Akbar.docx

TUGAS “TEORI DAN PERANCANGAN KEPUTUSAN”

NAMA : ANDI AKBAR ALAM NIM : B12112148 UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR Ciri-ciri perbedaan batalnya suatu keputusan, batal demi hukum, dan dapat dibatalkan? 1. Faktor-faktor penting dalam proses pengambilan keputusan?

1. A. Syarat sah Keputusan Tata Usaha Negara. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) dapat dikatakan sah apabila memenuhi 2 (dua) syarat. Syarat-syarat sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menurut Prof. Muchsan adalah: a. Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan isi. Syarat materiil dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 1) Harus dibuat oleh aparat yang berwenang; 2) Keputusan Tata Usaha Negara tidak mengalami kekurangan yuridis;

Suatu produk hukum dikatakan mengalami kekurangan yuridis apabila didalam pembuatannya terdapat unsur: a) Adanya paksaan. b) Paksaan terjadi apabila adanya perbedaan antara kenyataan dengan kehendak, sebagai akibat dari adanya unsur eksternal. c) b) Adanya kekhilafan. d) Kekhilafan terjadi apabila adanya perbedaan antara kenyataan dengan kehendak, tetapi tanpa adanya unsur kesengajaan. e) c) Adanya penipuan. f) Penipuan terjadi apabila adanya perbedaan antara kenyataan dengan kehendak, sebagai akibat dari tipu muslihat. g) 3) Tujuan ketetapan sama dengan tujuan yang mendasarinya. h) b. Syarat formil, yaitu syarat yang berkaitan dengan bentuk. Syarat formil dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: i)

1) Bentuk ketetapan harus sama dengan bentuk yang dikehendaki oleh peraturan yang mendasarinya.

j)

2) Prosedur harus sama dengan bentuk yang diatur dalam peraturan yang mendasarinya.

k) 3) Syarat khusus yang dikehendaki oleh peraturan dasar harus tercermin dalam keputusan. B. Batalnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara Apabila suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) tidak memenuhi persyaratan diatas dapat dinyatakan batal. Batal menurut Prof. Muchsan ada 3 (tiga), yaitu:

a. Batal mutlak. b. Batal mutlak adalah semua perbuatan yang pernah dilakukan dianggap belum pernah ada. Aparat yang berhak menyatakan adalah hakim melalui putusannya. c. Batal demi Hukum. Terdapat 2 (dua) alternatif batal demi hukum, yaitu: 1) Semua perbuatan yang pernah dilakukan dianggap belum pernah ada. 2) Sebagian perbuatan dianggap sah, yang batal hanya sebagiannya saja. Aparat yang berhak menyatakan adalah yudikatif dan eksekutif. c. Dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan adalah semua perbuatan yang dilakukan dianggap sah, pembatalan berlaku semenjak dinyatakan batal. Aparat yang berhak menyatakan adalah umum (eksekutif, legislatif dan lain-lain). Menurut teori functionare de faite, suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetap dianggap berlaku walaupun tidak memenuhi syarat diatas (formil dan materiil), apabila memenuhi 2 (dua) syarat yang bersifat komulatif, yaitu: a. Tidak absahnya keputusan itu karena kabur, terutama bagi penerima keputusan.

b. Akibat dari keputusan itu berguna bagi kepentingan masyarakat. C. Hapusnya Suatu Keputusan Tata Usaha Negara Suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan hapus jika memenuhi unsur-unsur dibawah ini: a. Apabila sudah habis masa berlakunya; b. Dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh aparat yang berwenang (yudikatif, eksekutif dan legislatif); c. Apabila dikeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara baru yang substansinya sama dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang lama; d. Apabila peristiwa hukum yang menjadi motifasi lahirnya keputusan tersebut sudah tidak relevan lagi. Hal ini didasarkan pada pendapat Van poe lie dalam teori rebus sic stantibus yang menyatakan bahwa setiap peristiwa hukum terjadi karena adanya motifasi-motifasi tertentu.

Kekuatan Hukum Keputusan Tata Usaha Negara Dari sisi kekuatan hukum yang dimilikinya, Keputusan Tata Usaha Negara dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu: 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan hukum yang kekal dan abadi (mutlak). Hal ini berarti apabila telah dikeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka kekuatan hukumnya tetap berlaku terus. Tetapi ada juga yang bersifat relatif, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digunakan hanya sekali dalam satu tahap tertentu saja, misalnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). 2. 2. Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan hukum sementara. 3. Keputusan Tata Usaha Negara ini tegas menunjukan tenggang waktu dari keputusan tersebut, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM). 4. Ada juga Keputusan Tata Usaha Negara yang jangka waktunya sementara tetapi samar-samar misalnya Surat Keterangan (SK) Pengangkatan Pegawai. Keputusan Tata Usaha Negara ini tidak ditentukan waktunya tetapi dapat dipercepat atau diperlambat berakhirnya.

2. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Pengertian : 1. Menurut Utrecht Keputusan adalah suatu pilihan atau kesimpulan tentang tindakan yang akan diambil yang diadakan atau ditarik karena adanya suatu ketidaksamaan pendapat

2. Menurut Prajtino Pengambilan keputusan meliputi seluruh proses yang menetapkan tujuan dan menentukan tugas mencari pilihan, menentukan pilihan dan mengembangkan rencana. 3. Berdasarkan pasal 1 butir 3 Undang-Undang Peratun yaitu : Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/ pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sehingga berdasarkan pasal tersebut maka terdapat 5 kriteria keputusan tata usaha negara tersebut yaitu : a. b. c. d. e.

adanya penetapan tertulis Berisi tindakan hukum tata usaha negara Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Bersifat kongkrit, individual dan final Mempunyai akibat hukum.

DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN/ SURAT KEPUTUSAN AKAN DIJUMPAI KEADAAN SEBAGAI BERIKUT : 1. 2. 3. 4.

Penjabat pengambil keputusan pada umumnya adalah penjabat yang menguasai peraturan administrasi yang bersangkutan. Kebiasaan membicarakan dan minta saran dari penjabat administrasi bawahannya. Penjabat bawahan akan memberikan peraturan yang harus diterapkan dan syarat yang harus dipenuhi. ada kalanya juga penjabat bawahan yang memb erikan motivasi/ bentuk keputusannya.

KESALAHAN-KESALAHAN YANG SERING TIMBUL DALAM PRAKTEK PEMBUATAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, YAITU : - Kesalahan penyebutan objek atau objek yang tumpang tindih. - Kesalahan subjek yang dituju. - Prosedur tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. - Melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). - Tidak didasarkan pada pertimbangan yang memadai. - Kesalahan dari segi bahasa ( redaksional) - Kesalahan segi formal kosideran yuridis.