Acara Pid
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Acara Pid as PDF for free.
More details
- Words: 535
- Pages: 3
NAMA : Agus Deni Handayana NIM
: 050 300 5115
TUGAS HUKUM ACARA PIDANA
1. Terdapat tiga teori pembuktian dalam KUHP yaitu : a.
pembuktian berdasarkan Undang- Undang secara positif, ialah system pembuktian yang memaksa hakim, dimana jika terdapat sejumlah alat- alat bukti tertentu dari alat- alat bukti yang sah, untuk menetapkan segala sesuatu telah cukup terbukti dengan alat- alat bukti tersebut, jadi keyakinan hakim dalam system ini tidak berperan sama sekali.
b. pembuktian berdasarkan Undang- Undang secara negative, dalam system ini terdapat dua syarat mutlak untuk membuktikan kesalahan terdakwa yaitu : - hakim terikat pada alat- alat bukti yang sah, untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus ada suatu bukti- bukti minimum tertentu. - hakim harus mendapatkan alat- alat bukti yang sah tersebut berdasarkan keyakinan tentang kesalahan si terdakwa adalah memaksa hakim untuk memikirkan benar- benar atas apakah ia mendasarkan keyakinannya itu. c. pembuktian berdasarkan keyakinan hakim,adalah di mana hakim di dalam mengadili suatu perkara menurut sistem ini adalah bebas di dalam pembuktian untuk mendapatkan kebenaran materiil. d. pembuktian dengan penalaran, dalam teori ini hakim menilai kesalahan dari terdakwa tidak pada alat- alat bukti yang sah, akan tetapi ia hanya menghukum si terdakwa atas pembuktian yang patut dan yang dapt dipertanggungjawabkan.
2.
Dalam Hukum Acara Pidana khususnya dengan berlakunya KUHAP, teori
pembuktian yang digunakan adalah
teori pembuktian berdasarkan Undang- Undang
secara negatif. Di sini dapat dilihat pada pasal 183 KUHAP tersebut yang mengatakan bahwa dari dua alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim. Pasal 183 berbunyi : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 3. Jenis serta kekuatan hukum pembuktian alat- alat bukti menurut KUHAP antara lain : - Keterangan saksi; syarat- syarat seorang saksi antara lain : 1. keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus keatas ataupun kebawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama- sama sebagai terdakwa. 2. saudara dari terdakwa atau yang bersama- sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak- anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. 3. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa. -
Keterangan ahli; keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang pengadilan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.
-
Alat bukti surat; mengenai alat bukti surat tertuang dalam pasal 187 yang terdiri dari 4 ayat selain pasal 184
-
Alat bukti petunjuk; pada pasal 188 ayat (3) yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatn pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu
dilakkan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. -
Alat bukti keterangan terdakwa; keterangan terdakwa tidak terlalu memiliki kekuatan pembuktian yang besar dan terkadang tidak menjadi bahan pertimbangan hakim. Alat bukti keterangan terdakwa tertuang dalam pasal 184 butir e KUHAP.
: 050 300 5115
TUGAS HUKUM ACARA PIDANA
1. Terdapat tiga teori pembuktian dalam KUHP yaitu : a.
pembuktian berdasarkan Undang- Undang secara positif, ialah system pembuktian yang memaksa hakim, dimana jika terdapat sejumlah alat- alat bukti tertentu dari alat- alat bukti yang sah, untuk menetapkan segala sesuatu telah cukup terbukti dengan alat- alat bukti tersebut, jadi keyakinan hakim dalam system ini tidak berperan sama sekali.
b. pembuktian berdasarkan Undang- Undang secara negative, dalam system ini terdapat dua syarat mutlak untuk membuktikan kesalahan terdakwa yaitu : - hakim terikat pada alat- alat bukti yang sah, untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus ada suatu bukti- bukti minimum tertentu. - hakim harus mendapatkan alat- alat bukti yang sah tersebut berdasarkan keyakinan tentang kesalahan si terdakwa adalah memaksa hakim untuk memikirkan benar- benar atas apakah ia mendasarkan keyakinannya itu. c. pembuktian berdasarkan keyakinan hakim,adalah di mana hakim di dalam mengadili suatu perkara menurut sistem ini adalah bebas di dalam pembuktian untuk mendapatkan kebenaran materiil. d. pembuktian dengan penalaran, dalam teori ini hakim menilai kesalahan dari terdakwa tidak pada alat- alat bukti yang sah, akan tetapi ia hanya menghukum si terdakwa atas pembuktian yang patut dan yang dapt dipertanggungjawabkan.
2.
Dalam Hukum Acara Pidana khususnya dengan berlakunya KUHAP, teori
pembuktian yang digunakan adalah
teori pembuktian berdasarkan Undang- Undang
secara negatif. Di sini dapat dilihat pada pasal 183 KUHAP tersebut yang mengatakan bahwa dari dua alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim. Pasal 183 berbunyi : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 3. Jenis serta kekuatan hukum pembuktian alat- alat bukti menurut KUHAP antara lain : - Keterangan saksi; syarat- syarat seorang saksi antara lain : 1. keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus keatas ataupun kebawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama- sama sebagai terdakwa. 2. saudara dari terdakwa atau yang bersama- sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak- anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. 3. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa. -
Keterangan ahli; keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang pengadilan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.
-
Alat bukti surat; mengenai alat bukti surat tertuang dalam pasal 187 yang terdiri dari 4 ayat selain pasal 184
-
Alat bukti petunjuk; pada pasal 188 ayat (3) yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatn pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu
dilakkan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. -
Alat bukti keterangan terdakwa; keterangan terdakwa tidak terlalu memiliki kekuatan pembuktian yang besar dan terkadang tidak menjadi bahan pertimbangan hakim. Alat bukti keterangan terdakwa tertuang dalam pasal 184 butir e KUHAP.
