Bab Iii

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1.SEJARAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Polisi Pamong Praja pertama kali dibentuk sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No.1 tahun 1948, pada tanggal 30 Oktober 1948 dengan nama “Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon”. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No.2 Tahun 1948 tanggal 10 Nopember 1948, namanya

kemudian diubah menjadi “Detasemen Polisi Pamong Praja”,

dengan susunan formasi pada tiap kecamatan terdiri dari : 1 Pemimpin disebut Manteri Polisi; 5 Agen Polisi; dan 19 Pembantu Agen Polisi. Melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.32/2/20 tertanggal 3 Maret 1950, Detasemen Polisi Pamong Praja berubah menjadi “Kesatuan Polisi Pamong Praja”, dengan susunan formasi tiap kecamatan terdiri dari : 1 Manteri Polisi; 5 Calon Agen Polisi Pamong Praja ; dan 5 Pembantu Keamanan. Tanggal 3 Maret kemudian diteteapkan menjadi Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja. Bersamaan dengan dikeluarkannya SK Mendagri tersebut, sebagai peraturan pelaksana dikeluarkan Ketetapan Menteri Dalam Negeri No.UP.32/2/2/21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong

Praja di luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.7 tahun 1960 dibentuk Kesatuan Polisi Pamong Praja di tiap-tiap Daerah Tingkat I (Provinsi), dengan susunan formasi pada tiap kecamatan terdiri dari : 1 Manteri Polisi dan 5 Agen Polisi Pamong Praja. Pada tahun 1962, dengan Ketetapan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.10 tahun 1962 tanggal 11 Juni 1962, nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah lagi menjadi “Kesatuan Pagar Baya”, dengan alasan untuk membedakan dengan Korps Kepolisian Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pokok Kepolisian No.13 tahun 1961. Dengan Ketetapan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 tahun 1963, Kesatuan Pagar Baya diganti lagi namanya menjadi “Kesatuan Pagar Praja”. Kemudian, dengan diterbitkannya Undang-undang No.5 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah lagi menjadi “Satuan Polisi Pamong Praja”, dan nama tersebut digunakan sampai dengan saat sekarang.

3.2.KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PATI Di Kabupaten Pati, awal keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja adalah berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.320 Tahun 1990 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang kemudian dirindaklanjuti dengan

Surat Keputusan Bupati Pati No.112 Tahun 1990 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam SK Gubernur dan SK Bupati tersebut disebutkan bahwa Kepala Bagian Pemerintahan menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum menjadi Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Pada tahun 1992, dengan diberlakukannya SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) yang baru, Bagian Pemerintahan dibubarkan dan dibentuk 2 Bagian yang baru yaitu Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Ketertiban. Satuan Polisi Pamong Praja termasuk dalam Bagian Ketertiban. Karena tugasnya, Kepala Bagian Ketertiban menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Sub Bagian Bina Ketertiban menjadi Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.7 tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati, mengakibatkan pembubaran pada Bagian Ketertiban sehingga terjadi perubahan pada Sub Bagian yang ada dibawah Bagian Ketertiban, yaitu : 1) Sub Bagian Bina Ketertiban dibentuk menjadi Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja. 2) Sub Bagian Perijinan dibentuk menjadi Kantor Pelayanan Perijinan

Terpadu. 3) Sub Bagian Agraria dibubarkan karena sudah ada Dinas Pertanahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.12 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan

Polisi Pamong Praja, sebutan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati mempunyai Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi. 3.2.1. Visi Menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati sebagai aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan dan menjamin ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didukung sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja yang handal berdasarkan peraturan yang berlaku. 3.2.2. Misi a. Menumbuhkan

kesadaran

masyarakat

untuk

memelihara

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; b. Menertibkan pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan

Bupati; c. Membimbing masyarakat tentang arti pentingnya pemeliharaan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai suatu kondisi mutlak yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat pada umumnya; d. Mencegah kemungkinan munculnya keadaan yang mengarah pada kondisi terganggunya ketertiban umum dan ketrentaman masyarakat;

e. Mengupayakan masyarakat agar menaati peraturan; f. Meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja yang selalu didasari oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; g. Mengembangkan manajemen ketertiban umum dan katentraman masyarakat dengan pendekatan kemanusiaan dan professional. 3.2.3. Tugas Pokok Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. 3.2.4. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi: a. Penyusunan

program

dan

pelaksanaan

ketentraman

dan

ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati; b. Pelaksanaan

kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum di daerah; c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati; d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umu, serta penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dengan aparat

kepolisian Negara, penyidik pegawai negeri sipil dan atau aparatur lainnya; e. Penyelenggaraan ketatausahaan kantor;

f. Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

bidang

ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah; g. Pengelolaan administrasi umum, keuagan dan kepegawaian;

h. Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional. 3.2.5. PERSONIL Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati (sampai dengan April 2009) dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.1 Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bidang Tugas/ Jabatan Kepala SATPOL PP Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Seksi Operasional dan Penertiban Kepala Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan Kepala Seksi Penegakan PERDA Staf Sub Bagian Tata Usaha Staf Seksi Operasional dan Penertiban Staf Seksi Kesamaptaan dan Penyuluhan Staf Seksi Penegakan PERDA Staf Staf Staf Staf

Lokasi Tugas

Jumlah

Kabupaten Kabupaten

1 1

Kabupaten

1

Kabupaten

1 1

Kabupaten Kabupaten

11 77

Kabupaten

7

Kabupaten

6

Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan

Pati Margorejo Gembong Tlogowungu

8 6 5 5

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf

Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Jumlah

Kayen Sukolilo Gabus Tambakromo Jakenan Jaken Pucakwangi Winong Juwana Batangan Wedarijaksa Trangkil Tayu Dukuhseti Cluwak Gn.Wungkal Margoyoso

6 6 5 5 4 5 5 5 6 3 5 5 8 3 4 3 5 213

Sumber : data yang diolah

Jumlah personil berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.2 Jumlah Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan 1 2 3 4 5 6

Strata 2 (Magister) Strata 1 (Sarjana) Diploma III (AMd.) SLTA/sederajat SLTP/sederajat SD/sederajat Jumlah

Jumlah 1 17 2 187 4 2 213

Sumber : data yang diolah

Sedangkan jumlah personil berdasarkan jenjang kepangkatan, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.3 Jumlah Personil Berdasarkan Jenjang Kepangkatan No Pangkat 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Golongan/ Ruang

Jumlah

Pembina IV / a Penata Tk.I III / d Penata III / c Penata Muda Tk.I III / b Penata Muda III / a Pengatur Tk.I II / d Pengatur II / c Pengatur Muda Tk.I II / b Pengatur Muda II / a Jumlah

1 0 2 40 26 13 20 14 97 Sumber : data yang diolah

3.2.6. STRUKTUR ORGANISASI

KEPALA KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

KEPALA SEKSI OPERASIONAL dan PENERTIBAN

KEPALA SEKSI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

KEPALA SEKSI PENYULUHAN dan KESAMAPTAAN

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati

Tugas dan Wewenang (Keputusan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2008): 1) Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas : a. Merumuskan kebijakan Bupati di bidang ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; b. Menyusun

Renstra

ketertiban

umum

dan

ketentraman

masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai dengan Renstrada dan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi; c. Merencanakan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; d. Merumuskan sasaran program kerja satuan Polisi Pamong Praja dan Penyisik Pegawai Negeris Sipil Daerah guna menentukan sasaran kebijakan; e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis pemerintah daerah di bidang Operasional dan Penertiban; f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis pemerintah daerah di bidang Penegakan Peraturan Daerah; g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis pemerintah daerah di bidang Penyuluhan dan Kesamaptaan; h. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Ketatausahaan;

i. Melaksanakan

pembinaan

terhadap

kelompok

jabatan

fungsional khusus yang menjadi tanggungjawabnya; j.

Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka sinkronisasi dan sinergi;

k. Menyelengerakan koordinasi dengan Kepolisian republik Indonesia dan Lembaga-lembaga lain dalam rangka penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Dearah dan Peraturan Kepala Daerah; l. Menyelenggarakan Operasi Rutin dan Operasi Yustisi bersama dengan dinas terkait; m. Mengendalikan seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; n. Menyelenggarakan bimbingan kepada seluruh unsur aparatur

Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerahguna optimalisasi kinerja organisasi; o. Menilai prestasi kerja bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pembinaan karier; p. Melaksanakan pengkajian, monitoring dan evaluasi Satuan

Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menentukan program kerja selanjutnya; q. Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati;

r. Melaporkan setiap pelaksanaan program dan kegiatan kepada Bupati secara berkala dan setiap akhir tahun; dan s. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan atas perintah pimpinan..

2) Sub Bagian Tata Usaha Tugas : a. Merencanakan program kerja di bidang ketatausahaan sesuai

peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Menyiapkan bahan kebijakan di bidang ketatausahaan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan; c. Merumuskan sasaran program kerja ketatausahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi urusan ketatausahaan dengan atasan dan seksi-seksi lainnya dalam rangka kelancaran tugas dan keserasian kerja; e. Menjabarkan perintah atasan dalam langkah operasional guna kelancaran pelaksanaan tugas; f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan serta memberikan petunjuk dan arahan agar pekerjaan berjalan lancar dan tepat waktu; g. Menyelenggarakan kegiatan urusan umum yang meliputi urusan rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, surat

menyurat, kearsipan dan kehumasan sesuai peraturan yang berlaku; h. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; i. Menilai prestasi kerja bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pembinaan karier; j. Melaksanakan pengkajian, monitoring dan evaluasi di bidang ketatausahaan; k. Memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan; l. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan atas perintah pimpinan. 3) Seksi Operasional dan Penertiban

Tugas : a. Melaksanakan program kerja Seksi Operasional dan Penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Menyiapkan bahan kebijakan di bidang Operasional dan

Penertiban sebagai pertimbangan pengambilan keputusan; c. Merumuskan sasaran program kerja Seksi Operasional dan

Penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi urusan Operasional

dan Penertiban dengan tasan dan seksi-seksi lain dalam rangka kelancaran tugas dan keserasian kerja; e. Menjabarkan perintah atasan dalam langkah operasional guna kelancaran pelaksanaan tugas; f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan serta memberikan petunjuka dan arahan kepada bawahan agar pekerjaan berjalan lancar dan benar; g. Melaksanakan

bimbingan

kepada

masyarakat

guna

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum; h. Mengkoordinasikan

Satuan Polisi Pamong Praja dalam

pelaksanaan tindakan Operasional dan Penertiban di lapangan baik preventif maupun represif non yustisial; i. Melaksanakan patroli wilayah dalam rangka mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban; j.

Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengamanan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan pejabat lain yang dianggap perlu serta tempat-tempat penting lainnya;

k. Melaksanakan pengkajian, monitoring dan evaluasi di bidang Operasional dan Penertiban; l. Mengkoordinasi seluruh tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;

m. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis Polisi Pamong Praja; n. Menilai prestasi kerja bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pembinaan karier; o. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas; p. Melaksanakan pengkajian, monitoring dan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum; q. Memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan; r. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan s. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan atas perintah pimpinan.

4) Seksi Penegakan Peraturan Daerah Tugas : a. Melaksanakan program kerja Seksi Penegakan Peraturan

Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Menyiapkan bahan kebijakan di bidang Penegakan Peraturan

Daerah sebagai pertimbangan pengambilan keputusan; c. Merumuskan

sasaran

program

kerja

Seksi

Penegakan

Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi urusan Penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan atasan dan seksi-seksi lain dalam rangka kelancaran tugas dan keserasian kerja; e. Menjabarkan perintah atasan dalam langkah operasional guna kelancaran pelaksanaan tugas; f. Mengkoordinasikan seluruh tugas pokok dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; g. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; h. Menerima laporan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; i. Melaksanakan

koordinasi

dengan

Kepolisian

Republik

Indonesia dan lembaga-lembaga lain dalam rangka penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; j. Melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui operasi yustisi maupun operasi rutin dengan instansi terkait; k. Melaksanakan pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemeriksaan saksi-saksi, tersangka tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah guna bahan pembuatan berita acara pemeriksaan dan pembuktian di persidangan;

l. Mendistribusikan tugas kepada bawahan serta memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pekerjaan berjalan lancar dan benar; m. Menilai prestasi kerja bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pembinaan karier; n. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas; a. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan atas perintah pimpinan. 5) Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan

Tugas : b. Melaksanakan

program

kerja

Seksi

Kesamaptaan

dan

Penyuluhan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. Menyiapkan bahan kebijakan di bidang Kesamaptaan dan

Penyuluhan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan; d. Merumuskan sasaran program kerja Seksi Kesamaptaan dan

Penyuluhan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; e. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi urusan Kesamaptaan

dan Penyuluhan dengan atasan dan seksi-seksi lain dalam rangka kelancaran tugas dan keserasian kerja;

f. Menjabarkan perintah atasan dalam langkah operasional guna kelancaran pelaksanaan tugas; g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan serta memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pekerjaan berjalan lancar dan benar; h. Menyiapkan bahan dan petunjuk pelaksanaan penyuluhan di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan; i.

Melaksanakan kegiatan penyuluhan sebagai upaya menuju ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat;

j. Menyiapkan bahan dan petunjuk pelaksanaan pengembangan kapsaitas

personil

yang

meliputi

penyusunan

rencana

kebutuhan personil, pendidikan kesamaptaan dan peralatan perlengkapan kerja; k. Monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu di bidang tugasnya; m. Menilai prestasi kerja bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pembinaan karier; n. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan atas perintah pimpinan.

3.2.7. Analisa Sistem Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I, pengolahan data administrasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati masih menggunakan cara manual, sehingga sering menimbulkan kesulitan dalam

pencarian

dan

pengaksesan

data

serta keterlambatan

penyampaian laporan. Staf agendaris sub bagian Tata Usaha dalam mengagenda surat masuk maupun keluar masih secara manual, yaitu mencatat dalam buku register. Setelah menerima sebuah surat, dicatat data-data surat tersebut (nomor, tanggal, pengirim, perihal, isi singkat) dalam buku register, kemudian di sampaikan kepada Pimpinan. Sedangkan untuk surat keluar, setelah surat ditandatangani Pimpinan, surat diberi nomor register dan kemudian dicatat data-data surat tersebut (nomor, tanggal, tujuan, perihal, isi singkat) kemudian didistribusikan. Untuk data kepegawaian, juga masih dilakukan dengan cara manual. Data-data pegawai diarsip dalam arsip pribadi, dan pada saat diperlukan maka staf kepegawaian sub bagian Tata Usaha akan mencari data dari pegawai yang dimaksud. Sedangkan staf-staf dari seksi-seksi yang lain, setelah mengikuti suatu kegiatan (operasi maupun pemeriksaan) akan mencatat dan melaporkan hasil kegiatan yang diikuti. Meskipun laporan telah diketik lewat komputer, tetapi format kadang-kadang berbeda antara staf yang satu dengan staf yang lain.

Selain itu, data administrasi dari sub bagian dan seksi-seksi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati masih belum terintegrasi, sehingga sering mengakibatkan ketidaksesuaian dalam pengolahan data. Dengan melihat kekurangan pengolahan data secara manual tersebut, maka dibutuhkan sebuah sistem baru yang mampu melakukan pengolahan data secara cepat, akurat dan dapat melakukan pembaharuan (up to date) dengan cepat sesuai dengan perkembangan kebutuhan informasi.