#8 Tata Kelola Perbankan Syariah.pptx

  • Uploaded by: Petra
  • 0
  • 0
  • December 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View #8 Tata Kelola Perbankan Syariah.pptx as PDF for free.

More details

  • Words: 878
  • Pages: 28
TATA KELOLA PERBANKAN Mustika Noor Mifrahi., S.E.I., M.EK

• • • • •

Pengertian Dasar Hukum Tujuan Penerapan Tata Kelola yang Baik Prinsip – prinsip GCG bagi Perbankan Syariah Pelaksanaan Tata Kelola yang Sehat bagi Bank Syariah

PENGERTIAN • Tata kelola yang sehat dikenal dengan Good Corporate Governance • Pengaturan internal suatu badan usaha (self regulation), yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham (shareholders value) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders)

• World bank: aturan, standart, dan organsasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya terhadap investor.

Istilah “Tata kelola yang sehat” • Pasal 34 ayat (1) UU No 21 tahun 2008 Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.

PBI Nomor 8 / 4/ PBI/ 2006 tentang Pelaksanaan GCG Pasal 1 angka 6: Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS • Pasal 1 angka 6 Good Corporate Governance, yang selanjutnya disebut GCG, adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsipprinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional), dan kewajaran (fairness);

Transparency

Fairness

Independency

Accountability

responsibility

Trasparansi • Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan

Akuntabilitas • Kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengeloal aannya berjalan secara efektif

Pertanggungjawaban (Responsibility) • Keseuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat

Independensi (Independency) • Pegelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun

Kewajaran (Fairness) • Keadilan dan kesetaraan dalam ememnuhi hahak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku

Governance dalam Perbankan • Deposan sebagai stakeholders • Kepentingan nasabah dilindungi dengan akad dan perjanjian serat prinsip operasional yang sangat ketat oleh bank

DASAR HUKUM • Peraturan Bank Indonesia nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum – Bank umum diwajibkan untuk melaksanakan prinsipprinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, terasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanan kebijakan, serta langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pasal 34 UU No 21 tahun 2008 1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. 2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

• Peraturan bank indonesia nomor 11/ 33 /pbi/2009 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah • SBI nomor 12/13/DPbS tentang Peksanaan GCG bagi BUS dan UUS

Prinsip Islam yang Mendukung terlaksananya GCG di perbankan • • • •

Shidiq Tabligh Amanah Fathanah

• • • •

Kaidah Zakat Kaidah pelarangan riba Kaidah pelarangan judi Kaidah pelaranagn gharar

TUJUAN TATA KELOLA • Program Restrukturisasi perbanakn nasional tahun 2004

• Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

• Pilar sasaran API salah satunya dengan penerapan GCG • Lemahnya GCG menyebabkan krisis perbankan tahun 1997

• PBI nomor 8 /14/PBI/2006 – Meningkatkan kinerja Bank Umum – Melindungi kepentingan seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usah bank umm (stakeholder) – Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nlai etika (code of conduct) yang berlaku umum pada industri perbankan – Memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan API

• PBI nomor 11/33/PBI/2009 dan SEBI nomor 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 – Mewujudkan tata kelola industri perbankan syariah yang berlandaskan pada transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran – Membangun industri perbankan yang sehat dan tanggung – Memenuhi prinsip syariah, sehingga reputasi industri perbankan syariah tetap terjaga – Meningkatkan perkindungan seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langusng maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan kelangsungan usaha perbankan syariah (stakeholder) – Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah – Dalam rangka memlakukan check and balance diantara kelembagaan [perbankan syariah – Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kulaitas pelaksanaan memlaui self assesment serta komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG, sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan yang diperlukan

PRINSIP – PRINSIP GCG BAGI PERBANKAN SYARIAH

Transparency

Fairness

Independency

Accountability

responsibility

Bank Syariah harus patuh pada Prinsip Syariah (Sharia Compliance)

PELAKSANAAN TATA KELOLA YANG SEHAT BAGI BANK SYARIAH Ketentuan pasal 2 PBI No 8/2006 • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi • Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank • Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal • Penerapan manajemen resiko, termasuk sistem pengendalian intern • Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besa • Rencana strategis Bank • Tarnsparansi kondisi keungan dan nonkeuangan Bank

Lapora Pelaksanaan GCG Perbankan Syariah

Laporan GCG Bagi Bank Umum Syariah

Laporan GCG bagi Unit Usaha Syariah

Self Assessment Pelaksanaan GCG • BUS : 11 faktor • UUS : 5 faktor • Pernilaian: – Peringkat 1: sangat sesuai – Peringkat 2: sesuai – Peringkat 3: cukp sesuai – Peringkat 4: kurang sesuai – Peringkat 5: tidak sesuai

Related Documents


More Documents from "Komarudin"