Anggaran Pendidikan Minim Picu Pungutan Seklah
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Anggaran Pendidikan Minim Picu Pungutan Seklah as PDF for free.
More details
- Words: 979
- Pages: 7
news o berita utama
*
*
sports o bola manca
lifestyle o people of the year 2006
selatan/index.php> * sindo edisi sore o berita utama sore
beli
jual usd 9275.00 9375.00 sgd
6034.85
6160.60 aud
7875.55
7997.55
jpy 78.01
79.42 02-agustus-2007 11:18 wib
sindo edisi sore
berita utama sore
minimnya anggaran pendidikan, picu sekolah tarik pungutan liar sabtu, 14/07/2007 selama anggaran pendidikan sebesar 20% atau sekitar rp110 triliun dari anggaran pendapatan belanja negara (apbn) tidak ditingkatkan, tiap sekolah di seluruh indonesia akan terus melakukan pungutan di luar pungutan yang telah ditetapkan pemerintah (ilegal). sebab, mereka kekurangan dana untuk meningkatkan dan mengembangkan fasilitas sekolah.memang,di tiap sekolah sudah memiliki anggaran, tapi sekolah akan menarik pungutan kepada orangtua siswa karena anggaran itu tidak cukup. pungutan itu tidak hanya dilakukan pada saat penerimaan siswa baru (psb), melainkan saat calon siswa tersebut diterima dan ketika proses belajar mengajar sudah berlangsung. memang,bukan hanya masalah minusnya anggaran yang menyebabkan pungutan ilegal itu,juga mental oknum guru menjadi pemicu pungutan ilegal di sekolah. kendati sudah diberikan dana bantuan operasional sekolah (bos) dari pemerintah, dana tersebut belum memenuhi kebutuhan sekolah sehingga terjadi pungutan liar. misalnya, biaya pendaftaran rp100 ribu, tetapi dana bos untuk pendaftaran hanya rp50.000. itu artinya, sekolah harus menarik pungutan kepada orangtua siswa sebesar kekurangannya, yaitu rp50.000. namun, biasanya, pungutan yang akan dibebankan kepada orangtua siswa baru selalu dimusyawarahkan dulu. biasanya, pungutan ini yang menjadi pemantik pungutan tidak terkendali karena ada oknum tadi. yang ditakutkan, ajang daftar ulang itu dijadikan ajang pungutan dan tawarmenawar antara orangtua siswa dengan oknum kepala sekolah untuk meloloskan anaknya. namun, secara kualitas, mungkin anak itu tidak memenuhi syarat untuk masuk sekolah tersebut karena nilai ujiannya kurang memenuhi standar sekolah lanjutan yang dituju. kalau ini yang terjadi dan terus dibiarkan, bagaimana nasib pendidikan bangsa ini ke depan? keadaan itu jelas sudah membahayakan bangsa. sebab, itu akan mengubah fungsi sekolah negeri, yakni dari fungsi public service obligation (pso) untuk mencerdaskan bangsa menjadi berfungsi komoditas karena ada tawarmenawar itu. orangtua yang bisa bayar lebih
mahal, anaknya yang akan diterima. sebenarnya, masalah pendidikan tidak hanya masalah biaya pendaftaran, juga biaya-biaya lainnya.penyebabnya, anggaran yang kurang, mental pengurus sekolah yang kurang baik, dan keberpihakan pemerintah yang kurang. jadi, kalau anggaran tidak mencukupi, mental pengurus sekolah tidak baik. kalau pemerintah tidak berpihak kepada sekolah bersangkutan dalam hal anggaran, pendidikan di negeri ini akan morat-marit. mungkin, jika anggaran dipenuhi pun, mental yang sudah terlanjur menjadi mental korupsi pun tidak mudah diperbaiki karena awalnya mentalnya sudah dipaksa melakukan korupsi. setidaknya, pemenuhan anggaran itu bisa membantu sekolah- sekolah yang kekurangan dana untuk meningkatkan fasilitas sekolahnya. namun, tidak serta-merta pungutan tersebut berhenti jika anggaran 20% itu dipenuhi pemerintah. pasalnya, pendidikan bermutu itu tidak ada yang murah bahkan gratis. namun,pemerintah tetap harus menindak tegas para oknum yang melakukan pungutan seperti dalam banyak kasus yang sudah terjadi di sekolah-sekolah, misalnya dikenai sanksi, baik pidana maupun perdata. itu penting karena para pelanggar atau penyelenggara pendidikan telah merugikan masyarakat. selain itu, mereka telah menghalang-halangi siswa, yang berdasarkan uud 1945 berhak mendapatkan pendidikan gratis, dengan menarik pungutan yang jumlahnya dirasa berat hingga orangtua siswa tidak mampu membayarnya. karena itu, pemerintah jangan hanya main gertak. yang penting adalah bukti dan implementasinya di lapangan. kalau akan dikenai sanksi bagi para pelanggar, jatuhkan sanksi secepatnya. jika depdiknas mengaku tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan kasuskasus pendidikan yang terjadi di daerah-daerah karena ada otonomi daerah, sebaiknya otonomi daerah itu harus dibenahi. memang, awalnya, otonomi daerah seperti itu,tetapi seiring waktu dan bila ada kemauan dari pemerintah untuk memperbaikinya, dalam praktiknya itu bisa dijalankan secara baik.(j erna)
berita lainnya * biaya administrasi bank untuk haji akan dihapus
* amm ke-40 di filipina- asean dorong ratifikasi konvensi kontra-terorisme
group links : rcti
* okezone.com
Related Documents
Anggaran Pendidikan Minim Picu Pungutan Seklah
November 2019 5
Pungutan Pr
November 2019 2
Picu Nogales
May 2020 5
La Minim
December 2019 6
