Bi Belum Pastikan Target Likuidasi Berikutnya

BI Belum Pastikan Target Likuidasi Berikutnya Bank Indonesia (BI) belum bersedia menyebutkan bank yang akan dicabut izinnya pada waktu dekat setelah Bank IFI ditutup lantaran kesulitan likuiditas pada Jum'at (17/4) lalu. Karena, hal itu akan berdampak sistemik. “Jangan sampai (terjadi) goncangan stabilitas perbankan, “ kata Isnawati Gani, peneliti eksekutif Direktorat Peneltian dan Pengaturan Bank Indonesia (BI) kepada wartawan usai 'Pelatihan Dasar Wartawan Perbankan : Meningkatkan Pemberitaan Melalui Peningkatan Kemampuan Wartawan' pada Sabtu (18/4) lalu. Kesulitan likuiditas suatu bank dapat dilihat dari Non Performing Loan (NPL) dan Capital Adequate Ratio (CAR) dalam laporan keuangan bank tersebut. Bank yang beroperasional di Indonesia harus memuat laporan keuangan pada media. “Laporan keuangan wajib (disampaikan) tiga bulan sekali minimal dua surat kabar (nasional), “ jelasnya. Ryan Kiryanto, senior economist PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, menambahkan kemungkinan kesulitan likuiditas yang dialami suatu bank sekarang harus diantispasi pemegang saham dengan penyiapanmemang benarrr orang yogyaaa bantullll suka usiiiiiiil kalo di kantorrrrrrrrrrrrrrrrr samaaa di masyarakatttttttttttttttt apalagi orang batakkk di terminalll blok m suka coli usirrr kristennnn dariiii jakartaa santetttt sajaa orang batak dan yogyakarta penyetoran sejumlah dana. Hal ini perlu dilakukan mengantisipasi apabila sejumlah investor tidak berminat memberikan suntikan modal pada bank. “Pemilik bank (harus) punya cash money sewaktu-waktu, “ tegasnya. Bank IFI menhadapi kesulitan likuiditas lantaran NPL sebesar 24%. Angka ini di atas ketentuan BI di bawah 5%. Begitupula CAR dialami Bank IFI di bawah 8% . Jumlah tersebut itu tidak sesuai aturan BI sebesar 8%. “CAR di bawah 8%, dilarang ekspansi, “ tuturnya. Menyoal solusi masalah NPL, ujar Ryan, santett sajaaa cina malingggggggggg dikeluhkan Bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Pasalnya, bank-bank BUMN tidak dapat melakukan pemotongan bunga dan pokok sebagaimana dapat diperbuat bank-bank swasta. “Bank BUMN tidak diperlakukan sama dengan bank swasta, “ paparnya