An Seputar Yayasan

http://advokat-rgsmitra.com Tanya-Jawab Hukum Pertanyaan Seputar Yayasan Berdasarkan pengamatan kami dalam praktek dalam memberi saran hukum seputar lingkup hukum Yayasan, berbagai pertanyaan yang hampir mirip & sering diajukan klien kami usahakan untuk dirangkum dalam satu kesatuan, sebagaimana uraian di bawah ini. Rangkuman pertanyaan dan jawaban yang kami tuangkan secara tertulis dimaksudkan agar masyarakat pembaca mudah memahami atau-pun sekedar menambah pengetahuan hukum yang berkaitan dengan aspek hukum Yayasan, baik terhadap Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya UUY maupun setelah berlakunya UUY ataupun bagi masyarakat yang ingin mendirikan Yayasan baru berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2001 yang telah disempurnakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. 1. PERTANYAAN : suatu YAYASAN yang dalam pendiriannya telah di-prakarsai oleh 3 orang, dimana salah satu diantara pendiri tersebut adalah memegang jabatan selaku Direksi & Karyawan PT. OK. Apakah dimungkinkan adanya penggabungan antara Yayasan dengan PT. OK yang sekarang ini telah berjalan ? JAWAB : a. Bahwa, untuk susunan pendiri dari Yayasan sebaiknya terpisah dengan susunan pendiri dari PT.OK & maksud dari pemisahan ini untuk menghindari tumpang-tindih manajemen & ketidak-pastian hukum dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai tujuan dari masing-masing Badan Hukum antara PT dan Yayasan berdasarkan Undang-Undang ; selain itu b. Terdapat perbedaan prinsipil antara Perseroan Terbatas & Yayasan, terutama dalam hal TUJUAN dari para pendiri untuk mendirikan masingmasing Badan Hukum tersebut, antara lain : 1. PT memiliki tujuan utama memperoleh keuntungan sebesarbesarnya dari adanya pengumpulan saham dari para pemegang saham atau persero, yang disetorkan pertama kali oleh pemegang saham atau dibeli oleh para investor melalui pasar modal, untuk menjalankan suatu kegiatan usaha yang dijalankannya oleh PT dimaksud, sedangkan 2. Yayasan hampir sama dengan PT, yaitu ada penggabungan uang, kekayaan, dan ada harta yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dan menjadi kekayaan pertama dan tersendiri bagi Yayasan. Namun Yayasan didirikan sama sekali bukan bertujuan untuk mencari keuntungan atau tidak berorientasi bisnis [mencaari laba], melainkan didirikan untuk tujuan SOSIAL, KEAMAAN & KEMANUSIAAN [Pasal 1 ayat 1 UUY] c. Dasar hukum dari masing-masing badan hukum adalah berbeda, dimana PT & tunduk pada Ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas, dan Yayasan tunduk pada ketentuan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang YAYASAN beserta perubahannya yaitu Undang-Undang No.26 Tahun 2004 2. Bagaimanakah susunan & struktur organisasi dari Yayasan yang didirikan?

http://advokat-rgsmitra.com Tanya-Jawab Hukum JAWAB : Berdasarkan UUY, maka organ yang harus ada pada Yayasan terdiri dari : a. Organ Pembina ; diperkenankan terdiri dari 1 orang b. Organ Pengurus ; diangkat oleh Pembina, biasanya terdiri dari Ketua, Sekretaris & Bendahara ) untuk pembentukan organ pada badan pengurus merupakan keputusan Ketua dan merupakan hak perogratif yang bersangkutan untuk membentuk serta menentukan para pengurus Yayasan. c. Organ Pengawas ; minimum 1 orang. Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Yang Terdiri Atas Kekayaan Yang Dipisahkan Dan Diperuntukan Untuk Mencapai Tujuan / Kegiatan Yayasan sesuai Anggaran Dasar.

PEMBINA, Min. 1 Orang

PENGURUS, biasanya bisa terdiri dari 1. Ketua Umum 2. Sekretaris

PENGAWAS, Min. 1 Orang

3. Apa sajakah larangan yang harus diperhatikan bagi Organ Yayasan : a. Badan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dilarang untuk 1. Merangkap jabatan ganda pada organ Yayasan atau tidak boleh merangkap jabatan yang berbeda pada Yayasan dimaksud. 2. Dilarang Merangkap sebagai Direksi atau Pengurus, dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari suatu Badan Usaha yang didirikan oleh Yayasan itu sendiri yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan ; Misalkan dalam suatu hal YAYASAN HARTA memiliki kekayaan yang cukup besar. Untuk mempertahankan kelangsungan tujuan Yayasan, telah diputuskan untuk menyertakan saham Yayasan Harta sebesar 25% dari seluruh kekayaan Yayasan kepada PT. Subur, dimana dari keikutsertaan saham ini, PT. Subur akan memberi deviden yang mencukupi bagi kelangsungan tujuan Yayasan Harta. Larangan disini, yaitu Anggota Pembina, Pengurus & Pembina Yayasan HARTA, tidak diperkenankan untuk menjadi Direksi atau-pun Komisaris pada PT. Subur, baik dalam kedudukannya secara pribadi maupun dalam kedudukannya selaku salah satu OrganYayasan. 4. Sesuai tujuan kegiatan Yayasan yang diprakarsai oleh para pendiri, maka kegiatan Yayasan yang akan didirikan adalah untuk melaksanakan kegiatan/aktivitas yang misalnya meliputi kegiatan seperti : a. Menyelenggarakan Pendidikan pada salah satu bidang keahlian tertentu [meningkatkan skill]. b. Menyelenggarakan Pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang hukum seputar Hak Cipta atas hasil karya seni.

http://advokat-rgsmitra.com Tanya-Jawab Hukum c. Menyelenggarakan Pendidikan untuk meningkatkan pemahaman secara objektif terhadap suatu karya cipta foto yang bermakna porno atau tidak, sesuai dengan norma kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-Undang. d. Menyelenggarakan pameran hasil karya seni kepada masyarakat. Berdasarkan contoh tujuan Yayasan tersebut diatas, termaksud klasifikasi tujuan apakah Yayasan yang akan didirikan? JAWAB : a. Bahwa sesuai ulasan [singkat] dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh yayasan diatas, maka Yayasan yang akan didirikan adalah memiliki Tujuan Sosial, dengan lingkup kegiatan untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan In-formal. b. Jika tujuan kegiatan Yayasan termaksud dalam lingkup pendidikan formal, sebaiknya Yayasan memperoleh izin dari Departemen Pendidikan Nasional, setelah akta pendirian Yayasan memperoleh status Badan Hukum [dari Departemen Kehakiman & HAM]. 5. Apa-apa sajakah yang penting untuk diperhatikan dalam menjalankan tujuan / kegiatan Yayasan, yang berkaitan dengan harta / kekayaan Yayasan ? JAWAB : a. Yayasan selaku Badan Hukum, yang merupakan suatu ciri pokok dari kekayaan Yayasan disini yaitu adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi para pendiri & dalam prakteknya diberikan untuk disumbangkan kepada Yayasan, yang menjadi modal dasar [awal] dari Yayasan bersangkutan, untuk menjalankan tujuan Yayasan. b. Setelah dalam menjalankan kegiatan usaha / tujuan Yayasan, apabila ternyata kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang, adalah Dilarang untuk Dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus Pengawas, Karyawan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan Yayasan. c. SUATU PENGECUALIAN [berdasarkan Pasal Pasal 5 Undang-Undang No.26 Tahun 2004] larangan pembagian/pemberian kekayaan Yayasan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang, BOLEH diberikan kepada PENGURUS, dengan syarat : 1. Pemberian ini ditetapkan pada Anggaran Dasar Yayasan 2. Pengurus yang menerima gaji, upah, honorarium ini bukan termaksud jajaran Pendiri Yayasan & Tidak Terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas 3. Personil Pengurus ini melaksanakan kepengurusan Yayasan Secara Langsung dan Penuh, dimana 4. Besarnya jumlah Pemberian gaji, upah dan honorarium ini harus sesuai dengan kemampuan Yayasan.

http://advokat-rgsmitra.com Tanya-Jawab Hukum

Analisa Terhadap Larangan Pengalihan Barang & Kemungkinan Pengalihan Pasal 5 Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan. Pasal ini menegaskan LARANGAN pengalihan terhadap kekayaan Yayasan dalam bentuk apapun yang dilaksanakan baik dengan cara penjualan, hibah, penjaminan, gadai dan berbagai upaya bentuk pengalihan hak. Adapun definisi barang menurut hukum meliputi : Berwujud [mobil, computer dan sebagainya]

Bergerak Benda/ Barang

Tidak Berwujud [hak atas kekayaan intelektual [mis.hak cipta, merek], nama baik Yayasan, piutang, hutang, bunga atau keuntungan yang akan diperoleh dikemudian hari]

Tidak Bergerak [contohnya tanah dan bangunan, kapal laut yang beratnya lebih dari 10.000 ton]

a. Namun demikian, larangan pengalihan barang pada Pasal 37 ayat 1.b. : [1] Pengurus tidak berwenang : (a) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ; (b) mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan (c) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain. [2] Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan. Ketentuan bisa ditafsirkan adanya kemungkinan untuk dialihkan oleh Badan Pengurus, yang menyatakan bahwa “Pengurus tidak berwenang untuk mengalihkan kekayaan Yayasan KECUALI dengan persetujuan pembina” & yang berdasarkan penafsiran a-contrario bisa kita nyatakan bahwa apabila badan pembina menyetujui pengalihan kekayaan Yayasan, maka pengurus diperkenankan melakukan pengalihan kekayaan dimaksud. b. Dari kedua Pasal 5 & Pasal 37 ayat 1.b telah memperlihatkan adanya benturan aturan yang saling bertentangan, namun keadaan ini secara kebetulan ada dalam Undang-Undang Yayasan ) Sesuai hasil seminar Yayasan yang diselenggarakan oleh PK2HE & Pengadilan Negeri Sukabumi, telah disimpulkan bahwa ketentuan Undang-Undang Yayasan ini banyak yang tidak “membumi” dan sulit untuk diterapkan. c. Dalam kenyataannya pengalihan kekayaan Yayasan sesuai pengamatan dalam praktek, biasanya tetap berlangsung atau tidak bisa dihindari. Misalkan penjualan peralatan operasional Yayasan, yang semata-mata dilakukan untuk meremajakan peralatan yang mulai usang, dimana tindakan pengalihan ini

http://advokat-rgsmitra.com Tanya-Jawab Hukum dilakukan untuk meningkatkan efektifitas kerja Yayasan [bukan untuk memperoleh keuntungan pribadi Pengurus Yayasan] dan untuk selanjutnya d. Berdasarkan pembatasan ini, untuk itu kami sarankan agar hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Pengurus dalam mengalihkan kekayaan Yayasan agar dituangkan secara rinci dalam AD/ART Yayasan, baik dalam hal kewenangan dan pembatasan-pembatasannya, dan hal utama untuk diperkenankannya pengalihan tersebut semata-mata untuk menjalankan tujuan Yayasan sebagai hal yang utama.