dari: • sepuluh persen atau lebih dari segala kelas sekuritas ekuitas atau

17

BJ Services Company •

•

Business Ethics Manual

segala perusahaan atau estat di mana orang tersebut memiliki kepentingan menguntungkan yang cukup besar atau yang untuknya mereka berkedudukan sebagai pengawas atau kapasitas yang serupa.

Setiap orang yang memiliki hubungan bisnis material dengan karyawan Perusahaan.

Pelanggaran: Kepemilikan Sebuah Bisnis yang Berafiliasi dengan Perusahaan Adalah pelanggaran terhadap kebijakan ini apabila seorang karyawan memiliki kepentingan keuangan dalam sebuah perusahaan yang sedang berusaha menjalin hubungan bisnis dengan Perusahaan, terutama bila karyawan tersebut dapat memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan mengenai bisnis Perusahaan dengan organisasi seperti tersebut. Pelanggaran: Penggunaan Aset Perusahaan Adalah pelanggaran terhadap kebijakan ini bagi seorang karyawan untuk menggunakan aset Perusahaan bagi kepentingan pribadinya. Selain itu, adalah pelanggaran untuk mengizinkan pihak ketiga menggunakan aset Perusahaan tanpa persetujuan awal dari Perusahaan dan pembayaran yang adil kepada Perusahaan. Pelanggaran: Akuisisi Aset Adalah pelanggaran terhadap kebijakan ini bila seorang karyawan memperoleh barang atau aset lain jika nilai aset tersebut kemungkinan akan dipengaruhi oleh tindakan Perusahaan. Hal ini terutama benar apabila karyawan tersebut dapat mengambil keputusan atau memberikan rekomendasi yang dapat mempengaruhi tindakan Perusahaan yang terkait dengan properti atau aset lain karyawan tersebut. Pelanggaran: Hubungan Kerja Adalah pelanggaran terhadap kebijakan ini bila seorang karyawan memiliki kedudukan dalam dewan direktur atau bekerja bagi, atau memiliki kontrak dengan: • pemasok • pesaing • klien Perusahaan. Melaporkan Konflik Kepentingan Semua karyawan diharuskan untuk mengungkapkan kepada Wakil Presiden Fungsional dan Departemen Audit yang sesuai, semua usulan transaksi atau situasi yang ada yang di dalamnya dapat muncul konflik kepentingan. Karyawan Operasi Internasional BJ Services harus melaporkan setiap konflik kepentingan kepada Manajer Wilayah yang sesuai dan Departemen Audit di Houston. Secara berkala, karyawan akan diminta untuk mengisi sebuah formulir yang di dalamnya mereka harus menyebutkan perincian hubungan atau kepemilikan mereka yang dapat dianggap sebagai konflik kepentingan. Kelalaian untuk mengisi formulir ini dengan benar akan dijadikan dasar untuk pemberian tindakan disipliner termasuk kemungkinan pemutusan hubungan kerja.

18

BJ Services Company

Business Ethics Manual

Wakil Presiden Fungsional, setelah berkonsultasi dengan Departemen Audit, akan menentukan apakah suatu konflik dapat secara negatif mempengaruhi seorang karyawan dalam mengambil pertimbangan atau melaksanakan tugas-tugas kerjanya.

19

BJ Services Company

Business Ethics Manual 8. PENGIRIMAN MATERIAL

Kebijakan Adalah kebijakan Perusahaan untuk menyediakan kualitas jasa dan kuantitas material yang diminta oleh klien. Pedoman Perusahaan telah menetapkan pedoman-pedoman berikut ini untuk memastikan terlaksananya pengiriman material dengan baik. Adalah tanggung jawab setiap manajer negara atau distrik untuk memastikan bahwa pedoman ini diikuti. • Segala penyimpanan kualitas atau kuantitas hanya akan dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan klien. • Klien akan ditagih secara akurat untuk semua material dan jasa yang disediakan. • Catatan inventaris yang akurat harus disimpan untuk semua pekerjaan. Catatan-catatan ini harus cukup lengkap untuk mendukung jumlah biaya yang ditagihkan kepada klien. Melaporkan Pelanggaran Segala penyimpangan dari kebijakan ini di Amerika Serikat harus dilaporkan kepada seorang Wakil Presiden Fungsional dan Departemen Audit. Segala penyimpangan dari kebijakan ini yang terjadi di luar Amerika Serikat harus dilaporkan kepada Manajer Wilayah yang sesuai dan Departemen Audit.

20

BJ Services Company

Business Ethics Manual

9. LINGKUNGAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN Kebijakan Semua karyawan harus mematuhi undang-undang dan peraturan di wilayah hukum di mana mereka beroperasi dalam hal perlindungan terhadap lingkungan dan keselamatan personel Perusahaan. Kepatuhan Sangat penting bagi semua karyawan Perusahaan untuk memahami dengan baik dan mematuhi undang-undang dan peraturan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan yang berlaku atas mereka. Ini meliputi kepatuhan terhadap: • kebijakan penyimpanan dokumen Perusahaan yang terkait dengan urusan lingkungan, keselamatan, dan kesehatan serta • semua pedoman dan prosedur lain yang diuraikan dalam manual-manual yang diterbitkan oleh Perusahaan. Setiap unit bisnis Perusahaan harus menggunakan praktik-praktik manajemen yang sesuai dan mekanisme pengendalian polusi yang baik untuk mencegah timbulnya risiko pada: • karyawan • kesehatan umum • lingkungan. Pertanyaan Setiap karyawan yang memiliki pertanyaan mengenai urusan lingkungan, kesehatan atau keselamatan dapat mengajukannya kepada supervisor mereka. Hukuman Denda dan hukuman-hukuman lain yang substansial dapat dituntutkan kepada Perusahaan atas pelanggaran undang-undang lingkungan dan keselamatan tempat kerja. Manajer dan karyawan yang secara sadar melanggar undang-undang dan lalai untuk memperbaiki pelanggaran seperti itu dapat dikenai tuntutan pidana. Setiap karyawan yang menunda atau lalai untuk memberi tahu supervisornya atas pelanggaran atau yang secara sadar membuat pernyataan palsu atau memalsukan dokumen yang terkait dengan persoalan ini dapat membuat Perusahaan dimintai pertanggungjawaban yang substansial dan dapat pula dimintai pertanggungjawaban pribadi.

21

BJ Services Company

Business Ethics Manual 10. KESETARAAN PELUANG

Kebijakan Perusahaan akan memberikan peluang kerja yang sama bagi semua orang, tanpa memandang: • ras • warna kulit • agama • jenis kelamin • asal-usul bangsa • umur • status pernikahan • status veteran • kecacatan. Perusahaan membuat perkecualian untuk kebijakan ini hanya ketika mempekerjakan karyawan untuk posisi yang mempersyaratkan kemampuan fisik khusus dalam melaksanakan fungsi-fungsi primer pekerjaan tersebut. Tujuan Kelangsungan keberhasilan Perusahaan tergantung pada kemampuannya untuk: • menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang berkompetensi tinggi • menggunakan seluruh sumber daya manusianya secara kreatif, efektif dan produktif. Perusahaan percaya bahwa talenta ada di seluruh kelompok masyarakat. Perusahaan juga berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan penghargaan yang seharusnya terhadap harga diri manusia dan nilai pribadi setiap individu.

22

BJ Services Company

Business Ethics Manual

11. PENGONTROLAN DAN PELAPORAN KEUANGAN Kebijakan Semua karyawan harus mengikuti prosedur pengontrolan akuntansi internal yang sesuai. Semua transaksi keuangan dan akuntansi harus secara akurat dan sepenuhnya dilaporkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan Perusahaan. Pengontrolan Akuntansi Internal Unit-unit dan divisi-divisi operasi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan prosedur pengontrolan yang akan memberikan jaminan yang baik bahwa: • transaksi dilaksanakan sesuai dengan otorisasi pihak manajemen • transaksi dicatat dengan cara yang akan memungkinkan penyiapan laporan dan pernyataan keuangan secara akurat yang sesuai dengan peraturan akuntansi federal, negara bagian, dan lokal • transaksi antara Perusahaan dan anak-anak perusahaannya atau pihak manajemen harus diakuntansikan (dipertanggungjawabkan) dengan baik dan, bila perlu, diungkapkan sebagaimana mestinya • tidak ada transaksi yang tidak diungkapkan, termasuk: | tanda terima dari atau pembayaran kepada pejabat atau pegawai pemerintah | tanda terima jumlah dengan pemahaman bahwa rabat atau pengembalian uang pembayaran akan dilakukan dengan melanggar hukum wilayah hukum mana pun • semua penyalahgunaan atau ketidaksesuaian yang bagaimana pun sifatnya yang berhasil dikenali harus dilaporkan dengan segera kepada: | Kontroler Korporasi | Departemen Audit Internal | Penasihat Hukum Tertinggi. Pernyataan Integritas Manajemen senior setiap wilayah dan divisi internasional diwajibkan untuk menyerahkan pernyataan triwulanan kepada Chief Executive Officer dan Kepala Keuangan Perusahaan yang menyatakan tanggung jawab mereka atas penyiapan dan integritas informasi keuangan yang diserahkan untuk disertakan dalam pernyataan keuangan bersama Perusahaan. Pernyataan ini juga akan mengakui tanggung jawab manajemen wilayah untuk membangun iklim etis yang kuat dan mempertahankan sistem pengontrolan akuntansi internal yang memadai di dalam wilayah tersebut. Melaporkan Pelanggaran Kebijakan Setiap karyawan yang menyadari adanya kemungkinan pelanggaran kebijakan harus melaporkannya kepada Wakil Presiden Fungsional atau Departemen Audit yang sesuai, yang akan menyelidikinya dan mengambil tindakan yang sesuai. Untuk informasi lebih jauh, lihat bagian Pelaporan dan Pendisiplinan Pelanggaran Kebijakan dalam manual ini.

23

BJ Services Company

Business Ethics Manual

12. KEAMANAN INFORMASI DAN DATA DAN PENGGUNAAN KOMPUTER YANG BAIK Kebijakan Setiap karyawan harus bertanggung jawab untuk melindungi keamanan: • kerahasiaan informasi mengenai Perusahaan dan klien-klien kita dan • keamanan dan integritas komputer dan sistem informasi Perusahaan. • data keuangan yang disimpan dalam berbagai sistem Perusahaan Tujuan dan Lingkup Perusahaan memikul tanggung jawab yang besar kepada semua klien dan pemegang saham kita untuk melindungi keamanan dan integritas sistem kita dan data klien. Oleh karena itu, karyawan harus menyadari bahwa pihak ketiga yang ingin menimbulkan kerusakan pada Perusahaan atau karyawannya dapat mengintersepsi (memotong & mencuri) hal-hal berikut: • percakapan yang dilakukan oleh karyawan baik secara langsung atau melalui telepon • dokumen yang dibawa oleh karyawan • informasi yang diterima atau dikirimkan oleh karyawan melalui Internet. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi keamanan informasi rahasia (termasuk keuangan) dan untuk mengamankan dari kemungkinan dipermalukan dan akibat-akibat legal yang muncul dari penggunaan jaringan Perusahaan yang tidak semestinya. Melakukan Bisnis di Luar Negeri Ketika melakukan bisnis di luar negeri, karyawan harus mempertimbangkan bahwa setiap percakapan, baik secara langsung maupun melalui telepon, dapat didengar orang lain, baik secara elektronik atau lainnya. Dalam situasi demikian, karyawan harus mempertimbangkan kemungkinan melakukan diskusi urusan-urusan yang sensitif di tempat umum di mana kemungkinan suatu percakapan dicuri dengar oleh orang lain lebih kecil. Karyawan juga harus memastikan bahwa mereka tidak meninggalkan dokumen yang sensitif tidak terjaga kapan pun. Misalnya, karyawan jangan sampai meninggalkan kopor dalam sebuah kamar hotel atau membuang dokumen-dokumen sensitif tanpa memastikan bahwa tulisan di dalamnya sudah tidak dapat terbaca lagi. Definisi: Jaringan Sebuah jaringan menghubungkan berbagai sistem komputer Perusahaan di seluruh dunia dan meliputi seluruh perangkat berikut: • komputer • perangkat lunak • peralatan komunikasi • saluran komunikasi • perkabelan.

24

BJ Services Company

Business Ethics Manual

Penggunaan Komputer Peralatan dan perangkat lunak komputing yang dikeluarkan oleh Perusahaan merupakan hak milik BJ Services dan disediakan hanya untuk tujuan bisnis yang diizinkan. Demikian pula, akses ke Internet atau jaringan luar lainnya dengan menggunakan peralatan, saluran telepon, atau jaringan Perusahaan, disediakan hanya untuk tujuan bisnis yang diizinkan. Hak Cipta/Pemberian Lisensi Karyawan Perusahaan bertanggung jawab untuk menangani dengan baik bahanbahan dan perangkat lunak yang dilindungi hak cipta dan lisensinya. Kecuali bila diizinkan secara eksplisit atau apabila ragu-ragu, jangan mengkopinya. Sebelum menginstal perangkat lunak apa pun yang tidak disediakan oleh Departemen Sistem Informasi Manajemen (MIS) Perusahaan, karyawan harus mendapatkan persetujuan dari Departemen MIS. Surat Elektronik Surat elektronik (e-mail) dapat diungkapkan kepada pihak ketiga dalam proses peradilan dan dapat dijadikan alasan pemanggilan menghadap pengadilan. Ingatlah selalu hal-hal berikut ini ketika menggunakan e-mail: • Manajer memiliki akses terhadap pesan-pesan e-mail semua bawahannya. • E-mail harus digunakan hanya untuk tujuan bisnis. • Pedoman mengenai memorandum atau surat antar kantor juga berlaku bagi email. • Data-data e-mail tidak boleh disimpan lebih lama daripada yang dibutuhkan. Menghapus pesan e-mail dari "in box" tidak berarti bahwa pesan tersebut telah terhapus dari file cadangan (back-up). Penggunaan Internet Penggunaan Internet oleh karyawan dibatasi hanya untuk tujuan yang terkait dengan bisnis seperti: • berkomunikasi dengan klien dan pemasok • melakukan riset untuk topik-topik yang terkait • mencari informasi bisnis yang berguna. Semua kebijakan Perusahaan yang ada berlaku bagi perilaku dalam ber-Internet, termasuk - namun tidak terbatas pada- hal-hal yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, privasi, penyalahgunaan sumber daya Perusahaan, pelecehan seksual, dan kerahasiaan. Informasi Sensitif

Informasi rahasia, terbatas-rahasia, keuangan, atau hak milik Perusahaan atau klien-kliennya tidak boleh dikirimkan melalui Internet atau kepada jaringan luar lainnya tanpa persetujuan sebelumnya dari pihak manajemen dan tindakan pengamanan yang baik. Selain itu, informasi terkontrol-

25

BJ Services Company Business Ethics Manual ekspor atau data teknis tidak boleh dipasang pada grup-grup umum di Internet.

26

BJ Services Company

Business Ethics Manual

Penggunaan Internet yang Tidak Semestinya Berikut ini adalah contoh-contoh penggunaan Internet yang tidak semestinya oleh karyawan: • mengakses atau men-download bahan pornografi • perjudian • melakukan tindakan ilegal bagi keuntungan atau perolehan pribadi • membuat atau memasang kata-kata atau usulan yang tidak sopan • meng-upload atau men-download perangkat lunak komersial yang melanggar hak ciptanya atau tanpa otorisasi dari Perusahaan • men-download perangkat lunak atau file elektronik tanpa menggunakan perlindungan yang baik dari virus • dengan sengaja mengganggu operasi normal Internet gateway Perusahaan • mengirimkan gurauan-gurauan atau material-material yang tidak semestinya yang dapat menyinggung orang lain. Memantau Penggunaan Internet Penggunaan jaringan Perusahaan untuk mengakses Internet diawasi. Perusahaan dapat menerapkan dan menyimpan catatan audit (audit log) setiap transaksi Internet termasuk: • kunjungan ke situs World Wide Web • chat, newsgroup, atau pesan e-mail • transfer file ke dalam atau ke luar jaringan internal Perusahaan. Hukuman Menggunakan fasilitas atau peralatan Perusahaan untuk penggunaan Internet yang bersifat melecehkan, tidak etis, atau "tidak pantas" dapat dijadikan dasar untuk pengambilan tindakan disipliner atau pemberhentian. Perusahaan telah menginstal firewall dan sistem keamanan lainnya untuk memastikan keselamatan dan keamanan jaringannya. Setiap karyawan yang berusaha untuk melumpuhkan, mengalahkan, atau menghindari fasilitas keamanan perusahaan akan dikenai tindakan disipliner sampai dengan dan termasuk pemberhentian.

27

BJ Services Company

Business Ethics Manual

13. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Kebijakan Karyawan harus melindungi hak kekayaan intelektual Perusahaan dan karyawan tidak diperbolehkan melanggar hak pihak ketiga dalam hal hak kekayaan intelektual mereka. Definisi Untuk digunakan dalam kebijakan ini, hak kekayaan intelektual berarti setiap gagasan, proses, merek identitas, penemuan, atau perbaikan yang dimunculkan oleh seorang karyawan yang terkait dengan bisnis perusahaan atau dikembangkan atau diperoleh dengan sumber daya perusahaan tersebut. Hak kekayaan intelektual meliputi, namun tidak terbatas pada, rahasia dagang, paten, merek dagang, merek layanan, nama domain, dan hak cipta. Untuk digunakan dalam kebijakan ini, rahasia dagang adalah setiap informasi yang memiliki nilai ekonomis bagi sebuah perusahaan karena sifat kerahasiaannya sesuatu yang memberi sebuah perusahaan keunggulan atau keunggulan waktu atas para pesaingnya. Hal-hal tersebut tidak harus dapat dipatenkan atau dihakciptakan, meskipun dapat pula demikian. Hal-hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada, teknologi (informasi R&D (litbang) untuk produk baru atau produk yang diperbaiki, pengungkapan penemuan, aplikasi paten yang masih dalam proses, hasil lab, gambar), metode bisnis, daftar (klien, pemasok, vendor), manufaktur (proses, sumber material, inventaris), dan pengetahuan bisnis (risiko bisnis, peluang bisnis, anggaran). Properti Milik Orang Lain Tidak seorang pun karyawan boleh secara sadar menggunakan, melanggar, menghina atau menggunakan secara tidak sepantasnya merek dagang, paten, rahasia dagang, atau teknologi hak milik sah (proprietary) pihak lain. Karyawan tidak boleh mengungkapkan rahasia dagang atau informasi rahasia mengenai tempat kerja mereka sebelumnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada: • daftar klien • rencana pemasaran • data penjualan • produk atau jasa yang sedang dikembangkan • data teknis atau kinerja. Properti Milik Perusahaan Seluruh karyawan harus melindungi hak kekayaan intelektual Perusahaan dan menerapkan tindakan-tindakan pencegahan yang diperlukan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, prosedur-prosedur berikut ini untuk informasi rahasia dagang: • Secara fisik mengamankan semua informasi hak cipta ketika tidak ditunggui - jangan meninggalkan CD data atau kertas di atas meja dan jangan meninggalkan komputer dalam keadaan membuka file-file yang dilindungi password, terutama selama makan siang dan setelah jam kerja

28

BJ Services Company • •

• • • • • •

Business Ethics Manual

Menyingkirkan kertas tulis (flip-chart) dan menghapus papan tulis/whiteboard setelah pertemuan usai Menandai semua, dan hanya, informasi hak cipta dengan keterangan kerahasiaan yang sesuai untuk memberi tahu mereka yang menangani informasi tersebut bahwa bahan tersebut rahasia dan membutuhkan perlindungan khusus Menghancurkan dokumen sebelum dibuang Membatasi akses karyawan hanya bagi mereka yang memang perlu tahu Membatasi akses pihak ketiga hanya bagi mereka yang memegang otorisasi tertulis Melaporkan semua akses tanpa izin oleh karyawan atau pihak ketiga Menggunakan e-mail dan voice mail hanya untuk pengiriman informasi non-hak milik (non-proprietary) Menggunakan password pada komputer dan menjaga baik-baik kerahasiaan password tersebut

Peralatan dan perangkat lunak komputing yang dikeluarkan oleh Perusahaan merupakan hak milik BJ Services dan disediakan hanya untuk tujuan bisnis yang diizinkan. Setiap karyawan harus dengan segera mengungkapkan segala gagasan atau penemuan baru yang diketahuinya untuk memungkinkan Perusahaan melindungi asetnya secara tepat waktu. Setiap karyawan yang menerima informasi tidak diminta yang dapat mengandung informasi pekerjaan atau informasi hak milik dari pihak ketiga harus dengan segera mengirimkan material tersebut kepada Penasihat Hukum Tertinggi Perusahaan sebelum membaca atau menganalisis informasi semacam itu. Melaporkan Pelanggaran Karyawan harus melaporkan segala kesempatan, contoh, atau situasi yang dapat melanggar kebijakan Perusahaan tentang hak kekayaan intelektual kepada Wakil Presiden Fungsional yang sesuai dan Departemen Audit. Karyawan operasi internasional BJ Services harus melaporkan setiap pelanggaran kepada Manajer Wilayah yang sesuai dan Departemen Audit di Houston.

29

BJ Services Company

Business Ethics Manual 14. BISNIS INTERNASIONAL

Kebijakan Karyawan Perusahaan harus mematuhi hukum Amerika Serikat dan luar negeri yang mengatur bisnis internasional, termasuk: • undang-undang pengawasan ekspor • undang-undang sanksi ekonomi • undang-undang antiboikot • Undang-Undang Praktik Korupsi di Luar Negeri. Berbagai undang-undang ini juga berlaku bagi unit-unit bisnis Perusahaan di luar negeri dan secara pribadi bagi setiap karyawan Perusahaan tanpa memandang apakah karyawan tersebut tinggal di A.S. atau tidak. Tidak seorang pun karyawan boleh mencoba menghindari hukum-hukum tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Undang-Undang Pengawasan Ekspor Pemerintah Amerika Serikat mengatur ekspor komoditas, data teknis, dan perangkat lunak yang dikembangkan, diproduksi, atau dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat. Kontrol pemerintah ini juga mencakup reekspor barang-barang dari satu tujuan di luar negeri ke tujuan lainnya. Undang-Undang Sanksi Ekonomi Kadang kala pemerintah Amerika Serikat memberlakukan sanksi ekonomi terhadap negara, perusahaan, atau individu tertentu. Undang-Undang sanksi ekonomi melarang warga negara atau perusahaan Amerika Serikat melaksanakan bisnis, termasuk kegiatan ekspor dan re-ekspor, dengan badan tertentu. Undang-Undang Antiboikot Undang-Undang antiboikot Amerika Serikat melarang tindakan-tindakan yang dapat ditafsirkan sebagai partisipasi dalam boikot internasional yang tidak disetujui seperti boikot ekonomi terhadap Israel oleh sejumlah negara Arab. Undang-Undang Praktik Korupsi di Luar Negeri Undang-Undang Praktik Korupsi di Luar Negeri (FCPA) melarang penawaran atau pembayaran suap kepada pegawai pemerintah atau partai politik asing sebagai sarana untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis. Untuk informasi lebih jauh mengenai FCPA, lihat bagian "Suap dan Praktik Bisnis Ilegal atau Tidak Etis" dalam buku manual ini. Agen Dalam banyak kondisi, Perusahaan dapat bertanggung jawab atas pelanggaran hukum pihak ketiga seperti yang dibahas di atas, seperti dalam kasus agen lokal. Untuk alasan tersebut, semua perjanjian badan/agen, baik yang memperbarui perjanjian yang telah ada atau agen baru harus dipelajari oleh Departemen Hukum dan disetujui oleh Wakil Presiden Fungsional yang sesuai.

30

BJ Services Company

Business Ethics Manual

Kemungkinan Pelanggaran Karyawan yang memiliki keraguan apakah suatu usulan transaksi sesuai atau tidak dengan hukum Amerika Serikat atau kebijakan Perusahaan dapat menghubungi Departemen Hukum (Legal Department) Korporasi. Setiap kemungkinan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku harus segera dilaporkan kepada Penasihat Hukum Tertinggi Perusahaan dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan transaksi tersebut harus dihentikan sampai Penasihat Hukum Tertinggi memberikan pedoman tertulis yang menyatakan bahwa transaksi tersebut tidak melanggar hukum Amerika Serikat. Hukuman Pelanggaran terhadap hukum-hukum ini dapat mengakibatkan ganjaran hukuman pidana atau perdata yang berat bagi Perusahaan dan masing-masing karyawannya. Hukuman dapat meliputi denda atau kurungan yang substansial. Dalam beberapa keadaan, Perusahaan dapat kehilangan haknya untuk mengekspor atau mereekspor produk-produknya atau melaksanakan kontrak dengan pemerintah.

31

BJ Services Company

Business Ethics Manual

15. KEBIJAKAN ANTI DISKRIMINASI DAN PELECEHAN Pedoman BJ Services Company berkomitmen untuk memelihara lingkungan kerja yang bebas dari tindakan diskriminasi dan pelecehan di mana semua individu diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Pelecehan Dilarang Dengan Keras Pelecehan dianggap sebagai suatu bentuk diskriminasi dan tidak akan ditolerir di tempat kerja dalam bentuk apa pun. Perilaku yang melecehkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada: julukan yang mengejek, stereotip yang menghina atau negatif, ancaman, tindakan mengintimidasi atau memusuhi, lelucon yang mencemarkan; dan bahan tertulis atau gambar yang mencemarkan atau memperlihatkan permusuhan atau ketidaksukaan terhadap seorang individu atau kelompok yang dipasang di dinding atau di mana pun pada lokasi pemberi kerja atau diedarkan di tempat kerja. Definisi Pelecehan Seksual Pelecehan seksual juga merupakan diskriminasi. Untuk digunakan dalam kebijakan ini, pelecehan seksual didefinisikan sebagai pendekatan seksual, permintaan layanan seksual dan perilaku verbal atau fisik lain yang bersifat seksual yang tidak dikehendaki, misalnya: ƒ

ƒ ƒ

kesediaan untuk menerima perilaku semacam itu dijadikan syarat atau ketentuan entah secara eksplisit atau implisit untuk mendapatkan kesempatan kerja bagi seseorang, termasuk promosi dan/atau kenaikan gaji; kesediaan untuk menerima atau menolak perilaku semacam itu oleh seseorang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan kepegawaian yang mempengaruhi orang tersebut; atau perilaku semacam itu memiliki tujuan atau efek mengganggu yang melampaui batas terhadap unjuk kerja seseorang atau menciptakan lingkungan kerja yang intimidatif, bermusuhan, atau ofensif (menyerang).

Individu dan Perilaku yang Tercakup Kebijakan ini berlaku bagi semua pelamar dan karyawan, baik yang terkait dengan perilaku yang dilakukan oleh rekan karyawan atau seseorang yang secara tidak langsung terkait dengan BJ Services (mis. vendor, konsultan luar, atau klien) Melaporkan Insiden Pelecehan, Diskriminasi, atau Pembalasan Setiap karyawan yang menghadapi atau yang menyaksikan suatu insiden yang dianggap dapat tercakup dalam kebijakan ini harus segera menyampaikan persoalan tersebut kepada supervisornya dan/atau kepada Departemen Sumber Daya Manusia. Setiap pertanyaan atau klarifikasi mengenai kebijakan ini juga harus disampaikan kepada bagian Sumber Daya Manusia.

32

BJ Services Company

Business Ethics Manual

Kesimpulan BJ Services telah menyusun kebijakan ini untuk memastikan bahwa semua karyawannya dapat bekerja dalam lingkungan yang bebas dari pelecehan, diskriminasi, dan pembalasan. BJ Services akan mengambil setiap upaya yang sewajarnya untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait memahami dengan sedalam-dalamnya seluruh kebijakan ini dan menyadari bahwa setiap keluhan mengenai pelanggaran terhadap kebijakan tersebut akan segera diselidiki dan tindakan disipliner korektif akan diambil, sampai dengan dan termasuk PHK. Setiap karyawan yang diketahui telah secara sengaja membuat tuduhan palsu pelecehan seksual atau pembalasan juga akan dikenai tindakan disipliner.

33

BJ Services Company

Business Ethics Manual

16. SUMBANGAN POLITIK Kebijakan Tidak seorang pun karyawan Perusahaan boleh, baik secara langsung maupun melalui perantara, menggunakan dana atau sumber daya Perusahaan untuk memberikan sumbangan kepada partai politik, pejabat partai, atau kandidat untuk jabatan federal Amerika Serikat. Kebijakan ini berlaku bagi semua lokasi dan personel Amerika Serikat. Personel internasional diharapkan untuk mengetahui dengan baik dan mematuhi hukum setempat. Sumbangan dan Kegiatan Politik Pribadi Seorang karyawan dapat memberikan sumbangan politik pribadi selama karyawan tersebut menyatakan dengan jelas bahwa ia bertindak atas namanya sendiri dan bukan sebagai perwakilan Perusahaan. Seorang karyawan dapat pula terlibat dalam kegiatan politik pribadi sepanjang: • kegiatan-kegiatan tersebut tidak melanggar tanggung jawabnya terhadap Perusahaan • kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam waktu pribadi karyawan tersebut dan • karyawan tersebut menyatakan dengan jelas bahwa ia bertindak atas namanya sendiri dan bukan sebagai perwakilan Perusahaan. Sumbangan Perusahaan Adalah ilegal bagi Perusahaan untuk memberikan sumbangan kepada kandidat jabatan federal Amerika Serikat. Beberapa negara bagian mengizinkan perusahaan memberikan sumbangan kepada kandidat politik. Namun demikian, Presiden dan Penasihat Hukum Tertinggi Perusahaan harus menyetujui setiap sumbangan seperti ini. Perusahaan dapat memberikan otorisasi untuk sumbangan politik melalui Komisi Tindakan Politis (Political Action Committees/PAC) dengan persetujuan dari Presiden dan Penasihat Hukum Tertinggi Perusahaan.

34

BJ Services Company

Business Ethics Manual 17. PENYIMPANAN CATATAN

Kebijakan Semua lokasi Perusahaan di Amerika Serikat dan internasional harus menetapkan prosedur untuk mencapai tujuan penyimpanan catatan berikut ini: • Menyimpan catatan aktif dan inaktif dalam fasilitas penyimpanan yang sesuai atau lokasi komersial resmi • Mengidentifikasi dan melindungi catatan vital dan historis • Sistem pencitraaan mikrofilm dan elektronik dapat digunakan untuk aplikasi yang sesuai • Mengikuti pedoman hukum negara bagian, federal, dan internasional yang berlaku, termasuk ketentuan hukum yang terkait dengan pengajuan tuntutan hukum, penyelidikan pemerintah, dan audit yang diwajibkan undang-undang • Menyimpan catatan untuk jangka waktu yang ditentukan menurut Jadwal Penyimpanan Catatan Perusahaan (lokasi internasional harus menyusun jadwal penyimpanan catatan yang sesuai dengan keadaan atau ketentuan hukum setempat) • Mendorong penghancuran rutin catatan yang sudah tidak lagi diperlukan untuk operasional apabila penyimpanannya tidak diwajibkan oleh hukum atau Jadwal Penyimpanan Catatan.

Pelaksanaan Para Manajer Departemen bertanggung jawab untuk menyimpan daftar catatan terbaru untuk bidang mereka dan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan penyimpanan catatan Perusahaan. Catatan Vital Untuk memastikan kelangsungan operasi apabila terjadi bencana, sangat penting untuk melindungi dan mengamankan catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang vital, termasuk catatan dalam komputer. Catatan vital berisi informasi yang esensial bagi: • Kelangsungan operasi Perusahaan dalam situasi bencana • Pemulihan kembali operasi Perusahaan setelah bencana • Pembangunan kembali status hukum, keuangan, dan/atau fungsional.

35

BJ Services Company

Business Ethics Manual

18. TRANSAKSI SEKURITAS Kebijakan Adalah melanggar hukum federal, kebijakan Perusahaan, dan peraturan yang ditetapkan oleh Pasar Saham New York bila karyawan membeli atau menjual sekuritas Perusahaan sementara ia memiliki informasi internal materiil. Informasi internal materiil meliputi pengetahuan tentang identitas target akuisisi atau merger yang melibatkan Perusahaan dan adalah melanggar hukum dan kebijakan Perusahaan untuk memperdagangkan efek/saham dari Perusahaan target semacam itu, sementara memiliki informasi internal materiil tersebut. Demikian pula, adalah bertentangan dengan hukum dan kebijakan Perusahaan bila seorang karyawan, petugas, atau direktur memberikan informasi internal materiil kepada orang lain mana pun yang kemudian dapat berdagang dengan dasar informasi tersebut. Terakhir, adalah melawan Kebijakan Perusahaan bila karyawan, pejabat, atau direktur berspekulasi dalam saham Perusahaan. Ini meliputi perdagangan dalam opsi, kontrak forward, beli (call) atau jual (beli). Apabila Anda memiliki pertanyaan apakah suatu usulan transaksi tertentu merupakan spekulasi, hubungi Penasihat Hukum Tertinggi. Definisi Informasi Internal Materiil Informasi materiil meliputi setiap informasi yang sangat mungkin akan dianggap penting oleh investor normal ketika menentukan apakah akan menjual, membeli, atau menahan sekuritas Perusahaan. Contoh-contoh informasi materiil meliputi: • usaha patungan (joint venture), merger dengan, atau akuisisi atas perusahaan lain • produk, jasa, atau paten penting baru • perubahan pengendali Perusahaan • perubahan positif atau negatif dalam penjualan atau pendapatan aktual atau terproyeksi Perusahaan • pembelanjaan dan peminjaman modal yang signifikan • pembagian saham atau dividen • penawaran publik atau privat sekuritas tambahan dalam jumlah yang signifikan • penetapan program pembelian-kembali saham. Informasi demikian dianggap sebagai informasi internal bila informasi tersebut belum diungkapkan secara umum kepada publik.

36

BJ Services Company

Business Ethics Manual

Definisi Orang Dalam Orang dalam meliputi semua karyawan Perusahaan yang memiliki akses atau memiliki informasi internal materiil. Yang termasuk orang dalam tidak terbatas pada staf dan direktur.

37

BJ Services Company

Business Ethics Manual

Hukum Federal Mengenai Perdagangan Melibatkan Orang Dalam dan Sekuritas Beberapa hukum mengenai perdagangan yang melibatkan orang dalam dan sekuritas di A.S. adalah: • Insider Trading Sanctions Act (Undang-undang Sanksi Perdagangan Melibatkan Orang Dalam) tahun 1984 • Insider Trading and Securities Fraud Enforcement Act (Undang-undang Penegakan Perdagangan Melibatkan Orang Dalam dan Penipuan 8ekuritas) tahun 1988 • Securities Enforcement Remedies Act (Undang-undang Perbaikan Penegakan Sekuritas) tahun 1990. Insider Trading Sanctions Act (Undang-undang Sanksi Perdagangan Melibatkan Orang Dalam) tahun 1984 Undang-undang Sanksi Perdagangan Melibatkan Orang Dalam tahun 1984 memperluas Undang-undang Bursa Sekuritas tahun 1934. Undang-undang Sanksi tahun 1984 menyatakan bahwa Securities and Exchange Commission (SEC) atau Badan Pengawas Pasar Modal dapat mengajukan tuntutan hukum perdata terhadap individu yang melakukan perdagangan ketika individu tersebut memiliki informasi internal materiil. Hukuman perdata yang berlaku dapat setara dengan tiga kali jumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang terhindarkan karena transaksi ilegal tersebut. Insider Trading and Securities Fraud Enforcement Act (Undang-undang Penegakan Perdagangan Melibatkan Orang Dalam dan Penipuan 8ekuritas) tahun 1988 Undang-undang Penegakan Perdagangan Melibatkan Orang Dalam dan Penipuan Sekuritas tahun 1988 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar setiap larangan dalam Undang-undang tahun 1934 akan dikenai hukuman pidana yang meliputi: • denda sampai dengan $1.000.000 • hukuman kurungan sampai dengan 10 tahun • denda sampai dengan $2.500.000 untuk korporasi atau badan yang setara • denda sampai dengan tiga kali keuntungan yang dihasilkan atau kerugian yang terhindarkan • hukuman kurungan sampai dengan sepuluh tahun. Pertanyaan Mengenai Transaksi Karyawan yang tidak yakin mengenai apakah suatu perdagangan pantas untuk dilakukan dapat mengkonsultasikannya dengan Penasihat Hukum Tertinggi Perusahaan sebelum terlibat dalam transaksi tersebut.

38

BJ Services Company

Business Ethics Manual

PELAPORAN, KERJA SAMA DALAM PENYELIDIKAN DAN TINDAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN PELANGGARAN KEBIJAKAN Kebijakan Kecuali dinyatakan lain dalam buku pegangan ini, seorang karyawan yang mengetahui adanya pelanggaran yang nyata atas kebijakan Perusahaan dalam hal perilaku bisnis legal atau etis harus melaporkan pelanggaran tersebut. Ini meliputi pelanggaran kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam buku pegangan ini, atau manual atau pedoman lain yang dibagikan oleh Perusahaan. Prosedur untuk menyampaikan laporan, termasuk menggunakan Company Hotline (Saluran Telepon Khusus Perusahaan), dibahas pada halaman berikutnya dalam buku pegangan ini, Melaporkan Pelanggaran Kebijakan BJ Company. Bekerja Sama dengan Penyelidikan Perusahaan Setiap karyawan memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam penyelidikan Perusahaan. Anda diharapkan untuk memberikan informasi dan dokumentasi, jika diminta, di samping ikut serta dalam wawancara yang dilakukan oleh pejabat Perusahaan atau perwakilan yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melakukan penyelidikan. Menolak bekerja sama dalam penyelidikan Perusahaan dapat mengakibatkan diambilnya tindakan disipliner terhadap karyawan tersebut, sampai dengan dan termasuk PHK. Perlindungan dari Pembalasan Tidak seorang pun karyawan akan terkena dampak negatif dalam hubungan kerjanya dengan Perusahaan karena melaporkan pelanggaran terhadap kebijakan Perusahaan atau memberikan informasi lebih jauh dalam suatu penyelidikan. Ini meliputi mereka yang melaporkan pelanggaran atas kebijakan mengenai diskriminasi dan pelecehan seksual. Apabila sesuai, tindakan perlindungan akan diberikan sebagai upaya untuk menjaga masalah tersebut tetap rahasia. Hukuman Penyimpangan dari standar perilaku yang ditetapkan menurut kebijakan Perusahaan dan hukum akan mengakibatkan diambilnya tindakan disipliner oleh manajemen Perusahaan. Tindakan ini termasuk pemutusan hubungan kerja. Karyawan yang melanggar hukum dapat dituntut secara pidana dan dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh Perusahaan atas kerugian yang ditimbulkannya sebagai akibat dari pelanggaran seperti itu. Setiap karyawan yang lalai untuk melaporkan pelanggaran atau memberikan informasi lebih lanjut mengenai suatu pelanggaran akan dikenai tindakan disipliner yang sesuai. Tindakan disipliner meliputi kemungkinan pemutusan hubungan kerja.

39

BJ Services Company

Business Ethics Manual

Setiap karyawan yang membuat tuduhan palsu pelanggaran akan dikenai tindakan disipliner yang sama dengan mereka yang lalai untuk melaporkan atau memberikan informasi mengenai suatu pelanggaran.

40

BJ Services Company

Business Ethics Manual

Laporkan Pelanggaran Kebijakan BJ Company Semua karyawan BJ Services Company didorong untuk melaporkan setiap kegiatan oleh departemen atau karyawan BJ yang mungkin mengandung: ƒ Ketidaksesuaian atau penipuan dalam urusan akuntansi, kontrol akuntansi internal atau audit; ƒ Pelanggaran terhadap manual Kesesuaian dan Etika Bisnis Korporasi BJ, atau ƒ Pelanggaran terhadap hukum Negara bagian (Provinsi) atau Federal (Nasional) Karyawan BJ yang melaporkan kegiatan demikian dengan niat baik akan dilindungi dari ancaman pembalasan, pemecatan, diskriminasi atau tindakan kepegawaian yang merugikan lainnya yang terkait dengan laporan mereka tersebut. Di samping itu, tidak seorang pun karyawan BJ akan terkena dampak negatif karena menolak melakukan instruksi yang akan mengakibatkan penipuan atau pelanggaran hukum. Untuk melaporkan bukti-bukti kegiatan yang tidak pantas, segera hubungi supervisor Anda atau manajer supervisor. Apabila melaporkan keluhan kepada supervisor Anda atau manajer supervisor tidak dapat dilakukan (misalnya bila tindakan tersebut melibatkan individu-individu tersebut), hubungi salah satu dari individu berikut: Untuk persoalan akuntansi, kontrol akuntansi internal, atau audit: Chief Compliance Officer (Kepala Pejabat Kepatuhan), General Counsel (Penasihat Hukum Tertinggi), atau Direktur, Audit Internal Untuk persoalan yang terkait dengan kepegawaian: Direktur, Sumber Daya Manusia, Chief Compliance Officer, atau Penasihat Hukum Tertinggi Untuk semua persoalan lain: Chief Compliance Officer (Kepala Pejabat Kepatuhan), General Counsel (Penasihat Hukum Tertinggi), atau Direktur, Audit Internal Informasi kontak selengkapnya untuk individu-individu ini adalah seperti di bawah ini: Untuk instruksi dan rincian lebih lanjut tentang kebijakan ini, masuklah ke situs web internal BJ (https//powercenter.bjservices.com) dan klik “REPORT ETHICS VIOLATION” (MELAPORKAN PELANGGARAN ETIKA) pada halaman muka. Untuk laporan e-mail, karyawan BJ dapat menghubungi individu-individu ini secara langsung atau mengklik tombol “REPORT ETHICS VIOLATION” pada halaman muka PowerCenter. E-mail ini tidak anonim.

41

BJ Services Company

Business Ethics Manual

Laporan anonim dapat dilakukan melalui telepon 1-866-730-5066 (di A.S. & Kanada) 1-866-730-5066 atau 5071(di luar A.S. & Kanada) Nomor-nomor bebas pulsa ini menjangkau penyedia layanan yang digunakan oleh BJ Services. Informasi yang dilaporkan dengan cara ini akan diteruskan kepada BJ tanpa mengidentifikasi sumbernya. Keluhan anonim tidak akan diterima dari vendor atau pihak ketiga. Vendor/pihak ketiga dapat menyampaikan keluhan etika secara tertulis kepada individu-individu yang tercantum di bawah ini. Hubungi salah satu dari individu ini Chief Compliance Officer Max Bouthillette 713-895-6011 [email protected]

Wakil Presiden dan Penasihat Hukum Tertinggi Margaret B. Shannon 713-895-5867 [email protected]

Direktur, Sumber Daya Manusia Susan Douget 713-895-5889 [email protected]

Direktur, Audit Internal Dan Norman 713-895-5831 [email protected]

Surat dapat dikirimkan kepada salah satu dari individu ini di alamat: BJ Services Company, PO Box 4442, Houston, TX 77210

42

BJ Services Company

Business Ethics Manual

Sertifikat Kesesuaian dengan Kebijakan Etis Bisnis Korporasi Saya telah membaca dan memahami pernyataan kebijakan Kesesuaian dan Etika Bisnis Korporasi BJ Services berikut ini.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Catatan yang Akurat Persoalan Anti Monopoli Suap dan Praktik Bisnis Ilegal atau Tidak Etis Hadiah Bisnis Sumbangan Derma Informasi Rahasia Konflik Kepentingan Pengiriman Material Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan Kesetaraan Peluang Pengontrolan dan Pelaporan Keuangan Keamanan Informasi dan Data serta Penggunaan Komputer yang Baik Hak Kekayaan Intelektual Bisnis Internasional Kebijakan Anti Diskriminasi dan Pelecehan Sumbangan Politik Penyimpanan Catatan Transaksi Sekuritas

Nama (huruf cetak): ___________________________________________ Tanda tangan: ________________________________________________ Tanggal: ____________________ Lokasi: _________________________

Lembar Warna Putih –Untuk:Departemen Sumber Daya Manusia Kantor Korporasi Houston, TX Lembar Warna Kuning: Tetap dalam Buku Pegangan

43

BJ Services Company

Business Ethics Manual

BJ Services Company 5500 Northwest Central Drive Houston, Texas 77092 Telepon: (713) 462-4239 Agustus 2005

44