Analisa_regulasi_dampak_sosial_anak_terh.pdf

ANALISA REGULASI DAMPAK SOSIAL ANAK TERHADAP TINDAKKAN PENYALAHGUNAAN INFORMASI BERMUATAN PORNOGRAFI Nanda Iryani Program Pascasarjana, Program Magister Teknik Elektro, Universitas Mercu Buana Jakarta, Indonesia E-mail : [email protected] / [email protected] Dosen : DR.Iwan Krisnadi, MBA

Abstark - Penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial sudah berkembang tanpa batas yang sangat mengkhawatirkan apabila dikomsumsi oleh seorang anak, mudahnya anak remaja untuk mengakses situs-situs pornografi di internet dan spam pornografi yang ada dalam beranda media sosial, terutama facebook dan twitter yang akan sangat berpengaruh buruk terhadap perilaku sehari-hari. Upaya untuk mencegah dan atau menanggulangi berbagai perilaku kekerasan yang dialami anak sudah mesti mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Oleh sebab itu, pendekatan dalam penanganan masalah ini mesti bersifat terpadu (integrated),di mana selain pendekatan hukum juga harus mempertimbangkan pendekatan non hukum yang justru merupakan penyebab terjadinya kekerasan Disamping itu bantuan media massa dan elektronik untuk lebih memperhatikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pemberitaannya, termasuk memberi pendidikan publik tentang hak-hak asasi perempuan dan anak- anak. Keyword : Intergrated , Pendidikan

Abstark - The spread of pornography on the internet and social media has grown indefinitely which is very worrying if dikomsumsi by a child, easy teenagers to access pornographic sites on the internet and spam pornography on the social media homepage, especially facebook and twitter that will be very bad influence against everyday behavior. Efforts to prevent and / or overcome various violent behaviors experienced by children should receive serious attention and handling. Therefore, the approach in dealing with this issue must be integrated, in addition to legal approaches must also take into account non-legal approach that is the cause of violence In addition, the mass media and electronic assistance to pay more attention to the problem of violence against women and children in its publications, including providing public education on the rights of women and children. Keyword : Intergrated, Education

I.

PENDAHULUAN

A.

pertunjukan di muka umum, yang

Latar Belakang Dengan terus berkembang pesat

memuat

eksploitasi

seksual

yang

teknologi informasi di era digital saat

melanggar norma kesusilaan dalam

ini media informasi komunikasi dan

masyarakat.[1]

data semakin agresif menginvasi sektor

Proses

penyebaran

pornografi

kehidupan seiring dengan kemajuan

menjadi sangat mudah dengan adanya

teknologi

sudah

internet dan media sosial. Dalam hal

menjawab

ini tersebar melalui situs, blog, jejaring

informasi.

menjadi

sarana

Media

untuk

sebagian besar kebutuhan komunikasi,

sosial dan mailing-list.

pendidikan, pekerjaan, dan hiburan

disayangkanan

masyarakat.. Ada banyak masalah kecil

penggemar

dan

terutama generasi muda dalam hal

besar

yang

terpengaruh

oleh

transformasi media sosial, mulai dari

Dan sangat

semua itu memiliki yang

cukup

banyak

remaja dan anak-anak.

hal pribadi, identitas individu, dan gaya

Anak sebagai tunas, potensi,dan

hidup mereka sampai dengan masalah-

generasi muda penerus cita – cita

masalah

besar

sosial.

Pemanfaatan

perjuangan bangsa, memiliki peran

Internet sebagai penyebaran informasi

strategis dan mempunyai ciri dan sifat

dengan

begitu

tak

hanya

khusus yang menjamin kelangsungan

akan

tetapi

eksistensi bangsa dan Negara pada

berdampak negatif. Salah satu dampak

masa depan untuk itu anak harus selalu

negatif dari pemanfaatan internet adalah

dilindungi

dan

dijaga

dari

penyebaran

informasi

bermuatan

ancaman

yang

dapat

menghambat

pornografi

yang menjadi

perhatian

berdampak

cepat

positif

serius dari Pemerintah.

segala

pertumbuhan dan perkembangannya, salah satu penghambat yang signifikan

Pengertian pornografi menurut Pasal

pertumbuhan dan perkembannya adalah

1 angka 1 Undang- Undang Nomor 44

pengaruh negatif yang masuk melalui

Tahun 2008 tentang Pornografi adalah :

internet dan media sosial yang mudah

Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan,

di

suara, bunyi, gambar bergerak,animasi,

pornografi.

kartun,percakapan, gerak tubuh, atau

akses

oleh

anak-anak

seperti

Perlindungan terhadap anak dari

bentuk pesan lainnya melalui berbagai

pengaruh pornografi tertuang

dalam

bentuk media komunikasi dan/atau

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2008 tentang Pornografi adalah :

terjadi

“Setiap orang berkewajiban melindungi

masyarakat baik dalam ekonomi, sosial

anak dari pengaruh pornografi dan

dan budaya. Perubahan- perubahan

mencegah

tersebut

akses

anak

terhadap

perubahan-perubahan

disebabkan

dalam

oleh

proses

informasi pornografi.” Kewajiban dan

globalisasi sebagai efek perkembangan

tanggung

teknologi

jawab

penyelenggara

perlindungan anak tertuang

informasi

yang

tidak

dalam

terelakkan, sehingga dapat merusak

Pasal 67A Undang-Undang Nomor 35

moral seseorang apalagi anak yang

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

belum bisa menyaring informasi yang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

benar. Meningkatnya jumlah kasus

tentag Perlindungan Anak adalah :

kekerasan

”Setiap orang wajib melindungi anak

menjadi

dari pengaruh pornografi dan mencegah

menyedot perhatian banyak kalangan.

akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.”

seksual fenomena

Kasus

kekerasan

terhadap

anak

tersendiri

seksual

dan

pun

Dan

semakin kompleks mulai dari faktor

tertuang Undang-Undang No. 11 Tahun

penyebab dari pelaku hingga akibat

2008 tentang Informasi dan Transaksi

yang

Elektronik tertuang UU ITE. Pasal 27

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk

ayat (1) UU ITE mengatur larangan

mengkaji kekerasan seksual terhadap

mendistribusikan,

mentransmisikan,

anak, terutama yang dilakukan oleh

dan/atau membuat dapat diaksesnya

orang dewasa sebagai suatu kelainan

Informasi atau Dokumen Elektronik

seksual atau yang kemudian lebih

yang memiliki muatan yang melanggar

dikenal dengan istilah pedofilia. Kajian

kesusilaan.

ini merupakan kajian literatur yang

ditimbulkan

bagi

korban.

mencoba menginformasikan mengenai B.

fenomena

Permasalahan Perlindungan

hukum

bagi

anak

akibat penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial merupakan masalah

yang

perlu

diperhatikan.

Berkaitan dengan moral, pada saat ini kita telah memasuki era baru yaitu era digital

dan

modernisasi,

dengan

berjalannya era baru ini sebenarnya

pedofilia

dan

kekerasan

seksual yang dapat menjadi ancaman terhadap anak. [2]

Figure.1 Data ECPAT Indonesia korban Eksploitasi

Indonesia sudah memiliki Undang-

Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia 2016-2017

Undang Nomor 44

tentang Pornografi, Undang- Undang

Berdasarkan latar belakang masalah di

atas,

maka

dapat

Nomor

dirumuskan

Apa

faktor

Nomor

yang

menyebabkan

anak

korban

penyebarluasan

2016

Atas

11

tentang

Undang-Undang

Tahun

2008

dan

tentang Transaksi

Elektronik.Kemudian Undang-Undang Nomor

17

Penetapan

sosial ? Bagaimana

Tahun

Informasi

menjadi

pornografi di internet dan media

b)

19

Perubahan

permasalahannya sebagai berikut : a)

Tahun 2008

Tahun

2016

Peraturan

tentang

Pemerintan

Pengganti Undang-Undang Nomor 1

perlindungan

Tahun

hukum terhadap anak akibat

2016

Tentang

Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor

penyebarluasan pornografi di

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

internet dan media sosial ?

Anak Menjadi Undang-Undang dan C.

Kitab

Peran Pemerintah

Undang-Undang

Hukum

Pidana.

Pemerintah Indonesia dilakukan pencegahan yang tercantum di dalam Protokol

Opsional

tentang

Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang

Indonesia

dasarnya, telah

Pemerintah menandatangani

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) .[3]

KAJIAN PUSTAKA

A.

Undang-undang terkait

a)

UU NO. 44 Tahun 2008 Tentang PORNOGRAFI Globalisasi dan perkembangan ilmu

Nomor 10 Tahun 2012. Pada

II.

pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah

memberikan

andil

meningkatnya

terhadap pembuatan,

penyebarluasan,

dan

penggunaan

pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur

bangsa

Indonesia

sehingga

mengancam kehidupan dan tatanan sosial

masyarakat

Berkembangluasnya

Indonesia. pornografi

di

tengah masyarakat juga mengakibatkan

menjelaskan

meningkatnya

adalah

tindak

asusila

dan

pencabulan[4]

definisi.

ilmu

Kriminologi

pengetahuan

yang

mempelajari kejahatan dari berbagai

Pengaturan pornografi yang terdapat

aspek (Crime dan Logos). Ini pertama

dalam peraturan perundang-undangan

Kali dikemukan oleh P. Topinard pada

yang ada, seperti Kitab Undang-Undang

tahun 1830-1911.

Hukum

Pidana

(KUHP),

Undang-

Sebagai

penyebaran

muatan

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

pornografi

Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun

Penyebarluasan

2002 tentang Penyiaran, dan Undang-

melalui

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

khusus dalam KUHP. Dalam KUHP

Perlindungan Anak kurang memadai

juga tidak dikenal istilah/kejahatan

dan belum memenuhi kebutuhan hukum

pornografi. Namun, ada pasal KUHP

serta

masyarakat

yang bisa dikenakan untuk perbuatan

sehingga perlu dibuat undang-undang

ini, yaitu pasal 282 KUHP mengenai

baru yang secara khusus mengatur

kejahatan terhadap kesusilaan.

perkembangan

melalui

internet.

muatan

internet tidak

diatur secara

“Barangsiapa

pornografi.

pornografi

menyiarkan,

11

mempertunjukkan atau menempelkan di

Tahun 2008 tentang Informasi dan

muka umum tulisan, gambaran atau

Transaksi Elektronik

benda yang telah diketahui isinya

b)

Undang-Undang

No.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

dan/atau

membuat

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

muatan

yang

melanggar

melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan

untuk

disiarkan,

dipertunjukkan atau ditempelkan di muka

umum,

gambaran

membikin

tulisan,

benda

tersebut,

atau

memasukkannya

ke

dalam

negeri,

meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri,

kesusilaan.”

maksud

atau

memiliki

persediaan,

ataupun barangsiapa secara terangterangan atau dengan mengedarkan

B. Cyber Pornografi Untuk efektivitas pembelajaran, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyamakan

atau

paling

tidak

surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya diperoleh,

diancam

sebagai bisa

dengan

pidana

penjara paling lama satu tahun enam

bulan atau pidana denda paling tinggi

jelas salah, pornografi sebetulnya hanya

empat ribu lima ratus rupiah”

salah satu sebagian kecil dari dunia

Ancaman

pidana

terhadap

konten Internet keseluruhan membuka

pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat

situs pornografi yang tidak dibatasi

(1) UU ITE, yaitu ancaman pidana

dapat menimbulkan generasi muda

penjara paling lama 6 (enam) tahun

terutama anak terkontaminasi

dan/atau denda paling banyak 1 (satu)

konten pornografi yang tersebar dan

milliar rupiah. [5]

merajalela.

oleh

Masalah pornografi selain merusak III. PEMBAHASAN

sikap sosial dan akhlak seseorang juga

A. Faktor faktor yang menyebabkan

merupakan salah satu sumber timbulnya

anak

menjadi

penyebarluasan

korban

pornografi

di

merupakan

Perbuatan

pornografi

sangat

merupakan

perbuatan

jelas

haram dan dilarang oleh agama karena

internet dan media sosial Internet

kemaksiatan.

satu

perbuatan

faktor pemicu terjadinya globalisasi

perbuatan

karena telah menghilangkan batas-batas

kehormatan

dunia. Internet telah membuat orang

maupun masyarakat dan merupakan

dari belahan bumi yang berbeda dapat

perbuatan

berkomunikasi

menodai, menjerumuskan diri sendiri

tanpa

salah

dibatasi

oleh

batas-batas negara, waktu, jarak, dan hukum atau biokrasi suatu negara.

pornografi yang diri

tidak

merupakan memelihara

pelaku,

yang

keluarga

mencemarkan,

maupun orang lain. Dari hasil penelitian faktor-faktor yang

menyebabkan

anak

menjadi

korban penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial diantaranya : a) Kebebasan yang diberikan orang tua kepada anak terhadap game online, sosmed dan smartphone Figure.2 Data APJII 2016 penetrasi penggunaan internet berdasarkan usia [6]

Karenakan

tanpa didampingi dan dikontrol penggunaanya

adanya

kesenjangan

Pendidikan selain tindakan menutup secara paksa medianya sendiri yang

m e n

secara

terus

erus.

Kewajiban

Figure.3 Data APJII 2016

tempat yang sering

diakses

saja

internet

dimana

ini

Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan,

agama

memberikan sopan

tugas

menggunakan

smartphone

b) Kurangnya

menjadi

santun

ilmu

keluarga,

yang

memberikan

lembaga

keagamaan,

dan/atau

masyarakat pembinaan,

diberikan kepada anak sehingga

pendampingan, serta pemulihan sosial,

anak merasa tidak bersalah dan

kesehatan fisik dan mental bagi setiap

keinginan

anak yang menjadi korban atau pelaku

kembali

untuk

mengulangi

mengakses

informasi

Pornografi

adalah

suatu

sangat

komplek

dan

karena

itu

problem

terkait pornografi. c) Orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan

pornografi.

diluar

tanpa

yang

yang

memprihatikan,

oleh

perkembangan

diperlukan upaya dan dukungan dari

dan tumbuh kembang anak. Saat

pemerintah dan lembaga-lembaga lain

ini

untuk

yang

siapa

pornografi dan melawan pornogarfi

fokus

secara efisien

memperhatikan

anak

bingung

menyampaikan dikarenakan

kepada

orang

tua

terkait

untuk

menanggulangi

dengan pekerjaan.akhirnya anak berkonsultasi dengan teman yang memiliki efek buruk terhadapnya. d) Kurangnya

pengawasan

anak

dilingkungan luar

B. Perlindungan hukum terhadap anak

Figure.4

Data APJII 2016

perilaku pengguna

Pemblokiran situs tertentu .

akibat penyebarluasan pornografi Peraturan Perundang-undangan di antaranya Nomor

dalam 44

Tahun

Undang-Undang 2008

tentang

Pornografi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet

dan

Transaksi

Elektronik.

C. Upaya

yang

harus

dilakukan

untuk memberikan perlindungan hukum

terhadap

anak

akibat

penyebarluasan pornografi pemerintah wewenangnya penyebarluasan

untuk dalam

menjalankan mencegah

pornografi

di

internet dan media sosial seperti

yang diamanatkan dalam peraturan

II. KESIMPULAN & SARAN

perundang-undangan

A. Kesimpulan

semaksimal

mungkin sehingga penyebarluasan pornografi bisa diminimalisir karena untuk memblog situs pornografi tidak mudah. Disarankan kepada aparat

hukum

khususnya

hakim

pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi dilihat apa yang

telah

ditetapkan

dalam

peraturan perundang-undangan yaitu dengan menerapkan sanksi pidana terhadap

pelaku

pornografi

tindak

semaksimal

pidana mungkin,

untuk menimbulkan efek jera dengan ancaman

hukuman

Disarankan terutama

kepada orang

tua

yang

berat.

masyarakat melakukan

pengawasan terhadap anak dalam penggunaan teknologi. Dan setiap orang

berkewajiban

melindungi

anak-anak dari pengaruh pornografi

Upaya

untuk

menanggulangi

mencegah

dan

berbagai

atau

perilaku

kekerasan yang dialami anak sudah mesti mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Oleh sebab itu, pendekatan dalam penanganan masalah ini mesti bersifat terpadu

(integrated),di

pendekatan

hukum

mempertimbangkan

mana

selain

juga

harus

pendekatan

non

hukum yang justru merupakan penyebab terjadinya

kekerasan

Disamping

itu

bantuan media massa dan elektronik untuk lebih

memperhatikan

masalah

tindak

kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pemberitaannya, termasuk memberi pendidikan publik tentang hak-hak asasi perempuan dan anak- anak. . B. Saran

dan mencegah akses anak terhadap informasi teknologi dan masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan upaya pencegahan terhadap aksesakses situs pornografi agar tidak berkembang datang

yang

kehidupan.[7]

dimasa akan

yang

akan

menghambat

Di

era

digitalisasi

seperti

saat

sekarang ini, pemanfaatan teknologi dan informasi

sebaiknya

digunakan

untuk

berbagai kegiatan hal yang positif dan bermanfaat. Pengawasan dan batasan perlu diberikan kepada anak-anak atau remaja yang akan memasuki dunia maya oleh siapapun khususnya orang tua dan guru dan tetap memberikan pendidikan agama yang

terpenting

supaya

perbuatan terpuji dan tidak.

mengetahui

Daftar Pustaka [1]

S. Di, K. Langsa, and P. Aceh, “Jurnal Ilmiah ‘DUNIA ILMU’ Vol.2 No.3 Oktober 2016,” vol. 2, no. 3, pp. 130–146, 2016.

[2]

T. Anak, “Pedofilia dan kekerasan seksual: masalah dan perlindungan terhadap anak,” pp. 29–40, 2015.

[3]

K. Sekolah and D. Islam, “Persepsi pornografi pada anak (studi pendahuluan pada siswa kelas 5 sekolah dasar islam ‘x’).”

[4]

A. Lembaran, N. Republik, I. Tahun, U. R. Indonesia, and I. Umum, “Tambahan lembaran negara ri,” no. 4928, 2008.

[5]

“No Title,” 2015.

[6]

“No Title,” 2016.

[7]

http://m.tribunnews.com/nasional /2017

/10/12/pemerintah-diminta-

serius-tangani-kasus-prostitusianak-dan-pornografi?page=all