Arif Damapolii

Peran Indonesia pada Pengamanan di Selat Malaka

Selat Malaka diwilayah Asia Tenggara adalah jalur laut yang sangat strategis dan menjadi fokus perhatian internasional karena berperan sebagai jalur lalu-lintas transportasi perdagangan dunia paling padat. Posisi strategis ini, untuk kepentingannya, telah mendorong negara-negara besar untuk ikut berperan langsung dalam pengamanan Selat Malaka. Bagi Indonesia, keinginan negara besar tersebut menjadi tantangan terhadap kebijakan pertahanan dan keamanandi masa mendatang. Indonesiasebagai negara yang memiliki garis terpanjang di Selat Malaka mempunyai posisi strategis untuk berperan mengamankan jalur tersebut.

Ancaman Keamanan diwilayah Selat Malaka dapat diprediksi berasal dari kepentingan negara-negara besar. Apabila terjadi konflik terbuka, Selat Malaka dapat menjadi ajang pertempuran terbuka dalam upaya penguasaan jalur logistik. Negara-negara besar seperti Jepang, Korea, Indiadan terutama Amerika dan Chinaakan menempatkan kekuatannya dijalur ini. Saat ini, bentuk ancaman yang ada diwilayah ini bersifat tradisional yakni aksi perompakan dan pelanggaran lintas negara seperti, penyelundupan senjata dan bahan peledak, penyelundupan dan imigran gelap, pembalakan liar, dan pencurian ikan. Meningkatnya aksi ancaman keamanan lintas negara tersebut telah mempengaruhi kondisi keamanan global sehingga isu-isu tersebut menjadi isu keamanan bersama yang memerlukan penanganan bersama secara sungguh-sungguh.

Bentuk kerjasama. Secara langsung maupun tidak langsung Indonesiaakan terlibat dalam pengamanan Selat Malaka. Untuk itu perlu dibentuk kerjasama pengamanan antara negara-negara pantai diwilayah ini, sbb :

a. Keamanan Jalur Kapal Internasional di Selat Malaka. Dilaksanakan dalam lingkup bilateral, regional, dan internasional melibatkan unsur maritim terkait. Kerjasama sistem keamanan gabungan (identifikasi, patroli, penegakan hukum dan penindakan) direalisasikan pada wilayah :

1). Pintu masuk diwilayah utara Selat Malaka Indonesia, Malaysia dan Thailand.

: antara

2). Sepanjang route kapal internasional di Selat Malaka : antara Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand bekerjasama dengan negara-negara besar yang berkepentingan seperti Jepang, China, Koreadan Amerika Serikat.

3). Pintu keluar diwilayah selatan Selat Malaka : antara Indonesia, Malaysia dan Singapura.

b. Keamanan Wilayah Teritorial. Menempatkan TNI dalam hal ini Komando Pertahanan Nasional (Kohanudnas) sebagai koordinator berupaintegrasi kekuatan pengamatan Radar dari TNI AU secara terusmenerus (masa damai maupun perang) dan patroli dari kapal TNI AL. Pada masa damai, dalam menghadapai ancaman tradisional diwilayah ZEE, dibawah koordinator Pemda setempat, mengedepankan unsur Polisi Air yang didukung oleh unsur Departemen Kelautan dan Perikanan, Dephub, Bea Cukai dan imigrasi serta perkuatan dari TNI AL apabila diperlukan.

Pencapaian sasaran pengamanan pelayaran pada masa damai perlu mematuhi ketentuan-ketentuan yang disepakati secara internasional. Untuk itu perlu dibuatkan juga MOU bilateral yang mengikat perihal :

a.

Protap patroli terkoordinasi.

a.

Protap panduan pelayaran internasional.

b.

Protap penindakan terhadap pelanggaran.

c.

Ketentuan bagi hasil dari jasa/pajak yang diterapkan.

d.

dsb.

Dalam konteks tersebut, kerja sama pengamanan perlu dikembangkan sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan rasa saling percaya di antara negara-negara terkait untuk kepentingan nasionalnya. Untuk itu, diplomasi pertahanan perlu diefektifkan melalui langkah-langkah yang lebih konkret dan bermartabat.

Intervensi Asing. Mengingat banyaknya kepentingan diwilayah Selat Malaka, perlu diwaspadai adanya keinginan negara lain untuk menguasai wilayah ini baik secara militer maupun nirmiliter ataupunmengusulkan internasionalisasi wilayah tersebut. Untuk itu kerjasama pengamanan dengan negara-negara maju diwilayah tersebut harus sebatas bantuan peralatan/teknologi bukan dalam bentuk dislokasi kekuatan. Mengantisipasi dominasi asing dari aspek nirmiliter perlu penguatan fungsi intelijen dari masing-masing sumber daya nasional.

Indonesiaperlu mengadakan dan mengembangkan kerja sama pengamanan wilayah Selat Malaka dengan negara-negara pantai disepanjang jalur tersebut. Kerjasama ini ditujukan selain untuk membangun rasa saling percaya juga untuk kepentingan nasional masing-masing. Sebagai negara dengan garis laut terpanjang diwilayah tersebut, semestinya Indonesia berperan aktif sebagai inisiator/koordinator. Untuk mencapai semua itu Indonesia harus memiliki ‘deterence and bargaining power’ sehingga menjadi keharusan untuk membangun kekuatan dan kemampuan maritim nasional yang besar dan kuat. Apabila maritim Indonesia kuat, maka tidak akan ada ketergantungan dan pelecehan dari negara lain. Indonesia bangsa bahari, kata nenek moyang, ‘justru dilaut kita jaya!’ (dulu).

Letkol Adm Muh. Arief Damopolii Peserta Suspimjemenhan III/2008