Bab Ii.docx

BAB II Dimensi-Dimensi Etika Komunikasi Hak untuk berkomunikasi di ruang publik merupakan hak semua orang tanpa ada batasan dan tidak berhenti pada aktor komunikasi seperti wartawan ataupun pengelola rumah produksi namu harus juga melibatkan hukum, komunitas, struktur sosial, budaya, dll. Agar media tetap bisa dipercaya kredibilitasnya. ● Tiga dimensi etika komunikasi. Pertama, hormat dan perlindungan atas hak warga negara akan hak informasi dan saranasarana yang perlu mendapatkannya. Kedua, hormat dan perlindungan atas hak individual lain dari warga negara. Termasuk dalam hak ini ialah hak akan martabat dan kehormatan. Ketiga, ajakan untuk menjaga harmoni masyarakat. Unsur ketiga deontologi masyarakat ini melarang semua bentuk provokasi atau dorongan yang akan membangkitkan kebencian atau ajakan pada pembangkangan sipil. Untuk mengimbangi kelemahan deontologi jurnalisme ini diperlukan undang-undang atau hukum. Di satu sisi sebagai institusi, hukum dan undang-undang ini membantu mengorganisir tanggung jawab para aktor komunikasi. Di satu sisi aturan undang-undang tentang pers akan menjamin informasi yang tersebar adalah berita dengan kebenaran yang terjadi di lapangan, namun jika terlalu banyak undang-undang yang mengatur jurnalistik maka kebebbasan pers akan sangat terbatasi. Maka dari itu pihak negara sebagai penengah diperlukan di satu sisi negara harus sedikit mungkin campur tangan karena untuk tetap menjaga kebebasan pers di sisi lainnya negara harus memastikan informasi benar, termasuk melindungi mereka yang lemah dari manipulasi atau alienasi yang berakibat pada pembodohan atau penyesatan sebagai akibat darielaborasi informasi yang tidak bertanggung jawab. Dalam dilema ini, dua dilema komunikasi mendapatkan artikulasinya yaitu dimensi sarana (polity) dan dimensi tujuan (policy). Dewasa ini banyak ketidakpuasan terhadap media. Biasanya yang dikeluhkan ialah kualitas dan batas-batas praktek profesi komunikasi ini dalam hal informasi. Rendahnya kualitas media ini sering dikaitkan dengan banyaknya berita atau siaran tentang kekerasan, pornografi, kriminalitas, infotaiment, kecenderungan pada yang spektakuler atau sensasional dan akses langsung ke kejadian. Semua bentuk siaran atau berita itu selalu atas nama kebebasan pers. Batas-batas profesi itu dipertanyakan karna terkait dengan hormat kepada kehidupan pribadi, praduga tak bersalah, hak akan nama baik, hak akan citra diri, penyebarluasan identitas dan rahasia sumber berita. Kebebasanpers dituntut bisa dipertanggungjawabkan melalui permasalahan kasus konkret seperti ini. Dikaji dari etika komunikasi, masalah kebebasan pers biasanya berhenti pada analisis hubungan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab. Padahal, masalahnya lebih luas daripada sekedar hubungan kebebasan dan tanggung jawab. ● Penguatan deontologi jurnalisme dan batas kebebasan pers. Untuk menganalisis masalah ini secara lebih jernih, orang perlu memperhitungkan hak individual yang lain, masalah pelayanan publik, hak publik akan informasi yang benar, informasi pasar, pengguna jasa, dan peran negara. Oleh karena itu untuk menjamin profesionalisme para aktor komunikasi tidak cukup bila hanya mengandalkan nurani wartawan karena yang dihadapi adalah sistem. Dan untuk menghindari krisis kepercayaan masyarakat terhadap media selain penguatan deontologi jurnalisme, pengikutsertaan publik harus semakin nyata dalam organisasi

perwakilan. Misalnya, asosiasi pemirsa televisi, asosiasi pendengar radio, asosiasi pembaca, dan sebagainya.