619 Masukan Untuk Gubernur Masalah Un

Koalisi Barisan Guru Bersatu

KoBar – GB ACEH

TEACHERS UNION CARE OF EDUCATION DEVELOPMENT Sekretariat : Jln. Study Fond No.31 Alam Banda Aceh HP. 081360009039/081362904070 E-mail. [email protected] / Blog. Kobargb.blogspot.com

Banda Aceh, 26 Agustus 2009 No Lamp Hal

:619/KoBar –GB / Aceh /VIII / 2009 : :Saran dan Masukan tentang Ujian Nasional.

Kepada yth: 1.Gubernur Aceh 2. Bupati / Walikota Se- Aceh

Dengan hormat.

Salam sejahtera semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam melaksanakan tugas-tugas Negara . Sehubungan dengan meningkatnya presentasi kelulusan UN tahun 2009 yang mencapai 90 persen di Aceh .Seyogyanya dengan adanya peningkatan presentase kelulusan UN tahun 2009 .Akan meningkat pula kelulusan siswa diperguruan tinggi tetapi kenyataannya tidak adanya korelasi antara kelulusan UN dengan kelulusan siswa yang memasuki perguruan tinggi Negeri, sehingga siswa Aceh yang lulus Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri secara Nasional berada pada peringkat ke 33 setelah Provinsi Irian Barat ( Papua ) seperti yang di beritakan oleh Media massa bahwa siswa Aceh yang diterima dan lulus di perguruan Tinggi Negeri (Unsyiah ) hanya 20 persen sementara 80 persen lainnya ditempati oleh siswa – siswa luar Aceh , hal ini menjadikan tahun 2009 sebagai tahun keprihatinan bagi dunia pendidikan Aceh dan patut menjadi perhatian semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. agar segera mencari solusi untuk mencegah agar hal yang sama tidak terulang kembali di tahun – tahun yang akan datang . Berkaitan dengan hal tersebut di atas KoBar – GB Aceh menyampaikan hal – hal sebagai berikut : I. PERMASALAHAN a. Beratnya beban kerja dan tanggung jawab Kadis Pendidikan Provinsi dan kadis pendidikan Kab / kota dengan tupoksi kerja ganda antara lain sebagai : Penanggung jawab utama peningkatan mutu pendidikan dan SDM tenaga kependidikan. Penanggung jawab utama pelaksanaan tender proyek – proyek phisik pembangunan gedung sekolah, RKB, rehab rekon, pengadaan mobiler, buku – buku dan perangkat kerja sekolah lainnya. b. Lemahnya SDM dan kinerja guru ,akibat fasilitas belajar dan pelatihan guru yang tidak merata , tidak sesuai kebutuhan guru,tidak fokus kepada sasaran guru yang perlu dan tidak perlu lagi dilatih ,tidak adanya peninjauan, pembinaan yang berkelanjutan dan evaluasi ke lapangan oleh fasilitator pasca pelatihan.

c. Buruknya sistem pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di tingkat SMP dan SMA sederajat di mana Kepala Dinas Pendidikan Kab / Kota, Kepala sekolah mengarahkan panitia UN sekolah untuk memberikan jawaban secara berjamaah kepada siswa dengan cara mengirimkan jawaban lewat SMS, memberi jawaban secara tertulis melalui kertas sesuai dengan paket siswa sehingga konsentrasi siswa terfokus pada jawaban SMS dari HP dan kertas - kertas catatan – titipan guru panitia sekolah pelaksana UN dan bahkan ada siswa yang mengaku tidak lagi membaca soal. d. Pengawas UN tidak memeriksa setiap siswa yang masuk ke ruang ujian sehingga siswa dengan leluasa membawa masuk HP dan catatan yang di titipkan oleh guru panitia UN ke ruang ujian. e. Sejumlah orang tua siswa juga ikut mencari jawaban dari famili dan temannya yang berprofesi guru yang kemudian dikirimkan kepada anaknya melalui SMS pada saat UN berlangsung. II. MASUKAN Untuk mengatasi hal tersebut KoBar –GB Aceh memberi masukan agar: 1. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/ Kota mengurangi beban kerja Kadis Pendidikan Provinsi dan Kab / Kota hanya pada bidang peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kapasitas tenaga kependidikan (SDM) guru. 2. Membentuk Badan khusus setingkat SKPA atau SKPD yang khusus menangani pelaksanaan tender- tender proyek phisik pembangunan gedung dan pengadaan sarana prasarana. 3. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kab / Kota meminta Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Kab / Kota untuk merubah pola pelatihan guru dari pola konvensional, (tidak merata, tidak sesuai keperluan dan kebutuhan guru,tidak ada kelanjutan, tidak ada peninjauan, pembinaan yang berkelanjutan tentang proses belajar mengajar (PBM) dan tidak ada Evaluasi kelapangan pasca pelatihan) kedepan diharapkan dapat menerapkan pola pelatihan modern, terfokus,merata, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan guru dilapangan, adanya pembinaan berkelanjutan dan Evaluasi terhadap proses belajar mengajar (PBM) pasca pelatihan oleh fasilitator –fasilitator pelatihan yang di tunjuk. 4. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kab / Kota mengeluarkan maklumat surat Edaran yang meminta Kadis Pendidikan Provinsi dan kadis pendidikan Kab/ Kota,Kepala Sekolah dan Panitia Ujian Nasional (UN ) untuk tidak memberikan jawaban kepada siswa pada saat pelaksanaan UN di sekolah – sekolah. 5. Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kab /Kota, melalui Dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan Kab / Kota mengeluarkan aturan agar setiap siswa peserta UN yang akan masuk ruang ujian harus diperiksa satu persatu di pintu masuk ruang UN oleh petugas yang mengawasi UN untuk menghindari siswa membawa masuk Handphone dan catatan –catatan lain yang dapat mengganggu konsentrasi siswa dalam menjawab soal – soal UN.

6. Pemerintah Provinsi dan pemerintah kab/kota melalui Dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kab / kota, meminta kepala – kepala sekolah tigkat SMP dan SMA sederajat untuk berusaha sekuat tenaga ,meningkatkan kinerja guru dalam membimbing siswa agar dapat lulus UN tanpa melakukan kecurangan dan mengharapkan bantuan pihak lain. Demikian surat ini kami sampaikan untuk menjadi bahan kajian dan masukan bagi pemerintah Aceh dan pemerintah Kab/ Kota , sehingga dapat dilakukan pencegahan dan perbaikan- perbaikan agar mutu pendidikan Aceh kedepan tidak bertambah bobrok dan mendapat predikat juru kunci secara Nasional. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dewan Presidium Koalisi Barisan Guru Bersatu KoBar-GB Aceh Ketua

Sekretaris Eksekutif

Sayuthi Aulia Yusuf

Dra. Husniati Bantasyam

Tembusan : 1. Ketua DPR Aceh 2. Kadis Pendidikan Prov Aceh. 3. Ketua MPD Prov Aceh 4. Ketua Bappeda Aceh. 5. Kepala Dinas Infokom Aceh. 6. Ketua DPR Kab/ Kota. 7. Kadis Pendidikan Kab/ Kota 8. Ketua MPD Kab/Kota.