Fertisilasi in vitro atau pembuahan in vitro ( dalam bahasa inggris : in vitro fertilatio, IVF), atau sering disebut bayi tabung, adalah suatu proses pembuahan sel telur oleh sperma diluar tubuh sang wanita. Atau suatu prosedur yang dilakukan untuk membantu proses kehamilan bagi pasangan yang memiliki gangguan kesuburan
Ibu pengganti (Surrogate Mother) adalah perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-istri) untukmenjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami istri tersebut yang ditanamkan kedalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami istri berdasarkan perjanjian yang dibuat.
Menurut hukum Indonesia, hal tersebut tidak diperbolehkan. Dikarenakan sudah diatur pada Pasal 16 UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan No.72/Menkes/Per/II/1999 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan.
Pasal 16 UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan: 1) Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapat keturunan. (2) Upaya kehamilan diluar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan : a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal; b. dilakukan oleh tenaga keschatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; c. pada sarana kesehatan tertentu. (3)Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan di luar cara alami sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Pasal 82 ayat 2
:
(2). Barang siapa dengan sengaja :
a. Melakukan upaya kehamilan diluar cara alami yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2); b. Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2); c. Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2); d. Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan penandaan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2); e. Memproduksi dan atau mengedarkan bahan yang mengandung zat adiktif yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)