Bumn.docx

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

MAKALAH INI DIBUAT UNTUK MEMENUHI TUGAS PENGANTAR BISNIS

DISUSUN OLEH : BERTHA YOUNITA

181003622010707

AGUSTIA RATNAWATI

181003622010712

ANDREA PUTRI NUGROHO

181003622010714

MITA FRANSISKA

181003622010729

TIARA WULANDARI

PRODI AKUNTANSI JI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 TAHUN 2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..........................................................................................................................

i

A. PENGERTIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) ....................................

1

B. PERKEMBANGAN BUMN ...........................................................................................

2

C. PERAN BUMN ...............................................................................................................

3

D. CIRI – CIRI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) .........................................

4

E. MAKSUD DAN TUJUAN BUMN .................................................................................

5

F. MANFAAT BUMN ........................................................................................................

5

G. FUNGSI BADAN USAHA MILIK NEGARA ..............................................................

6

H. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN BUMN ..............................................................

6

I.

MACAM – MACAM BUMN .........................................................................................

7

J.

PENDIRIAN, PENGURUS, DAN PENGAWASAN BUMN ........................................

9

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

i

BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA)

A. PENGERTIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. (UU No. 19 tahun 2003).. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN. BUMN berkembang dengan monopoli atau peraturan khusus yang bertentangan dengan semangat persaingan usaha sehat (UU no. 5 tahun 1999), tidak jarang BUMN bertindak selaku pelaku bisnis sekaligus sebagai regulator. BUMN kerap menjadi sumber korupsi, yang lazim dikenal sebagai sapi perahan bagi oknum pejabat atau partai.

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

1

Dengan mengelola berbagai produksi BUMN, pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat. Karena, apabila terjadi monopoli pasar atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak, maka dapat dipastikan bahwa rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibat dari tingkat harga yang cenderung meningkat. Sehubungan dengan apa yang telah di uraikan di atas penulis berkeinginan untuk membahas lebih jauh lagi mengenai Badan Usaha Milik Negara dalam sebuah karya tulis yang berupa makalah Yang Berjudul Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

B. PERKEMBANGAN BUMN Dalam kenyataannya, perusahaan hasil nasionalisasi lambat laun tidak sepenuhnya milik negara. Masalah-masalah yang muncul di lingkungan internal mendorong perusahaan melakukan privatisasi. Privatisasi BUMN di Indonesia telah dilakukan sejak rezim Orde Baru sampai saat ini. Hal ini terjadi, misalnya, di era Soeharto, pemerintah menjual 35% saham PT Semen Gresik (1991), 35% saham PT Indosat (1994) dan 35 % saham PT Aneka Tambang (1997). Pada era presiden Habibie, privatisasi dilakukan terhadap 12 BUMN, termasuk privatisasi PT Semen Gresik pada 1998 yang menimbulkan kontroversi. Sementara di era Megawati privatisasi dilakukan, misalnya tergadap PT Indosat (2002) dan pada era presiden Susilo Bambang Yudoyono tetap melanjutkan program privatisasi BUMN. BUMN memiliki arti penting dalam perekonomian Bangsa Indonesia, arti penting tersebut adalah sebagai berikut: 1. Perintis dalam penyediaan barang/jasa dibidang-bidang produksi yang belum cukup atau kurang merangsang prakarsa dan minat swasta; 2. Pengelola dan pengusaha di bidang-bidang produksi yang penting bagi negara; 3. Pengelola dan pengusaha di bidang-bidang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak; 4. Imbangan bagi kekuatan pasar pengusaha swasta;

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

2

5. Pelengkap penyediaan barang-barang dan jasa yang belum cukup disediakan oleh swasta dan koperasi; 6. Penunjang pelaksanaan kebijaksanaan negara.

C. PERAN BUMN : 1.

Memberikan Sumbangan bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berbagai unit kegiatan mulai yang terkecil hingga perusahaan multinasional, semuanya

sama-sama

menyumbang

angka

pertumbuhan

ekonomi

nasional.

Agak berbeda dengan kondisi jika seluruh sektor dibuka lebar untuk perusahaan swasta. Laba yang didapat akan masuk ke dalam kantong perusahaan swasta yang memiliki tujuan mencari laba sebesar-besarnya. Apabila keadaan ini menimpa negara kita, tentu saja akan meningkat jarak kesenjangan sosial akibat tidak meratanya pembangunan. 2.

Menjadi Perintis Kegiatan Usaha yang Belum dapat Digarap Swasta Dengan kewenangan pemerintah, BUMN dapat mengupayakan perhatian bagi sektorsektor yang masih terabaikan padahal potensial.

3.

Penyedia Lapangan Kerja BUMN dapat menjadi penyedia lapangan kerja bagi banyak orang. Hal ini berkaitan erat dengan dibutuhkannya tenaga kerja di berbagai sektor dan wilayah seluruh Indonesia. Sehingga akan terjadi pembukaan lapangan kerja hijau yang merata di seluruh wilayah nusantara.

4.

Memberi Bimbingan Terhadap Golongan Ekonomi Lemah Keberadaan BUMN sebagai pusat dari perekonomian potensial negara akan membuat banyak pihak swasta belajar mengembangkan diri. BUMN dapat menginspirasi atau bahkan membimbing pihak swasta agar dapat mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan pasar.

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

3

5.

Sumber Pendapatan Negara Hasil dari BUMN akan menyumbang pendapatan negara dari segi non pajak. Kebijakan ini pun dapat mencegah monopoli suatu sektor oleh kelompok tertentu yang kemudian dapat menimbulkan kecemburuan sosial.

D. CIRI – CIRI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) 1.

Badan usaha dimiliki oleh pemerintah.

2.

Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah.

3.

Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah.

4.

Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

5.

Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.

6.

Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara.

7.

Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak.

8.

Usaha bersifat membantu tugas pemerintah, seperti membangun praarana tertentu guna melayani kepentingan masyarakat.

9.

Menghasilkan barang tertentu karena pertimbangan keamanan dan kerahasiaan, seperti senjata dan pencetakan uang

10. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dimiliki serta dikelola oleh pemerintah. 11. Dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tertentu atau bersifat strategis. 12. Dibentuk dengan tujuan melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Usahanya bersifat komersial dan fungsinya dapat dilakukan oleh swasta. 13. Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan. 14. Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara. 15. Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsipprinsip ekonomi. BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

4

16. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. 17. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara. 18. Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi. 19. Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri. 20. Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. 21. Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank.

E. MAKSUD DAN TUJUAN BUMN Berdasarkan UU no. 19 Tahun 2003 pasal 2, maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak lain adalah sebagai berikut: 1.

Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.

2.

Mengejar keuntungan.

3.

Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

4.

Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

F. MANFAAT BUMN 1.

Memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa.

2.

Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja.

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

5

3.

Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa, baik migas maupun non migas.

4.

Menghimpun dana untuk mengisi kas negara, yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.

5.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat.

G. FUNGSI BADAN USAHA MILIK NEGARA 1.

Sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disedikan oleh swasta

2.

Merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian

3.

Sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak

4.

Sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat

5.

Sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak

6.

Sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta,

7.

Pembuka lapangan kerja

8.

Penghasil devisa negara

9.

Pembantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi,

10. Pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap diberbagai lapangan usaha.

H. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN BUMN 1.

Kelebihan BUMN : a. Menguasai sektor yang vital bagi kehidupan rakyat banyak b. Mendapat jaminan dan dukungan dari Negara c. Permodalannya sudah pasti karena mendapat modal dari Negara d. Kelangsungan hidup perusahaan terjamin e. Sebagai sumber pendapatan Negara

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

6

2.

Kekurangan BUMN : a. Pengelolaan faktor-faktor produksi tidak efisien b. Manajemen perusahaan kurang professional c. Menimbulkan monopoli atas sektor-sektor vital d. Pengelolaan perusahaan terhambat dengan peraturan-peraturan yang mengikat e. Sulit memperoleh keuntungan bahkan seringkali merugi

I.

MACAM – MACAM BUMN 1.

Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan pendirian Persero ialah Menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Organ Persero terdiri atas: a.

RUPS Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

b.

Direksi Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS. Dalam hal ini Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

7

c.

Komisaris Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Menteri. Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi.

2.

Perusahan Umum (Perum) Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud di atas dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. Organ Perum terdiri atas: a. Menteri Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan b. Direksi Direksi Perum adalah organ Perum yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perum untuk kepentingan dan tujuan Perum, serta mewakili perum untuk di dalam maupun di luar pengadilan c. Dewan Pengawas. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan badan layanan umum Perjan Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Perjan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Perum. Contoh Perum diantaranya

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

8

Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum ANTARA, Perum Peruri, Perum Perumnas, Perum Balai Pustaka, dll. 3.

Perusahaan Jawatan (Perjan) Perusahaan jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Saat ini hanya TVRI yang merupakan satu-satunya perjan yang dimiliki oleh BUMN. Besarnya modal perjan ditetapkan melalui APBN.

J.

PENDIRIAN, PENGURUS, DAN PENGAWASAN BUMN 1.

Pendirian BUMN Sesuai dengan UU No. 19 tahun 2003, BUMN didirikan dengan maksud : Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya danpenerimaan Negara pada khususnya. Pendirian BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dimana dalam peraturan pemrintah tersebut setidaknya memuat: Penetapan

pendirian

BUMN

Maksud

dan

tujuan

didirikan

BUMN

Penetapan besarnya penyertaan besarnya kekayaan Negara yang dipisahkan dalam rangka pendirian BUMN. 2.

Pengurusan BUMN Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi,

transparansi,

kemandirian,

akuntabilitas,

pertanggungjawaban,

serta

kewajaran.

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

9

3.

Pengawasan BUMN Pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas. Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero. Sedangkan Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat

kepada

Direksi

dalam

menjalankan

kegiatan

pengurusan

Perum.

Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundangundangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi,

transparansi,

kemandirian,

akuntabilitas,

pertanggungjawaban,

serta

kewajaran.

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

10