Budaya Anti Korupsi _posbindu Ptm.ppt

Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu

Menerapkan Anti Korupsi dalam pelaksanaan kegiatan di instansinya

Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat menjelaskan: 1. Aspek Hukum 2. Konsep Korupsi (pengertian, ciri-ciri dan penyebab) 3. Bentuk-bentuk korupsi 4. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5. Nilai-nilai Anti Korupsi 6. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

We come here onYANG separate KITAmay AKAN have BERLABUH DI DERMAGA SAMA... ships, .PELABUHAN but we’re ANTI all in KORUPSI the same boat now

A boatPERAHU doesn’t go forward if each MAJU, one isJIKA rowing SEBUAH TIDAK AKAN BERGERAK SETIAP their own way. ORANG MENDAYUNG DENGAN CARA MEREKA SENDIRI Swahili proverb Swahili proverb

SUBYEK HUKUM: 1.Penyelenggara Negara 2.ASN OBYEK HUKUM: 1.Uang 2.Barang 3.Fasilitas

DASAR HUKUM: 1. UU No. 3 Tahun 1971 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 3. UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme 4. UU 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 5. UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 6. UU 5/2014 tentang ASN 7. Inpres no 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 8. Inpres 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 9. Inpres 17 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Tahun 2012

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Tugas ASN: 1. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; 3. mempererat persatuan dan kesatuan NKRI Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme 9

4/3/2019

POTRET INDONESIA

Pemberantasan Korupsi di Indonesia Islandia

IPK

Indeks Persepsi Korupsi

2012-2015 Jlh Negara: 163 Corruption Perceptions Index (CPI)

4/3/2019

Refleski Peristiwa

4/3/2019

Korupsi…...

INDONESIA MASIH TERJAJAH KORUPSI

4/3/2019

REFLEKSI PERISTIWA KORUPSI Laporan Majalah TIME – 24 Mei 1999 Mengenai Harta Kekayaan Keluarga Soeharto Penyelidikan TIME ke dalam kekayaan keluarga Suharto dan anak-anaknya menemukan harta jarahan sebesar $ 15 milyar atau 150 trilyun dalam bentuk uang tunai, properti, barang-barang seni, perhiasan dan pesawat-pesawat jet pribadi Sektor Asset dan Tunai yang Diperoleh Keluarga Selama 30 Tahun Lebih

4/3/2019

•Minyak dan gas $ 17.000.000.000 •Kehutanan dan perkebunan $ 10.000.000.000 •Bunga deposito $ 9.000.000.000 •Petrokimia $ 6.500.000.000 •Pertambangan $ 5.800.000.000 •Perbankan dan jasa keuangan $ 5.000.000.000 •Properti di Indonesia $ 4.000.000.000 •Import pangan $ 3.600.000.000 •TV, Radio, Penerbitan $ 2.800.000.000 •Telekomunikasi $ 2.500.000.000 •Hotel dan turisme $ 2.200.000.000 •Jalan tol $ 1.500.000.000 •Perusahaan penerbangan dan jasa angkasa $ 1.000.000.000 •Produksi dan distribusi tembakau $ 1.000.000.000 •Kendaraan $ 460.000.000 •Penghasil daya $ 450.000.000 •Manufaktur $ 350.000.000 •Properti di luar negeri $ 80.000.000

Modus Korupsi Saat Ini : Melibatkan Keluarga !!

Melakukan Korupsi Bersama-sama

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Mengapa kita harus BERANTAS KORUPSI ?

•Bayangkan jika Anda mempunyai . . .

168 T

rupiah

Berapa rumah yang dapat dibangun? Berapa sekolah yang dapat dibangun? Berapa rumah sakit yang dapat dibangun? Berapa anak yang dapat dibiayai sekolah gratis? Berapa petani yang dapat diberikan subsidi pupuk? Berapa UKM yang dapat diberikan modal usaha?

•Tahukah Anda?

168 T

rupiah

Tahukah Anda?

168 T

rupiah

Estimasi total biaya eksplisit akibat praktik korupsi sepanjang 2001-2012

Tahukah Anda?

15 T

rupiah

Nilai total hukuman finansial terhadap 1842 terdakwa koruptor selama 2001 -2012

168T-15T ?

Siapa yang menanggung sisa biaya?

Apa yang dapat kita lakukan

?

Pantang terlibat korupsi

Arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “ penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keperluan pribadi ”

(UU 31/1999 Jo UU 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Pengertian KORUPSI

Pasal 2: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

CIRI-CIRI

KORUPSI

1. Dilakukan lebih dari 1 orang

2. Merahasiakan motif, ada keuntungan yg ingin diraih - menjanjikan keuntungan, honor malam minggu pada proyek - komitmen lisan dalam tatap muka atau komunikasi elektronik

3. Berhubungan dengan kekuasaan/kewenangan tertentu - jabatan struktural, - staf,

- pimpro / kuasa pengguna anggaran

4. Berlindung di balik pembenaran hukum; - tidak mengacu pd spesifik aturan ( denda tidak ditulis dlm kontrak )

5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum - pejabat meminta bayaran dari harga OE, harga kontrak di mark up

6. Mengkhianati kepercayaan - Ingkar akan sumpah dan janji pejabat / PNS

SUMPAH JANJI PNS Pasal 26 UU No. 8/1974

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji : Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kpd Pancasila, Undang-2 Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang- 2 yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan Martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara

Apa penyebab

Korupsi

?

PENYEBAB KORUPSI TERPAKSA (corruption by need)

Dilakukan karena ingin memenuhi kebutuhan . hidupnya sehari-hari yang tidak tercukupi oleh gajinya yang rendah. Berhubungan dengan Niat dan Perilaku.

MEMAKSA (corruption by greed)

Dilakukan karena adanya sifat keserakahan untuk bisa hidup secara berlebihan (bermewah- mewahan). Berhubungan dengan Niat dan Perilaku

DIPAKSA (corruption by system)

Korupsi: pertemuan antara niat dan kesempatan. Kesempatan tercipta karena kelemahan sistem dan peraturan

4/3/2019

BAHAYA BERPERILAKU KORUPSI

Bentuk-bentuk KORUPSI

(UU 31/1999 Jo UU 20/2001)

Korupsi seperti benang kusut yang tidak mudah diurai Sumber : clossetide wordpress.com 39

POLA UMUM KORUPSI

Penyuapan Bribery Pemalsuan Fraud

Sumbangan Ilegal Illegal Contribution

Penggelapan Emblezzlement

Bagaimana & darimana uang-barangfasilitas hasil korupsi diperoleh?

Nepotisme Nepotism

Komisi Commission

Pemerasan Extortion Pilih kasih Favoritism

Penyalahgunaan Wewenang Abuse of Discretion

41

Sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan 42

Pengertian  Gratifikasi

Pasal 12 B – UU No.31/1999  jo UU No.20/2001

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :  Nilai Rp. 10.000.000 atau lebih  pembuktian bahwa gratifkasi tsb bukan

merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi  Nilai kurang Rp. 10.000.000, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum TIDAK berlaku bila

 bila lapor ke KPK dalam waktu 30 hari kerja 43

APA ITU GRATIFIKASI?

Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU No.31 Thn 1999 Juncto UU No.20 Tahun 2001 “Yang dimaksud dengan “GRATIFIKASI” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni Uang,

barang,

rabat (discount),

tiket perjalanan dinas, pengobatan cuma cuma, yang diterima

komisi,

fasilitas penginapan,

pinjaman tanpa bunga

perjalanan wisata,

dan fasilitas lainnya di dalam negeri maupun di luar negeri

yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa

sarana elektronik” 44

dan fasilitas lainnya…

Uang selimut

45

BUKU PERMENKES 14 TAHUN 2014

PERMENKES NOMOR : 14 TAHUN 2014 mengatur tentang :

1

Kategori Gratifikasi

2

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

3

Mekanisme pelaporan Gratifikasi

47

KATEGORI GRATIFIKASI Gratifikasi

Tidak Dianggap Suap

Terkait Kedinasan

Dianggap Suap

Tidak Terkait Kedinasan 48

...Lanjutan Kategori Gratifikasi 1. Gratifikasi diterima

yang oleh

dianggap Aparatur

suap

adalah

Kementerian

gratifikasi

yang

Kesehatan

yang

berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima. 2. Gratifikasi yang tidak dianggap suap adalah gratifikasi yang

diterima oleh Aparatur Kementerian Kesehatan yang tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima. 49

GRATIFIKASI DIANGGAP SUAP 1. Marketing fee atau imbalan terkait pemasaran produk; 2. Cashback yang diterima instansi digunakan untuk kepentingan pribadi ; 3. Gratifikasi terkait pengadaan barang/jasa, pelayanan publik atau proses lainnya; 4. Sponsorship terkait pemasaran atau penelitian suatu produk. 50

GRATIFIKASI TIDAK DIANGGAP SUAP 1.Gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan: Cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan (rapat, seminar, workshop, konferensi pelatihan dll) Kompensasi diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honor, transport akomodasi

sesuai standar biaya yang berlaku di instansi pemberi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, nilai wajar, tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima. Sponsorship diberikan pada organisasi terkait pengembangan institusi, perayaan

tertentu ysng dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel Kompensasi/pengahasilan/jasa profesi saat jam kerja yg mendapat ijin tertulis atasan.

51

2. Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap Tidak Terkait Kedinasan : a. Diberikan orang lain yang memiliki hubungan keluarga (kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dg penerima gratifikasi. b. Diberikan orang lain dalam acara pernikahan, keagamaan, adat yang tidak ada konflik kepentingan yang dilaporkan ke KPK dan setelah diverifikasi KPK dinyatakan tidak dianggap suap.

c. Pemberian instansi berasal dari sumbangan bersama kepada Aparatur Kemenkes selain upacara sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dilaporkan ke KPK dan setelah diverifikasi KPK dinyatakan tidak dianggap suap; d. Pemberian dari atasan kepada bawahan sepanjang tdk menggunakan anggaran negara;

52

...Lanjutan Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap Tidak Terkait Kedinasan : e.

Pemberian dari sesama aparatur terkait acara perayaan menyangkut kedudukan/jabatannya seperti pisah sambut, promosi jabatan, pensiun yang dilaporkan ke KPK dan setelah diverifikasi KPK dinyatakan tidak dianggap suap;

f.

Pemberian dari sesama aparatur terkait musibah/bencana yang dialami penerima gratifikasi atau keluarganya sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan;

g.

Hadiah, hasil undian, diskon/rabat, voucher, point reward atau souvenir yang berlaku umum;

h.

Hidangan, sajian yang berlaku umum;

i.

Prestasi akademis/non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan/kompetisi.

j.

Keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi, saham pribadi yang berlaku umum;

k.

Kompensasi/pengahasilan/jasa profesi saat jam kerja yg mendapat ijin tertulis atasan langsung/pihak lain yang berwenang.

53

GRATIFIKASI MENJADI SUAP

Berhubungan dg

JABATAN dan BERTENTANGAN dengan TUGAS & KEWAJIBANNYA 54

4/3/2019

PENYALAHGUNAAN TUGAS

GRATIFIKASI BUKAN MELARANG SESEORANG MEMBERI HADIAH

YANG DILARANG JIKA PEMBERIAN SESUATU KEPADA PNS/ PEJABAT NEGARA PATUT DIDUGA MEMPENGARUHI PEJABAT UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN TUGAS DAN FUNGSI, SEKARANG DAN DIKEMUDIAN HARI 56

AREA PERUBAHAN RB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Penataan Tata Laksana Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penguatan Pengawasan Penataan Organisasi Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Penguatan Akuntabilitas Kinerja Manajemen Perubahan Pola Pikir & Budaya Kerja

..... Lanjutan RAIH MANAJEMEN & RB DENGAN 4T

Tertib Tertib Administrasi

Tertib BMN

SPIP Satuan Pengawas Internal Pemerintah

Tertib perUUan

KETENTUAN LAIN Setiap pihak ketiga

yang bekerja atau menjadi mitra

Kementerian Kesehatan wajib menandatangani

pakta integritas 59

Komitmen Pengendalian Gratifikasi Pada 12 Maret 2014 ditandatangani Komitmen Bersama

antara Menkes dengan Stakeholder tentang Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 60

SIKAP TERHADAP GRATIFIKASI

Tolak Terima dan laporkan (Pasal 16 UU 30/2002)

CARA MEMBERANTAS

KORUPSI

EDUKASI ANTI KORUPSI www.kpk.go.id Acch.kpk.go.id 





Integritas Diri Teladan Keluarga Budaya Organisasi 63

Menjaga Integritas

1.

Lingkungan pengendalian

2.

Pemeliharaan kredibilitas organisasi

3.

Prinsip manajemen kehati-hatian

4.

Keteraturan pelaporan

5.

Pemberian sanksi atas penyalahgunaan wewenang/kekuasaan

Lingkungan pengendalian meliputi • • • • •

Visi pimpinan Integritas, nilai etika Kompetensi personil Budaya kerja, dan Pengembangan personil

PERBAIKAN SISTEM Peraturan perundangan yang berlaku, Memperbaiki cara kerja pemerintahan (birokrasi) menjadi simpel dan efisien. Reformasi birokrasi. • Memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi, • Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas. • Penerapan prinsip-prinsip Good Governance. • Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, memperkecil terjadinya human error. 65

66

Maukah kita menggunakan

KEKUATAN yang kita miliki untuk memberantas korupsi

? 67

PENGENDALIAN INDIVIDU  Berupa self assessment sederhana yang dapat digunakan oleh masing-masing pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam menghadapi penerimaan gratifikasi.

 Dengan melakukan assessment “AMATI” diharapkan PNS dan Penyelenggara Negara dapat mengambil sikap yang tepat pada saat dihadapkan pada pemberian gratifikasi, apakah harus segera menolak, atau dapat menerimanya untuk kemudian dilaporkan kepada KPK. 68

69

HAL-HAL YANG MENJADI PEMBENARAN • Sekedar Ucapan “Terimakasih” • Lumrah dan wajar • Memuliakan Tamu • Membina hubungan baik • “Adat ketimuran” • Uang pulsa, sekedar makan • Uang rokok • dll 70

PENGELOLAAN GRATIFIKASI DI KEMENTERIAN KESEHATAN

 Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan yang telah dibentuk melalui SK Inspektur Jenderal No. 01.T.PS.17.04.215.10.3445 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.  Tugas: 1. Melakukan sosialisasi dan desiminasi tentang pengendalian gratifikasi. 2. Memfasilitasi pelaporan Gratifikasi PNS di lingkungan Kemkes kepada KPK. 3. Membuat pelaporan penerimaan dan pemberian gratifikasi di lingkungan instansi.

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah Unit pelaksana program pengendalian gratifikasi. 71

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI  Aparatur Kemenkes wajib lapor gratifikasi ke KPK  Untuk mempermudah koordinasi, pelaporan gratifikasi di lingkungan Kemenkes dapat dilakukan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).  Dalam hal Aparatur Kemenkes melaporan gratifikasi kepada UPG Kemenkes, harus memberitahukan kepada UPG Unit Utama atau UPG UPT disertai bukti tanda terima dari UPG Kemenkes.  Dalam hal Aparatur Kemenkes melaporan gratifikasi kepada KPK, harus memberitahukan kepada UPG Kemenkes disertai bukti tanda terima dari KPK.  Ketentuan pelaporan gratifikasi dikecualikan bagi gratifikasi yang ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi dan/atau sedang dalam proses hukum

72

WBS ITJEN KEMENKES

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920 Telp: (021) 2557 8300 www. kpk.go.id www.acch.kpk.go.id facebook.com/KomisiPemberantasanKorupsi twitter.com/KPK_RI

Konsekuensi Hukum dari tidak melaporkan gratifikasi yang diterima Adanya ancaman sanksi pidana yaitu penjara dan denda yang menyatakan bahwa penerimaan (dan/atau pemberian) gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang persis sama dengan tindak pidana suap lainnya dalam UndangUndang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

75

Nilai- nilai

A

TI

4/3/2019

KORUPSI KITA LAWAN BERSAMA

4/3/2019

JANGAN MENYERAH MEMBERANTAS KORUPSI

4/3/2019

KAMI INDONESIA

• ke tanah abang beli celana • pulangnya naik taxi • lebih baik hidup sederhana • daripada kita harus korupsi

KEY WORDS….

SEKIAN & TERIMAKASIH