Akp_transaksi Mata Uang Asing.docx

AKUNTANSI MATA UANG ASING

MAKALAH AKUNTANSI PERPAJAKAN

Disusun Oleh: IHWAN SURURI WINARTO AGUS SUCIPTO

NIM 55518110003 NIM 55518110010 NIM 55518110019

PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2018

Makalah Akuntansi Perpajakan Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana Mata Kuliah Nama Dosen

: Akuntansi Perpajakan : Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si, CA

Akuntansi Mata Uang Asing A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Transaksi mata uang asing adalah dimana nilai tukarnya dinyatakan dalam mata uang fungsional dari suatu entitas. Di Indonesia, akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007 yaitu PSAK No.10 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing dan PSAK No.11 tentang Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing yang meliputi penentuan kurs. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. Beberapa kurs yang digunakan : a. Kurs Spot (spot rate), yaitu Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi. b. Kurs Sekarang (current rate), yaitu kurs dimana 1 unit mata uang dapat dipertukarkan dengan mata uang lain pada tanggal neraca atau tanggal transaksi. c. Kurs Historis (historical rate), yaitu kurs yang berlaku pada tanggal tertentu terjadinya transaksi. d. Forward Rate, yaitu kurs tertentu yang disepakati dan digunakan dalam transaksi kontrak berjangka. Ketentuan PSAK No.10 tentang Transaksi Mata Uang Asing Transaksi dalam mata uang asing adalah transaksi yang didenominasi atau membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, termasuk transaksi yang timbul ketika suatu perusahaan: a. Membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasi dalam suatu mata uang asing; b. Meminjam (utang) atau meminjamkan (piutang) dana yang didenominasi dalam suatu mata uang asing; c. Menjadi pihak untuk suatu perjanjian dalam valuta asing yang belum terlaksana; atau d. Memperoleh atau melepaskan asset, dan menimbulkan atau melunasi kewajiban yang didenominasi dalam suatu mata uang asing.

2

2. Daftar Istilah  Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi.  Mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.  Pos-pos moneter adalah unit mata uang yang dimiliki serta aset atau liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan.  Pos-pos non-moneter adalah pos-pos selain yang bersifat moneter yang juga terdiri atas aset nonmoneter dan kewajiban nonmoneter. Aset nonmoneter adalah aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai dan nilai tersebut berubah-ubah dengan berjalannya waktu atau aset yang merupakan klaim untuk menerima potensi jasa atau manfaat fisis tanpa memperhatikan perubahan daya beli.  Transaksi derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi "acuan pokok" atau juga disebut " produk turunan"(underlying product); daripada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu aset, pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset atau suatu nilai disuatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok.  SWAP adalah kesepakatan antara dua pihak (perusahaan) untuk saling mempertukarkan arus kas di masa tertentu (selama kurun waktu tertentu) yang akan datang. Dalam kesepakatan ditentukan secara spesifik tanggal pembayaran tunai dan cara menghitung jumlah tunai yang akan saling dipertukarkan (dibayarkan masing-masing pihak). Biasanya di dalam perhitungan telah dipertimbangkan/diperhitungkan nilai yang akan datang tingkat bunga, kurs mata uang, dan variabel-variabel lainnya yang relevan.  Kontrak forward adalah kontrak penjualan/pembelian dimana kurs jual/beli di masa yang akan datang disepakati pada tanggal kontrak terjadi.  Hedging atau lindung nilai merupakan teknik manajemen risiko dengan menggunakan derivatif atau instrumen hedging lainnya untuk mengkompensasi (offset) perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas terkait asset, kewajiban, dan transaksi-transaksi di masa depan B. Transaksi Mata Uang Asing Menurut Akuntansi 1. PSAK 10 Ruang lingkup: a. Akuntansi untuk transaksi mata uang asing, selain beberapa transaksi derivatif yang diatur di PSAK 55; b. Menjabarkan hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas secara konsolidasi, proporsional atau metode ekuitas; 3

c. Penjabaran hasil dan posisi keuangan ke suatu mata uang pelaporan. Tidak termasuk dalam lingkup PSAK 10 adalah: a. Transaksi derivatif mata uang asing, kecuali derivatif yang tidak termasuk lingkup PSAK 55 misal derivatif yang melekat pada kontrak lain; b. Akuntansi lindung nilai mata uang asing termasuk lindung nilai investasi di luar negeri; c. Penyajian laporan arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing atau penjabaran arus kas dari kegiatan usaha luar negeri. 2. Penyajian dalam Laporan Keuangan Pengaruh dari fluktuasi valuta asing disajikan pada dua aspek penyajian, yaitu sebagai berikut: a. Translation of Foreign Exchange Financial Statement Pada aspek ini penjabaran laporan keuangan yang disusun dalam mata uang atau valuta asing seperti diatur dalam PSAK No.11 Reformat 2007. Penjabaran ini digunakan untuk perubahan multinasional yang cabang atau anak perusahaannya berada di negara lain. Awalnya digunakan untuk kepentingan laporan konsolidasi di dalam negeri yang memiliki anak atau cabang-cabang di luar negeri. b. Foreign Exchange Transaction Pada aspek ini sebagai penjabaran yang disebabkan adanya transaksi perusahaan yang berhubungan dengan valuta asing. 3. Jenis Transaksi Mata Uang Asing Beberapa jenis transaksi mata uang asing dengan memperhatikan sumber terjadinya meliputi berikut ini: a. Utang dagang, timbul sebagai akibat kredit impor, baik untuk barang dagangan maupun pembelian barang modal. b. Utang jasa, timbul akibat struktur permodalan perusahaan yang sebagian dibiayai dengan pinjaman luar negeri dalam valuta asing baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang. c. Utang bunga pinjaman, timbul akibat pinjaman valuta asing. d. Piutang, timbul akibat adanya ekspor atau piutang permodalan. e. Dividen dalam bentuk valuta asing dan adanya kas, tabungan, deposito, atau setara kas dalam valuta asing. f. Kontrak berjangka dalam valas, antara lain dalam bentuk SWAP, future, dan lindung nilai (hedging) atas utang piutang valas. 4. Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Penyajian Dalam teori akuntansi ataupun praktik akuntansi terdapat pengelompokan pos-pos yang harus dijabarkan dalam mata uang asing, yaitu: a. Pendekatan pos moneter – non moneter Pos-pos moneter telah dinyatakan dalam mata uang pada akhir periode berjalan dan terjadi perubahan nilai valuta asing. b. Pendekatan lancar atau tidak lancar 4

Pada pendekatan pos-pos lancar dijabarkan dengan kurs berjalan. Untuk pos-pos tidak lancar dilaporkan sesuai kurs historisnya. c. Pendekatan temporal Pada pendekatan temporal ini kas dan bank (cash equivalent), piutang dan utang lancar, dan utang jangka panjang disajikannya dengan menggunakan kurs berjalan, sedangkan lainnya disajikan sesuai kurs historis. d. Pendekatan mata uang fungsional Pendekatan ini merupakan penjabaran mata uang asing dengan mata uang yang berlaku pada suatu negara sebagai contoh rupiah, dolar AS, dan sebagainya. 5. Akuntansi Selisih Kurs Mata Uang Asing Selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian (settlement date) pos moneter yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing. Bila timbulnya dan penyelesaian suatu transaksi berada dalam suatu periode akuntansi yang sama, maka seluruh selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Namun jika timbulnya dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode. Perlakuan akibat kerugian selisih kurs ini terdapat beberapa teori yang umum digunakan, yaitu: a. Pembebanan langsung dalam penghitungan laba atau rugi pada periode terjadinya perubahan. b. Penangguhan dan amortisasi selama periode berikut sesuai saat realisasi. c. Dikapitalisasi ke dalam harga aset yang bersangkutan Perlakuan Pengakuan Awal a. Suatu transaksi mata uang asing harus dicatat dalam mata uang fungsional. b. Jumlah mata uang asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan mata uang asing mata uang fungsional dan mata uang asing pada tanggal transaksi. c. Pos moneter mata uang asing dijabarkan menggunakan kur penutup. d. Pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis, dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. e. Pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar, dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. 6. Contoh Kasus a. Pembelian Pada 10 Desember 2017, PT Mercu Buana membeli 200 unit barang dagangan @ $ 100. Pada saat pembelian kurs tukar adalah Rp10.000 per $1, sedangkan kurs pada saat tutup buku Rp 11.000, per $1, dan kurs pelunasan pada 20 Januari tahun berikutnya Rp12.000 per $1 maka jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah: 5

Jumlah unit Harga per unit Kurs Rp per $1 Nilai Pembelian diakui Pengakuan laba (rugi)

10-12-2017 200 unit $100 Rp10.000 Rp200.000.000 -

31-12-2017 20-01-2018 200 unit 200 unit $100 $100 Rp.11.000 Rp.12.000 Rp220.000.000 Rp240.000.000 (20.000.000) (20.000.000)

10-12-2017 Jurnal pada saat pembelian Persediaan Rp200.000.000 Hutang Rp20.000.000 31-12-2017 Jurnal penyesuaian untuk mengakui laba/rugi selisih kurs Rugi selisih kurs Rp20.000.000 Hutang Rp20.000.000 20-01-2018 Jurnal pada saat pelunasan pembayaran Rugi selisih kurs Rp 20.000.000 Hutang Rp220.000.000 Kas Rp240.000.000 b. Penjualan Pada 10 Desember 2017, PT Mercu Buana menjual 200 unit barang dagangan @ $ 100. Pada saat penjualan kurs tukar adalah Rp10.000 per $1, sedangkan kurs pada saat tutup buku Rp 11.000, per $1, dan kurs pelunasan pada 20 Januari tahun berikutnya Rp12.000 per $1 maka jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah:

Jumlah unit Harga per unit Kurs Rp per $1 Nilai Penjualan diakui Pengakuan laba (rugi)

10-12-2017 200 unit $100 Rp10.000 Rp200.000.000 -

31-12-2017 20-01-2018 200 unit 200 unit $100 $100 Rp.11.000 Rp.12.000 Rp220.000.000 Rp240.000.000 20.000.000 20.000.000

10-12-2017 Jurnal pada saat pembelian Piutang Rp200.000.000 Penjualan Rp20.000.000 31-12-2017 Jurnal penyesuaian untuk mengakui laba/rugi selisih kurs Piutang Rp20.000.000 Laba selisih kurs Rp20.000.000

6

20-01-2018 Jurnal pada saat pelunasan Kas Rp240.000.000 Laba selisih kurs Rp 20.000.000 Piutang Rp220.000.000 c. Kontrak Forward Pada 1 Nov 2017 PT Mercu Buana sepakat mengikat kontrak 90 hari membeli $1.000 dengan kurs Rp 10.000 per $1 dimana pembelian akan dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2018 (eksekusi). Kurs forward 30 hari tgl 31 Desember adalah Rp 11.000 per $1. Kurs spot (yaitu kurs yang berlaku pada saat kontrak terjadi) adalah Rp 9.000 per $1. Pada 31 des 2017 kurs yang berlaku adalah Rp 9.500 per $1 sedangkan kurs pada saat pelunasan Rp 12.000 per $1. Atas transaksi ini maka jurnal yang dilakukan adalah: Jurnal pada saat kontrak 1 Nov 2017 Piutang Kontrak Rp10.000.000 Hutang Kontrak Forward Rp10.000.000 ($1.000 x Rp 10.000) >> kurs kontrak Jurnal pada saat 31 des 2017 Piutang Kontrak Rp1.000.000 Keuntungan selisih kurs Rp1.000.000 ($1.000 x (Rp 11.000 – Rp 10.000) >> kurs forward 31/12 – kurs kontrak Jurnal pada saat eksekusi 1 Februari 2018 Kas Rp12.000.000 Keuntungan selisih kurs Rp 1.000.000 Piutang Kontrak Rp11.000.000 ($1.000 x Rp 12.000=Rp 12.000.000) ($1.000 x 12.000 – Rp 11.000=Rp 1.000.000) Jurnal Pembayaran hutang kontrak 1 Februari 2018 Hutang Kontrak Rp10.000.000 Kas Rp10.000.000

C. Transaksi Mata Uang Asing Menurut Perpajakan 1. Ijin Pembukuan Mata Uang Asing Wajib Pajak tertentu dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain Rupiah yaitu Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat. Wajib Pajak tersebut meliputi : 7

a. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing; b. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi; c. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi; d. Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UndangUndang PPh atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait; e. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri; f. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan pasar modal; g. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak (subsidiary company) yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan induk (parent company) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang PPh; atau h. Wajib Pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. 2. Perlakuan Pajak Penghasilan Laba selisih kurs merupakan objek pajak penghasilan dan kerugian selisih kurs merupakan biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, perlakuan selisih kurs menurut fiskal mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan.

8