Asuransi.docx

Objek Asuransi Dalam pasal 247 KUHD dijelaskan sebagai berikut : “Pertanggungan itu antara lain dapat mengenai:     

Bahaya kebakaran; Bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen Jiwa satu atau beberapa orang Bahaya laut dan perbudakan Bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di sungai-sungai dan di perairan darat...”

Mencermati ruang lingkup atau tepatnya objek asuransi sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 247 KUHD, tampak bahwa objek asuransi bisa benda dan jiwa manusia. Berangkat dari pemikiran ini, para ahli asuransi pada umumnya membagi dua golongan besar asuransi, yakni: 1. Asuransi ganti rugi atau sering juga disebut sebagai asuransi umum 2. Asuransi sejumlah uang atau sering juga disebut asuransi jiwa. Namun yang menarik dari apa yang disebutkan dalam pasal 247 KUHD tersebut adalah dicantumkannya kata “antara lain”. Hal itu menunjukkan pembentuk undang-undang membuka ruang yang sangat terbuka untuk objek asuransi. Singkatnya objek asuransi tidak terbatas hanya apa yang disebutkan dalam pasal tersebut. Dalam UUUP (Undang-undang Usaha Perasuransian), ruang lingkup asuransi dijabarkan dalam pasal 1 angka 2 sebagai berikut : “Objek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan/atau berkurang nilainya.” Rumusan objek asuransi dalam UUUP, tampak lebih luas dengan apa yang dirumuskan dalam KUHD. Hal ini disebabkan dalam undang-undang ini dijelaskan secara eksplisit tanggung jawab hukum dapat menjadi objek asuransi. Selain itu kepentingan lainnya pun dapat dijadikan objek asuransi, dengan ketentuan: bisa hilang, rusak, rugi dan berkurang nilainya.1 Obyek pertanggungan dikenal pula dengan sebutan “Kepentingan”. kepentingan merupakan unsur utama dalam pertanggungan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan bahwa bila pada waktu pertanggungan seorang tertanggung tidak mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggungkan, penanggung tidak wajib memberi ganti rugi. 1

Sentosa Sembiring, Hukum Asuransi, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 34

Mengingat pentingnya obyek pertanggungan tersebut maka tidak setiap kepentingan dapat dipertanggungkan. Agar dapat dipetanggungkan, kepentingan yang dimaksud harus memenuhi syarat tertentu. Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan, bahwa yang dapat menjadi obyek asuransi ialah semua kepentingan yang : 1. Dapat dinilai dengan sejumlah uang 2. Dapat diancam oleh macam bahaya 3. Tidak dikecualikan oleh undang-undang2  Berdasarkan rumusan dasar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dijadikan sebagai objek asuransi dapat diketahui secara garis besarnya dan secara eksplisit. Objek asuransi dalam garis besarnya dapat berupa benda dan jiwa. Hal tersebut berdasarkan pasal 247 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Sehingga para ahli asuransi mengklasifikasikan objek asuransi benda ke dalam asuransi umum dan objek asuransi jiwa manusia ke dalam asuransi sejumlah uang/jiwa. Sedangkan objek asuransi secara lebih jelasnya didasarkan pada pasal 1 angka 2 UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Benda dalam objek asuransi haruslah ditafsirkan sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian asuransi. Umumnya, objek asuransi yang dipergunakan adalah harta benda seseorang atau tepatnya milik atas harta benda, misalnya rumah, bangunan, perhiasan dan benda berharga lainnya. Dalam hal ini dikatakan bahwa yang pertanggungkan adalah sama dengan benda pertanggungan. Disamping itu bisa terjadi bahwa obyek pertanggungan tidak sama dengan benda pertanggungan. Contohnya asuransi kendaraan bermotor, benda pertanggungannya adalah tanggung jawab pemilik apabila kendaraan itu membuat celaka orang lain. Jadi ada 3 (tiga) hal yang dapat didipertanggungkan (obyek asuransi), yaitu : 1. Risiko pribadi. 2. Hak milik atas benda 3. Tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipikul seseorang.

2

Wirjono Projodikoro, Asuransi di Indonesia, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 1994, hlm.41