Bab 8 Peran Serta Masyarakat.docx

8

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Barat

8.1 HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG Dalam tata kelola pemerintahan

yang baik menerapkan kaidah

“Good

Governance.” Dalam penerapannya mengikutsertakan beberapa stakeholders yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, masing-masingst stakeholder mempunyai peranan sendiri dalam sistem pembangunan berkelanjutan suatu wilayah atau dapat dikatakan bahwa good governance merupakan upaya kerja sama dalam proses pembangunan berkelanjutan, dilakukan dalam skala pemerintahan daerah, kelompok masyarakat sosial, dan sektor bisnis swasta. Berdasarkan kepada ADB good governance memiliki empat elemen penting di dalamnya yaitu : 1. Akuntabilitas Pejabat publik harus bertanggung jawab untuk perilaku pemerintah, dan responsif

terhadap

entitas

dari

mana

otoritas

mereka

berasal.

ADB

mengupayakan pemerintah meningkatkan akuntabilitas dalam membangun kapasitas untuk melakukan reformasi ekonomi, melaksanakannya dengan sukses, dan menyediakan warga negara dengan tingkat yang dapat diterima pelayanan publik. Kriteria yang ditetapkan untuk mengukur kinerja pejabat publik, dan menyiapkan mekanisme pengawasan untuk memastikan standar terpenuhi.

Buku Rencana

Hal. VIII - 1

8

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Barat

2. Partisipasi Partisipasi mengacu pada keterlibatan warga dalam proses pembangunan. Penerima manfaat dan kelompok-kelompok yang terkena dampak proyek perlu berpartisipasi

sehingga

pemerintah

dapat

membuat

pilihan

informasi

sehubungan dengan kebutuhan mereka, dan kelompok-kelompok sosial dapat melindungi hak-hak mereka. ADB mendorong partisipasi dalam pemerintahan dengan cara: 

Mendorong partisipasi penerima manfaat proyek dan kelompok-kelompok yang terkena dampak.



Meningkatkan hubungan antara masyarakat dan swasta.



Memberdayakan pemerintah daerah dengan melibatkan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah setempat.



Menggunakan LSM sebagai media untuk memobilisasi dan mencapai hasil proyek.

3. Prediktabilitas Prediktabilitas adalah tentang adil dan konsisten penerapan hukum-hukum dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Penerapan hukum negara harus kondusif bagi

pembangunan.

Sebuah

pemerintah

harus

mampu

mengatur

pemerintahannya melalui undang-undang, peraturan dan kebijakan, yang mencakup baik hak dan kewajiban didefinisikan, mekanisme untuk penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa tidak memihak. 4. Transparasi Transparansi ialah ketersediaan informasi kepada masyarakat dan kejelasan tentang peraturan pemerintah, peraturan, dan keputusan. Hal ini dapat diperkuat melalui hak masyarakat untuk memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan publik mengurangi ketidakpastian dan dapat membantu mencegah korupsi di kalangan pejabat publik. Berdasarkan

empat

elemen

penting

tersebut

masyarakat

dalam

proses

pembangunan berkelanjutan memiliki hak, kewajiban serta peran dalam kegiatan penataan ruang wilayah. Adapun hak masyarakat dalam kegiatan penataan ruang ialah:

Buku Rencana

Hal. VIII - 2

8

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Barat

1. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 2. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Barat, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan Peraturan Zonasi, yang diperoleh melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh pemerintah daerah. 3. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai sebagai akibat dari penataan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang wilayah dan semua rencana tata ruang dengan hirarki yang lebih rendah, diselanggarakan dengan cara musyawarah untuk mufakat namun bila tidak menemukan penyelesaian dalam dilakukan upaya melalui pengadilan dan di luar pengadilan seperti arbitase atau lainnya. 5. Mengajukan

keberatan

kepada

pejabat

yang

berwenang

terhadap

pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Barat, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan peraturan zonasi. 6. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang. 7. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai rencana tata ruang menimbulkan kerugian. Selain hak yang diperoleh masyarakat, masyarakat juga memiliki kewajiban dalam kegiatan penataan ruang wilayah. Bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat dilakukan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan. Peraturan dan kaidah pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara terus menerus dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, estetika lingkungan, lokasi, struktur ruang, dan pola ruang. Untuk lebih jelasnya berikut merupaka kewajiban masyrakat dalam kegiatan penataan ruang:

Buku Rencana

Hal. VIII - 3

8

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Barat

1. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang 2. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan 3. Tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratam izin pemanfaatan ruang 4. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari jabatan berwenang 5. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 6. Memberi akses terhadap sumber air, penanggulangan bencana, penataan kawasan permukiman, Daerah Aliran Sungai, dalam rangka kepentingan umum yang diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan.

8.2 PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG Adanya hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sedikit banyak menjelaskan

perlunya

peran

masyarakat

dalam

penataan

ruang

yang

berkelanjutan. Definisi dari penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Mengaju pada UndangUndang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlunya peran serta masyarakat dalam penantaan ruang yang kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Hal tersebut menjelaskan dalam penataan ruang terbagi menjadi tiga bagian proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, peran masyarakat harus ada di ketiga proses tersebut. 1. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah melalui pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, dan masukan. Peran tersebut dapat berupa berikut : a. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah.

Buku Rencana

Hal. VIII - 4

8

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Barat

b. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pula pelaksanaan tata ruang kawasan. c. Bantuan

untuk

merumuskan

perencanaan

tata

ruang

wilayah

kabupaten, rencana rinci tata ruang kecamatan, rencana detail kota, rencana teknis kota dan peraturan zonasi. d. Pemberian

informasi,

saran,

pertimbangan

atau

pendapat

dalam

penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dan ruang wilayah Provinsi . e. Pengajuan

usulan

keberatan

dan

perubahan

rencana

terhadap

Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. f. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli. g. Terjaminnya usulan masyarakat dalam rencana tata ruang. 2. Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

yang

pelaksanaannya

dikoordinasikan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Peran tersebut dapat berupa berikut : a. Pemantauan terhadap pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang

udara

serta

ruang

bawah

tanah

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku. b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah kabupaten. c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Barat dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah kabupaten. d. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan. e. Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan dan/atau. f. Kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Buku Rencana

Hal. VIII - 5

8

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Barat

3. Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Bupati Kabupaten Nias Barat dan pejabat yang berwenang. Peran tersebut dapat berupa berikut : a. Pengawasan

terhadap

pemanfaatan

ruang

skala

Provinsi,

wilayah

Kabupaten, Kota Admisitrasi, Kecamatan, dan Kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud dan/atau sumberdaya tanah, air, udara, dan sumberdaya lainnya. b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Buku Rencana

Hal. VIII - 6