364410820-makalah-asp-penganggaran-sektor-publik-kel-4.docx

MAKALAH TUGAS FINAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK Disusun Oleh : PATRICIA MODY A031171515 Departemen Akuntansi UNIVERSITAS HASANUDDIN 2018

KATA PENGANTAR

Segala puji berserta syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nyalah saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Makalah dengan judul “Penganggaran Sektor Publik” disusun dengan maksud untuk memenuhi Tugas Final mata kuliah Akuntansi Sektor Publik serta memberikan pengetahuan kepada penulis dan pembaca mengenai Penganggaran. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada dosen mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, Bapak Dr. Syamsuddin, SE, M.Si, Ak yang telah membimbing saya selama proses belajar mengajar di kelas dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan makalah ini. Saya menyadari sebagai manusia dalam penyusunan makalah ini masih sangat banyak kekurangan. Oleh karena itu, besar harapan saya mendapat masukan, saran dan kritikan dari pembaca karya tulis ini. Semoga makalah ini dapat memberi solusi bagai permasalahan perekonomiaan di Indonesia serta dapat bermanfaat bagi pembaca dari karya tulis ini.

Makassar, 05 Desember 2018

Patricia Mody

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................. i DAFTAR ISI................................................................................................................................ ii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................ 1 1.1. Latar Belakang .................................................................................................... 1 1.2. Rumusan Masalah ............................................................................................... 2 1.3. Tujuan .................................................................................................................. 2 BAB II PEMBAHASAN ............................................................................................................. 3 2.1. Definisi Penganggaran Sektor Publik ............................................................... 3 2.2. Fungsi dan Tujuan Penganggaran Sektor Publik ............................................ 5 2.3. Jenis – jenis Penganggaran Sektor Publik ........................................................ 19 2.4. Prinsip – Prinsip Penganggaran Sektor Publik ................................................ 21 2.5. Penyusunan Anggaran Sektor Publik ............................................................... 23 2.6. Prinsip-Prinsip Pokok dalam Siklus Anggaran ................................................ 26 BAB III KESIMPULAN ............................................................................................................ 28 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................................. 29 LAMPIRAN................................................................................................................................. 30

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup signifikan dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarki menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu karena anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, anggaran juga diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya sedangkan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, dan anggaran juga diperlukan untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Akuntabilitas publik Menurut Mardiasmo (2002) adalah “ pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan ”. Pengamat ekonomi, pengamat politik, investor, hingga rakyat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan. Untuk mewujudkan transparansi telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2006 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah yang pada intinya pemerintah daerah wajib menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat, konsekuensinya setiap pemerintah daerah harus membangun sistem informasi keuangan daerah. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik begitu sering ditujukan kepada para manajer pemerintah di daerah. Seiring dengan itu semua peraturan pemerintah 105 tahun 2000 juga mensyaratkan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan yaitu berupa Neraca Daerah, Arus Kas, dan Realisasi Anggaran, bagi kepala daerah. Hal itu semua pada akhirnya menuntut kemampuan manajemen daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif.

2

1.2.Rumusan Masalah 1. Definisi Penganggaran sektor publik 2. Fungsi Pengganggaran sektor publik 3. Jenis-Jenis Penganggaran sektor publik 4. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik 5. Proses penyusunan anggaran sektor public 6. Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran 1.3.Tujuan 1. Untuk mengetahui Definisi Penganggaran sektor publik 2. Untuk mengetahui Fungsi Pengganggaran sektor publik 3. Untuk mengetahui Jenis-Jenis Penganggaran sektor publik 4. Untuk mengetahui Prinsip-prinsip anggaran sektor publik 5. Untuk mengetahui Proses penyusunan anggaran sektor publik 6. Untuk mengetahui Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran

3

BAB II PEMBAHASAN 2.1. Definisi Penganggaran sektor publik Penganggaran merupakan proses untuk mempersiapkan anggaran. Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Penganggaran sektor publik berkaitan dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan Menurut Mardiasmo (2004;2) dijelaskan mengenai pengertian sektor publik dijelaskan mengenai pengertian sektor publik dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi yaitu sebagai berikut:

”Sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan

usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.” Sedangkan pengertian anggaran menurut Sony Yuwono, dkk (2005;27) adalah sebagai berikut : ”Suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk menunjukan perolehan dan penggunaan sumber-sumber organisasi.” Anggaran merupakan rincian kegiatan perolehan dan penggunaan sumber-sumber yang dimiliki dan disusun secara formal dan dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Anggaran disebut juga sebagai perencanaan keuangan organisasi. Penyusunan anggaran merupakan tahapan awal dari sebuah organisasi atau perusahaan dalam membuat rencana-rencana kerja. Dasar penyusunan anggaran pada rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam penyusunan program (programming). Menurut M. Narifin (2007;12)

dikemukakan bahwa dalam

penyusunan anggaran perlu mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut:

4

”1. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan. 2. Data-data waktu yang lalu. 3. Kemungkinan perkembangan kondisi. 4. Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing dan gerak gerik pesaing. 5. Kemungkinan adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah. 6. Penelitian untuk pengembangan perusahaan.” Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran tersebut pada uraian diatas berguna supaya anggaran yang dihasilkan dapat lebh menyeluruh dan akurat sehingga tujuan dan sasaran organisasi ataupun perusahaan dapat tercapai. Jadi, sektor publik merupakan sutau wadah pemerintah untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan segala aktivitasnya sektor publik menyusun seluruh kegiatan dan program kerjanya dalam sebuah anggaran. 2.2. Fungsi dan Tujuan Penganggaran Sektor Publik Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat untuk merancang program kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan setiapa aktivitas dapat terarah dan terkontrol dengan baik. Anggaran sektor publik menjadi kendali dan tolok ukur untuk setiap aktivitas yang dilkukan. Menurut Mardiasmo (2004; 6 3-66) dikemukakan bahwa anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut : 1) Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool).

5

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Fungsi anggaran sebagai alat perencanaan adalah: 1. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan, 2. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya, 3. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun 4. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2) Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool) Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa setiap oknum pemerintah dapat dikendalikan oleh anggaran Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya overspending, underspending dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu: 1) Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan 2) Menghitung selisih anggaran 3) Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan atas suatu varians 4) Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

3)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (Fiscal Tool)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 6

4)

Anggaran sebagai alat politik (Political Tool)

Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik. 5)

Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (Coordination and Comunication Tool). Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Disamping

itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. 6)

Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (Performance Meansurment Tool). Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja Eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efesiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa ang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7)

Anggaran sebagai alat motivasi (Motivation Tool)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer, dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 8)

Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang public (Public Sphere)

Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisir akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot, vandalisme, dan sebagainya. Tujuan Akuntansi Sektor Publik 7

1. Accountability Tujuan dari akuntansi sektor publik adalah digunakan untuk memberikan informasi yang dapat berguna bagi manager sektor publik dan dapat digunakan dalam pelaporan pertanggung jawaban bidang, divisi, maupun sumber daya yang berada di bawah naungannya. Selain itu, maksud dari tujuannya ini adalah digunakan untuk melaporkan kegiatan-kegiatan pada publik atas operasi pemerintahan serta pengunaan anggaran publik. 2. Management Control Tujuan dari adanya akuntansi sektor publik adalah dapat memberikan informasi yang memang dibutuhkan dalam pengelolaan suatu lembaga/organisasi secara tepat, cepat, efisien, dan ekonomis atas operasi serta penggunaan dari sumber daya yang dianggarkan dalam organisasi/lembaga. Kehadiran akuntansi sektor publik memang ditujukan untuk dapat menciptakan kondisi yang transparan, efisiensi, akuntabilitas publik, efektif, serta ekonomis. Yang dimaksud dengan kondisi transparan adalah pelaporan yang disajikan dalam keadaan terbuka dan tidak ada bagian yang ditutupi. Definisi dari akuntabilitas publik adalah pewujudan dari konsep etika pertangungg jawaban dalam lembaga publik. Sedangkan tujuan dari efektivitas, efisiensi, serta ekonomis merupakan makna dari penghematan waktu serta biaya agar kinerja dapat berjalan optimal. Akuntansi sektor publik berhubungan dengan 3 pokok utama, yaitu sebagai penyedia informasi pengendalian manajemen serta akuntabilitas. Informasi akuntansi digunakan sebagai bahan pertimbangan pada saat pengambilan sebuah keputusan, dalam hal ini membantu kerja dari manajer untuk mengalokasikan seumber daya yang ada. Informasi akuntansi juga digunakan dalam penentuan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu aktivitas serta kelayakannya dalam hal ekonomis atau teknis. Selain itu, informasi tersebut juga dapat digunakan dalam memilih program-program mana sajakah yang tepat, efektif, ekonomis untuk penilaian investasi. Informasi akuntansi juga sangat dibutuhkan dalam penilaian kinerja sektor publik.

8

2.3. Jenis-Jenis Penganggaran sektor Publik Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsional yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fugsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran sektor publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul dimasyarakat. Ada beberapa pendekatan dalam penyusunan anggaran. Seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004; 76-83) bahwa pendekatan dalam penyusunan anggaran sebagai berikut : 1. Anggaran Tradisional Anggaran tradisional memiliki dua ciri utama yaitu cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan struktur susunan anggaran yang bersifat line-item. a. Line Item Budgeting Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-item dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran bukan berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan. b. Incremential Budgeting Anggaran tradisional bersifat incremental yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. 2.

New Public Management

9

New Publik Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja bukan berorientasi kebijakan New Public Managemen menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah. Diantaranya adalah tuntutan-tuntutan untuk melakukan efisiensi, penangkasan biaya dan kompetensi tender. a. Anggaran kinerja (ferporment budgeting) Sistem anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan angaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. b. Zero Based Budgetting (ZBB) Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep zero based budgeting dapat menghilangkan incrementalizion dan line-item karena anggaran di asumsikan mol (zero-based) tidak berpatokan pada angaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, numun penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Dengan ZBB seolah-olah peroses anggaran dimulai dari hal yang baru sama sekali. c.

Planning, Programming and Budgeting System (PPBS) PPBS merupakan tekhnik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi

pada output dan tujuan dengan pendekatan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi.

2.4. Prinsip-Prinsip Penganggaran Sektor Publik Prinsip-prinsip anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2004; 67-68) adalah sebagai berikut: 1) Otorisasi oleh legislatif Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. 2) Komprehensif 10

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. 3) Keutuhan anggaran Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (general fund). 4) Nondiscretionary Appropriation Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efesien, dan efektif. 5) Periodik Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. 6) Akurat Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. 7) Jelas Anggaran

hendaknya

sederhana,

dapat

dipahami

masyarakat,

dan

tidak

membingungkan. 8) Diketahui publik Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas

2.5. Penyusunan Anggaran Sektor Publik Penganggaran

berbasis

kinerja

merupakan

penyusunan

yang

dilakukan

dengan

memperhatikan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 21 Tahun 2004 kementrian negara/lembaga diharuskan menysun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja.

11

Anggaran berbasis kinerja sebagai suatu organisasi dalam memperoleh hasil yang maksimal, dimana seluruh aktivitas yang akan dilakukan harus selalu dalam kerangka tujuan yang ditetapkan serta dalam jangka panjang dapat mewujudkan strategi yang dimiliki. Oleh karena itu, suatu anggaran yang akan didisain dan disusun harus harus mampu menjadi panduan yang baik bagi pelaksanaan aktivitas yang akan dilakukan oleh organisasi sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja harus melalui beberapa tahap penyusunan seperti : 1. Penetapan strategi organisasi (visi dan misi) Visi dan misi adalah sebuah cara pandang yang jauh ke depan yang memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh suatu organisasi. Dari sudut pandang lain visi dan misi organisasi dapat : a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis d. Memiliki orientasi masa depan e. Memerlukan seluruh unsur organisasi f. Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. 2. Pembuatan tujuan Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun atau disebut juga dengan tujuan operasional. Tujuan operasional merupakan turunan dari visi dan misi organisasi, oleh karena itu tujuan operasional harus menjadi dasar untuk alokasi sumber daya yang dimiliki, mengelola aktivitas harian, serta pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment). Sebuah tujuan operasional yang baik harus mempunyai karakteristik berikut ini : a. Mempersetansikan hasil bukan keluaran. b. Dapat diukur, untuk mengetahui hasil akhir yang diharapkan telah dicapai. c. Dapat diukur dalam jagka pendek agar dapat dilakukan tindakan koreksi. d. Tepat, artinya tujuan tersebut memberikan peluang kecil untuk menimbulkan interprestasi individu. 3. Penetapan aktivitas 12

Aktivitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan. Organisasi kemudian membuat sebuah unit atau peket keputusan yang berisi beberapa alternatif keputusan atas setiap aktivitas. Alternatif keputusan tersebut menjadi identitas dan penjelasan bagi aktivitas yang bersangkutan. Secara umum alternatif keputusan berisi komponen sebagai berikut : a. Tujuan aktivitas, dinyatakan dalam suatu cara yang membuat tujuan yang diharapkan menjadi jelas. b. Alternatif aktivitas atau alat untuk mencapai tujuan yang sama dan alasan mengapa alternatif-alternatif tersebut ditolak. c. Konsekuensi dari tidak dilakukannya aktivitas tersebut. d. Input, kuantitas atau unit pelayanan yang disediakan (output) dan hasil (outcome) pada beberapa tingkat pendanaan. 4. Evaluasi dan pengambilan keputusan Setelah pengajuan anggaran disiapkan langkah selanjutnya (penelaahan dan dan penentuan peringkat). Proses ini dapat dilakukan dengan standar baku yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kriteria dalam menentukan peringkat. Tekhnisnya, alternatif keputusan dari setiap aktivitas program yang direncanakan digabungkan dalam satu tabel dan diurutkan berdasarkan priorotasnya. Penganggaran merupakan proses penerjemahan rencana aktivitas kedalam rencana keuangan. Perencanaan aspek kegiatan selalu diawali dengan bagaimana menjabarkan visi/misi dan strategi ke dalam berbagai tema tujuan strategi hingga ke dimensi aktivitas. Pada tahap pelaksanaan dan pengendalian aspek strategis akan mengndalikan arah organisasi melalui analisis laporan kinerja, baik strategis maupun opersional dari berbagai lapisan manajemen. Anggaran yang sudah disahkan merupakan kesanggupan atau komitmen manajemen untuk melaksanakan rencana seperti yang tercantum dalam anggaran tersebut.

2.6. Prinsip-prinsip Pokok dalam Siklus Anggaran

13

Richard Musgrave seperti dikutip dalam Coe (1989) mengidentifikasi tiga pertimbangan ekonomis mengapa pemerintah perlu terlibat dalam bisnis pengadaan barang dan jasa bagi masyarakat. Ketiga pertimbangan tersebut meliputi stabilisasi ekonomi, redistribusi pendapatan, dan alokasi sumber daya. Pertimbangan pertama dan kedua umumnya hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan pertimbangan ketiga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Atas ketiga pertimbangan tersebut, anggaran diperlukan untuk perencanaan dan pengendalian atas penerimaan dan pengeluaran dana dalam rangka pencapaian tujuan akhir pemerintah. Selama ini kapabilitas dan efektivitas pemerintah dalam perencanaan dan pengendalian keuangan dirasakan masih terlalu lemah. Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya underfinancing atau overfinancing yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran. Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelengara pemerintahan. Pada dasarnya prinsip-prinsip dan mekanisme penganggaran relatif tidak berbeda antara sektor swasta dengan sektor publik. Siklus anggaran meliputi empat tahap, yaitu : 1) Tahap persiapan angaran (preparation) Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar pendapatan yang tersedia.Terkait dengan masalah tersebut, perlu diperhatikan sebelum menyetujui taksiran pengeluaran sebaiknya perlu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, perlu diketahui pula masalah-masalah yang akan muncul dalam proses penaksiran estimasi pendapatan dan estimasi pengeluaran. 2) Tahap ratifikasi anggaran (approval/ratification) Tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut untuk memiliki integritas dan kesiapan mental yang tinggi karena pada tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaanpertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak egislatif. 3) Tahap implementasi anggaran (implementation) 14

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Pada tahap ini, yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer sektor publik dalam hal ini memiliki tangung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang baik meliputi pula sistem pengendalian internal yang memadai. 4) Tahap pelaporan dan evaluasi (reporting and evaluation) Pada tahap ini dilakukan evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan. Tahap ini menekankan pada aspek akuntabilitas. Jika dalam pelaksanaan anggaran telah dilakukan dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan pada tahap pelaporan dan ealuasi tidak menemui banyak kendala.

15

BAB III KESIMPULAN Penggaran sektor publik merupakan proses yang sangat vital bagi organisasi sektor publik. Anggaran publik penting sebab anggaran membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat.

Anggaran

merupakan

instrumen

kebijakan

fiskal

pemerintah

untuk

mempengaruhi keadaan ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan perpajakan. Dengan anggaran, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang langka untuk menggerakan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang penting lagi, anggaran merupakan sarana untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah terhadap publik. Anggaran publik terdiri dari anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional adalah pengeluaran yang dilakukan secara rutin dan tidak menambah kekayaan serta manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran. Sedangkan anggaran modal (asset) manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan menambah kekayaan.

16

DAFTAR PUSTAKA Mardiasmo(2009), Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Andi Offset, Yogyakarta. Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. http://www.ti.or.id/index.php/news/2014/01/31/penyelundupan-anggaran-pemilu https://hpweblog.wordpress.com/2012/09/04/fungsi-anggaran-sektor-publik/

17

18