Aaaa111.docx

UJIAN AKHIR SEMESTER KONSERVASI

OLEH: STEFANIA YOHANA LUTO (031160029)

PROGRAM STUDI SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS NUSA NIPA MAUMERE 2018

1. Keputusan kepala badan pengendalian dampak lingkungan nomor : 08 tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup PERTAMA : Keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup diselenggarakan dengan berpedoman pada Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini. KEDUA : Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Keputusan ini, Gubernur dapat mengatur lebih lanjut: 1. Penentuan wakil masyarakat terkena dampak yang duduk dalam Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 2. Rincian tata cara: a. keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; b. pengumuman; dan c. penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan warga masyarakat. KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 7 November 2000 dan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali. 2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang : Analisis Mengenai Da M E M U T U S K A N : Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan; 2. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan; 3. Kerangka acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan; 4. Analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;

5. Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan; 6. Rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan; 7. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan; 8. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan; 9. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan pengertian bahwa kewenangan di tingkat pusat berada pada Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan di tingkat daerah berada pada Gubernur; 10.Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan adalah instansi yang membina secara teknis usaha dan/atau kegiatan dimaksud; 11.Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dengan pengertian di tingkat pusat oleh

komisis penilai pusat dan di tingkat daerah oleh komisi penilai daerah; 12.Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup; 13.Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan; 14.Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Gubernur Kepala Daerah Istimewa atau Gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta; 1. karena setiap kegiatan manusia, terutama kegiatan ekonomi (produksi, konsumsi, distribusi, dll) selalu melibatkan lingkungan. Setiap kegiatan selalu ada dampak negatif dan positifnya terhadap lingkungan sekitar. misalnya kegiatan produksi, dengan dibangunnya pabrik-pabrik baru, otomatis lingkungan sekitar pabrik itu akan kena dampak langsung atau ga langsung seperti pencemaran udara atau air. pencemaran itu akan berakibat banyak pada kehidupan penduduk disekitarnya. misalnya pada satu sisi, kegiatan produksi itu meningkatkan perekonomian beberapa pihak, tapi disisi lain kegiatan itu menurunkan kesejahteraan penduduk sekitar, menurunkan tingkat kesehatan, meningkatkan kemiskinan, dll. krn itu pemerintah bikin peraturan ttg pentingnya amdal (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) 2. Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AM DAL hams telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya. 3. Hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 3 dokumen, yaitu: 1. Dokumen Kerangka Acuan (KA), 2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL),

3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Kegunaan AMDAL



Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah



Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan



Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan



Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup



Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan

"...memberikan alternatif solusi minimalisasi dampak negatif" "...digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberi ijin usaha dan/atau kegiatan Berikut ini adalah peranan amdal dalam pengelolaan lingkungan. 

Menghindari kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat membantu menjaga kenyamanan dan keselamatan masyarakat di sekitar pembangunan.



Menentukan prioritas peminjaman sesuai misi yang akan dijalankan. Amdal ini juga dapat menghindari duplikasi proyek yang sebenarnya tidak diperlukan.



Membantu melihat masalah-masalah lingkungan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan lebih terencana dan menghindari masalah yang bisa dihindari.

Kegunaan AMDAL Bagi Pemerintah dan Pemilik Proyek Kegunaan AMDAL bagi pemerintah sebagai berikut.

1. Menghindarkan perusakan lingkungan hidup seperti timbulnya pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan, dan lain sebagainya sehingga tidak menggangu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat. 2. Menghindarkan pertentangan-pertentangan yang mungkin timbul khususnya dengan masyarakat dan proyek-proyek lain. 3. Mencegah agar potensi sumber daya yang dikelola tersebut tidak rusak (khusus untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui). 4. Mencegah rusaknya sumber daya alam lain yang berada di luar lokasi proyek baik yang diolah proyek lain, diolah masyarakat ataupun yang belum diolah. 5. Sesuai dengan rencana pembangunan daerah, nasional, ataupun internasional serta tidak menganggap proyek lain. 6. Menjamin manfaat yang jelas bagi masyarakat umum. 7. Sebagai alat pengambil keputusan pemerintah.

Pengambilan Keputusan Dari hasil AMDAL, dapat diketahui apakah suatu aktivitas pembangunan akan berdampak baik atau buruk pada lingkungan. Pemerintah pun akan mengambil keputusan dari hasil AMDAL tersebut. Jika berdampak baik, maka pembangunan akan dilanjutkan secara berkesinambungan. Akan tetapi jika kegiatan pembangunan tersebut berdampak buruk pada lingkungan, maka kegiatan tersebut tidak akan dilakukan atau dilakukan alternatif-alternatif lain yang dapat menghilangkan atau meminimalisasi dampak negatif tersebut.

Amdal pada dasarnya bermanfaat menjamin suatu usaha atau pembangunan yang dilakukan masyarakat ataupun pemerintah layak secara lingkungan. Layak yang dimaksud adalah bahwa kegiatan tersebut tidak merusak keseimbangan lingkungan. Secara umum, manfaat amdal dapat dibagi berdasarkan peruntukannya yaitu bagi pemerintah, pemrakarsa, dan masyarakat.