Bab I.docx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pembangunan nasional ini merupakan suatu dimensi yang sangat fundamental di seluru aspek. Hal ini di sebabkan pembangunan yang sangat berperan aktif bagi kelangsungan suatu perkembangan, baik tejadi pada Negara majumaupun Negara yang sedang berkembang. Pelaksanaan pembangunan tidak lain untuk meningkatkan kesejateraan manusia secara menyeluru serta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada umumnya sebuah perkembangan pembangunan negaraitu tergantung adanya fasilitas sarana dan prasarana fisik yang sangat baik layak dan lengkap kepada masyarakat sehingga dapat di rasakan manfaat sebuah pembangunan Pembangunan merupakan kegiatan mengadakan atau membuat dan mengatur suatu yang belum terwujut menjadi terwujut, dengan kata lain pembangunan adalah memajukan atau memperbaiki dan meningkatkan suatu yang suda ada. Dengan demikian setiappembangunan di Indonesia ini harus melahirkan kegiatan yang sifatnya transparan, bersi serta tidak mengandung kolusi,korupsi maupun nepotisme. Jika ini terjadi tidak sedikit kalangan akademis maupun beragam kelompok masyarakan non pemerintah akan mengajukan proses terhadap apa yang di asaskanberkaitan dengan

penyala gunaan serta tanggung jawab yang dilakukan oleh oknum penentu kebijaka di jajaran birokrasi pemerintah. Pelaksanaan pembangunan di Indonesia diarahka kepada emenuhan kebutuhan, baik itu pembangunan yang di lakukan indifidu, kelompok tertentu, maupun organisasi nonpemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan umum masyaraat perlu diciptakan fasilitas untuk menunjang kebutuhan umum tersebut antara lain sarana dan prasarana dalam bentuk bangunan untuk keperluan tempat tinggalan dan kanto, pendidikan pendidikan ataupun penghubung darat sarana lainnya yang menunjang kegiatan masyarakat. Dengan adanya otnomi daera saat ini, pembangunan di setiap pemerintahan Negara kita selalu berusaha memberikan dan menempatkan pembangunan di segala bidang baik di bidang ekonomi, social, politik, budaya, dan pendidikan baik secara nasional maupun kepentingan di setiap daera sehingga pencapaian kepentingan masyarakat dapat terwujud sesuai tujuan pembangunan itu sendiri. Pelaksanaan tujuan pembangunan di setiap daera yang di lakukan oleh pemda Kabupaten Jeneponto beserta jajaranya merupakan perpajangan tangan dari program- program pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah Indonesia sehingga apa yang telah dilakukan oleh pemda merupakan sinergi dari perencanaan seluru aspek yang perlu dikembangkan

oleh pemerinta bersama dengan mesyarakat agar dapat berjalan dengan harapan kita semua khusus di daera-daera yang masi tertinggal jauh dalam hal pembangunan. Dalam proses dan mekanisme pelaksanaan administrasi kegiatan embanguan tersebut masi di temukan beberapa system yang memiliki kekurangan yang tidak relefan terutama

terkait dengan prosedur

mekanisme pengurusan administrasi pembangunan fisik di instansi terkait yang memiliki tanggung jawap penuh terhadap administrasi terhadap kegiatan

kegiatan

pembangunan

di

Kabupaten

Jeneponto

hal

ini

kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pemahaman masing-masing pihak, baik panitia lelang ataupun kontraktor, terhadap aturan maupun mekanisme yang berlaku. Masikurangnya kordinasi antara pihak pelaksana kegiatan ataupun pihak pengguana barang dan jasa sehingga kasus-kasus tersebut yang terjadi terkadang memberikan personal baru yang akan memperpanjang birokrasi pemeritah Disamping itu pada saat pengurusan berkas-berkas dokumen kontrak pekerjaan kegiatan pembangunan fisik masi dapat terlihat perbedaan penyusunan berkas-berkas dokumen untuk setiap kebutuhan kelengkapan dari administrasi kontrak tersebut. Disisi lain kepres no 80 tahun 2003 dan peruahanya sudah secaraterperinci menjabarkan isi dokumen administrasi

untuk setiap kegiatan. Oleh sebab itu persoalan dapat timbul baik dari pihak kontraktor pihak pejabat panitia lelang maupun pejabat pegguna anggaran, dan oleh karena itu penulis terinspirasi untuk menganalisis masalah yang terkait, apakah kebijakan administrasi proyek pembangunan fisik di lingkup pemda Kabupaten Jeneponto telah menerapkan fungsi-fungsi menejemen yang tepat. B. Perumusan Masalah Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan pemda Kabupaten Jeneponto memiliki berbagai persoalan seperti di ungkapkan dibawah inidi mana pelaksanaannya sangat membutuhkan daya pikir serta upaya yang keras untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan dengantidak meninggalkan aturan serta kaidah yang berlaku dalam proses pelaksanaan kebijakan administrasinya. Pelaksanaan pembangunan disegala bidang, khususnya pembangunan fisik di pemda, tidak lepas dariadanya berbagai permasalahan dan persoalan yang harus dihadapi seperti penyedia atau kontraktor dala menyediakan administrasi dan dokumen kontrak awal perencanaan, sampai ketahap penawaran serta prosespenerapan pemenanglelang. Beragam persoalan iniharus disikapi dengan bijak berdasarkan peraturan yang berlaku oleh stiap kepala SKPD atau pejabat yang berwenang pada setiap kegiatan proyek

kerja pembangunan khusus pejabatpanitia pengadaan barang dan jasa yang telah di tunjuk. Pelaksanaan program pembangunan, baik yang sedang dijalangkan maupun yang sedang direncanakan, oleh Pemda Kabupaten Jeneponto memerlukan suatu system penyedia administrasi termaksuk seluru kelengkapan berdasarkan latar belakang tersebut penulismelakukan penelitian untuk mengetahui “Hubungan Fungsi Menejemen Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Penyusunan Administrasi Dokumen Kontrak pembangunan Fisik Di Kabupaten Jeneponto” Dari masalah yang dihadapi oleh Pemda Kabupaten Jeneponto tersebut peneliti ini mengangkat permasalahan yang lebih mendasar sebagai berikut. 1. Hubungan perencanaanterhadap penyusunan dokumen kontrak di Kabupaten Jeneponto. 2. Hubungan pengorganisasian terhadap penyusunan dokumen kontrak di Kabupaten Jeneponto. 3. Hubungan pengawasan terhadap penyusunan dokumen kontrak di Kabupaten Jeneponto. C. Hipotesis Sesuai dengan masalah penelitian, dikembangkan tia hipotesis berikut ini.

1. Terdapat hubungang perencanaan pengadaan barang dan jasa dengan penyusunan dokumen kontrak kerja di Kabupaten Jeneponto. 2. Terdapat hubungang pengorganisasian barang dan jasa dengan penyusunan dokumen kontrak kerja di Kabupaten Jeneponto. 3. Terdapat hubungang pengawas pengadaan barang dan jasa dengan penyusunan dokumen kontrak kerja di Kabupaten Jeneponto. D. Tujuan Penelitian Pelaksanaan program pembangunan, baik yang sedang berjalan maupunyg

sedang

direncanakan

oleh

PemdaKabupaten

Jeneponto

memerlukan suatu system penyedia adminisrasi kontrak termaksuk seluru kelengkapannya. Berdasarkan latar belakang itu penulis melakukan penelitian umtuk: 1. Mengetahui sejaumanakah perencanaan mempunyai hubungan dengan penyusun dokumen kontrak di Kabupaten Jeneponto. 2. Mengethui sejau manakah pengorganisasian mempunyai hubungan dengan penyusunan dokumen kontrak di Kabupaten Jeneponto. 3. Mengethui sejau manakah pengawas mempunyai hubungan dengan penyusunan dokumen kontrak di Kabupaten Jeneponto.

E. Kegunaan Penelitian 1. Aspek Akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkhasanah keilmuan dan untuk memperkaya teori teoridalam ilmu menejemen terutama fungsi menejemen pengadaan barang dan jasa yang ada kaitannya tentang penyusunan dokumen kontrak di Kabupaten Jeneponto 2. Aspek Praktis a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan masukan tentang hubungan fungsi menejemen pengadaan barang dan jasa terhadap penyusunan dokumen kontrak. b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menyajikan informasi tentang penyusunan dokumen kontrak yang ditetapkan.