Buku_tata_cara_klaim_jamsostek.pdf

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 1

Arvin Afriansyah, Desi Kurniawati, Rangga Darmajati, Ira Pracinasari, Aldhila Liantika M. Mia Lukitawati, Romadona, Sri Handayani TATA CARA KLAIM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Ed 1, Cet 1 – Surakarta I, 150 hlm. ; 17,4 x 23,5 cm. I Judul. Jml kata : 13.349

Karakter : 75.872

Baris : 632

Buku ini dicetak di atas kertas HVS putih; 80 gr; green softcover. Hak Cipta 2013, pada Penulis/Pengarang Buku Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara menggunakan mesin fotocopy, tanpa izin sah dari penerbit/penulis. Cetakan Pertama, Mei 2013 Arvin Afriansyah, Desi Kurniawati, Rangga Darmajati, Ira Pracinasari, Aldhila Liantika M., Mia Lukitawati, Romadona, Sri Handayani TATA CARA KLAIM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Penulis/Editor : Arvin, dkk Desain Cover : Arvin, dkk Dicetak di : Tumpy FC, Surakarta - Indonesia

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 2

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan

rahmat,

hidayah,

dan

inayah-Nya

kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan buku Perundang-Undangan yang berjudul “TATA CARA KLAIM JAMSOSTEK”

Adapun

buku

Perundang-Undangan

yang

berjudul “TATA CARA KLAIM JAMSOSTEK” ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan buku ini. Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan bayak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

kami

dalam pembuatan makalah ini.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 3

Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadar sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasanya maupun segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka

kami

membuka

selebar-lebarnya

bagi

pembaca yang ingin member saran dan kritik kepada kami

sehingga

kami

dapat

memperbaiki

buku

Perundang-Undangan yang berjudul “TATA CARA KLAIM JAMSOSTEK”

Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari makalah buku Perundang-Undangan yang berjudul “TATA CARA KLAIM JAMSOSTEK” ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inpirasi terhadap pembaca.

Surakarta, 31 Mei 2013

Tim Penulis,

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

iv

DAFTAR ISI

vi

BAB I JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

1

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Profil Jamsostek Pengertian Filosofi Sejarah Jamsostek Struktur Organisasi Jamsostek Program Jamsostek

1 3 5 8 11 12

BAB II PERATUAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.1. Undang-Undang No.3 Tahun 1992

16 16

2.2. Keterangan MPR RI No.II/MPR/1993 18 2.3. Mengapa Harus Undang-Undang

18

2.4. Hubungan Risiko dan Jaminan

20

BAB III KEPESERTAAN

23

3.1. Ketentuan Wajib

23

3.2. Tahap Kepesertaan

25

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 5

3.3. Kepesertaan Parsial BAB IV BENTUK JAMINAN

27 28

4.1. Jaminan Kecelakaan Kerja

28

4.2. Jaminan Hari Tua

32

4.3. Jaminan Kematian

38

4.4. Jaminaan Pemeliharaan Kesehatan

38

BAB V TINGKAT IURAN

56

BAB VI PENYELENGGARAAN

59

6.1. Badan Penyelenggara

59

6.2. Investasi dan Pengelolaan Dana

60

6.3. Sanksi Hukuman

62

BAB VII PROSEDUR PENDAFTARAN DAN IURAN 64 BAB VIII PEMBAYARAN JAMINAN DAN PELAYANAN KLAIM JAMSOSTEK

70

8.1 Tata Cara Pengajuan Klaim Jamsostek JKK

70

8.2. Tata Cara Pengajuan Klaim Jamsostek JKM

78

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 6

8.3. Tata Cara Pengajuan Klaim Jamsostek JHT

82

8.4. Tata Cara Pengajuan Klaim Jamsostek JPK

87

CONTOH KASUS

119

DAFTAR PUSTAKA

124

LAMPIRAN

128

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 7

BAB I JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

1.1. Profil Jamsostek Jamsostek merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Jamsostek dimaksudkan untuk menumbuhkan kemandirian dan menjaga harkat dan martabat

serta harga

diri tenaga

kerja dalam

menghadapi risiko sosial ekonomi. Sedangkan tujuan jamsostek adalah mengurangi ketidakpastian masa depan tenaga kerja yang akan menunjukan ketenangan

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 8

sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dasar hukum jamsostek adalah : 1. UU No.3 tahun 1992 tentang Jamsostek. 2. PP No. 14 tahun 1993 tentang Penyelengaraan Jamsostek. 3. Keppres No. 22 tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja. Permenaker No. 5/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaraan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan. Jaminan

sosial

tenaga

kerja

(Jamsostek)

sebagaimana didasarkan pada UU No 3 Tahun 1992, pada prinsispnya merupakan sistem asuransi sosial bagi pekerja (yang mempunyai hubungan kerja) beserta keluarganya. Skema Jamsostek meliputi program-program yang terkait dengan resiko, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua. Jamsostek

mempunyai

visi

“Menjadi

lembaga

penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 9

terpercaya dengan mengutamakan pelayanan prima dan manfaat optimal bagi seluruh peserta”. Adapun misinya adalah : 1. Meningkatkan Pelayanan

dan

dan

mengembangkan

Manfaat

kepada

Mutu peserta

berdasarkan Prinsip Profesionalisme. 2. Meningkatkan

jumlah

kepesertaan

program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 3. Meningkatan Budaya Kerja melalui kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan Good Corporate Governance (GCG). 4. Mengelola dana peserta secara optimal dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian (prudent). 5. Meningkatkan Corporate Values dan Corporate Images

1.2. Pengertian Jaminan sosial tenaga kerja pada hakikatnya merupakan

program

publik

yang

memberikan

perlindungan bagi tenaga kerja dalam menghadapi

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 10

risiko-risiko sosial-ekonomi tertentu. Unsur-unsur utama dalam pengertian ini menyangkut: a. Program piblik Jaminan sosial merupakan program publik, yaitu program yang memberikan hak dan kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1992. Hak yang diberikan berupa santunan tunai dan pelayanan medis bagi tenaga kerja dan keluarganya,

sedang

kewajibannya

berupa

kepesertaan dan pembiayaan dalam program ini. b. Perlindungan Jaminan sosial memberikan perlindungan yang sifatnya dasar dengan maksud untuk menjaga harkat dan martabat manusia jika mengalami risiko-risiko sosial-ekonomi dengan pembiayaan yang dapat dijangkau oleh setiap pengusaha dan tenaga kerja sendiri. c. Risiko sosial ekonomi

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 11

Risiko-risiko yang ditanggulangi terbatas pada peristiwa-peristiwa

kecelakaan,

sakit,

hamil,

bersalin, cacad, hari tua dan meninggal dunia yang

mengakibatkan

berkurangnya

atau

terputusnya penghasilkan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis.

1.3. Filosofi

a. Jaminan sosial tenaga kerja dilandasi dengan filosofi kemandirian dan harga diri manusia dalam

menghadapi

risiko

sosial-ekonomi.

Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai perawatan sewaktu sakit, dalam membiayai hidup di hari tua, dalam mengurus keluarganya jika meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan-jaminan tersebut diperoleh sebagai hak, dan bukan dari belas kasihan orang lain, karena memang jaminan sosial itu merupakan hak tenaga kerja.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 12

b. Untuk

merealisasikan

filosofi

tersebut,

perlindungan itu harus dijamin secara dasar. Kuantitas dan kualitas jaminan memang tidak berlebihan tetapi hanya bersifat dasar yang diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat manusia. c. Jaminan-jaminan pembiayaan

tersebut

yang

harus

memerlukan ditanggung

oleh

pengusaha dan tenaga kerja. Namun pembiayaan itu hendaknya tidak terlalu memberatkan dan masih dalam batas-batas yang dapat dijangkau; karena itu perlindungan yang diberikan juga hanya yang bersifat dasar dan esensial saja. d. Jaminan-jaminan

yang

diberikan

harus

memberikan kemanfaatan bagi tenaga kerja dan keluarganya dalam menghadapu risiko-risiko yang bersangkutan. Namun demikian, sesuai prinsip dan pembiayaan, kemanfaaatan tersebut juga yang bersifat dasar saja. e. Agar

pembiayaan

dan

kemanfaatan

dapat

optimal, maka pelaksanaannya harus dilakukan Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 13

secara gotong royong dimana yang muda membantu yang lebih tua, yang sehat membantu yang sakit, dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah. Dengan

motto

“Pelindung

Pekerja,

Mitra

Pengusaha”. Kantor Pusat Jamsostek beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan 12930 Tlp. (021) 5207797 (Hunting 20 Lines) Fax. (021) 5202310. Untuk Kantor Wilayah IV Jawa Barat beralamat di Jl. P. Hasan Mustofa No. 39 Bandung 40124 Tlp. (022) 7200610, 7102732 Fax. (022) 7200609. Sedangkan untuk Kantor III Cabang Tasikmalaya beralamat di Jl. R.E. Martadinata No. 260 Tasikmalaya Tel. (0265) 327987, 327811 Fax. (0265) 331346.

1.4. Sejarah Jamsostek

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 14

33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No. 15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan

Sosial

(YDJS),

diberlakukannya

UU

No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja, secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik

menyangkut

landasan

hukum,

bentuk

perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti No.34/1977

program

ASTEK.

tentang

Terbit

pembentukan

pula

PP

wadah

penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 15

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya

PT.

Jamsostek

sebagai

badan

penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya,

dengan

memberikan

kepastian

berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai

pengganti

sebagian

atau

seluruhnya

penghasilan yang hilang, akibat resiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004,Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 dengan perubahan pada

pasal

34

ayat

2,

dimana

Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan Amandemen tersebut, yang kini berbunyi : "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan

tidak

mampu

sesuai

dengan

martabat

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 16

kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah

Perseroan

yang

mengedepankan

kepentingan dan hak normative Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 6 program bagi pekerja di sektor formal, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja

dan

Kesejahteraan

keluarganya, Peserta

Dana

(DPKP),

Peningkatan dan

Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Untuk pekerja di sektor informal, Jamsostek mempunyai program Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK). Dengan penyelenggaraan yang makin maju, program Jamsostek tidak hanya bermanfaat kepada pekerja dan pengusaha tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 17

kesejahteraan masyarakat dan perkembangan masa depan bangsa.

1.5. Struktur Organisasi Jamsostek Struktur Organisasi PT. Jamsostek (Persero) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/190/082007 bulan Agustus 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Jamsostek (Persero), adalah sebagai berikut:

1.6. Program Jamsostek

Pada dasarnya program Jamsostek merupakan sistem

asuransi

sosial,

karena

penyelenggaraan

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 18

didasarkan pada sistem pendanaan penuh (fully funded system), yang dalam hal ini menjadi beban pemberi kerja dan pekerja. Sistem tersebut secara teori merupakan

mekanisme

asuransi.

Penyelengaraan

sistem asuransi sosial biasanya didasarkan pada fully funded system, tetapi bukan harga mati. Dalam hal ini pemerintah tetap diwajibkan untuk berkontribusi terhadap penyelengaraan sistem asuransi sosial, atau paling tidak pemerintah terikat untuk menutup kerugian bagi badan penyelengara apabila mengalami defisit. Di sisi lain, apabila penyelenggara Jamsostek memperoleh keuntungan, maka pemerintah akan memperoleh deviden dan pajak badan karena bentuk badan hukum adalah BUMN Persero. Jenis – jenis (ruang lingkup) program jamsostek terdiri dari : 1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan pengantian

biaya

perawatan

dan

upah,

santunan cacad dan santunan kematian akibat kecelakaan dan sakit akibat kerja.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 19

2. Jaminan Hari Tua (JHT) berupa tabungan selama masa kerja yang dibayarkan kembali pada umur 55 tahun atau sebelum itu jika mengalami cacad tetap total atau meninggal dunia. 3. Jaminan

Kematian

(JKM)

memberikan

pembayaran tunai kepada ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum umur 55 tahun. 4. Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan

(JPK)

memberikan pelayanan media berupa rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, penunjang diagnostik, pelayanan khusus dan gawat darurat bagi tenaga kerja dan keluarganya yang menderita sakit. 5. Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta atau lebih dikenal sebagai DPKP merupakan dana yang

dihimpun

dan

digunakan

untuk

meningkatkan kesejahteraan peserta program

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 20

Jamsostek yang diambil dari sebagian dana hasil keuntungan PT. Jamsostek (Persero). 6. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang lebih dikenal sebagai PKBL merupakan kerjasama antara BUMN dengan Usaha Kecil yang

bertujuan

untuk

meningkatkan

kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN, sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No.Kep-236/MBU/2003. 7. Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK)

memberikan

perlindungan

jaminan

sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada saat tenaga kerja tersebut kehilangan sebagian atau seluruh

penghasilannya

sebagai

akibat

terjadinya risiko-risiko antara lain kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal

dunia.

Memperluas

cakupan

kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja. Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 21

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 22

BAB II PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1. Undang-Undang No.3 Tahun 1992 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan ini merupakan landasan bagi dibentuknya program jaminan sosial yang dapat membantu penghidupan yang layak bagi kemanusiaan jika mengalami resiko-resiko sosial-ekonomi. 2. Undang-Undang No.2 tahun 1951 merupakan salah satu penjabaran dari pasal 27 ayat (2) UUD 1945, mewajibkan setiap pengusaha untuk bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi terhadap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya. 3. Undang-Undang No.14 Tahun 1969 yang merupakan undang-undang pokok Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 23

ketenagakerjaan, antara lain mengatur penyelenggaraan jaminan sosial oleh pemerintah yang meliputi jaminan sakit, hamil, bersalin, hari tua, cacad, meninggal dunia, dan menggangur bagi seluruh tenaga kerja 4. Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1977 tentang ASTEK menyellenggarakan UndangUndang No.2/1951 dan Undang-Undang No.14/1969, tetapi hanya menyangkut jaminan kecelakaan kerja, hari tua, dan kematian, dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan asuransi kematian. 5. Dalam rangka melengkapi program ASTEK dengan jaminan sakit, hamil, dan bersalin sesuai Undang-Undang No.14/1969, ditetapkan SKB Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kesehatan tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja. 6. Undang-Undang No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja memadukan seluruh program diatas menjadi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian Pemeliharaan Kesehatan, sedangkan pelaksanaannya dituangkan dalam peraturan dalam Peraturan pemerintah No.14 Tahun 1993< keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993,

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 24

dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per05/MEN/1993. 2.2. Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 1. Jaminan Sosial tenaga kerja telah diangkat dan dicantumkan dalam garis-garis besar haluan negara 1993 yaitu bab IV Pembangunan Lima Tahun Keenam sebagai kebijaksanaan PELITA Keenam bidang Ekonomi khususnya sektortenaga kerja. 2. Dalam GBHN 1993 itu disebutkan bahwa Jaminan sosial tenaga kerja mencakup jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan terhadap kecelakaan, dan jaminan terhadap kematian. 2.3. Mengapa Harus Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja fiatur dengan undang-undang karena alasan-alasan tertentu. 1. Jaminan sosial memberikan hak ( kepada tenaga kerja ), dan membebani kewajiban ( terutama bagi pengusaha ), sehingga harus ada persetujuan dari wakil-wakil rakyat dilembaga legislatif. Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 25

2. Penjelasan pasal 23 UUD 1945 menyebutkan bahwa segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan DPR-RI

3. Sesuai kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kewajiban yang mengandung ancaman sanksi pidana hanya dapat diatur dengan undang-undang dimana sifat wajib dari jaminan sosial memang mengandung sanksi pidana sebagai upaya penegak hukum. 4. Peraturan Perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi. Undang-Undang No.2/1951 yang mengatur kecelakaan kerja sebagai kewajiban pengusaha secara individual, dianggap memberatkan keuangan pengusaha menengah dan kecil serta membuat sungkan tenaga kerja mengajukan Klaim kepada pengusahanya selain hanya menyangkut 13 sektor usaha saja, peraturan pemerintah

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 26

No.33/1977 perlu disempurnakan jenis dan jumlah programnya. 5. Perkembangan pembangunan nasional kearah industrialisasi memerlukan perlindungan yang lebih pasti bagi tenaga kerja sebagai pihak yang lemah. 2.4. Hubungan Risiko dan Jaminan 1. Setiap tenaga kerja yang bekerja dengan mendapatkan penghasian yang baik dalam hubungan kerja maupun tidak dalam hubungan kerja selalu mengha risiko-risiko sosialekonomi tertentu dalam pekerjaannya, yaitu kemungkinan menderita sakit termasuk kehamilan dan persalinan, mengalami cacat, mecapai hari meninggal dunia, dan menganggur karena PHK. 2. Risiko-risiko tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 15 undang-undang no.14 tahun 1969, sifatnya universal terjadi dimanapun dan kapanpun, di negara industri maju dan di negara berkembang, sehingga harus ditangani secara sistematis, terencana teratur melalui program-program sebagaimana Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 27

yang diatur dalam undang-undang n0.3 tahun 1992 yaitu, jaminan kecelakaan kerja, jaminnan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.

3. Jaminan kecelakaan kerja menanggulangi sakt, cacat, dan kematian akibat kerja. Jaminan pemeliharaan kesehatan menanggulangi sakit akibat apa saja, kehamilan, persalinan; jaminan hari tua menangulangi hari tua, cacat, dan kematian; jaminan kematian menanggulangi kematian biasa. 4. Satu-satunya resiko yang belum ditanggulangi adalah pengangguaran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam hal ini jaminan hari tua sebagai jaminan masa karyawan dapat diberikan dalam hal karyawan menalami PHK sebelum umur 55 tahun asalka telah menjadi peserta setidak-tidaknya selama 5 tahun.

5. Dalam matrix risiko-jaminan kelihatan ada beberapa tumpang-tindih dalam penanggulangan risiko. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan program-program jaminan Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 28

sosial itu sebaiknya dilakukan secara terpadu, sehingga mungkin merupakan satu kesatuan paket jaminan.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 29

BAB III KEPESERTAAN

3.1. Ketentuan Wajib Jaminan sosial selalu dilaksanaka secara nasional dan besifat wajib sehingga prinsip-prisipnya dapat terlaksana secara optimal yaitu menyangkut skala besar ekonomi gotong-royong, pemerataan perlindungan, kemanfaatannya terjamin, dan pendidikan masa depan. 1. Skala besar ekonomis Ketentuan wajib dapat menjamin jumlah kepesertaan yang cukup besar sehingga secara statistik dan berdasarkan hukum angka besar, maka probabilita, asumsi dan perkiraannya dapat dilakukan dengan lebih tepat. Selain itu, pembiayaan secara rata-rata, per unit atau per kapita dapat ditekan lebih rendah.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 30

2. Gotong-royong Kepesertaan yang besar kemungkinan berlangsungnya gotong-royong secara efektif. Gotong-royong antar resiko berarti mereka yang sehat membantu yang sakit, mereka yang tidak mengalami musibah membantu yang terkena musibah. Gotong-royong antar generasi yaitu mereka yang muda membantu yang lebih tua. Gotong-royong antar penghasilan ialah mereka yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah. 3. Pemerataan perlindungan Dengan ketentuan wajib yang ditegakkan secara konsisten, maka pada dasarnya setiap tenaga kerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Tenaga kerja yang bekerja di peusahaan besar maupn di perusahaan menengah dan perusahaan kecil berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan dasar memungkinkan diikuti oleh setiap pengusaha dan tenaga kerja karena pembiayaannya dapat terjangkau. 4. Kemanfaatannya terjamin Peraturan perundang-undangan menjamin kesinambungan kepesertaan. Dengan kesinambungan kepesertaan, perkiraan dan Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 31

proyeksi dapat dilakukan jauh ke depan secara lebuh akurat. Dengan demikian solvabilitasnya tetap terjamin. Dengan demikian kemanfaatankemanfaatannyaakan selalu terjamin, karena penerimaan iurannya juga akan terjamin kesinambungannya. Dengan kata lain, penyelenggaraannya tidak akan mengenal kebangkrutan. 5. Pendidikan masa depan Ketentuan wajib mendidik tenaga kerja memikirka masa depannya. Tanpa kewajiban umumnya sulit bagi tenaga kerja untuk menyisihkan sedikit dari penghasilannya guna kepentinga jaminan sosial hari tua, waktu sakit, bila mengalami kecelakaan atau meninggal dunia. Demikian juga, ketentuan wajib memaksa pengusaha memikirkan jaminan sosial bagi karyawannya. 3.2. Tahap Kepesertaan 1. Pada hakekatnya, kepesertaan dan pengusaha dan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja bersifat wajib. Namun karena luasnya kepesertaan, maka pelaksanaannya

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 32

dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan teknis, administratif, dan oprasional. 2. Kepesertaan pengusaha yang semula dalam program ASTEK untuk mereka yang mempunyai 100 orang tenaga kerja atau lebih. Dengan berlakunya program jaminan sosial, syarat kepesertaan tersebut diteruskan, yaitu 10 orang tenaga kerja atau lebih, atau membayar upah sebesar Rp1.000.000 atau lebih sebulan. 3. Kepesertaam tenaga kerja pada dasarnya meliputi seluruh tenaga kerja sesuai pengertiannya dalam undang-undang no. 14 tahun 1969 yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Di dalam hubungan kerja artinya tenaga kerja yang mempunyai perjanjian kerja dengan pengusaha atau perorangan, seperti karyawan pengusaha, pembantu rumah tangga. Di luar hubungan kerja artinya tenaga kerja mandiri, seperti dokter, pengacara, akuntan, pedagang. 4. Pentahapan kepesertaan tenaga kerja saat ini masih menyangkut tenaga kerja dalam hubungan kerja dengan pengusahan atau perorangan, Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 33

termasuk tenagaborongan dan harian lepas. Kepesertaan tenaga kerja mandiri ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. 3.3. Kepesertaan Persial 1. Pengusah atau kontraktor di sektor konstruksi umumnya mempekerjakan pekerja harian lepas. Dalam hal ini, hubungan kerja tidak boleh untuk waktu lebih dari 3 bulan berturut-turut, sesudah itu pekerja harian lepas hanya dapat dipekerjakan kembali sesudah waktu 20 hari. 2. Oleh karena itu, maka sifat dan pekerjaannya dapat berubah-ubah dalam waktu maupun volumenya, upah didasarkan atas kehadiran pekerja secara harian, dan pihak pengusaha maupun pihak pekerja bebas memutuskan hubungan kerja tanpa syarat. 3. Dalam keadaan demikian maka hubungan kerja tersebut tidak pasti, sehingga kepesertaan p

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 34

BAB IV BENTUK JAMINAN

4.1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 4.1.1. Pengertian Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja

dalam

melakukan

pekerjaannya.

Untuk

menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risikorisiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan

adanya

jaminan

kecelakaan

kerja.

Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 35

4.1.2. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran. 1. Jaminan kecelakaan kerja pada hakekatnya memberikan kompensasi yang terdiri dari : a. Penggantian

biaya

yang

dikeluarkan

pengusaha, yaitu transport, upah sementara, tidak mampu bekerja dan perawatan. b. Ganti

rugi

atas

turunnya/hilangnya

kemampuan bekerja/ berpenghasilan yaitu santunan cacad atau santunan kematian. 2. Jenis-Jenis kemanfaatan Jaminan Kecelakaan Kerja meliputi : a. Biaya transport maksimum : Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 36

Darat Rp. 100.000,00, laut Rp. 200.000,00 dan udara Rp. 250.000,00. Biaya transport dapat digunakan untuk transport rawat jalan. b. Penggantian upah sementara tidak mampu bekerja. 120 hari pertama sebesar 100% upah, 120 hari kedua sebesar 75% upah, dan hari selanjutnya sebesar 50% upah. c. Biaya perawatan medis. Maksimum sebesar Rp. 3.000.000,00 d. Santunan cacad tetap-sebagian Persentase jenis cacad sesuai tabel dikalikan 60 bulan upah. e. Santunan cacad tetap-total i. Pembayaran sekaligus max : 70 % x bulan upah ii. Pembayaran berkala : Rp. 25.000,00 selama 24 bulan f. Santunan kematian

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 37

i. Pembayaran sekaligus : 60 % x 60 bulan upah ii. Pembayaran berkala : Rp. 25.000,00 selama 24 bulan iii. Biaya pemakaman Rp. 200.000,00 g. Biaya rehabilitasi Prothese ( anggota badan tiruan ) dan orthose ( alat bantu ) seperti tongkat dan kursi roda, dengan penggantian biaya sesuai harga RS. DR. Suharso, Surakarta ditambah 40 %. 3. Penyakit akibat kerja sesuai daftar dianggap sebagai kecelakaan kereja dan ditanggung selama hubungan kerja dan sampai selamalamanya tiga tahun setelah hubungan kerja berakhir. Selain memberikan kompensasi dan rehabilitasi, JKK juga ikut aktif membantu usaha-usaha pencegahan kecelakaan kerja.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 38

4.2. Jaminan Hari Tua

4.2.1. Pengertian Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari

Tua

memberikan

kepastian

penerimaan

penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu. Iuran Program Jaminan Hari Tua:  Ditanggung Perusahaan = 3,7%  Ditanggung Tenaga Kerja = 2 %

4.2.2. Manfaat Kemanfaatan Jaminan Hari Tua adalah sebesar akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya. Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 39

sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja:  Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap  Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurangkurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 6 bulan  Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/ABRI.

1. Progam Jaminan Hari Tua diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua (provident fund), dimana iuran dari pengusaha dan tenaga kerja setiap bulan dikreditir pada rekening tenaga kerja secara individual, dan mendapatkan bunga setiap tahun; saat ini tingkat bunga tersebut 10 % setahun dari saldo rekening yang terakhir. 2. Dana

Jaminan Hari

Tua pada

hakikatnya

semacam dana bersama (mutual fund) dimana peserta memberikan iurannya untuk dikelola dalam

investasi

bersama,

sehingga

hasil

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 40

pengelolaan (laba) dibagikan kepada peserta; karena itu peserta jaminan hari tua juga diberikan bagian surplus hasil usaha PT. ASTEK (saat ini sebesar 20 %). 3. Kemanfaatan dari jaminan hari tua berupa pembayaran saldo tabungan (termasuk bunga dan bagian surplus hasil usaha) pada saat timbulnya hak peserta, yaitu : a. Mencapai umur 55 tahun, atau b. Mengalami cacat total dan tetap sehingga tidak bisa bekerja lagi, atau c. Meninggal dunia, atau d. Mengalami PHK setelah menjadi peserta setidak-tidaknya 5 tahun, atau e. Pergi ke luar negeri atau pulang ke negeri asal untuk tidak kembali lagi 4. Besarnya saldo tabungan tersebut tergantung dari iuran, bunga, masa kepesertaan, dan bagian surplus hasil usaha badan penyelenggara tetapi diperkirakan kurang lebih 75 % upah untuk setiap tahun kepesertaan. Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 41

5. Saldo

tabungan

tersebut

dapat

dibayarkan

sekaligus apabila jumlahnya Rp.3.000.000 jangka waktu 5 tahun apabila jumlahnya diatas Rp. 3.000.000,00. 6. Rumus pembayaran berkala adalah sebagai berikut :

Tabel JHT Berkala bulanan

Jangka waktu

Faktor

Cara

annuitas

annuitas

menentukan

(tahun)

bulanan

besar Jaminan Bulanan

1

0,0870

JHT Sekaligus x 0,0870

2

0,0456

JHT Sekaligus x 0,0456

3

0,0318

JHT Sekaligus x 0,0318

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 42

4

0,0250

JHT Sekaligus x 0,0250

5

0,0209

JHT Sekaligus x 0,0209

4.3. Jaminan Kematian 4.3.1. Pengertian Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program Jamsostek yang meninggal bukan karena

kecelakaan

kerja.

Jaminan

Kematian

diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran Program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp 21.000.000,- terdiri dari Rp 14.200.000,- santunan kematian dan Rp 2 juta biaya pemakaman* dan santunan berkala . 4.3.2.

Manfaat Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 43

Program ini memberikan manfaat kepada keluarga tenaga kerja seperti: 1. Santunan Kematian: Rp 14.200.000,2. Biaya Pemakaman: Rp 2.000.000,3. Santunan Berkala: Rp 200.000,-/ bulan (selama 24 bulan) *) sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2007

1. Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahliu waris dari tenaga kerja peserta yang meninggal dunia 2. Jaminan merupakan

kematian unsur

ini

pada

komplementer

hakekatnya terhadap

jaminan hari tua pada saat meninggal dunia, saldo

tabungan

belum

optimal

sehingga

jaminan kematian akan menutupnya. 3. Jaminan kematian dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 1.200.000 yang terdiri dari: a. Santunan kematian sebesar Rp. 1.000.000,00

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 44

b. Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,00 4. Dalam hal tidak ada ahli waris atau wasiat lainnya biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha atau pihak lain yang mengurus pemakamannya.

4.4.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

4.4.1.

Pengertian

Pemeliharaan kesehatan adalah hak tenaga kerja. JPK adalah salah satu program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan,

rumah

sakit,

kebutuhan

alat

bantu

peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan, secara efektif dan efisien. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program JPK akan diberikan KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 4.4.2.

Manfaat

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 45

JPK bagi perusahaan yakni perusahaan dapat memiliki

tenaga

konsentrasi

kerja

dalam

yang

bekerja

sehat,

dapat

sehingga

lebih

produktif.

1. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diberikan dalam bentuk pelayanan medis sebagai paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar. 2. Paket tersebut terdiri dari : a. Rawat jalan tingkat pertama, terutama berupa : pemeriksaaan dan pengobatan oleh dokter umum

dan

dokter

gigi,

pemeriksaan

kehamilan, tindakan medis sederhana. b. Rawat jalan lanjutan, terutama berupa : pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis. c. Rawat inap dirumah sakit, antara lain berupa : pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter, tindakan medis, menginap dan makan pada kelas II rumah sakit pemerintah atau kelas III rumah sakit swasta. Lamanya hari rawat dan Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 46

ditanggung maksimum 60 hari per kasus pertahun sudah termasuk perawatan khusus atau ICCU/ ICU. Bagi penyakit tertentu yang memerlukan

perawatan

diruang

khusus

ICCU/ICU ditanggung maksimum 20 hari per kasus pertahun. d. Pergolongan persalinan, terutama berupa : tindakan medis oleh dokter atau bidan, menginap dirumah bersalin. e. Penunjang diagnostik, terutama berupa : pemeriksaan laboratorium, radiologi EEG, ECG,

USG,

dan

CT

SCAN

sesuai

tersedianya fasilitas tersebut. f. Pelayanan

khusus,

terutama

berupa

penggantian maksimum biaya : kacamata Rp. 50.000,00 , prothesa mata Rp. 100.000,00, prothesa gigi Rp. 80.000, prothesa tangan Rp.

125.000,00

,

prothesa

kaki

Rp.

150.000,00, alat bantu dengar Rp.100.00,00

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 47

g. Pelayanan gawat darurat, terutama berupa : pemeriksaan

dan

pengobatan,

tindakan

medik,rawat inap ( jika perlu ). 3. Hal-hal yang tidak tidak ditanggung. a. Pelayanan

kesehatan

yang

tidak

ditanggungantara lain diluar prosedur yang ditetapkan . b. Pelayanan kesehatan pada penyakita akibat alkohol , narkotika,penyakit kelamin,

penyakit

perawatan

kosmetik,

kanker,AIDS, transplantasi

organ, dan kemodialisa. c. Obat-obatan yang tidak ditanggung antara lain : obat kanker, kosmetika, obat gosok dan susu. Jenis pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh melalui program JPK: 1. Pelayanan dari dokter umum dan dokter gigi

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 48

Dokter umum dan dokter gigi bisa anda pilih sendiri sesuai dengan fasilitas yang ditunjuk sebagai dokter keluarga. 2. Obat-obatan dan penunjang Diagnostik Obat-obatan diberikan sesuai kebutuhan medis,

dengan

standar

obat

JPK

JAMSOSTEK dan penunjang diagnostik sesuai ketentuan. 3. Pelayanan Kesejahteraan ibu dan anak Berupa pelayanan imunisasi dasar (BCG, DPT, Polio), pelayanan KB (IUD,vasektomi, tubektomi, suntik.) 4. Pelayanan Dokter Spesialis Untuk ke Dokter Spesialis, anda harus membawa surat rujukan dari dokter PPK tingkat I yang ditunjuk. 5. Rawat Inap. Bila

diperlukan

rawat

inap,

JPK

menyediakan fasilitas rumah sakit yang telah ditunjuk.

Dilayani

pada

kelas

II

RS

Pemerintah atau kelas III RS Swasta. Rawat Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 49

Inap diberikan selama 60 hari dalam satu tahun, termasuk 20 hari pelayanan pada ICU/ICCU. 6. Pelayanan Persalinan 7. Berlaku untuk pelayanan persalinan pertama sampai persalinan ketiga saja, bagi tenaga kerja berkeluarga, JPK memberikan bantuan biaya

persalinan

sebesar

maksimum

Rp.400.000,00 per anak. 8. Pelayanan Gawat Darurat Untuk mendapatkan pelayanan ini melalui fasilitas yang ditunjuk JPK JAMSOSTEK langsung, tanpa surat rujukan. Pelayanan Khusus hanya diberikan kepada Tenaga Kerja

dan

diperoleh

melalui

rujukan

Penggantian Kacamata.  Untuk mendapat penggantian kacamata (kaca dan bingkai) maksimal sebesar Rp. 150.000,00.  Penggantian Gigi Palsu

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 50

Untuk mendapat penggantian gigi palsu (yang

bisa

dipasang/dilepas)

dengan

bahan acrylic, maksimum sebesar Rp. 250.000,00.  Penggunaan Mata Palsu dan Alat Bantu Dengar Untuk penggunaan mata palsu dan alat bantu

dengar,

memperoleh

masing-masing

penggantian

maksimum

sebesar Rp. 300.000,00.  Penggunaan Alat Bantu Tangan & Kaki Untuk penggunaan alat bantu tangan memperoleh

penggantian

maksimum

sebesar Rp. 350.000,00 dan penggunaan alat bantu kaki memperoleh penggantian maksimum sebesar Rp. 500.000,00 4.4.3.

Jumlah

iuran

yang

harus

dibayarkan: Iuran JPK dibayar oleh perusahaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2012 tentang Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 51

perubahan kedelapan atas Peraturan Pemeritah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan perhitungan sebagai berikut: 

Tiga persen (3%) dari upah tenaga kerja (maks Rp 3.080.000 ) untuk tenaga kerja lajang



Enam persen (6%) dari upah tenaga kerja (maks Rp 3.080.000 ) untuk tenaga kerja berkeluarga



Dasar perhitungan persentase iuran dari upah setinggi-tingginya Rp 3.080.000,-

 Prosedur ditulis berdasarkan pada ketentuanketentuan: 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per12/Men/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran

Santunan

dan

Pelayanan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 2. Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) No.

KEP/127/062006

tentang

Petunjuk

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 52

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. 4.4.4.

Hak-hak Peserta Program JPK:

1. Memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan

menyeluruh,

sesuai

kebutuhan

dengan

standar pelayanan yang ditetapkan, kecuali pelayanan khusus seperti kacamata, gigi palsu, mata palsu, alat bantu dengar, alat Bantu gerak tangan dan kaki hanya diberikan kepada tenaga kerja dan tidak diberikan kepada anggota keluarganya 2. Bagi

Tenaga

Kerja

berkeluarga

peserta

tanggungan yang diikutkan terdiri dari suami/istri beserta 3 orang anak dengan usia maksimum 21 tahun dan belum menikah

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 53

3. Memilih fasilitas kesehatan diutamakan dalam wilayah yang sesuai atau mendekati dengan tempat tinggal 4. Dalam

keadaan

Emergensi

peserta

dapat

langsung meminta pertolongan pada Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) yang ditunjuk oleh PT Jamsostek (Persero) ataupun tidak. 5. Peserta berhak mengganti fasilitas kesehatan rawat

jalan

Tingkat

Pemeliharaan

I

Kesehatan

bila

dalam

pilihan

Kartu fasilitas

kesehatan tidak sesuai lagi dan hanya diizinkan setelah

6

(enam)

bulan

memilih

fasilitas

kesehatan rawat jalan Tingkat I, kecuali pindah domisili. 6. Peserta berhak menuliskan atau melaporkan keluhan bila tidak puas terhadap penyelenggaraan JPK dengan memakai formulir JPK yang disediakan diperusahaan tempat tenaga kerja bekerja,

atau

PT.

JAMSOSTEK

(Persero)

setempat.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 54

7. Tenaga kerja/istri tenaga kerja berhak atas pertolongan persalinan kesatu, kedua dan ketiga. 8. Tenaga kerja yang sudah mempunyai 3 orang anak sebelum menjadi peserta program JPK, tidak berhak lagi untuk mendapatkan pertolongan persalinan.

4.4.5.

Kewajiban Peserta Program JPK

1. Menyelesaikan Prosedur administrasi, antara lain mengisi formulir Daftar Susunan Keluarga (Formulir Jamsostek 1a) 2. Menandatangani Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) 3. Memiliki Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 4. Mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan 5. Segera melaporkan kepada PT JAMSOSTEK (Persero) bilamana terjadi perubahan anggota Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 55

keluarga misalnya: status lajang menjadi kawin, penambahan anak, anak sudah menikah dan atau anak berusia 21 tahun. Begitu pula sebaliknya apabila status dari berkeluarga menjadi lajang 6. Segera

melaporkan

JAMSOSTEK

kepada

(Persero)

Kantor

apabila

PT Kartu

Pemeliharaan Kesehatan (KPK) milik peserta hilang/rusak untuk mendapatkan penggantian dengan

membawa

surat

keterangan

dari

perusahaan atau bilamana masa berlaku kartu sudah habis 7. Bila tidak menjadi peserta lagi maka KPK dikembalikan ke perusahaan 4.4.6.

Hal-hal

yang

tanggung penyelenggara

tidak

menjadi

jawab

badan

(PT

Jamsostek

(Persero)) 1. Peserta 

Dalam hal tidak mentaati ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 56



Akibat langsung bencana alam, peperangan dan lain-lain



Cidera yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri, misalnya

percobaan

bunuh

diri,

tindakan

melawan hukum 

Olah raga tertentu yang membahayakan seperti: terbang layang, menyelam, balap mobil/motor, mendaki gunung, tinju, panjat tebing, arum jeram



Tenaga

kerja

yang

pada

permulaan

kepesertaannya sudah mempunyai 3 (tiga) anak atau lebih, tidak berhak mendapatkan pertolongan persalinan 2. Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan diluar fasilitas yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara JPK, kecuali kasus emergensi dan bila harus rawat inap, ditanggung maksimal 7 hari perawatan sesuai standar rawat inap yang telah ditetapkan



Imunisasi kecuali Imunisasi dasar pada bayi

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 57



General Check Up/Check Up/Regular Check Up (termasuk papsmear)



Pemeriksaan, pengobatan, perawatan di luar negeri



Penyakit yang disebabkan oleh penggunaan alkohol/narkotik



Penyakit

Kanker

(terhitung sejak tegaknya

diagnosa) 

Penyakit atau cidera yang timbul dari atau berhubungan

dengan

tugas

pekerjaan

(Occupational diseases/accident) 

Sexual transmited diseases termasuk AIDS RELATED COMPLEX



Pengguguran kandungan tanpa indikasi medis termasuk kesengajaan



Kelainan

congential/herediter/bawaan

yang

memerlukan pengobatan seumur hidup, seperti: debil, embesil, mongoloid, cretinism, thalasemia, haemophilia, retardasi mental, autis 

Pelayanan untuk Persalinan ke 4 (empat) dan seterusnya

termasuk

segala

sesuatu

yang

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 58

berhubungan dengan proses kehamilan pada persalinan tersebut 

Pelayanan khusus (Kacamata, gigi palsu, prothesa mata, alat bantu dengar, prothesa anggota gerak) hilang/rusak sebelum waktunya tidak diganti



Khusus akibat kecelakaan kerja tidak menjadi tanggung jawab Penyelenggara JPK



Haemodialisa termasuk tindakan penyambungan pembuluh darah untuk hemodialisa



Operasi

jantung

berserta

tindakan-tindakan

termasuk pemasangan dan pengadaan alat pacu jantung, kateterisasi jantung termasuk obatobatan 

Katerisasi jantung sebagai tindakan Therapeutik (pengobatan)



Transpalantasi

organ

tubuh

misalnya

transplantasi sumsum tulang 

Pemeriksaan-pemeriksaan dengan menggunakan peralatan canggih/baru yang belum termasuk dalam daftar JPK, antara lain: MRI (Magnetic Resonance

Immaging),

DSA

(Digital

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 59

Substraction

Arteriography),

TORCH

(Toxoplasma, Rubella, CMV, Herpes) 

Pemeriksaan dan tindakan untuk mendapatkan kesuburan termasuk bayi tabung

3. Obat-obatan: 

Semua obat/vitamin yang tidak ada kaitannya dengan penyakit



Obat-obatan kosmetik untuk kecantikan termasuk operasi keloid yang bukan atas indikasi medis



Obat-obatan berupa makanan seperti susu untuk bayi dan sebagainya



Obat-obatan gosok sepeti kayu putih dan sejenisnya



Obat-obatan lain seperti: verban, plester, gause stril



Pengobatan

untuk

mendapatkan

kesuburan

termasuk bayi tabung dan obat-obatan kanker 4. Pembiayaan: Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 60



Biaya perjalanan dari dan ke tempat berobat



Biaya perjalanan untuk mengurus kelengkapan administrasi kepesertaan, jaminan rawat dan klaim



Biaya

perjalanan

untuk

memperoleh

perawatan/pengobatan di Rumah sakit yang ditunjuk. 

Biaya perawatan emergensi lebih dari 7 (hari) diluar fasilitas yang sudah ditunjuk oleh Badan Penyelenggara JPK



Biaya Perawatan dan obat untuk penyakit lebih dari

60

hari/kasus/tahun

sudah

termasuk

perawatan khusus (ICU, ICCU, HCU, HCB, ICU, PICU)

pada

penyakit

tertentu

sehingga

memerlukan perawatan khusus lebih dari 20 hari/kasus/tahun 

Biaya tindakan medik super spesialistik



Batas waktu pengajuan klaim paling lama 3 (tiga) bulan setelah perusahaan melunasi tunggakan iuran, selebihnya akan ditola

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 61

BAB V TINGKAT IURAN

1. Dalam pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja, selain faktor pelayanan, maka ada 2 faktor utama yang perlu mendapatkan pertimbangan yang serius yaitu : a. Kemampuan membayar dari peserta (ability to pay) b. Kemanfaatan yang cukup berarti (meaningfulness of benefits), 2. Kemampuan membayar menyangkut iuran yang harus tetap berada dalam jangkauan keuangan penguasaha (besar,menengah,dan kecil) dan tenaga kerja untuk menanggung. Dilain pihak, iuran tersebut harus dapat membiayai kemanfaatan yang cukup berarti, sehingga dapat dinikmati oleh tenaga kerja dan keluarganya. 3. JAMSOSTEK pada hakekatnya merupakan kelanjutan dari asuransi sosial tenaga kerja atau ASTEK, sehingga tingkat iuran dan kemanfaatannya juga merupakan kelanjutannya. Selama 15 tahun, ASTEK telah mengalami Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 62

perkembangan dan kemajuan dalam hal kemanfaatan dan pelayanannya, yang akan diteruskan dalam pelaksanaan JAMSOSTEK. Oleh karena itu, tingkat dan struktur iurannya juga perlu lebih dioptimalkan dan dirasionalkan. 4. Optimalisasi dan rasionalisasi iuran dilakukan sebagai berikut : a. Tingkat iuran AKK yang ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha, terdiri dari 10 tarif yang kurang efektif, disederhanakan menjadi 5 tarif, dan diturunkan dari 0,24 % 3,6 % upah menjadi 0,24 % -1,74 % upah dalam JKK. b. Tingkat iuran AKK yang ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha, sebesar 0,5 % upah diturunkan menjadi 0,3 % upah dalam JKM agar dapat memberikan rasio jaminan yang lebih rasional. c. Tingkat Iuran THT sebesar 2,5 % upah dimana 1,5 % upah ditanggung pengusaha dan 1 % upah ditanggung tenaga kerja , tidak bisa memberikan kemanfaatan yang berarti, karena itu dinaikkan menjadi 5,7 % upah dalam JHT, dimana 3,7 % upah ditanggung oleh pengusaha dan 2 % upah ditanggung tenaga kerja. Oleh karena kemanfaatan JHT pasti akan diterima oleh tenaga kerja atau ahli warisnya di hari Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 63

depan, maka kenaikan iuran secara marginal ini relatif memberikan kemanfaatan yang lebih besar. d. Tingkat iuran JPKTK sebesar 7 % upah yang ditanggung pengusaha untuk pelayanan medis bagi tenaga kerja dan keluarganya, dalam JPK lebih dirinci menjadi 3 % upah bagi tenaga kerja lajang, dan 6 % upah bagi tenaga kerja dengan keluarga.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 64

BAB VI PENYELENGGARAAN

6.1. Badan Penyelenggara 1. Menurut pasal 25 Undang-undang No. 3/1992, badan penyelenggara JAMSOSTEK adalah BUMN yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 9/1969 dan Peraturan Pemerintah No. 3/1983. 2. Pada saat ini, PERSERO yang menyelenggarakan progam-progam jaminan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya sejak akhir 1977 ialah PT. ASTEK yang dibentuk dari perubahan PERUM berdasarkan peraturan pemerintah No. 19/1990. PT. ASTEK telah memiliki personil, sarana, dan organisasi untuk menyelenggarakan progam jaminan sosial selama lebih dari 15 tahun, sehingga paling siap untuk menyelenggarakan Undang-Undang No. 3/1992. 3. Badan penyelenggara ini diharapkan lebih meningkatkan pelayanan dalam rangka perlindungan dan kesejahteraaan tenaga kerja dan Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 65

keluarganya, serta menjaga prinsip-prinsip solvabilitas (kemampuan memenuhi kewajiban dalam jangka panjang), likuiditas (kemampuan memenuhi kewajiban yang segera harus dipenuhi), dan rentabilitas (tidak menderita kerugian sehingga tidak membebani keuangan negara). 4. Kekhususan dari PERSERO penyelenggara jaminan sosial ini, selain tidak mengejar laba tetapi mengutamakan pelayanan, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, Dewan Komisaris sebagai pengawas terdiri dari unsur-unsur tripartit yaitu unsur Pemerintah, unsur pengusaha, dan unsur tenaga kerja karena unsur-unsur tersebut terlibat dan berkepentingan secara langsung terhadap penyelenggaraan progam jaminan sosial tenaga kerja. 6.2. Investasi dan Pengelolaan Dana 1. JAMSOSTEK dibiayai dengan iuran bulanan secara teratur, sedangkan hak atas jaminannya timbul dikemudian hari, sehingga terpupuk dana yang akan dipergunakan di masa depan. Pemupukan dan ini terutama akan terjadi pada progam yang berjangka panjang yaitu JHT dan JKM, serta pada progam yang berjangka pendek yaitu JKK dan JPK dalam skala yang kecil. Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 66

2. Dana yang merupakan cadangan untuk pembayaran jaminan ini harus dikelola dengan mengindahkan syarat-syarat : a. Keamanan, baik secara nominal (atas pokok modal yang ditanam) dan riil (atas laju inflasi). b. Hasil, secara maksimal dalam batas risiko yang rendah (aman). c. Likuid, tetap dapat memenuhi kewajibankewajiban. Oleh karena itu perlu ditentukan portofolio atau diversifikasi investasi yang tepat. 3. Portofolio investasi ditentukan sedemikian rupa, sehingga bentuk-bentuknya mencerminkan urutan syarat-syarat diatas : a. SBI, Deposito berjangka, dan surat berharga Pemerintah lainnya, serta obligasi perusahaan yang bonafid. b. Surat saham yang diperdagangkan di pasar modal. c. Kekayaan tetap, penyertaan modal, dan anak perusahaan. 4. Saat ini, deposito berjangka pada Bank pemerintah merupakan bentuk investasi yang diunggulkan karena : a. Keamanan nominal dan riil terjamin.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 67

b. Hasilnya sebesar +/- 1,25 % sebulan sehingga memperoleh bunga majemuk. c. Likuiditas terjamin karena dapat dicairkan dengan perhitungan bunga dan biaya tertentu. d. Diversifikasinya dapat dilakukan dengan penempatan pada beberapa Bank Pemerintah. e. Dapat diperpanjang otomatis, sehingga dapat bersifat jangka menengah, bukan jangka panjang. Bentuk Investasi demikian telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. 6.3. Sanksi Hukuman 1. JAMSOSTEK pada hakekatnya adalah progam yang bersifat wajib secara nasional sehingga termasuk hukum publik yang diatur dengan undang-undang lengkap dengan sanksi pidana. 2. Ancaman Hukuman terdiri dari : a. Ketentuan pidana, yaitu : i. Hukuma kurungan selama-lamanya enam bulan, atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,ii. Pengulangan tindak pidana untuk kedua kalinya atau lebih dihukum pidana kurungan selama-lamanya delapan bulan.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 68

Terutama yang menyangkut kepesertaan, iuran dan laporan.

pelanggaran

b. Hukuman administratif, berupa : i. Ganti rugi. ii. Denda. Terutama yang menyangkut pelanggaran keterlambatan pembayaran iuran dan kekurangan pembayaran jaminan. 3. Penegakan hukum dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan, sesuai UndangUndang No. 3/1951 tentang pengawasan perburuhan, sedangkan penyidikan tindak pidana selain dilakukan oleh Polisi, juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai Undang-Undang No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 69

BAB VII PROSEDUR PENDAFTARAN DAN IURAN

1.

Tata

cara

JAMSOSTEK

pendaftaran meliputi

3

perusahaan macam

dalam kegiatan

administrasi, yakni: a. Pendaftaran Perusahaan Pengusaha melakukan pendaftaran untuk kepesertaan dalam JAMSOSTEK yang terdiri JKK, JHT, dan JKM. Khusus JPK bagi perusahaan yang sudah memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan yang lebih baik dapat tidak mengikuti program JPK. b. Penetapan Tarif Iuran JKK Berdasarkan klasifikasi jenis usaha perusahaan, PT. ASTEK akan menentukan satu tarif JKK dari 5 tarif Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 70

yang ada yang berkisar dari 0,24% s/d 1,74% dari jumlah upah sebulan. c. Penerbitan Sertifikat Perusahaan PT.

ASTEK

akan

memberikan

Sertifikat

bagi

perusahaan sebagai tanda kepesertaan dalam program JAMSOSTEK. Aliran dokumen dalam administrasi pendaftaran perusahaan dalam JAMSOSTEK adalah sebagai berikut: a. Form Pendaftaran Perusahaan (F.1) dikirim ke PT. ASTEK dengan tembusan ke Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat. b. PT. ASTEK akan menyampaikan penetapan tarif iuran JKK kepada perusahaan setelah F.1 diterima dari perusahaan. Berdasarkan penetapan ini, perusahaan melakukan pembayaran iuran pertama. c. PT. ASTEK akan membuat Sertifikat bagi perusahaan dan menyerahkannya ke perusahaan setelah iuran pertama diterima PT. ASTEK. Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 71

2. Tata cara pendaftaran tenaga kerja dalam JAMSOSTEK meliputi 4 macam kegiatan administrasi, yakni : a. Pendaftaran Tenaga kerja Pengusaha melakukan pendaftaran tenaga kerja untuk kepesertaan dalam JAMSOSTEK. Pendaftaran tenaga kerja ini dilakukan baik bagi tenaga kerja baru pada kepesertaan awal, maupun bagi karyawan baru susulan pada bulan-bulan berikutnya. b. Penerbitan Kartu Peserta (KPA) Berdasarkan informasi pendaftaran tenaga kerja , PT. ASTEK akan menerbitkan dan menyampaikan KPA sebagai tanda kepesertaan tenaga kerja dalam progam JAMSOSTEK. c. Pendaftaran Keluarga Tenaga Kerja Pengusaha melakukan pendaftaran keluarga tenaga kerja dalam kepesertaan progam JPK. Dan dalam pendaftaran ini juga dilakukan pemilihan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikehendaki tenaga kerja dan keluarganya. d. Pelaporan Tenaga Kerja Keluar Pengusaha perlu memberitahukan kepada PT. ASTEK perihal tenaga kerja yang keluar dari perusahaannya. Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 72

Aliran dokumen dalam administrasi pendaftaran tenaga kerja dalam JAMSOSTEK adalah sebagai berikut : a. Form Pendaftaran Tenaga Kerja (F.1a) diisi oleh perusahaan bagi tenaga kerja baru yang bekerja di perusahaan tersebut dan dikirim ke PT. ASTEK setempat. b. PT. ASTEK akan membuat KPA bagi tenaga kerja baru yang belum memiliki kartu KPA, setelah F.1a diterima dari perusahaan, KPA ini diserahkan kepada tenaga kerja melalui perusahaan. c. Form Daftar Susunan Keluarga (F.1b) diisi oleh perusahaan berisi data keluarga dan pilihan fasilitas pelayanan kesehatan khusus bagi peserta progam JPK. Form ini dikirim ke PT. ASTEK. d. Berdasarkan F.1b tersebut, PT. ASTEK membuat Kartu Berobat bagi tenaga kerja dan keluarganya, dan diserahkan kepada tenaga kerja peserta melalui perusahaan. e. Dan berdasarkan F.1b tersebut, PT. ASTEK menysun daftar peserta progam JPK dan meneruskannya kepada setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 73

f. Form Laporan Tenaga Kerja Keluar (F.1c) disampaikan ke PT. ASTEK oleh perusahaan, bila terdapat tenaga kerja yang keluar dari perusahaan. g. Berdasarkan laporan F.1c tersebut, PT. ASTEK akan memperbaiki catatan administrasi, dan menyampaikan perubahan tersebut kepada setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk. 3. Tata cara pembayaran iuran dalam JAMSOSTEK meliputi 3 kegiatan administrasi, yakni : a. Perincian iuran Pengusaha melakukan perincian iuran dalam form F.2 setiap bulan berdasarkan upah karyawan bulan yang bersangkutan dan sesuai dengan tarif iuran setiap progam yang diikuti. Termasuk didalamnya kelebihan atau kekurangan iuran yang terjadi pada bulan sebelumnya. b. Pelaporan upah tenaga kerja Pengusaha melaporkan daftar upah tenaga kerja dalam periode 6 bulan sekali atau kurang dalam bentuk form F.2a. c. Rekonsiliasi iuran

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 74

Berdasarkan informasi iuran yang diterima setiap bulan dan informasi upah karyawan yang diterima setiap periode tersebut, PT. ASTEK akan melakukan rekonsiliasi iuran.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 75

BAB VIII PEMBAYARAN JAMINAN DAN PELAYANAN KLAIM JAMSOSTEK

8.1. Tata cara pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Tata cara pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dalam JAMSOSTEK meliputi 4 macam kegiatan administrasi, yakni: a. Pelaporan Kecelakaan Tahap Pertama (F.3) Pengusaha melaporkan kecelakaan kerja dalam tempo 2x24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja

kepada

PT

ASTEK

dan

Kantor

Departemen Tenaga Kerja Setempat.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 76

b. Pelaporan Kecelakaan Tahap Lanjutan (F.3b/3c/3d) Pengusaha melaporkan status kecelakaan kerja dalam tempo 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh, cacad total atau sebagian, atau meninggal dunia. Laporan ini berfungsi juga sebagai dokumen klaim JKK yang disertai keterangan dokter (F.3b/3c) dan bukti-bukti lainnya. Dan laporan tersebut dikirimkan ke PT ASTEK dan Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat. c. Penempatan Jaminan Kecelakaan Kerja Berdasarkan informasi kecelakaan kerja yang lengkap, PT ASTEK akan

melakukan

penetapan besarnya jaminan JKK berdasarkan tingkat cacad dan tingkat upah tenaga kerja yang bersangkutan. d. Pembayaran Jaminan JKK Dari hasil penetapan tersebut, PT. Jamsostek melaksanakan pembayaran jaminan JKK.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 77

Aliran dokumen dalam administrasi pengajuan klaim JKK dalam Jamsostek adalah sebagai berikut: a. Form Laporan Kecelakaan Tahap I (F.3) diisi oleh perusahaan dan disampaikan ke PT ASTEK dan Kantor Departemen Tenaga Kerja dalam tempo 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja, dengan cara: 1. Mengisi formulir 3 tahap 1 yang sudah di cap dan tandatangan perusahaan 2. Melampirkan

foto

copy

Kartu

Peserta

Jamsostek (KPJ) korban.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 78

3. Melampirkan foto copy KTP korban. 4. Kronologis Kejadian yang dibuat perusahaan. 5. Formulir 3 tahap 1 yang sudah dilengkapi dengan persyaratan diatas, diserahkan kepada Kantor

Dinas

Tenaga

Kerja

untuk

mendapatkan nomor registrasi kecelakaan. 6. Berkas formulir 3 tahap 1 yang berwarna merah diserahkan ke Kantor Dinsnaker. 7. Berkas formulir 3 tahap 1 yang berwarna putih diserahkan ke kantor Jamsostek. 8. Berkas formulir 3 tahap 1 yang berwarna kuning untuk arsip perusahaan. Kronologis

kejadian

berguna

pada

saat

perusahaan melaporkan kecelakaan kerja kepada Disnaker,

supaya

petugas

Disnaker

dapat

memperoleh informasi secara tertulis. Kronologis kejadian

(asli)

diserahkan

kepada

Kantor

Disnaker, sedangkan foto copy-nya di lampirkan dengan formulir 3 berwarna putih, foto copy KPJ dan KTP kepada Kantor Jamsostek. Apabila Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 79

laporan kecelakaan kerja dilaporkan lebih dari 2×24 jam, maka perusahaan membuat surat keterangan keterlambatan klaim untuk disertakan bersamaan dengan laporan kecelakaan kerja.

b. Form Laporan Kecelakaan Tahap Lanjutan (F.3a) diisi oleh perusahaan dan disampaikan ke PT ASTEK dan Kantor Departemen Tenaga Kerja dalam tempo 2 x 24 jam sejak tenaga kerja meninggal, atau dinyatakan cacad total/sebagian, atau dinyatakan sembuh. Laporan ini dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter (F.3b) untuk kasus kecelakaan kerja, atau F3c untuk kasus penyakit karena hubungan kerja. Selain itu juga dilampiri dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan kasusnya. 1. Mengisi formulir 3 tahap 2 yang sudah di cap dan tandatangan perusahaan. 2. Foto copy kartu peserta (KPJ). 3. Surat keterangan dokter (formulir 3a). Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 80

4. Melampirkan kwitansi biaya pengobatan dan pengangkutan. Laporan

tahap

ini

tidak

melebihi 2×24 jam. 5. Melampirkan berita acara kecelakaan lalulintas dari kepolisian. (kecelakaan lalulintas). 6. Berkas formulir 3 tahap 2 yang berwarna merah diserahkan ke Kantor Dinsnaker. 7. Berkas formulir 3 tahap 2 yang berwarna putih diserahkan ke kantor Jamsostek. 8. Berkas formulir 3 tahap 2 yang berwarna kuning untuk arsip perusahaan. PT . Jamsostek akan menentukan apakah kecelakaan dan penyakit tersebut termasuk dalam lingkup program Jamsostek.

Kemudian akan

dihitung besarnya santunan dan penggantian biaya. Uang penggantian akan diberikan melalui perusahaan sedangkan santunan akan diberikan kepada tenaga kerja atau ahli waris. Berikut ketentuan santunan atas biaya pengobatan dan angkutan : Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 81

1. Biaya Transport (Maksimum) : o

Darat/sungai/danau Rp 750.000,-

o

Laut Rp 1.000.000,-

o

Udara Rp 2.000.000,-

2. Sementara tidak mampu bekerja : o

Empat (4) bulan pertama, 100% x upah sebulan

o

Empat (4) bulan kedua, 75% x upah sebulan

o

Seterusnya 50% x upah sebulan

3. Biaya

pengobatan/perawatan,

maksimum

sebesar Rp 20.000.000,- dan pergantian gigi tiruan Rp. 2.000.000,4. Santunan Cacat : o

Sebagian-tetap: % tabel x 80 bulan upah.

o

Total-tetap: Sekaligus: 70% x 80 bulan upah & Berkala (24 bulan) Rp 200.000,- per bulan.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 82

o

Kurang fungsi: % kurang fungsi x % tabel x 80 bulan upah.

5. Santunan Kematian : o

Sekaligus 60% x 80 bulan upah

o

Berkala (24 bulan) Rp. 200.000,- per bulan*

o

Biaya pemakaman Rp 2.000.000,-*

6. Biaya rehabilitasi diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitasi RS. Umum Pemerintah dan ditambah 40% dari harga tersebut, serta biaya rehabilitasi

medik

maksimum

sebesar

Rp

2.000.000,- : o

Prothese/alat penganti anggota badan.

o

Alat bantu/orthose (kursi roda).

c. PT ASTEK berdasarkan semua informasi yang berasal dari F.3, F.3a dan F.3b/3c melakukan perhitungan dan penetapan besarnya jaminan JKK yang terdiri dari penggantian biaya dan

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 83

santunan JKK yang tergantung tingkat cacad dan tingkat upah tenaga kerja yang bersangkutan.

d. Berdasarkan penetapan tersebut, PT ASTEK melakukan pembayaran jaminan JKK kepada perusahaan

untuk

komponen

penggantian

biasanya, dan kepada tenaga kerja/ahli waris untuk komponen santunannya.

8.2. Tata cara pengajuan klaim Jaminan Kematian (JKM) Tata cara pengajuan klaim Jaminan Kematian (JKM) dalam Jamsostek meliputi 3 macam kegiatan administrasi, yakni:

a. Pengajuan Klaim JKM (F.4) Ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal dunia mengajukan permintaan pembayaran JKM kepada PT ASTEK. Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 84

b. Penetapan Jaminan Kematian PT

ASTEK akan menetapkan besarnya

jaminan JKK sebesar Rp. 1,2 juta yang terdiri santunan kematian sebesar Rp. 1,0 juta dan uang kubur sebesar Rp. 0,2 juta. c. Pembayaran Jaminan JKM Dari hasil penetapan tersebut, PT melaksanakan

pembayaran

ASTEK

jaminan

JKM

kepada ahli waris tenaga kerja.

Aliran dokumen dalam administrasi pengajuan klaim JKM dalam Jamsostek adalah sebagai berikut:

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 85

a. Form Pengajuan Pembayaran JKM (F.4( diisi oleh ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal dunia dan disampaikan kepada PT

ASTEK

setempat. Pengusaha/keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia mengisi dan mengirim Formulir

Permintaan

Pembayaran

Jaminan

Kematian, Santunan Berkala dan Jaminan Hari Tua (Formulir Jamsostek 4) kepada Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero)

Dokument pendukung: 1. Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) Asli 2. Surat

keterangan

kematian

dari

Rumah

dan

Kartu

sakit/Kepolisian/Kelurahan 3. Salinan/fotokopi

KTP/SIM

Keluarga Tenaga Kerja bersangkutan yang masih berlaku 4. Identitas ahli waris (photo copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga)

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 86

5. Surat

Keterangan

Ahli

Waris

dari

Lurah/Kepala Desa setempat 6. Surat Kuasa bermeterai dan copy KTP yang diberi kuasa (apabila pengambilan JK ini dikuasakan) b. PT ASTEK berdasarkan form F.4 tersebut melakukan penetapan besarannya jaminan JKM yang terdiri dari santunan kematian sebesar Rp. 1,0 juta dan uang kubur sebesar Rp. 0,2 juta. c. Berdasarkan penetapan tersebut, PT

ASTEK

melakukan pembayaran jaminan JKM kepada ahli waris tenaga kerja.

8.3. Tata cara pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Tata cara pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dalam Jamsostek meliputi 3 macam kegiatan admisitrasi, yakni: a. Pengajuan Klaim JHT (F.5)

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 87

Tenaga kerja atau keluarganya mengajukan permintaan pembayaran JHT (dan THT) kepada PT ASTEK. b. Penetapan Jaminan Hari Tua PT ASTEK akan menghitung dan menetapkan besarnya JHT (dan THT) selama menjadi peserta program Jamsostek (dan program PP. 33/1977) ditambah hasil pengembangan dana dan sebagian dari sisa hasil usaha PT ASTEK. c. Pembayaran Jaminan Hari Tua Dari hasil penetapan tersebut, PT

ASTEK

melaksanakan pembayaran jaminan JHT (dan THT) yang dapat dilakukan sekaligus atau berkala bulanan selama 5 tahun, tergantung pilihan tenaga kerja peserta.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 88

Aliran dokumen dalam admisistrasi pengajuan klaim JHT dalam Jamsostek adalah sebagai berikut: a. Form Pengajuan Pembayaran JHT (F.5) diisi oleh tenaga kerja atau keluarganya (dalam kasus meninggal dunia) dan disampaikan kepada PT ASTEK setempat. Pengajuan ini bisa dilakukan bila tenaga kerja mencapai usia 55 tahun, tidak bekerja dengan masa kepesertaan minimal 5 tahun dan menjalani masa tunggu 6 bulan, atau tenaga kerja meninggal. b. PT ASTEK berdasarkan Form F.5 tersebut dan semua informasi administrasi JHT (dan THT) tenaga kerja tersebut selama menjadi peserta Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 89

program Jamsostek (dan PP. 33/1977) melakukan perhitungan dan penetapan besarnya jaminan JHT yang terdiri dari pemupukan iuran JHT (dan THT) tenaga kerja yang bersangkutan ditambah hasil pengembangan dana JHT dan sebagian dari sisa hasil usaha PT ASTEK. c. Berdasarkan penetapan tersebut, PT

ASTEK

melakukan pembayaran jaminan JHT (dan THT) kepada

tenaga

kerja

atau

keluarganya.

Pembayaran ini bisa dilakukan sekaligus atau berkala bulanan paling lama 5 tahun.



Prosedur berdasarkan pada ketentuan-ketentuan: Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per12/Men/VI/2007

tentang

Petunjuk

Teknis

Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial

Tenaga

Kerja, beserta

perubahannya

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 90

Peraturan

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi No. PER-06/MEN/III/2009 

Setiap permintaan JHT, Tenaga Kerja mengisi dan

menyampaikan

Formulir

Permintaan

Pembayaran JHT (Formulir Jamsostek 5) kepada Kantor Cabang PT Jamsostek. 

Dokumen pendukung:

1. Kartu peserta Jamsostek (KPJ) asli 2. Kartu Identitas diri KTP/SIM (fotokopi) 3. Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial 4. Surat pernyataan belum bekerja di atas materai 5. Kartu Keluarga (KK) 6. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang

mengalami

cacat

total

dilampiri

dengan Surat Keterangan Dokter

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 91

Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia dilampiri dengan: 1. Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia 2. Photocopy Paspor 3. Photocopy VISA Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 55 thn dilampiri: 1. Surat

keterangan

kematian

dari

Rumah

Sakit/Kepolisian/Kelurahan 2. Photocopy Kartu keluarga Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 thn telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun telah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja, dilampiri dengan:

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 92

1. Photocopy surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan 2. Surat pernyataan belum bekerja lagi Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang menjadi Pegawai Negeri Sipil/POLRI/ABRI 

Masa kepesertaan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dengan masa tunggu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak

pembayaran

iuran

pertama

Program

Jaminan Hari Tua 

Selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan tersebut PT Jamsostek (Persero) melakukan pembayaran JHT 8.4. Tata

cara

memperoleh

Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Tata cara memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dalam Jamsostek meliputi 2 macam kegiatan pelayanan, yakni:

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 93

a. Pelayanan PPKK tingkat pertama Tenaga

kerja

dan

keluarganya

berhak

memperoleh pelayanan PPK tingkat pertama berupa pemeriksaan dan berobat jalan pada Balai Pengobatan Umum/Gigi yang dipilih. Dan untuk memperoleh pelayanan tersebut, tenaga kerja dan keluarganya menunjukan kartu Pemeliharaan Kesehatan (kartu berobat). b. Pelayanan PPK tingkat lanjutan Apabila

diperlukan,

tenaga

kerja

atau

keluarganya bisa memperoleh pelayanan PPK tingkat lanjutan dengan melalui rujukan dari PPK tingkat pertama. Pelayanan ini bisa berupa rawat inap dan tingkan medis yang diperlukan. Untuk pengambilan obat untuk kacamata dapat dilakukan pada apotik atau optik yang ditunjuk oleh PT

ASTEK. Berdasarkan rujukan resep

dokter spesialis berwenang yang ditunjuk.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 94



Prosedur ditulis berdasarkan pada ketentuanketentuan: 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per12/Men/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran

Santunan

dan

Pelayanan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 2. Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) No.

KEP/127/062006

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 95

8.4.1. Petunjuk Umum 

Selalu

membawa

dan

meperlihatkan

Kartu

Pemeliharaan Kesehatan (KPK) kepada petugas Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) di Klinik Dokter Keluarga (PPK I), Klinik Dokter Spesialis (PPK II), Rumah Sakit, Apotek dan Optik. 

Setiap berkunjung ke Klinik Spesialis (PPK II), sertakan berkas pendukung (fotokopi): 1. Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) 2. Surat rujukan dari Dokter Keluarga



Setiap

berkunjung

Jamsostek,

ke

sertakan

Kantor berkas

Cabang

PT

pendukung

(fotokopi): 1. Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) 2. Surat rujukan dari Dokter Keluarga/Dokter Spesialis 3. Resep obat/ resep kacamata 

Selalu

menandatangani

Formulir

Bukti

Kunjungan / Perawatan / Tindakan / Resep di setiap PPK yang dikunjungi. Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 96

8.4.2. Pelayanan

Kesehatan

Tingkat

Pertama (PPK I - Dokter Keluarga) 

Datangilah dokter keluarga / dokter gigi yang sudah dipilih sesuai yang tercantum dalam KPK.



Perlihatkan KPK dan daftarkan diri dengan mengisi dan menandatangani Blanko Kunjungan di PPK I (JPK 4)



Peserta mendapatkan pelayanan dan obat di PPK I



Tindakan medis sederhana dilakukan di PPK I, setelah selesai tandatanganilah Bukti Tindakan Perawatan (Formulir Jamsostek 6.b1)



Bila memerlukan pemeriksaan, tindakan medis atau perawatan tindak lanjutan, dokter keluarga akan merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.



Mintalah Surat Rujukan (F6.a1) rangkap 4:

1. Lembar 1

: Dokter Spesialis (Rumah Sakit)

2. Lembar 2

: Untuk pengambilan obat

3. Lembar 3

: Untuk arsip peserta Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 97

4. Lembar 4 

: Untuk arsip PPK I pengirim

Surat Rujukan dapat dipakai maksimal 4x dalam satu bulan untuk penyakit yang sama.



Mintalah jawaban rujukan dari dokter spesialis (Formulir Jamsostek 6.a1)

untuk diberikan

kepada dokter keluarga 8.4.3. Pelayanan

Rawat

Jalan

Tingkat

Lanjutan (PPK II - Dokter Spesialis) 

Dokter

spesialis

akan

melayani

peserta

berdasarkan surat rujukan (Formulir Jamsostek 6.a1) dari dokter keluarga 

Tahap-tahap pelayanan: o

Mendaftar di loket RS yang ditunjuk, perlihatkan

surat

rujukan

(Formulir

Jamsostek 6.a1) dan blanko bukti tindakan dan perawatan (Formulir Jamsostek 6.b1) dan KPK o

Setelah diperiksa oleh dokter spesialis:

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 98

1. tandatanganilah blanko bukti tindakan dan

perawatan

(Formulir

Jamsostek 6.b1) 2. Dokter spesialis menjawab rujukan (Formulir Jamsostek 6.b1) pada kolom yang

disediakan

untuk

diberikan

kepada dokter keluarga o

Untuk

rujukan

ke

poliklinik

lain/unit

penunjang diagnostik lain atau ke Rumah Sakit

lain,

mintalah

dokter

spesialis

membuat surat rujukan internal/eksternal (Formulir Jamsostek 6.b2) rangkap 2: 1. Lembar pertama, untuk poliklinik/unit penunjang diagnostik/RS yang dituju 2. Lembar

kedua,

poliklinik

yang

untuk

arsip

mengirim.

pada

Setelah

pelayanan selesai, tanda tangani bukti pelayanan dan kembali kepada fasilitas pengirim dengan membawa jawaban konsul dan hasil pemeriksaan. o

Untuk pengambilan obat di apotek: Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 99

1. resep harus dilegalisasi oleh Kantor Cabang PT Jamsostek. 2. Obat hanya dapat diambil di apotek yang telah bekerjasama denga PT Jamsostek. o

Untuk tindakan khusus atau pemeriksaan khusus: 1. Tindakan dengan

khusus surat

diberikan pengantar

tindakan/pemeriksaan

sesuai untuk

dari

dokter

spesialis 2. Bawa

surat

pengantar

ke

Kantor

Cabang PT Jamsostek untuk dibuatkan surat

jaminan

(Formulir

Jamsostek 6.c2) 3. Serahkan surat jaminan PT Jamsostek (Formulir Jamsostek 6.c2) ke Tim Pengendali/Koordinator Pencatatan dan Pelaporan Data (P2D) di Rumah Sakit o

Dalam hal peserta memerlukan rawat inap:

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 100

1. Dokter

spesialis

akan

membuat

perintah untuk rawat inap 2. Minta surat pengantar rawat inap dari Tim

Pengendali/Koordinator

Pencatatan dan Pelaporan Data (P2D) di Rumah Sakit dengan menunjukkan surat perintah rawat inap. o

Kontrol ulang rawat jalan dokter spesialis: 1. Dokter spesialis mencantumkan tanggal kontrol ulang dan paraf pada surat rujukan (Formulir 6.a1) 2. Buat dua lembar fotokopi surat rujukan --- satu lembar untuk pendaftaran di Rumah Sakit, dan satu lembar lainnya untuk pengambilan obat 3. Surat rujukan berlaku maksimal untuk 4 (empat) kali kunjungan dalam satu bulan untuk kasus yang sama yang dilayani di fasilitas yang sama; di luar ketentuan ini perlu surat rujukan baru.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 101

4. Setelah selesai kontrol (maksimal 4 kali kunjungan), mintalah dokter spesialis membuat surat jawaban konsul berisi diagnosa, terapi yang telah dilakukan dan penjelasan kontrol lanjutan bila diperlukan.

Jawaban

konsul

disampaikan kepada Dokter Keluarga. o

Tandatanganilah formulir bukti pemeriksaan (Formulir Jamsostek 6.b1) setiap selesai kunjungan di dokter spesialis atau fasilitas penunjang diagnostik di Rumah Sakit.

8.4.4. Pelayanan Gawat Darurat 

Peserta yang menderita penyakit dengasn kriteria gawat darurat dapat langsung ke Dokter Keluarga atau ke Rumah Sakit yang bekerjasama dengan PT Jamsostek atau tidak bekerja sama



Dokumen yang diperlukan: o

Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK)

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 102



Setelah selesai pelayanan di unit gawat darurat, tandatanganilah

formulir

bukti

pemeriksaan

(Formulir Jamsostek 6.b1) 

Bila dilanjutkan dengan perawatan inap, maka ikuti prosedur rawat inap.



Peserta membayar terlebih dahulu bila berobat di RS yang tidak bekerja sama dengan PT Jamsostek, dan kemudian mengajukan klaim PT Jamsostek (lihat prosedur klaim perorangan) 8.4.5. Pelayanan Farmasi



Pasien berhak mendapatkan resep dari Dokter Keluarga atau Dokter Spesialis dengan ketentuan: 1. Dokter di PPK I dapat meresepkan obat apabila PPK I tidak menyediakan obat 2. Dokter

Spesialis

di

Rumah

Sakit

meresepkan obat sesuai dengan indikasi medis dan diagnosis pasien. 3. Khusus

untuk

kronik/degeneratif

penderita yang

penyakit

kontrol

rutin,

Dokter Spesialis dapat meresepkan obat Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 103

untuk 1 (satu) bulan dengan pemberian obat 3 (tiga) kali, masing-masing untuk 10 (sepuluh) hari. 

Kelengkapan dokumen untuk Pengambilan obat di apotek bagi Pasien Rawat Jalan: 1. Resep dokter 2. Fotocopi surat rujukan 3. FotocopyKPK



Kelengkapan dokumen untuk Pengambilan obat di apotek bagi Pasien Rawat Inap: 1. Resep dokter 2. Fotocopi surat jaminan rawat inap 3. FotocopyKPK



Pemberian Obat: 1. Mengikuti standar obat JPK Jamsostek 2. Obat disediakan di Apotek yang ditunjuk 3. Bila resep sesuai standar, apotek segera memberikan

obat

tersebut,

dengan

mengutamakan obat generik terlebih dahulu. 4. Bila resep di luar standar, petugas apotek akan mengganti obat yang diresepkan Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 104

dengan obat yang setara kandungan zat berkhasiatnya dengan obat standar Program JPK Jamsostek 5. Bila resep obat di luar standar harganya lebih murah daripada standar obat JPK Jamsostek, obat langsung diberikan kepada peserta. 

Peserta membayar selisih harga obat di apotek, bila obat yang diresepkan tidak sesuai dengan obat standar Program JPK Jamsostek



Setelah pelayanan selesai, tandatangani bukti pelayanan obat

8.4.6. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang 

Pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, membawa surat perintah pemeriksaan dari PPK I atau dokter spesialis disertai dengan: o

fotocopy

KPK

ke

bagian

penunjang

diagnostik tujuan

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 105



Pemeriksaan khusus perlu disertai dengan surat jaminan (Formulir Jamsostek 6.c2) dari Kantor Cabang PT Jamsostek, membawa surat pengantar dari dokter untuk dibuatkan:

1.

CT Scan

2.

Echocardiografi

3.

Endoscopy

4.

radiologi disertai zat kontras

5.

treadmill

6.

USG. Serahkan surat jaminan PT Jamsostek (F6.c2) ke Tim Pengendali/Koordinator Pencatatan

dan

Pelaporan Data (P2D) di Rumah Sakit Membawa jaminan persetujuan pemeriksaan penunjang diagnostik untuk: Pemeriksaan di poliklinik penunjang diagnostik sesuai permintaan dokter spesialis. Setelah selesai pemeriksaan, peserta/keluarga menandatangani formulir Bukti Pemeriksaan dan Tindakan

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 106

Hasil

pemeriksaan

penunjang

disampaikan

kembali ke PPK I atau ke dokter spesialis.

8.4.7. Pelayanan Bersalin 

Peserta langsung dapat dilayani di Rumah Bersalin tanpa surat rujukan, bila pelayanan Dokter Keluarga yang dipilih berada dalam satu fasilitas yang sama.



Bila Rumah Bersalin tidak berada dalam satu fasilitas dengan Dokter Keluarga yang dipilih, Peserta perlu membawa: 1. Surat

rujukan

dari

Dokter

Keluarga

(Formulir Jamsostek 6.a1) untuk Rumah Bersalin 2. Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) 

Tidak dikenakan biaya, sepanjang sesuai dengan ketentuan JPK Jamsostek



Persalinan dengan penyulit/komplikasi:

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 107

o

Rumah bersalin akan merujuk ke Rumah Sakit yang ditunjuk, mengikuti prosedur rawat inap

Bayi baru lahir dengan penyulit/kelainan: 0. Rumah bersalin akan merujuk ke Rumah Sakit yang ditunjuk 1. Sertakan surat rujukan dari Rumah Bersalin, surat

keterangan

Pemeliharaan sementara

kelahiran,

Kesehatan

dari

/

Kantor

Kartu

keterangan Cabang

PT

Jamsostek. Setelah

selesai

persalinan

dan

perawatan,

lengkapi dokumen sbb: 0. Tandatangani

surat/formulir

persalinan/tindakan/perawatan

bukti (Formulir

Jamsostek 6.b1) 1. Surat keterangan bersalin dari Rumah Bersalin untuk disampaikan kepada Dokter Keluarga 8.4.7. Pelayanan Rawat Inap Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 108



Rawat inap diberikan atas dasar: 1. Rujukan dari Dokter Keluarga (Formulir Jamsostek 6.a1) 2. Rujukan

Dokter

Spesialis

rawat

jalan

(Formulir Jamsostek 6.b2) 3. Permintaan dari Instalasi Gawat Darurat untuk kasus-kasus gawat darurat (Formulir Jamsostek 6.b1) 

Dokumen yang diperlukan adalah: 1. Surat Rujukan dari Dokter Keluarga atau Rumah Sakit lain atau Surat Perintah Rawat Inap dari Dokter Spesialis Rawat Jalan. 2. Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) 3. Surat Keterangan Perawatan Rumah Sakit (Formulir Jamsostek 6.c1) dari Koordinator Pencatatan dan Pelaporan Data (P2D) atau Tim Pengendali Rumah Sakit 4. Surat

Jaminan

Rawat

Inap

(Formulir

Jamsostek 6.c2) dari Kantor Cabang PT Jamsostek, selambat-lambatnya 2x24 jam terhitung tanggal masuk rumah sakit Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 109



Untuk kasus-kasus gawat darurat dapat langsung dirawat tanpa surat rujukan.



Biaya: 1. TIDAK

dipungut

biaya,

sepanjang

pelayanan sesuai standar JPK Jamsostek 2. Selisih biaya pelayanan di luar standar JPK Jamsostek ditanggung oleh peserta 3. Selisih biaya dilunasi pada saat akan meninggalkan Rumah Sakit. 

Setelah Perawatan di Rumah Sakit selesai, dan sudah diperbolehkan pulang, lengkapi dokumen: 1. Resume Medik (Formulir Jamsostek 6.c5) dari dokter yang merawat di rumah sakit untuk disampaikan kepada Dokter Keluarga 2. Tanda tanganilah formulir bukti pelayanan rawat inap



Untuk kunjungan ke dokter spesialis, pasca perawatan di Rumah Sakit: 1. Bawa

fotokopi

surat

keterangan

dokter/resume medis/surat jaminan rawat inap Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 110

2. Untuk

kunjungan

ke

dokter

spesialis

pertama kali pasca perawatan, tidak perlu surat rujukan dokter keluarga 3. Untuk

kunjungan

ulangan

ke

dokter

spesialis, perlu rujukan dari dokter keluarga 8.4.8. Pelayanan Kacamata 

Kacamata diberikan sesuai indikasi medis



Kacamata diperoleh di Optik yang telah bekerja sama dengan PT Jamsostek



Dokumen pendukung:

1. Surat rujukan dari Dokter Keluarga untuk Dokter Spesialis Mata pada Rumah Sakit yang ditunjuk (Formulir Jamsostek 6.a1) 2. Kartu Peserta Jamsostek (KPK) dan 1 lembar fotokopi 3. Resep kacamata dari Dokter Spesialis Mata dilegalisasi oleh Kantor Cabang PT Jamsostek (Saat pengajuan, sertakan 1 lembar fotokopi resep kacamata, KPK dan surat rujukan)

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 111



Setelah

kacamata

diperoleh,

tandatangani

formulir bukti pelayanan kacamata 8.4.10. Pelayanan Prothesa Mata 

Prothesa mata diberikan sesuai dengan indikasi medis



Prothesa mata diperoleh di Rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan PT Jamsostek



Peserta membayar terlebih dahulu, kemudian mengajukan penggantian kepada Kantor Cabang PT Jamsostek



Dokumen pendukung: 1. Surat rujukan dari Dokter Keluarga kepada Dokter Spesialis di Rumah Sakit (Formulir Jamsostek 6.a1) 2. Surat keterangan tentang indikasi pemakaian prothesa mata dari Dokter Spesialis yang telah dilegalisasi oleh Kantor Cabang PT Jamsostek 3. Kartu Peserta Jamsostek (KPK)

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 112



Penggantian berikutnya dilakukan setelah TIGA tahun pembuatan pertama



TIDAK ada penggantian untuk prothesa mata yang hilang/rusak sebelum waktunya.



Setelah prothesa diperoleh, tandatangani formulir bukti pembuatan prothesa mata

8.4.11. Pelayanan Gigi Palsu 

Pelayanan diberikan di PPK 1 oleh Dokter Gigi (Puskesmas, Klinik Dokter Gigi)



Dokumen yang diperlukan: o

Kartu Peserta Jamsostek (KPK) + 2 lembar fotokopi



Setelah selesai, tandatangani bukti pembuatan gigi palsu (Formulir Jamsostek 6.b1)

8.4.12. Pelayanan Prothesa Anggota Gerak

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 113



Pelayanan diberikan oleh Dokter Spesialis di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan PT Jamsostek



Khusus

akibat

pelayanan

kecelakaan

mengikuti

kerja,

prosedur

prosedur jaminan

kecelakaan kerja 

Dokumen yang diperlukan: 1. Kartu Peserta Jamsostek (KPK) 2. Surat Rujukan dari Dokter Keluarga kepada Dokter Spesialis di Rumah Sakit 3. Surat Keterangan Indikasi Prothesa Anggota Gerak dari Dokter Spesialis yang telah dilegalisir

oleh

Kantor

Cabang

PT

Jamsostek 

Setelah selesai, tandatangani bukti pembuatan prothesa anggota gerak (Formulir Jamsostek 6.b1)



Peserta membayar terlebih dahulu dan kemudian mengajukan penggantian ke Kantor Cabang PT Jamsostek

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 114

8.4.12. Pelayanan Alat Bantu Dengar 

Pelayanan

diberikan

oleh

Dokter

Spesialis

Telinga Hidung dan Tenggorokan di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan PT Jamsostek 

Dokumen yang diperlukan:

1. Kartu Peserta Jamsostek (KPK) 2. Surat Rujukan dari Dokter Keluarga kepada Dokter Spesialis di Rumah Sakit 3. Surat Keterangan indikasi alat bantu dengar dari Dokter Spesialis yang telah dilegalisir oleh Kantor Cabang PT Jamsostek 

Setelah selesai, tandatangani bukti pelayanan alat bantu dengar (Formulir Jamsostek 6.b1)



Peserta membayar terlebih dahulu dan kemudian mengajukan penggantian ke Kantor Cabang PT Jamsostek

8.4.13. Rujukan ke Luar Daerah

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 115



Rujukan atas indikasi medik dari Rumah Sakit yang bekerjasama dengan PT Jamsostek untuk perawatan lanjutan daerah lain



Rumah Sakit tujuan harus yang bekerja sama dengan PT Jamsostek



Dokumen yang diperlukan: 1. Surat Rujukan dari Dokter Spesialis ke Rumah Sakit yang ditujuk 2. Resume medik 3. Kartu Pelayanan Kesehatan 4. Legalisasi

Surat

Rujukan

dari

Kantor

Cabang PT Jamsostek dengan membawa resume medik 5. Surat Pengantar dari Kantor Cabang PT Jamsostek asal ke Kantor Cabang PT Jamsostek di daerah yang dituju.

8.4.14. Pelayanan

Kesehatan

Saat

Bepergian/Dinas/Cuti 

Bepergian lebih dari tiga hari Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 116



Peserta/keluarga peserta harus menghubungi Kantor Cabang PT Jamsostek di tempat yang dituju



Bila Bepergian ke tempat yang tidak ada Kantor Cabang PT Jamsostek, maka berlaku ketentuan: 1. Peserta dapat berobat pada Rumah Sakit milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah 2. Peserta membayar terlebih dahulu dan kemudian mengajukan penggantian pada Kantor Cabang PT Jamsostek di mana peserta terdaftar 3. Biaya perawatan yang ditanggung sesuai dengan standar yang ditetapkan



Peserta dapat berobat langsung di Fasilitas Kesehatan yang TIDAK bekerjasama dengan PT Jamsostek dengan ketentuan: 1. membayar

terlebih

dahulu,

kemudian

mengajukan klaim ke Kantor Cabang PT Jamsosatek tempat peserta terdaftar 2. penggantian biaya pengobatan sesuai tarif PT Jamsostek di wilayah peserta berobat Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 117

3. penggantian rawat inap maksimal 7 (tujuh) hari 

Peserta dapat berobat di Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan PT Jamsostek TANPA dipungut

bayaran,

dengan

memperlihatkan

dokumen: 1. Kartu Pelayanan Kesehatan 2. Surat Dinas/Cuti 3. Legalisasi dari Kantor Cabang PT Jamsostek di tempat yang dituju 4. Untuk kasus gawat darurat, peserta dapat langsung berobat sebelum melapor ke Kantor Cabang PT Jamsostek

8.4.15. Rawat Inap di Rumah Sakit yang Tidak Bekerjasama dengan PT Jamsostek 

Berlaku untuk kasus gawat darurat atau saat bepergian/dinas/cuti

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 118



PT Jamsostek menanggung biaya perawatan maksimal 7 hari



Peserta membayar terlebih dahulu



Penggantian sesuai standar PT Jamsostek



Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim ke Kantor Cabang PT Jamsostek: 1. Kwitansi asli 2. Fotokopi Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) 3. Fotokopi resep obat dan kwitansi apotek 4. Surat keterangan dokter yang merawat berisi diagnosa, tindakan/perawatan dan resume medik 5. Fotokopi hasil pemeriksaan penunjang

8.4.16. Pelayanan

Kesehatan

Bagi

Anggota

Keluarga Berbeda Domisili 

Perusahaan

mengajukan

Surat

permohonan

kepada Kantor Cabang PT Jamsostek di mana tenaga kerja terdaftar Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 119



Bagi anggota keluarga yang berbeda domisili, pendaftaran tetap dilakukan di Kantor Cabang PT Jamsostek di mana tenaga kerja terdaftar serta memilih fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di wilayah domisili



KPK bagi anggota keluarga yang berbeda domisili diterbitkan oleh Kantor Cabang PT Jamsostek setempat



Anggota kesehatan

keluarga di

mendapatkan

tempat

domisili,

pelayanan dengan

menunjukkan KPK atau menggunakan Formulir Jamsostek 1.a yang disahkan sementara kartu sedang dalam proses pembuatan.

8.4.17. Pelayanan Klaim Perorangan 

Peserta

dapat

mengajukan klaimperorangan

hanyapada kasus sebagai berikut: 1. Kasus kegawatdaruratan atas indikasi medis 2. Persalinan Normal di luar jaringan PPK Jamsostek Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 120

3. Persalinan terencana,

penyulit

dengan

pemeriksaan

tindakan

kehamilan

atau

persalinan dilakukan di luar jaringan PPK diberi bantuan sebesar maksimal

sesuai

persalinan normal Rp. 500.000,4. Pelayanan Khusus mencakup gigi palsu, mata palsu, alat bantu dengar, prothesa anggota gerak. 

Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim kepada PT Jamsostek (Persero): 1. Kwitansi asli 2. Surat Rujukan dari Dokter Keluarga, kecuali untuk

pelayanan

gawat

darurat

tidak

diperlukan surat rujukan 3. Fotokopi Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) 4. Fotokopi resep 5. Fotokopi

hasil

pemeriksaan

penunjang

medis 6. Surat Keterangan Dokter/resume medis

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 121

7. Legalisasi surat keterangan dokter, fotokoi resep, fotokopi hasil pemeriksaan oleh Kantor Cabang PT Jamsostek 

PT Jamsostek (Persero) melakukan pemeriksaan terhadap berkas yang diterima, berkas klaim yang belum lengkap akan dikembalikan berikut catatan kekurangan berkas.



Bila dianggap sudah memenuhi syarat maka klaim dapat diproses.



Apabila setelah dilakukan verifikasi ternyata ada hal tertentu yang tidak dapat diproses (kurangnya informasi berkas klaim), maka PT Jamsostek akan

menginformasikan

melalui

surat

pemberitahuan atau telepon kepada peserta melalui perusahaan. 

PT Jamsostek melaksanakan pembayaran disertai dengan rincian pembayaran sesuai ketentuan setelah proses verifikasi klaim selesai.

8.4.18. Pembayaran Kelebihan Biaya Pelayanan (IUR BIAYA) Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 122



Bila berobat pada klinik Dokter Keluarga atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya selama masih mengikuti ketentuan PT Jamsostek, maka peserta tidak perlu lagi membayar.



Kelebihan biaya pelayanan ditanggung oleh peserta/keluarga



Kelebihan

biaya

peserta/keluarga

dibayarkan langsung oleh pada

berobat/perawatan

dan

saat akan

selesai

meninggalkan

Klinik/Dokter Gigi/Rumah Sakit/Apotek 

Kelebihan biaya pelayanan timbul akibat: o

Perawatan di fasilitas yang bertarif lebih tinggi

dari

tarif

Rumah

Sakit

yang

bekerjasama dengan PT Jamsostek o

Obat-obatan tidak termasuk dalam standar obat PT Jamsostek dan harganya lebih tinggi dari

harga

yang

ditetapkan

oleh

PT

Jamsostek 

Untuk mendapatakan informasi dan keterangan lebih lanjut, hubungi Bagian Pencatatan dan Pelaporan Data (P2D) atau Tim Pengendalian di Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 123

Rumah Sakit atau langsung ke Kantor Cabang PT Jamsostek.

CONTOH KASUS : Berikut ini contoh kasus klaim perorangan yang ditemui pada suatu perusahaan asuransi kesehatan swasta yang menjual paket jaminan kesehatan perorangan. Paket jaminan mempunyai manfaat rawat jalan dan rawat inap dengan penggantian biaya (reimbursement) bila terjadi risiko pada pemegang polis. Pada tanggal 5 April 2001 terjadi pengajuan klaim perorangan atas nama Tn. X, usia 36 tahun dengan program yang diikuti RJ20 dan nomor polis 12101456 yang disampaikan kepada PT JamKes dengan rincian biaya dan kejadian sebagai berikut:  Biaya dokter umum

: Rp. 20.000,-

 Biaya obat-obatan

: Rp. 90.000,-

 Tanggal berobat

: 1 April 2001

 Diagnosa

: Epigastric Pain Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 124

 Obat-obatan terdiri dari : Gelucil MPS, Rantin, Pharmaton formula Klaim tersebut telah diproses dan dibayarkan dengan nomor kwitansi 10001 423 sebesar Rp. 96.000,- pada tanggal 20 April 2013. Tanggal 10 April 2001 terdapat klaim dari Tn. X kembali dengan perincian berikut:  Biaya dokter spesialis penyakit dalam :

Rp.

40.000, Biaya obat-obatan sebesar

:

Rp.

100.000, Diagnosa

:Gastritis

dengan

tanggal berobat 1 April 2001  Obat-obatan terdiri dari

:

Zantac,

Polysilane, dan spesmium Klaim tersebut diterima oleh klaim register dan di-entry dengan nomor klaim 10001551, kemudian diserahkan kepada klaim analis.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 125

Pada saat verivikasi ditemukan kejanggalan sebagai berikut :  Tanggal berobat sama dengan tanggal berobat sebelumnya.  Diagnosa penyakit pun sama, hanya penggunaan istilah saja yang berbeda.  Jenis obat-obatan yang diberikan pun relatif sama (obat untuk tukak lambung)  Perbedaannya hanya pada pemberi pelayanan kesehatan dan jumlah klaim. Kemudian dilakukan pengecekan (investigasi) kepada pemberi pelayanan kesehatan (klinik spesialis) yang memberikan pernyataan, dan didapatkan hasil bahwa peserta memang mengunakan jasa pelayanan tersebut dengan jumlah biaya seperti yang tercantum pada kwitansi. Peserta merupakan pasien baru yang belum memiliki data riwayat kesehatan pada klinik tersebut serta tidak ada catatan bahwa pada hari yang sama juga telah berobat pada tempat lain atau telah mendapatkan perawatan untuk keluhan yang sama. Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 126

Kemudian dilakukan investigasi ulang untuk klaim sebelumnya dengan meminta informasi kepada dokter umum yang merawat dan kemudian didapatkan bahwa Tn. X merupakan pasien lama yang telah menjadi pasien sejak tahun 1998 dengan keluhan utama

:

Epigastric

Pain

dan

telah

dilakukan

pemeriksaan diagnostic (Gastroscopy) dengan hasil gastritis kronis. Kesimpulan untuk kasus ini: Peserta mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak lazim dan wajar serta tidak sesuai dengan kebutuhan medis dan polis.r spesialis Klaim untuk biaya dokter spesialis dan biaya obat (resep dokter spesialis) tidak dapat diganti.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 127

Berikut ini, bagan alur proses klaim yan ditetapkan oleh perusahaan asuransi diatas :

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 128

DAFTAR PUSTAKA

http://www.jamsostek.co.id/info/subcontent.php?id=1 6&subid=25 (11 Mei 2013) http://pracinaira.blogspot.com/2013/04/klaimkecelakaan-kerja-jamsostek.html (22 Mei 2013) Indonesia.Undang-Undang

Nomor

1Tahun

1970

tentang Keselamatan Kerja.

Indonesia.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenga kerja. Manulang, S. (1990). Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta. Mulyana, Deden. ( __ ). Handout : Manajemen Resiko dan Asuransi. Tasikmalaya : FE Unsil Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 129

Penyelenggaraan Jamsostek. Jakarta : PT.ASTEK. Permenaker No. 5/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek Depnaker RI. Jakarta : Depnaker PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (UU No. 3 Tahun 1992) (PROGRAM JAMSOSTEK) TAHUN 2008 Purba, R. (1992). Memahami Asuransi Di Indonesia. Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo.

Suriaatmadja, S. (1995). “Perkembangan PT. ASTEK dalam Jaminan Kesehatan”. Makalah Pada Kongres IAKMI VIII tanggal 8 11 Oktober 1995. Yogyakarta.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 130

Tim Penyusun Bahan-Bahan penyuluhan jaminan Sosial Tenaga Kerja. Prinsip dan Praktek JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Undang-Undang No. Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jakarta: PT. ASTEK ___________. ( __ ). JAMSOSTEK [Online] Tersedia : http://www.jamsostek.com. ( 6 Mei 3013) Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1981, hal. 136 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek. Permenaker No. 5/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran iuran, Pembayaran Santunan Pelayanan Jamsostek Depnaker RI.

dan

Makalah Pada Kongres IAKMI VIII tanggal 8 -11 Oktober 1995. Yogyakarta. Manulang, S. (1990). Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 131

Mulyana, Deden. ( __ ). Handout : Manajemen Resiko dan Asuransi. Tasikmalaya : FE Unsil Ridwan Marpaung, Kamus Populer Pekerja Sosial, 1988, hal. 36 Sentanoe Kertonegoro, Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia, Cet. I, Mutiara, Jakarta, hal. 29 Suriaatmadja, S. (1995). “Perkembangan PT. ASTEK dalam Jaminan Kesehatan”. Undang-Undang No. Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jakarta: PT. ASTEK Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, Managemen Tenega Kerja, Bima Aksara Jakarta, 1987, hal. 92

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 132

LAMPIRAN

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 133

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 134

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 135

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 136

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 137

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 138

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 139

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 140

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 141

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 142

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 143

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 144

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 145

Tim Penulis Nama

: Arvin Afriansyah

No. HP

: 087871480155

E-mail : [email protected] FB/Twitter : [email protected] / @ryansyah

Nama

: Rangga Darmajati

No. HP

: 085736733167

E-mail

: [email protected]

FB/Twitter

: [email protected]

Nama

: Desi Kurniawati

No. HP

: 085642474869

E-mail : [email protected] FB/Twitter : [email protected]

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 146

Nama

: Aldhila Liantika M.

No. HP

: 085728677828

E-mail

: [email protected]

FB/Twitter : [email protected]

Nama

: Ira Pracinasari

No. HP

: 083813380002

E-mail

: [email protected]

FB/Twitter : [email protected] / @pracinaira

Nama

: Romadona

No. HP

: 087729832355

E-mail : [email protected] FB/Twitter : [email protected]

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 147

Nama

: Mia Lukitawati

No. HP

:085728185471

E-mail : [email protected] FB/Twitter

:

[email protected] / @miamiiamiiia

Nama

: Sri handayani

No. HP

: 087835261080

E-mail : [email protected] FB/Twitter : [email protected]

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 148

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 149