Bab Ii (kajian Teori Dan Pembahasan).docx

BAB II KAJIAN TEORI DAN PEMBAHASAN A. PENGERTIAN Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (2) tentang perlindungan konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Terdapat beberapa macam konsumen, diantaranta: 1. Konsumen arti umum yaitu pemakai dengan tujuan tertentu. 2. Konsumen antara yaitu pemakai dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali (distributor). 3. Konsumen akhir yaitu pemakai yang digunakan untuk diri sendiri dan tidak diperjualbelikan. Konsumen merupakan orang yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan diri sendiri (baik keluarga atau makhluk hidup lain) dengan tujuan pemenuhan kebutuhannya. B. HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Hukum perlindungan konsumen merupakan perangkat yang dibuat untuk melindungi dan memenuhi hak konsumen. Misalnya penjual yang memberikan tanda harga sebagai pemberitahuan kepada konsumen. Di Indonesia terdapat hukum yang mengatur perlindungan bagi konsumen yang merupakan cabang Hukum Ekonomi. Pada tanggal 20 April 1999 telah disahkan RUU mengenai perlindungan konsumen. Berikut daftar dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu: 1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33. 2. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821. 3. Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat. 4. Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa.

5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 6. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota. 7. Surat Edaran Direktur Jenderal

Perdagangan Dalam Negeri No. 795

/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen. 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 57 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan konsumen. 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Adanya undang-undang yang mengatur menjadikan kepastian dalam perlindungan hak-hak konsumen sehingga produsen tidak berlaku sewenang-wenang dimana dapat merugikan hak konsumen. C. TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK 8/1999 bertujuan untuk: 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan/atau jasa. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. 6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan

konsumen

mencakup

aktivitas-aktivitas

penciptaan

dan

penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi dengan melihat urgensinya. Misal, tujuan meningkatkan kualiatas barang, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai adalah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara serempak.2 D. PRINSIP DAN ASAS-ASAS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN a. Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen 1. Let The Buyer Beware Dimana pelaku usaha kedudukannya seimbang dengan konsumen sehingga tidak dibutuhkan adanya proteksi. Dalam prinsip ini, konsumen diharapkan untuk berhati-hati dan bertanggungjawab sendiri atas barang atau jasa yang dibelinya. Selain itu, konsumen tidak mendapatkan akses informasi dikarenakan produsen tidak terbuka. 2. The Due Care Theory Dimana pelaku usaha memiliki kewajiban agar berhati-hati dalam memasarkan produk baik barang ataupun jasa. Dalam pasal 1865 Kuhperdata menjelaskan bahwa siapapun yang mengendalikan hak untuk meneguhkan haknya atau membantah orang lain, maka diharuskan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. 3. The Privity of Contract Dimana pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen dan dapat dilakukan jika antara pelaku usaha dengan konsumen telah terjalin suatu hubungan kontraktual (perjanjian). Dalam hal ini, pelaku usaha tidak bertanggungjawab atas hal-hal yang terjadi diluar kontrak (perjanjian). 4. Kontrak Bukan Syarat Dimana tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga kontrak tidak merupakan syarat dalam menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum. b. Asas Hukum Perlindungan Konsumen

1. Asas Manfaat Dimana segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen yang memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagin kepentingan pelaku usaha dan konsumen secara keseluruhan. 2. Asas Keadilan Dimana partisipasi dari seluruh rakyat dapat diwujudkan semaksimal serta memberi kesempatan pada pelaku usaha dan konsumen dalam memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 3. Asas Keseimbangan Adanya keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. 4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Terdapat pemberian jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 5. Asas Kepastian Hukum Dimana pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum E. HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN a. Hak Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (2) 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa. 2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan . 3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskrimainatif.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut John F. Kennedy 1. Hak Memperoleh Keamanan Adanya perlindungan konsumen dari pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. 2. Hak Memilih Konsumen berhak memilih dimana hal tersebut merupakan hak prerogatif konsumen apakah akan membeli atau tidak membeli suatu barang dan/atau jasa. 3. Hak Mendapat Informasi Dimana terdapat keterangan mengenai sesuatu barang yang akan dibeli atau akan mengikat dirinya dan diberikan selengkap mungkin serta dengan penuh kejujuran. 4. Hak Untuk Didengar Terdapat hal yang menjamin konsumen bahwa kepentingannya harus diperhatikan dan tercermin dalam kebijaksanaan pemerintah,termasuk turut didengar dalam pembentukan kebijaksanaan tersebut. b. Kewajiban Konsumen Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. F. SANKSI PELANGGARAN HUKUM PERLINDUNGAN Sanksi untuk pelanggaran hukum perlindungan konsumen sudah tercantum dalam BAB XIII Sanksi UU RI No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu terdiri dari : Bagian Pertama Sanksi Administratif

Pasal 60 (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. (2) Sanksi

administratif

berupa

penetapan

ganti

rugi

paling

banyak

Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 61 Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Pasal 62 (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Pasal 63 Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: a. perampasan barang tertentu; b. pengumuman keputusan hakim; c. pembayaran ganti rugi; d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. pencabutan izin usaha

DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Setiadi J, Nugroho, 2010.Perilaku Konsumen. Jakarta:kecana prenada media group. Zulham, 2013.Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta:kencana prenada media group. Bertens, K. 2000, Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta : Kanisius Simatupang, Richard, 1996. Aspek Hukum dalam Bisnis. Jakarta;Rineka Cipta Nuraini, Nina.2009. Hukum Bisnis Suatu Pengantar. Bandung;CV. Insan Mandiri Janus Sidabalok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti