Alam Penanggulangan Illegal Logging

PERANAN SISTEM INFORMASI PELACAKAN KASUS KEJAHATAN KEHUTANANDALAM PENANGGULANGAN ILLEGAL LOGGING

Pendahuluan

a. Latar belakang Dunia kehutanan Indonesia menghadapi permasalahan yang sangat berat akhir-akhir ini. Selama beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan kejahatan kehutanan yang berupa pencurian maupun perdagangan satwa dan tanaman langka yang dilindungi, pelanggaran prinsip-prinsip konservasi dan kelestarian dalam penetapan kebijakan kehutanan, perambahan dan okupasi kawasan hutan oleh masyarakat, pencurian kayu dan perdagangan tidak sah, pemberian maupun penyalahgunaan ijin-ijin kehutanan, dan lainlain. Diantara beragam kejahatan kehutanan tersebut, maka pencurian kayu atau illegal logging merupakan kejahatan kehutanan yang terbesar dan telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Pencurian kayu atau Illegal logging hampir terjadi di seluruh kawasan hutan, tidak hanya pada kawasan hutan produksi saja tetapi juga telah memasuki hutan di kawasan konservasi dan hutan lindung. Bila hal ini tidak segera ditanggulangi maka pada akhirnya nanti mungkin hutan yang tersisa hanyalah pada kawasan yang mempunyai topografi yang sangat berat. Permasalahan illegal logging masih menjadi topik hangat sampai saat ini seiring dengan gencarnya operasi pengamanan terpadu dalam memberantas illegal logging yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan, Polri dan aparat terkait. Beberapa orang yang meliputi cukong dan pekerja kayunya berhasil ditangkap dan dijadikan tersangka. Walaupun demikian, sampai saat ini usaha penanganan illegal logging masih dianggap tidak memberikan hasil yang signifikan. Ketidakefektifan ini salah satunya disebabkan oleh tidak adanya sistem monitoring serta penanganan data dan informasi kasus illegal logging secara efektif dan efisien. Ketidakefektifan penanganan masalah ini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap beratnya dampak yang diakibatkan dan konstelasi permasalahan yang dihadapi. Penanganan kejahatan kehutanan pencurian kayu atau illegal logging menghadapi kendala yang sangat berat karena kompleksitas permasalahan dan adanya keterlibatan berbagai pihak. Kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dan melibatkan para penebang liar, tetapi juga para penjual kayunya, pemilik sawmill illegal, pemodal, oknum pejabat

yang memanipulasi perijinan, oknum aparat yang menjadi “backing, maupun oknum penegak hukum yang menerima suap. Melihat pada keterlibatan berbagai pihak dengan jalinan kerjasama yang saling menguntungkan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kejahatan kehutanan, terutama pencurian kayu telah sampai pada tingkatan “kejahatan terorganisasi”. Akibatnya adalah 3,6 juta hektar hutan hilang setiap tahunnya. Walaupun demikian, karena dampak negatifnya belum menyentuh kepentingan individu, maka sangat jarang dari pihak anggota masyarakat yang melakukan pengaduan kasus tindak pidana kejahatan kehutanan. Dampak negatif akibat illegal logging sebenarnya tidak hanya kerusakan hutan saja, karena dari beberapa studi yang dilakukan oleh WWF/ITTO dan berbagai pihak lain diketahui bahwa kegiatan ekonomi lokal di sekitar hutan telah mengalami perubahan struktural yang mengkhawatirkan. Perubahan aktivitas ekonomi lokal tersebut menjalar pada rusaknya tatanan bisnis perkayuan yang legal. Di sisi lain terjadi pula perubahan norma-norma budaya masyarakat lokal akibat diintrodusir oleh norma-norma baru yang diperkenalkan oleh para cukong atau pemodal. Melihat kompleksitas permasalahan dan berkaca pada operasi yustisi yang telah banyak dilakukan selama ini terbukti tidak efektif dalam menanggulanginya, maka kejahatan kehutanan harus ditangani dari setiap sudut yang mungkin, dengan berbagai pendekatan yang mungkin, dan harus ditangani secara bersama-sama oleh berbagai pihak. Alternatifnya adalah penanggulangan yang sistemik, multidimensional, sinergis dan simultan. Dengan demikian maka koordinasi dan kerjasama berbagai pihak sangat perlu untuk dibangun. Sistem Informasi Pelacakan Kasus-Kasus Illegal Logging dan Tindak Kejahatan Kehutanan menempati posisi penting karena diharapkan fungsinya sebagai basis informasi legal dan penentu tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan kehutanan tersebut. Di samping itu, database dalam sistem informasi tersebut juga dapat digunakan sebagai basis pelayanan informasi publik dan pengetahuan empirik guna menetapkan tindakan pendukung seperti kampanye, peningkatan kapasitas SDM aparat, dan penyuluhan bagi masyarakat.

b. Permasalahan Selama ini berbagai inisiatif oleh berbagai pihak telah banyak dilakukan, dan berbagai teknologi penunjang telah pula dikembangkan, tetapi kegiatan monitoring kejahatan kehutanan masih bersifat sporadis, individual/institusional, sehingga data dan informasi berada dalam “kekuasaan” masing-masing inisiator. Di sisi lain, sistem manajemen data dan informasi tindak kejahatan kehutanan tersebut dapat dikatakan masih lemah, sehingga informasi tetap terpencar, tidak sistematik, dan tidak dapat dimanfaatkan secara efektif untuk tujuan penanggulangan illegal logging dan tindak kejahatan kehutanan lainnya. Permasalahan lain yang sangat mendasar adalah belum adanya kejelasan tentang siapa yang harus mengelola pusat data dan informasi tersebut dan siapa yang berhak menentukan tingkat pemanfaatan informasi, baik sebagai bahan represi maupun sebagai bahan penyusunan langkah-langkah penanggulangan illegal logging dan tindak kejahatan kehutanan.

c.Tujuan penelitian Pembuatan database pelacakan kasus-kasus illegal logging dan kejahatan kehutanan di taman nasional ini ditujukan untuk : 1. Membantu pihak balai taman nasional dalam hal pengelolaan data dan informasi kasus-kasus kejahatan kehutanan secara lebih efektif. 2. Mempermudah pihak taman nasional dalam memonitor kasus-kasus kejahatan kehutanan yang telah terjadi, berikut perkembangan kasusnya. 3. Meningkatkan kapasitas individu dan organisasi balai taman nasional dalam menanggulangi illegal logging dan kejahatan kehutanan lainnya melalui pendekatan manajemen data dan informasi. 4. Meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan dan tindakan dalam penanggulangan illegal logging dan kejahatan kehutanan. d. Manfaat penelitian Manfaat yang dapat diharapkan dari pengembangan aplikasi sistem database ini adalah terbangunnya mekanisme investigasi yang lebih baik, pengelolaan data dan informasi yang efektif dan efisien, serta terbentuknya jalinan koordinasi dan komunikasi intensif diantara berbagai pihak melalui proses updating dan pertukaran data dan informasi.

e. Kerangka teori 1. Identifikasi Kebutuhan Pengguna Penilaian kebutuhan pengguna dimulai dengan analisis proses sistem yang ada sekarang . Hasil analisis ini untuk mengindentifikasi proses atau bagian sistem yang memungkinkan untuk diperbaiki, dan analisis ketersediaan teknologi. Hal ini membutuhkan rangkaian penyelidikan yang terus menerus. Berdasarkan hasil diskusi dengan berbagai pihak di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para pengambil keputusan dan pihakpihak yang terkait dalam penanganan kasus kejahatan kehutanan, terutama illegal logging membutuhkan data dan informasi tentang : a. Jumlah kasus illegal logging yang terjadi di daerah. b. Apa yang terjadi, bagaimana kejadiannya, apa kasusnya, kapan kejadiannya, dimana saja, dan siapa saja yang terlibat? c. Tingkat kejadian kasus di suatu daerah. d. Estimasi kerugian negara akibat kejadian illegal logging. e. Bagaimana proses kasus-kasus kejahatan kehutanan, terutama illegal logging, ditindak lanjuti dari awal sampai akhir? f. Kemudian bagaimana data, informasi dan hasil analisis dapat sampai kepada pengambil tindakan? 2. Analisis Kebutuhan Data dan Informasi Hasil dari identifikasi kebutuhan pengguna dianalisis untuk mengetahui kebutuhan data dan informasi bagi pengembangan sistem database. Adapun kebutuhan data dan informasi secara garis besar adalah sebagai berikut : a. Data pelaku kejahatan kehutanan/illegal logging : nama, kewarganegaraan, peran, status hukum, dan lain-lain. b. Data saksi-saksi: nama-nama saksi mata berikut detail identitas lainnya c. Data pelapor: nama-nama pelapor berikut detail identitas lainnya d. Data petugas pelapor: nama petugas, jabatan dan asal intansi e. Data barang bukti: jenis barang bukti, ditahan atau tidak, lokasi penahanan, nilai rupiah, volume dan jumlah. f. Data kejadian kasus: lokasi, tanggal kejadian, tanggal pelaporan, status kasus.

g. Data kemajuan pemrosesan kasus : status kasus sekarang, jumlah subyek hukum, status subyek hukum, instansi pemroses. 3. Posisi Database dalam Penanggulangan Illegal Logging Database kasus-kasus illegal logging dan tindak kejahatan kehutanan berisi sekumpulan data yang diolah melalui sistem terkomputerisasi agar menjadi informasi yang berguna untuk tindak penanggulangannya. Alur data dan informasi yang terjadi selama ini dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut: Dari diagram tersebut dapat dicermati bahwa informasi lapangan secara formal belum dapat dimasukkan ke dalam database secara langsung, karena tergantung pada kebijakan dari pengambil keputusan. Data dan informasi tersebut digunakan untuk tindakan pencegahan dan represi, baru kemudian hasilnya dapat dimasukkan ke dalam database. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan informasi karena hasil investigasi tidak terekam dengan utuh sehingga sulit untuk diukur tingkat keberhasilan penanganannya. Selain itu, pengambil kebijakan akan mengalami kelebihan beban informasi yang harus dipikirkan dan ditangani. Semua laporan baik formal dan informal setelah melalui tahapan analisis langsung mengalir ke dalam database. Disini informasi disimpan, diolah, difilter dan dapat disajikan untuk berbagai kepentingan. Pekerjaan pengambil kebijakan akan lebih ringan karena semua sudah dibantu dan ditangani oleh bagian pengelola data dan informasi. Prinsip-prinsip dan Prasyarat (Prakondisi) Implementasi Database Aplikasi database apapun dan dimanapun membutuhkan prakondisi dan prinsip-prinsip yang diharapkan mampu menjamin keberhasilan implementasinya. Terdapat 4 (empat) prinsip utama yang selalu dimiliki oleh setiap aplikasi database, diantaranya adalah : a) adanya aliran data dan informasi, b) adanya pengelola data dan informasi, c) pengambilan keputusan dan atau kebijakan berdasarkan data dan informasi tersebut, serta d) distribusi data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Keempat prinsip tersebut akan mendasari prinsip-prinsip implementasi database pelacakan kasus illegal logging dan tindak kejahatan kehutanan, seperti tersebut di bawah ini: Prinsip 1 : Aliran data dan informasi kasus illegal logging dan kejahatan kehutanan lainnya yang berjalan lancar

Prinsip pertama ini sangat mendasari berjalannya aplikasi database. Apabila prinsip pertama ini tidak berjalan dengan baik, maka prinsip-prinsip berikutnya tidak akan dapat diwujudkan. Aliran data dan informasi membutuhkan prasyarat dasar yang dapat menjamin agar dapat terjadi aliran yang diperlukan. Beberapa prasyarat/prakondisi tersebut adalah : 1. Pengumpulan data dan informasi hasil investigasi kasus illegal logging dan kejahatan kehutanan lainnya.

2. Transparansi data dan informasi kasus illegal logging dan kejahatan kehutanan lainnya. 3. Sistem manajemen informasi dan mekanisme aliran data dan informasi kasus illegal logging yang jelas. Prinsip 2 : Adanya pengelola data dan informasi kasus illegal logging dan tindak kejahatan hutan lainnya

Pengelolaan data oleh pengelola dapat dilakukan baik melalui optimalisasi bagian tertentu yang sudah ada dalam struktur organisasi, maupun dengan membentuk bagian khusus untuk menangani data dan informasi. Untuk antisipasi berbagai kebutuhan tersebut maka beberapa hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah sebagai berikut : 1. Pemberdayaan kelembagaan yang menangani database penanggulangan illegal logging dan tindak kejahatan kehutanan lainnya. 2. Pembentukan lembaga khusus dengan jaringan vertikal – horisontal yang jelas dan mempunyai tata aturan main yang pasti dalam mengelola data dan informasi. 3. Optimalisasi tugas penyimpanan, pemilahan, analisis dan penyajian data dan informasi kasus illegal logging dan tindak kejahatan kehutanan lainnya. 4. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia kehutanan di taman nasional dalam menangani dan mengelola data dan informasi.

Prinsip 3: Optimalisasi Penggunaan data dan informasi Prinsip ini menekankan pada penggunaan data dan informasi yang telah diproses di database bagi para pengambil kebijakan dalam penanggulangan illegal logging. Prasyarat/Prakondisi yang harus dipenuhi terlebih dulu adalah: 1. Keberanian dan komitmen dalam pengawasan dan pengawalan kasus-kasus illegal logging. 2. Peningkatan kapasitas deteksi untuk tindak lanjut informasi. 3. Kewenangan untuk melakukan dan atau menggerakkan tindakan lebih lanjut. Prinsip 4 : Distribusi dan komunikasi data dan informasi

Data dan informasi dapat digunakan untuk kepentingan kampanye, pelayanan publik dan pengukuran efektivitas tindakan yang telah dilakukan selama ini. Prasyarat/prakondisi yang harus dilakukan adalah: 1. Transparansi data dan informasi kasus illegal logging dan kejahatan kehutanan lainnya.

2. Pembentukan unit pelayanan informasi publik yang efektif, dengan mekanisme yang jelas. 3. Perlindungan hak cipta (penguatan data dan informasi). 4. Prasyarat teknis data dan informasi kasus illegal logging dan tindak kejahatan kehutanan lainnya.

f. Metodologi penelitian Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan database ini adalah Sistem Analisis dan Desain. Dasar dari pendekatan tersebut adalah “System Development Life Cycle” yang merupakan langkah-langkah sistematis untuk mengembangkan suatu database dan sistem informasi. Implementasi sistem informasi menggunakan gabungan antara metode offline dan online untuk pengumpulan data dari berbagai taman nasional, mengingat ketersediaan sarana teknologi informasi di berbagai daerah di Indonesia yang belum merata.

g. sistematika penulisan penulisan laporan penelitian sebagi berikut : bab 1. sebagai bab pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahaan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangaka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

TUGAS PROPOSAL HUKUM PIDANA

Oleh Nam : kaihudu karepesina Npm : 200811245 Fakultas : hukum Prodi : ilmu hukum Semester : III B4

UNIVERSITAS DARUSSALAM AMBON

BAB I PENDAHULUAN A. latar belakang salah satu tujuan penyaelesaian sengketa adalah untuk mencegah dan menghindari terjadinya peperangan antara negara dan penggunaan kekerasan. Karena apabila terjadi persengketaan dikhawatirkan dapat menimbulkan krisis dan ancaman terhadap perdamaian internasional penyelesaian sengketa secara damai harus di lakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Usaha ini mutlak diperlukan sebelum persengkataan itu mengarah pada suatu pelanggaran terhadap kedamaian dan keamanan internasional. Karena suatu negara memilliki hak untuk melindungi warga negaranya diluar negari, maka negara itu berhak campur tangan secara diplomatik atau mengajukan suatu klaim untuk penyelesaian memuaskan dihadapan suatau pengadilan arbitrase internasional, apabila salah satu dari rakyatnya telah mendapat kerugian yang untuk mananegara lain bertanggung jawab. Negara penuntut itu dianggap telah dirugoikan melalui rakyatnya atau untuk menuntut haknya bagi jaminan dihormatinya kaidah-kaidah hukum internasional, dan sekali campur tangan itu dilakukan atau sekali di klaim diajukan, maka persoalan itu menjadi suatu hal yang menyangkut kedua negara itu saja satu-satunya hal subjek yang ditrugikan adalah menuntut melalui negaranya terhadap negara yang bertanggung jawab. B. perumusan masalah adapin rumusan masalah ini yangperlu di bahas yaitu apa penegrtian dari aspek-aspek negara dalam hukum internasional.

C. tujuan tujuan dalam penulisan makalah ini dalam hukum internasional adalah menambah pengetahuan dan diaharapkan bermanfaat bagi kita semua.