Bahan-tkp-kemiskinan

STRATEGI DAN RENCANA TINDAK PENGURANGAN KEMISKINAN LOKAKARYA NASIONAL TIM KOORDINASI PROVINSI PROGRAM P2TPD 1

Kerangka Logis Program

Dampak • Pelayanan publik menjadi semakin responsif pada kebutuhan masyarakat miskin • Perencanaan pembangunan yang responsif pada konstituen

Output • Kebijakan pembangunan kabupaten dan anggaran disiapkan melalui proses yang partisipatif dan merefleksikan prioritas untuk pengurangan kemiskinan • Peningkatan kualitas pengadaan barang/ jasa dan pengelolaan keuangan • Prioritas investasi prasarana propoor di tingkat kabupaten dibangun dalam kondisi tata pemerintahan yang baik • Dukungan teknis, pemantauan dan pengawasan disediakan untuk implementasi program

Kegiatan Komponen A: Reformasi Tata Pemerintahan Daerah –Reformasi proses perencanaan dan penganggaran –Reformasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran serta pengelolaan keuangan –Penguatan mekanisme akuntabilitas Komponen B: Investasi Komponen C: Dukungan Pelaksanaan –Bantuan teknis dan fasilitasi –Peningkatan kapasitas dan pelatihan –Pemantauan, evaluasi, dan studi

2

Tahap PRAINVESTASI

TAHAP INVESTASI

Dukungan Teknisl & Monitoring

Tahun Investasi

Dukungan Teknis & Monitoring

Minimum

Investasi P2TPD Tahun 2

Prasyarat

1 Tahun

Reformasi Tata Pemerintahan (Tahun 2)

Investasi Investasi P2TPD Tahun 1

Minimum

Pra -Investasi

Untuk Berpartisipasi

Minimum Prasyarat Dukungan Teknis & Monitoring

Reformasi Tata Pemerintahan (Tahun 1)

Prasyarat

Komponen C. Dukungan Pelaksanaan

Penyusunan SRTPK Partisipatif

Minimum

Komponen B. Investasi untuk Pengurangan Kemiskinan

Prasyarat

Komponen A. Reformasi Tata Pemerintahan Daerah

Reformasi Tata Pemerintahan (Pra investasi)

2

(3 tahun)

(2 tahun)

Investasi P2TPD Tahun 3

Dukungan Teknis & Monitoring

3

Apa itu SRTPK? SRTPK merupakan sebuah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tiga - lima tahun Tingkat Kabupaten, yang menguraikan Pokok-pokok Kebijakan, Strategi, dan Rencana Tindak yang terukur dari Pemerintahan Daerah Kabupaten untuk mengurangi kemiskinan di daerah tersebut. Karakteristik Umum: Proses penyusunan SRTPK dilakukan secara partisipatif dan melibatkan berbagai pihak, melalui serangkaian kajian pembahasan dan konsultasi bersama antara berbagai pihak, termasuk analisis bersama komunitas baik perempuan dan laki-laki miskin (Analisis Kemiskinan Partisipatif/AKP). Dokumen SRTPK mencerminkan komitmen Pemerintahan Daerah untuk mengurangi kemiskinan, dan dilegalisasi melalui Peraturan Daerah, dan oleh karena itu menjadi acuan berbagai instansi Pemerintah lainnya dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan dan stakeholders lain yang terlibat dalam melakukan penanggulangan kemiskinan. 4

Apa itu SRTPK? • Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tiga - lima tahun Tingkat Kabupaten, yang menguraikan Pokok-pokok Kebijakan, Strategi, dan Rencana Tindak yang terukur dari Pemerintahan Daerah Kabupaten untuk mengurangi kemiskinan di daerah tersebut. Karakteristik Umum: • Proses penyusunan dilakukan secara partisipatif dan melibatkan berbagai pihak, melalui serangkaian kajian pembahasan dan konsultasi bersama antara berbagai pihak, termasuk analisis bersama komunitas baik perempuan dan laki-laki miskin (Analisis Kemiskinan Partisipatif/AKP). • Mencerminkan komitmen Pemerintahan Daerah untuk mengurangi kemiskinan, dan dilegalisasi melalui Peraturan Daerah, dan oleh karena itu menjadi acuan berbagai instansi Pemerintah lainnya dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan dan stakeholders lain yang terlibat dalam melakukan penanggulangan kemiskinan. • Dokumen SRTPK dikonsultasi publikkan baik di tingkat desa maupun di tingkat kluster/wilayah sesuai tipologi dan di tingkat kabupaten. Dokumen ini juga didiskusikan bersama instansi terkait.

Status SRTPK di Kabupaten No

Kabupaten

Status Legal SRTPK

Kep. Bupati No. 400/8/TAPEM/2006

Masa Berlaku

1

Tanah Datar

2

Solok

3

Lebak

Kep. Bupati No. 050/Kep.137/Bapp/2005

2005 - 2009

4

Bandung

Perbup No. 7 Tahun 2005 Jo PerBup No. 3 Tahun 2006

2005 - 2007

5

Kebumen

Per Bup No. 4 Tahun 2005

2005 - 2007

6

Magelang

Kep. Bupati No 22 Tahun 2004

2005 - 2007

7

Bantul

Per Bup No. 22 tahun 2005

2006 - 2008

8

Lamongan

Per Bup No. 08 Tahun 2006

2006 - 2008

9

Ngawi

SK Bupati No. 188/135/415.011/2004

2005 - 2009

10

Takalar

Kep. Bupati No. 341 Tahun 2004

2005 - 2007

11

Gowa

Kep. Bupati No. 128/IV/2004

2005 - 2007

12

Bulukumba

Kep. Bupati No. Kpts 357/VII/2004

2005 - 2010

13

Boalemo

Kep. Bupati No. 170 A Tahun 2004

2005 - 2007

14

Bolaangmongondow

Kep Bupati No. 468a Tahun 2004

2005 - 2007

2005 - 2010 2005 -2010

Kondisi Di Daerah • Di daerah terdapat lebuh dari 2 Dokumen strategi pengurangan kemiskinan: SPKD; SRTPK; PJM Pronankis dll – P2TPD mendorong daerah untuk hanya mempunyai 1 dokumen saja • SRTPK belum dijadikan sebagai acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran dan penyusunan usulan sub proyek

Bagaimana mengintegrasikan kemiskinan dalam perencanaan dan penganggaran di daerah? 8

Siklus Perencaan Jan

Feb

Maret

April – Mei

Kabupate n

RPJM Kab/Kota

Renstra SKPD

Rancangan RKP Kab/Kota

RKPD Kab/Kota

Musrenba ng Kab/kota

Rancangan Renja SKPD

Forum SKPD

Renja SKPD

Renja SKPD

Kecamata n

Renstra Kecmatan

Musrenban g Kecamatan

Renja Kecamatan

Menjadi Acuan dalam proses penyusunan RPJMD Menjadi Acuan dalam proses penyusunan RKPD Menjadi Acuan dalam proses penyusunan Renja SKPD

Desa

RPJM Desa/ Kel.

Rancangan RKP Desa/Kelurahan

Musrenbang desa/keluara han

RKP Desa

9

Rencana Tindak N o

Permasalahan Dasar

Strategi

Waktu Non Investasi I

I

Instansi

Waktu

Ivestasi II

I

III

II

III

KESEHATAN 1

Pengadaan sarana air bersih khususnya di daerah terpencil di wilayah pegunungan dan pesisir yang benyak penduduknya masih sangat kurang

Kondisi pemukiman yang buruk karena tidak memiliki MCK, Spal, serta rumah yang tidak layak huni sehingga masyarakat miskin rentan terhadap penyakit

Optimalisasi pengelolaan bendungan/waduk, menjadi sumber air bersih

1

Pembangunan sarana penampungan air bersih (PAH dan PAB) di sentra pemukiman masyarakat miskin

Identifikasi sumber air yang bisa dikelola sebagai sumber air bersih

2

Pembangunan proyek perpipaan ke lokasi pemukiman penduduk miskin

3

Penyediaan hydran umum

4

Penambahan sarana mobil tangki

1

Rehabilitasi dan penataan rumah layak huni

Menciptakan pemukiman keluarga miskin yang sehat

RPJPD

RPJMD

RKPD

1

Pengelolaan air bersih berbasis masyarakat

Dinas PUD dan Kantor PDAM

1

Studi pemetaan wilayah miskin yang sangat membutuhkan MCK Umum

Din Kes PDAM

2

Koordinasi dengan PDAM untuk menempatkan tempat penanmpungan air bersih

3

Studi desain penataan SPAL di lingkungan miskin

RENJA SKPD

10