Ahdb_yusrizal Aditya P_041511233050_minggu 8.docx

TUGAS INDIVIDU ASPEK HUKUM DALAM BISNIS MINGGU 8

OLEH: YUSRIZAL ADITYA PRADANA 041511233050

FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

PERUSAHAAN PERORANGAN Pengertian dan Dasar Hukum Merupakan salah satu bentuk perusahaan yang banyak terdapat di Indonesia. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki individu, dimana pemilik modal menjadi pemimpin perusahaan, mengelola perusahaan, untung-rugi, maju-mundur perusahaan tergantung pada kemampuan pemilik dalam menjalankan usahanya. Bentuk perusahaan perseorangan dipilih untuk usaha kecil dan tidak perlu ada perizinan khusus. Adapun orang lain yang terlibat dalam perusahaan ini hanya sebatas membantu pengusaha berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa. Dalam hukum positif di Indonesia, tidak ditemukan satu pun aturan hukum yang mengatur secara khusus tentang perusahaan perseorangan ini. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada. Namun dalam dunia bisnis, masyarakat telah mengenal dan menerima bentuk perusahaan perseorangan ini. Pada umumnya masyarakat yang ingin menjalankan usahanya dalam bentuk perusahaan perseorangan ini menggunakan bentuk Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD). Kebaikan:  Mudah mendirikan dan membubarkannya  Seluruh keuntungan atau kerugian ditanggung pemilik perusahaan Bebas dalam pengambilan keputusan  Rahasia perusahaan lebih terjamin  Pemilik bebas mengambil keputusan  Pemilik lebih giat berusaha Keburukan:  Tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas sampai ke harta pribadi  Sumber keuangan perusahaan terbatas  Kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin  Seluruh aktivitas manajemen dilakukan sendiri, sehingga pengelolaan manajemen menjadi kompleks Pendirian Pendirian badan usaha ini tidak memerlukan izin dan tata cara tententu sertabebas membuat bisnis personal/pribadi tanpa adanya batasan untukmendirikannya. Pengurusan Meskipun sebagai sebuah perusahaan yang hanya didirikan dan dikelola oleh satu orang saja namun usaha tersebut dikehendaki keberlangsungannya dalam waktu yang lama sehingga diperlukan usaha secara tetap dan terus menerus. mengingat modal yang digunakan umumnya tidak besar, maka dalam pengelolaan perusahaannya, dapat saja ia menyertakan anggota keluarganya untuk membantu manajemen perusahaan daripada mengontrak tenaga kerja dari luar anggota keluarganya. Dengan demikian melalui perusahaan perorangan, pendirinya melakukan secara mandiri pengelolaan perusahaannya dalam aspek pemasaran, penjualan, distribusi, keuangan, produksi, dan operasionalnya. Pertanggungjawaban Sebagai pemilik modal maka orang yang mendirikan perusahaan perorangan telah dipandang selesai oleh pendirinya maka ia dapat membubarkan perusahaannya dengan menghentikan usahanya (dan menyelesaikan kontrak-kontrak yang ada tanpa melalui prosedur

hukum pembubaran jenis perusahaan lainnya. Orang tersebut juga bertanggung jawab terhadap segala tuntutan hukum dari pihak lain baik didalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, konsekuensi dan risiko yang harus ia hadapi sangat besar. Hal-hal tersebut mengakibatkan perusahaan perorangan tidak mudah berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar. Untuk menjadi sebuah perusahaan yang lebih besar, ia harus melibatkan pihak lain sebagai mitra kerja sehingga ia dapat membagi tugas dan pekerjaan. Selain itu ia perlu memperoleh modal kerja dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Suatu hal yang tidak mudah, mengingat dari aspek akuntabilitas kurang terjamin serta umumnya bank menuntut jaminan terhadap kredit yang pihak bank sediakan, sedangkan jaminan yang dapat diberikan oleh perusahaan perorangan adalah aset-asetnya sendiri. Pembubaran Pada saat kepentingan adanya perusahaan perorangan telah dipandang selesai oleh pendirinya maka ia dapat mmbubarkan perusahaannya dengan menghentikan usahanya (dan menyelesaikan kontrak-kontrak yang ada) tanpa melalui prosedur hukum. Dokumen yang harus diselesaikan adalah dokumen perpajakan, yakni NPWP. FIRMA Pengertian dan Dasar Hukum Merupakan persekutuan untuk menjalankan usaha antara 2 orang atau lebih ( maksimal 10 orang ) dengan nama bersama. tanggung jawab masing-masing anggota Firma tidak terbatas sampai ke harta pribadi sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan besarnya modal masing-masing. kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang anggota dalam melakukan transaksi bisnis dipikul oleh seluruh anggota Firma. Persekutuan Firma diatur dalam Pasal 16 s.d. Pasal 35 KUHDagang. Kebaikan:  Prosedur pendirian relatif lebih mudah dibanding PT  Modal relatif besar  Pembagian kerja diantara anggota Fa menurut kecakapan dan keahliannya masingmasing Keburukan:  Tanggung jawab tidak terbatas sampai keharta pribadi  Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin (apabila salah seorang anggota Fa keluar atau meninggal dunia, maka Fa dibubarkan)  Kerugian yang disebabkan oleh seorang anggota, harus ditangung bersama anggota lainnya Pendirian  Pembuatan akta pendirian melalui notaris  Pendaftaran akta pendirian ke Pengadilan Negeri setempat  Pengumuman akta pendirian dalam berita negara Pengurusan Dalam menjalankan firma, para mitra firma berwenang melakukan aktivitas bisnis dengan mengatasnamakan firma termasuk untuk mengeluarkan dan menerima uangpun dapat mengatasnamakan firma. Selain itu mitra firma juga dapat mengikat (melalui kontrak) pihak ketiga terhadap firma dan dapat mengikat firma terhadap pihak ketiga (Pasal 17 KUHD). Dapat pula ditentukan dalam akta pendirian firma bahwa satu atau lebih mitra firma dikecualikan dari kewenangan-kewenangan sebagaimana dimaksud. Mitra firma yang memiliki kewenangan demikian disebut dengan mitra kerja (sekutu/pengurus aktif). Terkait dengan tindakan pengurusan ini, Prasetya (2002) menyatakan bahwa yang menjadi wewenang pengurus

hanyalah sekedar yang menyangkut perbuatan sehari-hari atau rutin belaka. Namun apabila menyangkut perbuatan kepemilikan, pengurus harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari sekalian pengurus. Umumnya yang ditentukan dalam anggaran dasar firma digolongkan ke dalam perbuatan kepemilikan : 1) perbuatan meminjam atau meminjamkan uang (tidak termasuk menarik warkat bank akibat kredit); 2) membebani harta kekayaan persekutuan untuk jaminan utang; 3) mengalihkan atau menjual barang-barang tidak bergerak milik persekutuan; 4) ikut serta dalam perusahaan lain. Terkait dengan kepengurusan, pasal 1639 KUHPerdata pada asasnya mengungkapkan bahwa para sekutu dianggap secara timbal balik telah memberikan kuasa kepada sekutu lainnya untuk melakukan pengurusan (kecuali diperjanjikan lain oleh para sekutu sendiri). Pertanggungjawaban Setiap aktivitas bisnis yang diusahakan para firma, dari sudut pandang hukum, senantiasa disertai dengan tanggung jawab dalam hubungannya dengan perikatan dengan pihak ketiga. Bentuk pertanggungjawabannya adalah secara tanggung renteng (soldier) untuk seluruhnya terhadap perikatan-perikatan firma. Artinya, setiap mitra secara bersama-sama bertanggung jawab hingga harta kekayaan pribadinya atas seluruh periakatan yang terjadi antara mitra firma dan pihak ktiga (pasal 18 KUHD). Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, apabila firma tidak memenuhi tahapan pendaftaran dan pengumuman maka terdapat 3 akibat hukum yang terjadi terhadap firma. Menurut pasal 29 KUHD, akibat-akibat hukum tersebut adalah : 1. Firma menurut hukum dianggap melakukan usaha secara umum (untuk semua jenis usaha) 2. Firma dianggap didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan 3. Dianggap tidak seorangpun dari mitra yang dilarang melakukan suatu tindakan untuk mengatasnamakan firma. Pengenaan akibat-akibat hukum tersebut menjadi wajar karena pendaftaran dan pengumuman firma sebagai perusahaan merupakan tahapan yang penting dari sebuah publisitas. Pendaftaran dan pengumuman merupakan sarana untuk melidungi pelaku usaha yang jujur dan masyarakat umum yang memungkinkan pelaku usaha lain dan pemerintah mengetahui secara transparan dan akurat dari akta pendirian firma mengenai jumlah dan susunan para mitra firma, tempat kedudukan usaha, dan bidang usaha yang telah dilakukan oleh firma. Dapat dijelaskan bahwa apabila firma pada awalnya (dalam akta pendirian) ditentukan untuk melakukan usaha tertentu misalnya, khusus berusaha dibidang distributor maka pelaku usaha dan masyarakat tidak mengetahui sektor usaha firma. Ketidaktahuan masyarakat akan dapat dimanfaatkan firma untuk mengelabui masyarakat sehingga hukum menetapkan bahwa usaha firma menjadi tidak terbatas. Demi menjaga dan melindungi kepentingan pelaku usaha dan masyarakat, maka hukum juga menentukan bahwa firma memiliki waktu yang tidak terbatas dan para pengurus firma tidak ada yang dikecualikan dari kewenangan hukum yang berkaitan dengan pihak ketiga. Pembubaran Pembubaran firma tidak ditemukan dalam KUHD, namun hukum tetap berlaku berdasarkan pasa 1 KUHD, para mitra firma dapat merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHPerdata. Terdapat 4 kondisi pembubaran firma, menurut pasal 1646 KUHPerdata, yakni: 1. Karena waktu ditetapkan dalam perjanjian habis

2. Karena musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan perseroan atau karena tercapainya tujuan itu 3. Karena kehendak beberapa peserta atau salah seorang peserta 4. Karema salah seorang dari peserta meninggal dunia, di tempat di bawah pengampuan atau bangkrut atau dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu. Dalam upaya melindungi kepentingan pihak ketiga dalam hubungannya dengan firma maka setiap pembubaran firma sebelum waktunya, penghentian, atau pelepasan diri mitra firma harus dibuat akta autentik tentang hal-hal tersebut.

PERSEROAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP/CV) Pengertian dan Dasar Hukum Adalah persekutuan antara 2 orang atau lebih (maksimal 5 orang) untuk menjalankan suatu usaha dimana sebagian sekutu bertanggungjawab terbatas dan sekutu lainnya bertanggungjawab tidak terbatas. Jadi dalam CV terdapat 2 macam sekutu, yakni: 1. Sekutu/Persero Komanditer Para sekutu yang bertanggungjawab terbatas karena hanya memasukkan modal saja dan tidak aktif dalam manajemen perusahaan 2. Sekutu/Persero Komplementer Para sekutu yang bertanggungjawab secara tidak terbatas (menyeluruh) karena ikut memasukkan modal dan juga aktif dalam mengelola perusahaan Kebaikan:  Pendirian relatif mudah  Modal juga lebih besar dan juga mudah mendapat kredit dari bank  Kemampuan manajemen lebih besar  Mudah memperoleh kredit Keburukan:  Sebagian anggota CV memiliki tanggung jawab tidak terbatas (sekutu komplementer)  Rawan konflik antara sekutu komanditer dengan sekutu komplementer  Sukar menarik modal yang sudah ditanam diperusahaan terutama bagi sekutu komplementer Pendirian  Pembuatan akta pendirian melalui notaris  Pendaftaran akta pendirian ke Pengadilan Negri setempat  Pengumuman akta pendirian dalam berita negara Pengurusan Dalam hal kepengurusan, CV memiliki dua jenis mitra, yakni mitra aktif (mitra komplementer) dan mitra pasif (mitra komanditer). Untuk mitra aktif, sifat kepengurusannya sama seperti mitra aktif dalam firma. Lain halnya dengan mitra pasif yang tidak berwenang mengurus firma meskipun untuk itu terdapat pemberian kuasa dari mitra aktif (pasal 20 ayat (2) KUHD). Namun larangan melakukan perbuatan kepengurusan atau bekerja di dalam persekutuan hanya berlaku untuk hubungan ekstern, sedangkan dalam hubungan intern mitra pasif tetap tidak boleh bertindak (ikut mengurus) sebab jika tidak, besar kemungkinan mitra pasif akan menjadi korban itikad buruk mitra aktif (Prasetya, 2002). Ia juga tidak dapat menggunakan namanya dalam hubungannya dengan pihak ketiga. Fungsi mitra pasif hanyalah

sebagai pelepas uang. Artinya, ia hanya diperbolehkan menyediakan uang untuk aktifitas CV dan tidak ada aktifitas lain selain itu. Apabila mitra pasif melakukan kewenangan sebagaimana mitra aktif maka mitra pasif akan beralih status menjadi mitra aktif. Pertanggungjawaban Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, mitra aktif memiliki tanggungjawab secara tanggung renteng untuk keseluruhan. Artinya setiap mitra aktif satu sama lain bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami pihak ketiga. Dikarenakan CV bukanlah badan hukum maka setiap mitra aktif akan bertanggungjawab hingga kedalam harta pribadinya untuk melunasi hutang CV. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, mitra pasif memiliki tanggung jawab yang terbatas, sebatas modal yang ia berikan pada CV. Maksudnya adalah mitra pasif akan menanggung utang yang lebih besar daripada utang yang ia lepaskan sebagai modal bagi kepentingan CV. Selama mitra pasif tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana halnya mitra aktif, maka mitra pasif akan tetap bertanggungjawab secara terbatas. Namun apabila bertindak seperti halnya mitra aktif bertindak, maka mitra pasif akan kehilangan keistimewaannya berupa keterbatasan bertanggung jawab. Bila demikian halnya, maka mitra pasif dan mitra aktif akan bertanggungjawab secara tanggung renteng secara keseluruhan. Pembubaran Pembubaran CV menganut cara pembubaran perseoran perdata yang diatur dalam pasal 164 KUHPerdata, yakni: 1. Karena waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah habis 2. Karena musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan perseroan atau karena tercapainya tujuan itu 3. Karena kehendak beberapa peserta atau salah seorang peserta 4. Karena salah seorang dari peserta meninggal dunia, di tempat di bawah pengampuan atau bangkrut atau dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu Apabila suatu CV atau firma telah dibubarkan maka puhak lain baik itu salah satu firma atau CV dan pihak ketiga dapat melanjutkan keberadaan CV dan firma. Keuntungan dari meneruskan keberdaan CV dan firma ini supaya pelaku usaha lain, pemerintah, masyarakat, maupun pihak lainnya yang berkepentingan tetap dapat bekerja sa,a dengan dan mengandakan kinerja dari CV dan firma tersebut sebagai sebuah badan usaha.

KASUS: Tak Lagi Layani Umrah, Ini Kronologi Pencabutan Izin First Travel Liputan6.com, Jakarta - PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) tidak lagi mendapat izin untuk menyelenggarakan layanan umroh. Hal tersebut menyusul sanksi yang diberikan Kementerian Agama (Kemenag) tentang pencabutan izin operasional First Travel sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Pencabutan izin tersebut dilakukan menyusul banyaknya kasus First Travel yang menelantarkan jemaah umrah hingga tidak bisa memberi kepastian pada calon jamaah yang sudah mendaftar. Kepala Biro Humas, data, dan Informasi Kementerian Agama Mastuki melalui siaran pers yang diterima Liputan6.com, Sabtu (5/8/2017), menjelaskan kronologis kisruh penyelenggaraan umroh oleh First Travel.

Kasus ini mendapat perhatian Kemenag setelah First Travel gagal memberangkatkan jemaah umrah pada 28 Maret 2017 lalu. Dalam kejadian itu jemaah diinapkan di hotel sekitar Bandara Soekarno Hatta. Sejak saat itu, kata Mastuki, Kementerian Agama telah melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga mediasi dengan jemaah. Upaya klarifikasi pertama kali dilakukan pada 18 April 2017. "Namun, pihak manajemen tidak memberikan jawaban," kata dia. Pada 22 Mei 2017, Mastuki melanjutkan, Kementerian Agama mengundang pihak First Travel untuk mediasi dengan jemaah. Mereka mengirimkan tim legal namun tidak dilanjutkan. "Karena mereka (tim legal First Travel) tidak dibekali surat kuasa," ujar dia. Kemenag kembali memanggil First Travel pada 24 Mei 2017. Upaya ini pun gagal karena pihak manajemen tidak hadir. Pada 2 Juni 2017, digelar mediasi antara pihak First Travel dengan sejumlah jamaah dari Bengkulu, pun tidak ada solusi yang bisa diberikan. Terakhir kalinya upaya mediasi dilakukan tanggal 10 Juli 2017, dan gagal karena manajemen tidak hadir. Akhirnya pada 21 Juli 2017 lalu, Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memerintahkan PT First Anugerah Karya Wisata untuk menghentikan penjualan paket promonya karena ada indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. Lebih lanjut Mastuki menjelaskan, First Travel juga tidak pernah menyampaikan data jamah yang mendaftar dan belum diberangkatkan. Dokumen ini sudah diminta sejak empat bulan lamanya. "Rincian penjelasan biaya paket umrah yang sering ditawarkan ke masyarakat juga ditolak diberikan pihak First Travel," kata mastuki. Pencabutan izin dilakukan Kemenag karena First Travel telah melakukan pelanggaran undangundang tentang penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini akhirnya menyebabkan jemaah yang mengalami kerugian baik materi maupun immateril. "Pencabutan izin dilakukan karena PT First Anugerah Karya Wisata dinilai terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Atas pelanggaran tersebut dikenakan sanksi sesuai Pasal 69 pada PP yang sama," terang Mastuki. “Pelanggaran tersebut berupa tindakan penelantaran jemaah umrah yang mengakibatkan gagal berangkat ke Arab Saudi, dan mengakibatkan timbulnya kerugian materi dan immateril yang di alami jemaah umrah," tutur dia. OPINI : Pencabutan izin operasional oleh kemenag kepada PT First Anugerah Karya Wisata dilakukan karena perusahaan dianggap telah melakukan penipuan kepada jamaah, perusahaan

diketahui tidak memberangkatkan jamaahnya pada 28 Maret lalu, dan dilakukan penyelidikan kepada pihak yang bertanggung jawab. Pencabutan izin operasional yang dilakukan kepada perusahaan dilakukan karena perusahaan telah melakukan penipuan dan menyebabkan kerugian yang diterima oleh konsumennya. "Pencabutan izin dilakukan karena PT First Anugerah Karya Wisata dinilai terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Atas pelanggaran tersebut dikenakan sanksi sesuai Pasal 69 pada PP yang sama," terang Mastuki. Banyaknya pemberitaan tentang pemnipuan oleh biro perjalanan umroh membuat masyarakat merasa takut dan merasa dirugikan baik secara moral maupun materil. Masyarakat dihimbau untuk selektif memlilih biro perjalanan umroh yang terpercaya sekaligus menerapkan tindakan preventif dengan mencari tahu seluk beluk tentang sejarah travel, serta tidak tergiur dengan iming- imingan tarif yang murah.