93861_amdal.pptx

KEPADATAN LALU LINTAS DARAT MENINGKATKAN TINGKAT PENCEMARAN UDARA Kelompok 3: Fiona A Tiara W Valentine C Grace

(1723006) (1723010) (1723026) (1723056)

DEFINISI KEPADATAN LALU LINTAS Lalu lintas merupakan masalah penting, karena lalu lintas adalah sarana untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Apabila lalu lintas terganggu atau terjadi kemacetan, maka mobilitas masyarakat juga akan mengalami gangguan.

Kepadatan lalu lintas dapat terjadi karena jumlah kendaraan melebihi kapas Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang banyak tentunya memiliki pengguna jalan dan mobilitas yang tinggi. Dinas perhubungan DKI Jakarta mencatat, pertambahan jumlah kendaraan bermotor rata-rata 11 persen per tahun sedangkan pertambahan jalan tak sampai 1 persen per tahunnya.

Perkembangan Jumlah Kendaraan di Indonesia

Jumlah kendaraan Setiap Provinsi • Roda dua

• Roda empat

Tingkat Pencemaran Udara Tiap Kota

Tingkat Pencemaran Udara Tiap Kota

Tingkat Pencemaran Udara

Pertumbuhan jumlah kendaraan (2016-2017)

DAMPAK • Banyak kerugian terhadap para pengguna jalan. • Pemborosan BBM, pemborosan waktu serta menimbulkan polusi udara. • Dapat menyebabkan stress dan menimbulkan emosi. Kadang-kadang akibat terburu-buru akan terjadi kecelakaan. • Kemacetan juga menyebabkan laju kendaraan menjadi lambat dan pembakaran pun menjadi lama, pembakaran yang lama akan menghasilkan

karbondioksida sehingga akan menimbulkan polusi udara yang semakin banyak. • Produktivitas menurun. Bila produktivitas menurun maka perekonomian juga akan terganggu. • Mengganggu kelancaran kendaraan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya.

SOLUSI • Menaikkan pajak kendaraan • Menaikkan tarif parkir • Menerapkan sistem ganjil genap • Menerapkan sistem 3 in 1 • Menerapkan sistem buka tutup dan searah • Mengurangi kendaraan umum (angkot) • Berpergian menggunakan sepeda

MRT DI JAKARTA 2019

PENCEGAHAN • Larangan tegas untuk pedagang kaki lima agar tidak berjualan di pinggir jalan • Membatasi jumlah penggunaan kendaraan bermotor • Membangun sarana transportasi umum • Tertib berlalu lintas

Pengamat Transportasi: PKL Berjualan di Jalan Melanggar Hukum Sabtu, 23 Desember 2017 12:50

WARTA KOTA, PALMERAH - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya menata ulang kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan mengubah berbagai hal. Salah satu yang diubah adalah menutup akses jalan Kebon Jati Raya yang mengililingi kawasan Tanah Abang dan sekitarnya. Akses jalan tersebut ditutup untuk memfasilitasi PKL yang ingin berjualan, dengan menyediakan lebih 400 tenda yang dibangun di satu sisi jalan. Baca: PKL Tanah Abang yang Tak Dapat Tenda Tetap Berdagang di Trotoar Sedangkan sisi lain digunakan untuk shuttle busa gratis yang disediakan untuk mengelilingi kawasan Tanah Abang. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai, hal tersebut seharusnya dikaji ulang, karena ada undangundang yang mengatur agar jalan tidak difungsikan untuk hal lain, karena akan mengganggu lalu lintas. “Direkayasa dengan menutup. Kecuali penutupan itu temporer, dalam waktu tidak lama. Tidak seharian, ketika masyarakat memerlukan jalan itu,” ujar Djoko ketika dihubungi Wartakotalive, Sabtu (23/12/2017). Baca: Keliling Naik Bus Tanah Abang Explorer, Anies Baswedan Masih Lihat PKL di Trotoar Undang-undang yang mengatur salah satunya adalah UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2). Bunyinya, setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Larangan itu juga diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Baca: PKL Tanah Abang Boleh Berjualan pada Pukul 08.00-18.00, Hingga 10.30 Baru 60 Tenda Terpasang Dalam beleid itu terdapat ketentuan pidana yang sangat tegas, 18 bulan penjara atau denda Rp 1,5 miliar, bagi setiap orang yang sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan trotoar. “Dari dua peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan PKL berjualan di jalan dan trotoar merupakan perbuatan yang melanggar hukum,” tutur Djoko. (*)

KEMACETAN DI INDONESIA

CONTOH KASUS

KERUGIAN AKIBAT MACET

THANK YOU