Ahmad Isnanto

PENGELOLAAN TERPADU WILAYAH PERBATASAN 1.

Umum. Negara kesatuan RI merupakan Negara kepulauan yang memiliki wilayah

perbatasan dengan Negara tetangga baik perbatasan laut maupun daratan. Sehingga ditinjau dari geografi yang ada perlunya perbatasan untuk disikapi sehingga wilayah perbatasan yang ada bisa termonitor keberadaannya. Disamping itu kebijakan dari pemerintah pusat terhadap pengelolaan masalah perbatasan harus serius diharapkan perbatasan-perbatasan yang ada bisa menjadi benteng pertahanan Negara sebagai penangkal dari Negara yang berbatasan langsung di wilayah kita. 2.

Maksud dan Tujuan.

Maksud tulisan ini untuk memberikan pendapat, saran

sebagai masukan untuk penyempurnaan konsep masalah wilayah perbatasan di Indonesia khususnya wilayah perbatasan Timor Leste – RI. KONDISI WILAYAH PERBATASAN TIMOR LESTE SAAT INI 3.

Kondisi Perbatasan Wilayah Darat (khususnya). a.

Fasilitas Pos Pengamanan di wilayah perbatasan yang ditempati oleh pasukan

dari TNI AD maupun instansi terkait (bea cukai, Imigrasi, Pos Polisi) masih sangat sederhana baik ditinjau dari pembangunan dan prasarana perlengkapannya. b.

Belum adanya batasan yang jelas diwilayah perbatasan antara Timor Leste dan

Indonesia. Yang ada hanyalah patok-patok perbatasan yang sangat sederhana yang mudah untuk dipindahkan/dihilangkan. c.

Prasarana yang ada di perbatasan khususnya pasar dan pendidikan yang ada sangat memprihatinkan, sehingga interaksi komunikasi masyarakat dalam menggairahkan ekonomi belum berjalan dengan lancar. Serta SDM masyarakat di perbatasan masih sangat rendah.

d.

Sepanjang wilayah perbatasan penduduk pada umumnya petani yang

tergantung pada tadah hujan, serta peternak yang tradisional. Sedangkan tanahnya yang gersang, tandus, pengembangan pertanian tergantung dari hujan. e.

Masih bebasnya penduduk antar kedua Negara keluar masuk di wilayah

perbatasan dengan menggunakan jalan tikus yang dikarenakan adanya suatu jalinan kekerabatan, sehingga perlunya penertiban terhadap pelanggaran lintas batas. KONDISI WILAYAH PERBATASAN YANG DIHARAPKAN a.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlunya untuk menganggarkan

terhadap pembangunan yang ada sebagai prioritas sehingga aparat yang bertugas di wilayah perbatasan bisa melaksanakan tugas dengan baik serta bisa layak huni dalam menjalankan tugas di lapangan. b.

Wilayah perbatasan yang ada secara geografis memungkinkan untuk

dibuatkan jalan sepanjang perbatasan, sehingga memudahkan fungsi kontrol secara jelas akan batas-batasnya serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menaikkan perekonomian karena adanya jalan penghubung dari wilayah satu ke wilayah lainnya. c.

Perlu pembangunan pasar lokal yang ada di perbatasan sebagai tempat

perputaran perekonomian masyarakat, sehinhgga hasil pertanian, peternakan dan yang lainya di wilayah bisa terakomodir untuk terjual, sehingga masyarakat akan meningkat taraf hidupnya serta fasilitas pendidikan di wilayah perbatasan untuk dibangunkan gedung sekolah untuk dibangun. d.

Dalam menggairahkan pertanian diperbatasan perlu adanya bimbingan,

penyuluhan serta memberikan kemudahan-kemudahan pemberian bibit unggul khususnya bibit jagung serta pupuk yang disesuaikan dengan kondisi alam yang ada

di perbatasan. Dengan harapan masyarakat akan terpacu untuk bergairah dalam pengelolaan pertanian. e.

Perlunya kerjasama dalam penanganan perbatasan antar Negara dengan

membuat MOU sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul bisa ditangani secara dini dan dapat diselesaikan secara koordinasi di lapangan. Dengan harapan permasalahan-permasalahan segera tuntas tidak mengembang kepada permasalahan yang lebih luas. SARAN a.

Dalam pengelolaan pengamanan perbatasan RI-Timor Leste perlu dikelola

secara terpadu, sehingga tugas-tugas yang diemban di lapangan yang dijalankan oleh aparat dan instansi terkait akan bisa lebih sinergis dengan kerjasama yang baik. b.

Sarana dan prasarana dasar yang ada di perbatasan untuk diprioritaskan dalam

penganggaran yang mana perbatasan merupakan pilar dari suatu Negara dengan harapan bisa mengeliminir masalah-masalah yang timbul. c.

Pemerintahan terkait perlu memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada

masyarakat sehingga SDM masyarakat yang ada di perbatasan akan mengerti tentang hukum, pertanian dan pemerintahan sehingga secara tidak langsung juga akan membantu pemerintah.

Jakarta, 10 Agustus 2008 Siswa Suspimjemen Han III

AKHMAD ISNANTO, SIP LETKOL INF. NRP. 30861