Analisis Pengeluaran Publik Aceh

ANALISIS PENGELUARAN PUBLIK ACEH Pengeluaran Untuk Rekonstruksi dan Pengentasan Kemiskinan Economic Recovery Seminar Series Banda Aceh, 31 Januari, 2007 Ahya Ihsan World Bank

Outline Presentasi 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

APEA: Tujuan dan Proses Poin Utama Penerimaan Daerah Penerimaan Rekonstruksi Pengeluaran Daerah Analisis sektoral: Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur Kapasitas Pemerintah Daerah Rekomendasi

1) APEA: TUJUAN & PROSES 

TUJUAN:   



Mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penerimaan dan pengeluaran daerah, pengelolaan keuangan daerah, Memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai untuk mendukung proses pelaksanaan dan penganggaran daerah Meninggalkan sistem yang lebih baik untuk masyarakat Aceh dalam menganalisa dan memonitor anggaran daerah

PROSES: 



Analisa Belanja Publik Partisipatif dengan partisipasi kuat dari universitas di Aceh (UNSYIAH, UNIMA, IAIN, and Politeknik Lhokseumawe) Analisa bersama dengan tim dari Bank Dunia, Universitas di Aceh, USAID, dan didukung oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan BRR

2) Poin Utama - Keuangan Daerah 

Penerimaan fiskal Aceh telah meningkat tajam sejak tahun 2001 dan akan terus meningkat di masa mendatang dengan tambahan dana otsus 2% dari alokasi DAU nasional (UUPA 11/2006)



Akan tetapi Aceh belum membuat kemajuan yang berarti dalam pengentasan kemiskinan, Aceh memiliki tingkat kemiskinan terbesar ke-4 di Indonesia (2004)



Penyediaan pelayanan publik perlu ditingkatkan dan membutuhkan perhatian yang besar; kualitas pendidikan yang rendah, dan pelayanan kesehatan yang rendah



Pengelolaan dan alokasi Dana Otsus perlu ditingkatkan. Mengurangi keterlambatan transfer, memperjelas pelaporan dan akuntabilitas, memperbaiki alokasi

2) Poin Utama - Keuangan Daerah 

Pengeluaran daerah meningkat tajam setelah desentralisasi, tetapi belanja rutin semakin meningkat dalam belanja pemerintah kab/kota mengurangi belanja pembangunan



Kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola peningkatan penerimaan dan kewajiban masih lemah dan perlu segera ditingkatkan; khususnya dalam bidang investasi dan hutang, pengawasan eksternal, pelaporan dan akuntansi, perencanaan dan penganggaran, dan kerangka peraturan



Hasil PILKADA memberikan kesempatan baru dan sekaligus tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah di Aceh; banyak kepala daerah yang terpilih belum memiliki pengelaman di pemerintahan, dan kemungkinan adanya dinamisasi yang berbeda antara PEMDA, PEMPROV dengan DPRD dan pemerintah pusat

2) Poin Utama - Rekonstruksi 

Sampai akhir October 2006, sekitar US$ 5.8 miliar telah dialokasikan kedalam program dan proyek tertentu



Implementasi program menunjukkan kemajuan pada akhir 2005, tetapi masih lambat dari yang diharapkan pada 2006



Kesenjangan di beberapa sektor dan wilayah masih tetap ada masih: lingkungan; pantai barat – selatan dan Nias

3) PENERIMAAN DAERAH

Aceh akan memiliki sumber daya fiskal yang cukup untuk belanja daerah…..

Sebelum masuknya dana rekonstruksi, Aceh telah memiliki penerimaan daerah ketiga terbesar (Penerimaan Per-capita (APBD) Provinsi dan Kab/Kota, 2004) 4

Million rupiah

3

Aceh

2 1

0 Jabar

Banten

Jateng

Jatim

Lampung

NTB

Sumut

Sumsel

DI Yogyakarta

Sulsel

Bengkulu

Source: WB/SIKD (MOF), 2004

Sumbar

Sulut

NTT

Kalsel

Bali

Sulteng

Jambi

Bangka Belitung

Gorontalo

Maluku

Kalteng

Riau

NAD

Kaltim

Papua

Province Kab/kota

Pada tahun 2006, Aceh memiliki penerimaan (APBD+Rekonstruksi) 5 kali lebih besar dari tahun 1999 30 25

Rph Billion

20

Reconstruction budget

15

16.4

10 8.0 5 0

4.9 1.5 2.6

0.5

1999 Deconcentrated

2.1 2002

Province

Kab/Kota

1.2

2.8 2006

Reconstruction budget

1.0

Tambahan alokasi Dana Otsus 2% dari DAU (UUPA 11/2006) akan mengkompensasi penurunan penerimaan dari bagi hasil Gas

Actual

Projection

Komposisi Penerimaan Provinsi dan Kab/Kota DAU dan Dana Otsus (Bagi Hasil Migas) merupakan sumber penerimaan utama Kontribusi PAD terhadap total penerimaan masih rendah K o m p o s is i P e n e rim a a n P ro v in s i

K o m p o sis i P e n e rim aa n K a b u p a te n /K o ta 8,00 0

3 ,5 0 0

PAD

7,00 0

PAD

3 ,0 0 0

B agi H a s il P ajak

6,00 0

B agi Has il P ajak

2 ,5 0 0

B agi H a s il B uk an P ajak (S D A ) DA U

5,00 0

B agi Has il B uk an P ajak (S D A ) DA U

2 ,0 0 0 1 ,5 0 0

DA K

1 ,0 0 0

Lain-lain

500

Milyar Rph

Milyar Rph

4 ,0 0 0

4,00 0 3,00 0

DA K

2,00 0 Lain-lain

1,00 0 0

0 1999 2001 2002 2003 2004 2005

1 9 99 2 0 0 1 20 0 2 2 00 3 2 004 20 05

Kesenjangan fiskal antar kab/kota masih tinggi (penerimaan (APBD) per capita, 2004)  Formula alokasi fiskal yang ada belum dapat mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, formula distribusi khususnya Dana Otsus perlu diperbaiki Kota Sabang Gayo Lues A ceh Utara Kota Lhokseumawe Nagan Raya A ceh Barat Daya A ceh Barat A ceh Tenggara A ceh Selatan Kota Langsa A ceh J aya* A ceh B esar Kota B anda A ceh A ceh Timur A ceh Tengah A ceh Tamiang P idie B ireuen

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Thousand rupiah Revenue sharing per capita

Revenue (other than revenue sharing per capita)

4,500

5,000

4) PENERIMAAN REKONSTRUKSI

Sekitar US$ 5.8 miliar telah di alokasikan untuk rekonstruksi (Oktober 2006) 10 9

8

USD Billion

7

- Upgrading facilities in Tsunami- and earthquake- affected areas - Post-conflict reintegation and development programs

Building back better (1.6)

DONORS

potential soft loan (0.7) grants (0.3)

NGOs (0.5) GOI ( 0.4)

6

Committed but not allocated (1.9)

Inflation (1.2) 5 DONORS (2.2)

NIAS (0.4)

4 3 2

Damage and Loss Assessment (4.5)

1

Rebuilding (6.1)

NGOs (1.6)

GOI (2.0)

0 Needs

Program

Already allocated to specific projects (5.8)

Kesenjangan antar sektor masih terjadi, sektor lingkungan masih defisit (Alokasi vs. kebutuhan minimum untuk membangun kembali, October 2006)

Total komitmen, alokasi, dan realisasi (Oktober 2006) 8,000 7,000

US$ Million

6,000

GOI

5,000 4,000

NGO

3,000 2,000 1,000

28%

Donor

60% 31%

0

Pledges

Allocated

Disbursement

38%

5) PENGELUARAN DAERAH

Kunci utama untuk mengurangi kemiskinan adalah mengelola sumber daya fiskal dengan baik…

Pengeluaran Provinsi dan Kabupaten/Kota Pengeluaran provinsi dan kab/kota meningkat tiga kali lipat setelah desentralisasi Pemerintah kab/kota memiliki tanggung jawab terbesar terhadap belanja di daerah setelah desentralisasi

% of total central+regional exp

1 00 80 60 40 20 0 1 994 19 95 19 96 19 97 19 98 1 99 9 2 000 20 01 20 02 2 00 3 2 00 4 20 05

C e n tra l/D e c o n c e n tra te d

P ro vin c e

K a b /K o ta

Pengeluaran rutin mengalami peningkatan dalam belanja pemerintah kabupaten/kota Belanja rutin bahkan terus meningkat setelah pemekaran kabupaten/kota tidak terjadi lagi Kabupaten/Kota

4 ,5 0 0

4 ,5 0 0

4 ,0 0 0 3 ,5 0 0

4 ,0 0 0

3 ,0 0 0

3 ,0 0 0

2 ,5 0 0

2 ,5 0 0

3 ,5 0 0

Billion rupiah

Billion rupiah

Provinsi

2 ,0 0 0 1 ,5 0 0

2 ,0 0 0 1 ,5 0 0

1 ,0 0 0

1 ,0 0 0

500

500

0

0

1 9 9 41 9 9 5 1 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 9 2 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 3 2 0 0 42 0 0 5

1994 1995 19961997 1998 1999 2000 2001 20022003 2004 2005

R o u t in e

D e v e lo p m e n t

R o u tin e

D e v e lo p m e n t

Pengeluaran Pembangunan Prov & Kab/Kota Belanja sektor aparatur pemerintah dan pengawasan semakin meningkat, sedangkan belanja sektor infrastruktur menurun 60 50

%

40 30 20 10 0 1999

2000

2001

2002

2003

Gov ernment A pparatus

Health, Soc ial W elf are

Inf ras truc ture

Others

2004

2005

Educ ation and Culture

Alokasi anggaran provinsi dan kab/kota terhadap pelayanan publik semakin menurun (Format APBD sesuai Kepmen 29/2002)

Be

6) ANALISIS SEKTORAL: KESEHATAN, PENDIDIKAN, INFRASTRUKTUR

KESEHATAN Belanja sektor kesehatan relatif tidak meningkat setelah otonomi khusus 7%

500

7% 6%

400 Rp (Bln Rp)

6% 5%

5%

300

4% 439

200

435 358

410

3% 2%

276 100

1%

0

0% 2001

2002

2003

2004

2005

% of total regional budget

6%

6%

Isu-isu Utama Sektor Kesehatan 

Proporsi alokasi belanja provinsi dan kab/kota untuk kesehatan di Aceh termasuk yang terendah di Indonesia (5.3% (Aceh) vs 7.3% (rata-rata nasional)). Beberapa kab/kota di Aceh mengalokasikan hanya dibawah 2% dari total belanja daerah untuk kesehatan



Akan tetapi secara per kapita, belanja untuk sektor kesehatan di Aceh lebih besar dari pada rata-rata provinsi lainnya



Alokasi terbesar (sekitar 80%) dibelanjakan untuk rutin, sedangkan alokasi untuk biaya operasional dan pemeliharaan sangat kecil (dibawah 3%)



Fasilitas kesehatan secara umum tersedia, tetapi sebagian besar tidak berfungsi karena kurangnya pemeliharaan dan tingkat kehadiran tenaga kesehatan yang rendah



Jumlah tenaga kesehatan di Aceh relative besar di banding dengan provinsi lain, tetapi terpusat di daerah perkotaan.



Sistem informasi kesehatan di Aceh hampir tidak berfungsi karena konflik dan tsunami

PENDIDIKAN Belanja daerah (provinsi dan kab/kota) untuk sektor pendidikan meningkat setelah otonomi khusus, akan tetapi menurun sejak tahun 2003 2,500

34%

33%

2,000

Bln Rp

40% 26%

25%

30%

1,500 1,000

11%

2,250

2,319

20% 2,053

1,704 10%

500 561 0

0% 2001

2002

Education expenditures

2003

2004

2005

Share education expenditures

Isu-isu Utama Sektor Pendidikan 



Pengeluaran untuk sektor pendidikan di Aceh relative tinggi, akan tetapi belum memperlihatkan peningkatan terhadap outcomes pendidikan Kualitas pendidikan rendah dan perlu ditingkatkan 



 

Beberapa isu: jumlah guru yang memenuhi kualisfikasi rendah, tingkat ketidakhadiran guru relative tinggi, buruknya kondisi bagunan sekolah, kurangnya alat bantu belajar dan buku bacaan

Tingkat kesenjangan dalam belanja pendidikan antar kab/kota relative tinggi (dari 11.4% s.d 50.4% dari total pengeluaran) Guru terpusat di daerah perkotaan Data mengenai pendidikan cukup tersedia, akan tetapi qualitas dan keakuratannya diragukan

INFRASTRUKTUR Pengeluaran pembangunan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terhadap sektor infrastruktur meningkat tajam setelah desentralisasi dan otonomi khusus, tetapi terus menurun sejak 2003 1,600 1,400

Billion rupiah

1,200 1,000 800 600 400 200 0 1999

2000

2001

2002

2003

2004

Transportation, w ater and irrigation Housing, regional development, and settlement sector Energy (electricity) Total

*Figure is in 2006 constant

2005

Alokasi untuk operasional dan pemeliharaan untuk sektor infrastruktur sangat kecil (Rata-rata provinsi dan kab/kota 2001-2005)

Goods expenses 1.2% Personnel expenses 7.0%

Operational and maintanance expenses 0.7%

Others 0.2% Travelling expenses 0.2%

Development 90.7%

Isu-isu Utama Sektor Infrastruktur 

Pemerintah daerah tidak memprioritaskan infrastruktur, menyebabkan hasil pembangunan yang kurang baik:   

Sekitar 23 persen ruas jalan dikategorikan dalam kondisi rusak Lahan yang ter-irigasi sebagai persentase dari lahan pertanian di Aceh lebih rendah (57%) dari pada rata-rata nasional (71%). Persentase rumah tangga yang tersambung ke air PDAM di Aceh lebih rendah (9%) dari pada rata-rata nasional (17%).



Sistem pengawasan dan evaluasi BRR dan pemerintah daerah perlu diperkuat



PEMDA belum sepenuhnya berpartisipasi dalam proses rekonstruksi:  

PEMDA mengurangi alokasi anggaran untuk infrastruktur sebagai akibat meningkatnya anggaran BRR dan donor Kapasitas PEMDA untuk memelihara investasi besar selama rekonstruksi setelah tugas BRR selesai merupakan tantangan utama

7) KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah kabupaten/kota menjadi kuci utama dalam peningkatan pelayanan publik…

Kapasitas pemerintah kab/kota dalam mengelola keuangan publik masih lemah seiring meningkatnya jumlah penerimaan (Rata-rata score dari 21 kabupaten/kota) Regulatory Framework 100

External Audit & Oversight

80

Planning & Budgeting

60 40

Asset Management

20

Cash Management

0

Public Debt & Investment Internal Audit

80-100% Excellent/Fully Acceptable 60-79% Very good/ Substantially acceptable 40-59% Good/Fairly acceptable 20-39% Moderate/Partially acceptable 0-19% Poor/Not Acceptable

Procurement Accounting & Reporting

0 Aceh Jaya

Bener Meriah

Aceh Barat Daya

Lhoksemawe

Nagan Raya

Aceh Tengah

Aceh Tamiang

Aceh Selatan

Aceh Barat

Sabang

Average

Aceh Tenggara

Bireuen

Gayo Lues

Pidie

Singkil

Langsa

Aceh Timur

Simeulue

Aceh Besar

Banda Aceh

Aceh Utara

PFM Average Scores (%)

Terdapat kesenjangan yang sangat besar antar kab/kota dalam pengelolaan keuangan publik

(Rata-rata skor 9 bidang pengelolaan keuangan) 100

80

60

40

20

Isu-isu Utama Kapasitas PEMDA 







Kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan daerah masih rendah, seiring dengan semakin meningkatnya penerimaan daerah Alokasi anggaran aparatur untuk peningkatan kapasitas masih sangat rendah; sebagian besar anggaran dialokasikan untuk bangunan dan peralatan Kurangnya disiplin anggaran, proses pengesahan anggaran sering terlambat dari jadwal yang ditetapkan menurut peraturan Pemekaran kabupaten/kota mengeluarkan biaya yang tidak sedikit; kabupaten baru membutuhkan dana yang besar untuk proses pembenahan dan pembentukan perangkat daerah; mengalihkan investasi bagi pelayanan publik

8) REKOMENDASI Bidang

Rekomendasi

Penerimaan

Perkecil

kesenjangan fiskal antar daerah, perbaiki formula alokasi dana otsus dan bagi hasil migas Tingkatkan efektifitas pengelolaan dana otsus, transparansi dan pelaporan, serta monitor dan evaluasi manfaat dana otsus

Pengeluaran

Teliti

Kesehatan

Tingkatkan

lebih jauh terhadap semakin meningkatnya belanja rutin dan belanja sektor aparatur pemerintah dan pengawasan pengeluaran pembangunan Tingkatkan alokasi untuk pembangunan, khususnya untuk biaya pemeliharaan infrastruktur dan pelayanan publik pemeliharaan fasilitas kesehatan dan mengawasi ketersediaan obat, alat medis dan tenaga kesehatan Memberikan insentif yg sesuai untuk tenaga kesehatan agar mau melayani daerah pedesaaan Membangun kembali sistem data & informasi yang terintegrasi (tingkatkan koordinasi Dinas Kesehatan dan BPS)

Bidang

Rekomendasi

Pendidikan

Perkuat

pengawasan dan evaluasi penggunaan dana pendidikan (dana otsus) dan dampaknya Tingkatkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan fasilitas pendidikan Berikan insentif yang sesuai untuk tenaga pendidikan di pedesaan Tingkatkan sistem informasi pendidikan (tingkatkan koordinasi Dinas Pendidikan dan BPS)

Infrastruktur

Tingkatkan

Kapasitas Pemerintah Daerah

Batasi

alokasi anggaran untuk pemeliharaan prasarana umum Libatkan pemerintah provinsi dan kab/kota dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek rekonstruksi untuk meningkatkan rasa kepemilikan pemekaran wilayah (kab/kota atau kecamatan), pemekaran meningkatkan pengeluaran untuk belanja rutin/aparatur Tingkatkan kapasitas pengelolaan keuangan publik dengan memberikan asistensi dan pelatihan di tingkat provinsi dan kab/kota Tingkatkan disiplin anggaran dan monitor proses anggaran daerah Dasarkan perencanaan dan alokasi anggaran pada data/informasi pencapaian hasil pembangunan Tingkatkan transparansi dalam perencanaan anggaran untuk memastikan usulan masyrakat terakomodir didalam anggaran. Perkuat masyarakat sipil dalam mengawasi anggaran

TERIMA KASIH