Bab 1 Pph Mulyanto Ys

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber pendapatan utama pemerintah yang paling potensial adalah dari sektor pajak. Pajak tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu variabel kebijaksanaan yang dapat digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian. Pajak mempunyai fungsi strategis dalam suatu negara, karena dengan pajak pemerintah dapat mengatur alokasi sumber-sumber ekonominya. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang — sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. (http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak).

Sebagai sumber utama penerimaan negara maka pajak mempunyai peran yang strategis bagi kelangsungan pembangunan saat ini. Oleh karena itu pajak harus dikelola dengan baik dan benar.

Saat ini perpajakan memainkan peran penting dalam pelayanan publik, subsidi, pembangunan dan proyek-proyek pemerintah. Oleh karena itu sudah saatnya pajak meningkat sesuai dengan potensinya, tidak parsial dan menyeluruh. Artinya, penerimaan pajak yang tinggi harus dilihat sebagai akumulasi kumulatif dari

2

berbagai faktor sehingga bila salah satu faktor tidak maksimal, harus diimbangi dengan kemampuan faktor lain yang meningkat. Dengan begitu, keseimbangan yang harmoni sebagai pemicu penerimaan pajak dapat berjalan. (Chandra Budi, Staf Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan / Jawa Post Online) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang cukup berpotensi untuk menyokong penyelenggaraan pembangunan suatu bangsa. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dilihat bahwa sumber penerimaan negara Indonesia sekitar 60 % sampai 70 %-nya berasal dari sektor pajak, seperti pada Tabel 1. Tabel 1. Penerimaan Negara (perpajakan dan bukan pajak), 1991/1992 – 2008 (miliar rupiah)

Tahun anggaran

1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Penerimaan Negara pajak dan bukan pajak

Perpajakan

42.582,0 48.862,6 56.113,1 66.418,0 73.013,9 87.630,3 112.275,5 158.042,5 204.432,6 205.334,5 300.599,5 298.527,5 340.928,3 403.104,6 493.919,4 636313,6 720.389,0 759.324,7

24.919,3 9727,0 30.091,5 12516,3 36.665,1 14758,9 44.442,1 18764,1 48.686,3 21012,0 57.339,9 27062,1 70.934,2 34388,3 102.394,4 55944,3 125.951,0 72729,0 115.912,5 57073,0 185.540,9 94576,0 210.087,5 101874,0 242.048,1 115016,0 280.558,8 119515,0 347.031,1 175541,0 409200,4 213698,0 509.462,0 261698,0 583.675,6 305.262,5

2008 Sumber: nota keuangan dan APBN 2008

Penerimaan PPh

Bukan pajak

17.662,7 18.771,1 19.448,0 21.975,9 24.327,6 30.290,4 41.341,3 55.648,0 78.481,6 89.422,0 115.058,6 88.440,0 98.880,2 122.545,8 146.888,3 227113,2 210.927,0 175.649,1

Rasio PPh terhadap penerimaan pajak

39.03% 41.59% 40.25% 42.22% 43.15% 47.19% 48.47% 54.63% 57.74% 49.24% 50.97% 48.48% 47.52% 42.59% 50.58% 52.22% 51.37% 52.30%

3

dalam Tabel 1 memperlihatkan perkembangan penerimaan Pajak dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2008 merupakan puncak tertinggi penerimaan Pajak terhadap total penerimaan Negara. Namun, persentase kontribusinya menurun bila dibandingkan tahun 2003 yaitu menjadi 70,7%. Namun beberapa tahun sebelumnya, perkembangan penerimaan Perpajakan mengalami perubahan sekitar 10 hingga 14 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pajak masih merupakan sektor yang sangat penting dalam penerimaan negara. Selama dasawarsa 1990-2008 secara khusus peranan penerimaan pajak di Indonesia selama kurun waktu tersebut masih cukup dominan. Dalam APBN, rincian penerimaan perpajakan terdiri dari tujuh komponen pajak, diantaranya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai, pajak lain, bea masuk, dan pajak ekspor. Dapat kita lihat pada Tabel 2.

4

Tabel 2. Penerimaan perpajakan Dalam Negeri, 1989/1990 – 2007 (miliar rupiah) Tahun

PPh

PPn

PBB

Cukai

Pajak Lain

Bea Masuk

Pajak Ekspor

REPELITA V

1989/1990 1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995

5754,8

5986,1

604,4

1482,2

191,1

1892,2

173,3

8250,0

8119,2

785,8

1799,8

216,5

2799,8

39,8

9727,0

9145,9

944,4

1915,0

298,8

2871,1

17,1

12516,3

10742,3

1106,8

2241,6

252,4

3223,3

8,8

14758,9

13943,5

1484,5

2625,8

283,4

3555,3

13,7

18764,1

16544,8

1647,3

3153,3

301,9

3900,1

130,6

21012,0

18519,4

1893,9

3592,7

452,8

3029,4

186,1

27062,1

20351,2

2413,2

4262,8

590,7

2578,9

81,0

34388,3

25198,8

2640,9

5101,2

477,8

2998,7

128,5

55944,3

27803,2

3565,3

7732,9

413,0

2305,6

4630,2

72729,0

33087,0

4107,3

10381,2

610,9

4177,0

858,6

57073,0

35231,8

4456,1

11286,6

836,7

6697,1

6697,1

94576,0

55957,0

6662,9

17394,1

1383,9

9025,8

541,2

101874,0

65153,0

7827,7

23188,6

1469,3

10344,0

231,0

115016,0

77081,5

10905,3

26277,2

1654,3

10885,0

229,7

119515,0

102573,0

14685,2

29172,5

1872,1

12444,0

452,8

175541,0

101296,0

19648,6

33256,2

3157,5

14418,0

318,2

213698,0

132876,0

22540,0

42034,7

2589,7

13583,0

1243,7

261698,0 305.262,5

161044,0 186.626,7

26656,9 29.012,4

38522,6 44.426,5

2050,3 2.944,6

14921,0 14.940,8

297,8 462,0

REPELITA VI

1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008 Sumber: nota keuangan 2007

Dari Tabel 2, kita dapat melihat bahwa porsi terbesar didapat dari pajak penghasilan. Dan kemudian diikuti penerimaan terbesar kedua di peroleh dari Pajak Pertambahan nilai (PPN), selanjutnya Cukai, Pajak Bumi dan bangunan, bea masuk, pajak lain, dan terakhir yang terkecil didapat dari pajak ekspor. Pajak Penghasilan menjadi sumber terbesar dari penerimaan perpajakan.

5

Sebagai sumber utama penerimaan negara maka pajak mempunyai peranan yang sangat strategis bagi kelangsungan pembangunan saat ini. Oleh karena itu pajak harus dikelola dengan baik dan benar. Dalam struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara terus dilakukan serta untuk dapat mencapai sistem perpajakan yang memenuhi rasa keadilan, kesamaan, dan kepastian hukum maka dilakukan reformasi (pembaharuan) undang-undang di bidang perpajakan, mulai dari tahun 1983, 1991, 1994, 1997, dan 2000 kemudian akan diperbaharui lagi dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tahun 2006. Selain itu juga pemerintah melakukan perluasan basis pajak (ekstensifikasi) serta pengoptimalan yang sudah ada (intensifikasi). Berdasarkan sistem self assessment yang dianut dalam Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, maka setiap orang yang mempunyai penghasilan baik dari usaha maupun pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak sekaligus diberi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak diwajibkan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Pajak Penghasilan diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diperbaharui dengan UU No. 17 Tahun 2000, dari kedua undang-undang tersebut terkandung maksud bahwa UU pajak mengemban beberapa visi antara lain. Pertama, negara hukum, yaitu menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan pajak

6

merupakan manifestasi dari kewajiban itu. Kedua, keadilan, yaitu siapapun yang memperoleh penghasilan akan dikenakan pajak dengan tarif yang adil. Ketiga, sesuai kemampuan, yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terus berkembang dan meningkat sesuai dengan perkembangan kemampuan riil masyarakat. Keempat, kepastian hukum, yaitu undang-undang pajak harus memberikan kepastian hukum, sederhana dan mudah pelaksanaanya, serta bersifat adil dan merata. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 sampai sekarang pemerintah baru mampu menjaring 6,4 juta Wajib Pajak (WP), dengan perincian 5,14 juta adalah WP pribadi dan sisanya WP badan. Masih banyak subyek pajak potensial yang tidak berpartisipasi menjadi wajib pajak, dan beberapa obyek pajak yang belum dilaporkan atau dihitung secara benar, maupun banyaknya utang pajak yang belum dibayar. Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak Di Indonesia tahun 1995-2007 Tahun 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

WP badan

WP Pribadi

458732 499361 543433 582018 650691 726655 804959 888949 947004 991641 1054127 1137752 1268739

1086488 1163974 1323457 1274719 1316239 1381194 1697180 2028026 2330802 2380771 2829251 2876911 5144748

Sumber: Direktorat informasi perpajakan Dirjen Pajak, www.pajak.go.id

7

Upaya untuk menghindarkan pajak merupakan suatu hal yang alamiah mengingat pajak merupakan suatu pungutan paksaan dan sesuatu yang dipaksakan pastilah akan menimbulkan reaksi negatif (Mangkoesoebroto, 2000). Berdasarkan ketentuan dalam UU perpajakan ditetapkan bahwa Pendapatan Kena Pajak (PKP) pada dasarnya dikenakan atas pendapatan bersih, yaitu hasil pengurangan penghasilan bruto dengan biaya-biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut. Oleh karena itu Pajak Penghasilan dipengaruhi pula oleh perkembangan dunia usaha.

Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. (sumber: Mey Tri wulandari: pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PPh hal. 15)