465-k-tun-2005 Sengketa Waris Tanah, Tanah Adat, Sertifikat Hak Milik Atas Tanah

P U T U S A N No. 465 K/TUN/2005 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : HAJI DASMAN BIN SUNGEB, bertempat tinggal di Kampung Pangpang I

RT. 002/01

Desa

Eretan Kulon, Kecamatan

Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari : 1. HAJI MUSTAQIM alias RASWAD BIN SUNGEB, bertempat tinggal di Kampung Kemped, Desa Wirakanan, Kecamatan Kandanghaur, Indramayu ; 2. NY. TAMINAH BINTI SUNGEB ; 3. NY. TASMINAH BINTI SUNGEB ; 4. NY. RATINAH BINTI SUNGEB, ketiganya bertempat tinggal di Kampung Pangpang I RT. 002/01, Desa Eretan Kulon, Kecamatan

Kandanghaur,

Indramayu,

berdasarkan

surat

kuasa khusus tanggal 8 Juli 2005, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

melawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU, berkedudukan di Jalan Golf No. 1 Indramayu ; 2. Drs. MUHAMMAD, MM., dan NY. SRI SADARHARNANI, keduanya bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutedjo No. 19 RT. 01/RW. 02 Indramayu, para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi/para Pembanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi

dahulu

sebagai para Penggugat telah menggugat

sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa para Penggugat adalah para ahli waris almarhum Sungeb Bin H. Ngaripin dengan almarhumah Ny. Wari Binti Surgi yang masing-masing meninggal dunia pada tahun 1995 dan almarhumah meninggal terlebih dahulu,

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 465 K/TUN/2005

keduanya meninggal dunia di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu ; Bahwa almarhum dan almarhumah selain meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak (para Penggugat), juga meninggalkan barang seguna sekaya (gono gini) berupa bidang-bidang tanah sawah yang tercatat dalam buku Leter C Desa berupa hak milik adat, terdiri dari : a. Kikitir No. C. 1420, persil No. 34 S. III/IV luas 1.335 ha. terletak di Blok Panongan, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Indramayu dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan ; b. Kikitir No. C. 1128, persil No. 69 S. IV luas 18.950 m2 terletak di Blok Inpres, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Indramayu dengan batasbatas sebagaimana dalam surat gugatan ; c. Kikitir No. C. 1113, persil No. 69 S. IV luas 19.000 m2 terletak di Blok Sarakan, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Indramayu dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan ; d. Kikitir No. C. 1158, persil No. 168 S. IV luas 0,509 ha, dan persil No. 131 S. III luas 0,640 ha terletak di Blok Dawinah, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Indramayu dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan ; Bahwa semasa hidup almarhum Sungeb bin H. Ngaripin tanah-tanah tersebut oleh Penggugat I (H. Mustaqim alias Raswad bin Sungeb) tanpa sepengetahuan dan persetujuan para ahli waris lainnya telah dijual akad/gadai kepada Eh. Khuswara pada tahun 1964, dengan harga jual akad/gadai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang lama, dengan masa gadai selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi masa gadai tersebut ; Bahwa pada tahun 1965/1966 telah terjadi adanya perubahan nilai mata uang dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang lama menjadi Rp. 1,- (satu rupiah) uang baru sehingga timbul perselisihan antara kedua belah pihak dengan melalui Pengadilan Negeri Bandung dan atas putusan Pengadilan Negeri Bandung jumlah pengembalian gadai/akad tersebut dari senilai Rp. 1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah) uang lama dinilai menjadi Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang baru (Perkara Perdata No. 389/1968/Sipil jo. No. 1130 K/SIP/1971) ; Bahwa pada tahun 1974 para Penggugat telah menebus jual beli akad/gadai tanah sawah tersebut kepada EH. Khuswara dengan mengembalikan/membayar gadai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 465 K/TUN/2005

uang baru untuk setengah bagian dari luas 6.275 ha = …. x 6.275 ha = 3.1375 ha (tiga ha + seribu tiga ratus tujuh puluh lima m2) ; Bahwa pada tahun 1975 para Penggugat (Ny. Ratinah binti Sungeb, Sungeb alias Raswad, Wari alias Sungeb dan Tasminah/Tjasminah binti Sungeb) telah mengajukan permohonan konversi kepada Tergugat untuk mendapatkan

sertipikat-sertipikat

hak

adat

menjadi

hak

milik

dengan

persyaratan yang telah ditentukan menurut undang-undang (bukti terlampir berupa kwitansi) ; Bahwa atas pengajuan permohonan untuk mendapatkan sertipikatsertipikat hak milik para Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu (Tergugat) ternyata hingga saat ini oleh Tergugat tidak pernah selesai/diterbitkan sertipikat-sertipikat tersebut ; Bahwa tanah-tanah sawah terperkara tersebut di atas sejak dimiliki oleh almarhum Sungeb bin H. Ngaripin, tetap dikelola dan digarap oleh para Penggugat sampai dengan tahun 2002 dan belum pernah dipindah tangankan (dijual lepas) kepada pihak ketiga ; Bahwa sertipikat-sertipikat yang diajukan oleh para Penggugat kepada Tergugat yang permohonannya diajukan pada tahun 1975, ternyata para Penggugat tidak mengetahui sama sekali kapan diterbitkannya sertipikatsertipikat tersebut dan Penggugat II (H. Dasman bin Sungeb) baru mengetahui bahwa sertipikat telah diterbitkan oleh Tergugat setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Indramayu tertanggal 16 Januari 2004, No. 31/Pdt.G/2003/ PN.Im. perihal gugatan waris dan jual beli akad/gadai ; Bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 31/Pdt.G/ 2003/PN.Im. yang putusannya tidak dapat diterima, Penggugat II sambil mengambil salinan putusan diberi kesempatan untuk mempelajari/meneliti buktibukti terutama sertipikat-sertipikat yang diajukan sebagai bukti oleh Tergugat jo. Perkara No. 31/Pdt.G/2003/PN.Im. sertipikat No. 162/Eretan Kulon dan No. 164/Eretan Kulon, ternyata sertipikat telah diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara ini telah diterbitkan pada tanggal 20 Januari 1979, dimana nama-nama pemilik asal tanah-tanah sawah tersebut telah dicoret dan diganti menjadi atas nama Eh. Khuswara, sedangkan sertipikat No. 161/Eretan Kulon dan No. 163/Eretan Kulon tidak diajukan sebagai bukti dengan alasan-alasan oleh Drs. H. Muhamad MM. telah dijaminkan kepada PT. Bank Central Asia (BCA) Cabang Subang ; Bahwa sertipikat diajukan oleh para Penggugat kepada Tergugat pada tahun 1975 dan 4 tahun kemudian baru diterbitkan pada tanggal 20 Januari

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 465 K/TUN/2005

1979, tercatat No. 161/Eretan Kulon, No. 162/Eretan Kulon, No. 163/Eretan Kulon dan No. 164/Eretan Kulon, atas nama para Penggugat dan almarhum Sungeb sesuai dengan Buku C Desa ; Bahwa tanah-tanah sawah tersebut sebelum dan sesudah pelelangan yang aspal sampai terjadinya jual beli antara kuasa dari EH. Khuswara yang dikuasakan kepada Yayasan Raga Katineung alamat Jalan Ganesha No. 3 Bandung

sebagai

Penjual

dengan

Drs.

H.

Muhammad

MM.

Camat

Kandanghaur/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diatasnamakan Sri Sadarharnani Pelajar/Mahasiswa dengan Akta Jual Beli tanggal 12 Agustus 1989, No. 373/JB/PPAT/21/1989 s/d No. 375/JB/PPAT/211/1989 dan Akta Jual Beli tanggal 11 April 1995 No. 372/JB/PPAT/IV/1996 adalah cacat hukum (melanggar PP No. 24 tahun 1997) ; Bahwa tanah-tanah sawah tersebut dari terjadinya jual beli akad/gadai sesuai dengan perjanjian sampai terjadinya pelelangan dan jual beli fiktif dengan Yayasan Raga Katineung dengan Drs. H. Muhammad MM. Camat Kandanghaur/Pejabat PPAT, Kandanghaur sebagai Pembeli fiktif, para Penggugat sama sekali tidak tahu menahu (jual beli gelap), sedangkan tanahtanah sawah tersebut tetap digarap/dikelola oleh para Penggugat ; Bahwa dengan demikian Penerbitan Sertipikat No. 161/Eretan Kulon s/d No. 164/Eretan Kulon dari atas nama para Penggugat sesuai dengan Buku C Desa kemudian dibalik nama dengan mencoret nama-nama lama (pemilik asli) kepada EH. Khuswara serta terjadinya jual beli fiktif kepada Drs. H. Muhammad MM. dan Sri Sadarharnani adalah cacat hukum dan harus dibatalkan ; Bahwa sertipikat-sertipikat a quo yang diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah milik para Penggugat adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang (tindakan melawan hukum) yang bertentangan dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Undang-Undang No. 5 tahun 1960 jo. Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997) sehingga dengan demikian tindakan dari Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) sub. a, b dan c dan No. 5 tahun 1986 ; Bahwa dengan demikian secara hukum keberadaan dari Sertipikat Hak Milik No. 161/Eretan Kulon, Sertipikat No. 162/Eretan Kulon, Sertipikat No. 163/Eretan Kulon, dan Sertipikat No. 164/Eretan Kulon, atas nama Eh. Khuswara dan dibalik nama kepada Drs. H. Muhammad MM. dan Sri Sadarharnani diatas tanah hak milik para Penggugat, secara hukum adalah cacat hukum dan harus dibatalkan ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 465 K/TUN/2005

Bahwa untuk mencegah agar Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat-sertipikat tersebut di atas jangan disalah gunakan oleh pihak lain, maka sangatlah beralasan secara hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dapat berkenan untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan lebih lanjut terhadap Sertipikat-Sertipikat Hak Milik tersebut di atas, menunggu sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut : DALAM PENUNDAAN. Menunda lebih lanjut masa berlakunya atas pelaksanaan : 1. Sertipikat Hak Milik No. 161/Eretan Kulon, tanggal 20 Januari 1979, Gambar Situasi ……, luas 11.400 m2 atas nama EH. Khuswara atau Drs. H. Muhammad MM. ; 2. Sertipikat Hak Milik No. 162/Eretan Kulon, tanggal 20 Januari 1979, gambar situasi No. 33/1979, luas 13.000 m2 atas nama EH. Khuswara atau Sri Sadarharnani ; 3. Sertipikat Hak Milik No. 163/Eretan Kulon, tanggal 20 Januari 1979, gambar situasi No. 31/1979, luas 14.144 m2 atas nama EH. Khuswara atau Sri Sadarharnani ; 4. Sertipikat Hak Milik No. 164/Eretan Kulon, gambar situasi ……, luas 14.144m2 atas nama EH. Khuswara atau Sri Sadarharnani ; Sampai menunggu putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak syah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : a. Sertipikat Hak Milik No. 161/Eretan Kulon, tanggal 20 Januari 1979, Gambar Situasi ….., luas 11.400 m2 atas nama EH. Khuswara atau Drs. H. Muhammad MM. ; b. Sertipikat Hak Milik No. 162/Eretan Kulon, tanggal 20 Januari 1979 Gambar Situasi No. 33/1979, luas 13.000 m2 atas nama EH. Khuswara atau Sri Sadarharnani ; c. Sertipikat Hak Milik No. 163/Eretan Kulon, tanggal 20 Januari 1979, Gambar Situasi No. 31/1979, luas 14.144 m2 atas nama EH. Khuswara atau Sri Sadarharnani ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 465 K/TUN/2005

d. Sertipikat Hak Milik No. 164/Eretan Kulon, Gambar Situasi ….., luas 19.000 m2 atas nama EH. Khuswara atau Sri Sadarharnani ; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : Bahwa

Tergugat

menolak

seluruh

dalil-dalil

yang

dikemukakan

Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; Bahwa sengketa ini bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara melainkan sengketa perdata yang menjadi kewenangan dari pada peradilan umum, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, walaupun perkara ini timbul karena adanya surat keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara, namun kalau kita cermati dengan seksama yang melatar belakangi timbulnya perkara ini adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah seperti : -

Adanya jual gadai antara Penggugat I dan EH. Khuswara ;

-

Adanya perkara perdata No. 389/1986/Sipil jo. No. 1130 K/SIP/1971, yang diputus di tingkat pertama dan kasasi ;

-

Adanya penjualan umum (lelang) yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang, dimana EH. Khuswara selaku pemenang lelang ;

-

Adanya jual beli yang dituangkan ke dalam akta yang dibuat dan dihadapan PPAT ;

-

Adanya hak tanggungan, dimana 2 (dua) dari 4 (empat) sertipikat, yaitu Hak Milik No. 161, 162, 163 dan 164 Desa Eretan Kulon telah dijaminkan kepada Bank Central Asia ;

Yang semuanya masuk dalam ruang lingkup perdata sehingga dengan demikian nampak jelas bahwa sengketa ini merupakan sengketa perdata yang masuk dalam kewenangan Hakim Perdata, maka seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Lembaga Peradilan Umum (Obsolut Compentensi) untuk lebih jelasnya perhatikan putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut : Risalah Lelang bukan merupakan keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara Hasil Penjualan Barang Tereksekusi, sebab tidak ada unsur Beslissing maupun pernyataan kehendak dari Pejabat Kantor Lelang (MARI No. 47 K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998) ; Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 465 K/TUN/2005

Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata (MARI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994). Dengan demikian perkara ini bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan para Penggugat harus ditolak ; Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah melampaui waktu artinya gugatan yang diajukan oleh para Penggugat melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu 90 hari (pasal 55 UndangUndang No. 5 tahun 1986), hal tersebut dapat kita lihat dengan diajukannya sengketa ini ke Lembaga Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 6 Juli 2003 dengan perkara No. 31/Pdt.G/2003/PN.Im. serta menjadikan kami sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, yaitu selaku Tergugat IV. Dimana para Penggugat di dalam surat gugatannya telah mencantumkan sertipikat dan nomor haknya serta nama pemegang haknya baik di posita maupun di petitum (bukti T.1). Sehingga Tergugat menganggap para Penggugat telah mengetahui tanah tersebut telah mempunyai sertipikat jauhjauh hari, bukan pada saat para Penggugat mengambil salinan perkara perdata dan sambil memeriksa bukti-bukti seperti apa yang telah didalilkan para Penggugat

dalam

gugatannya,

dengan telah melampaui waktu

dalam

mengajukan gugatan, maka gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima ; Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel), karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur di dalam peraturan yang berlaku, dimana antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum harus saling mendukung serta tidak bertentangan, akan tetapi gugatan Penggugat menjadi kabur, hal tersebut dapat kita lihat dalam petitum surat gugatan

para

Penggugat

dimana

para

Penggugat

dalam

petitumnya

menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 161, 162, 163 dan 164 Desa Eretan Kulon, namun dalam positanya para Penggugat menguraikan jual gadai, adanya lelang yang aspal, adanya jual beli yang fiktif yang semuanya masuk dalam ruang lingkup perdata, sehingga gugatan para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, telah diajukan

permohonan

intervensi

oleh

para

Pemohon

Intervensi

yang

berdasarkan Putusan Sela tanggal 17 Juni 2004 telah ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 465 K/TUN/2005

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : Bahwa adapun yang menjadi dasar gugatan para Penggugat adalah jual akad/gadai antara para Penggugat dengan EH. Khuswara, sebagai terbukti dalam surat gugatan para Penggugat pada halaman 2 dan 3 angka I sampai dengan angka 4 ; Bahwa telah terbukti di dalam surat gugatannya pada halaman 3 angka 4 sengketa tersebut, telah diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara perdata No. 389/1968/SIPIL, tanggal 30 Oktober 1969 dalam perkara EH. Khuswara sebagai Penggugat lawan 1. Raswad, 2. Ratinah, 3. Wari, 4. Tjasminah dan 5. Dasman sebagai para Tergugat, keputusan tersebut berbunyi sebagaimana dalam surat gugatan ; Bahwa guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Bandung dengan suratnya tertanggal 30 Juli 1973 No. 64/perd/910/30-VII/1973 dan atas kekuatan keputusan (vonis) dari Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 30 Oktober 1969 No. 389/1968. Sipil jo. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 11 Desember 1971 No. 1130/K/Sip/1971 tersebut di atas tanah-tanah yang tercantum dalam surat gugatan para Penggugat halaman 2 sampai dengan halaman 3 angka 2 huruf A, B, C dan D di lelang, bertempat di Pengadilan Negeri Indramayu, dan pemenangnya adalah EH. Khuswara tertuang di dalam risalah lelang No. 22 tanggal 8 Oktober 1973 ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas posita gugatan para Penggugat bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan para Penggugat harus ditolak ; Bahwa obyek gugatan adalah sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 161, 162, 163 dan 164 ; Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan para Penggugat telah melampaui batas yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu 90 hari, karena para Penggugat sudah tahu sejak tahun 1980, hal ini dapat dilihat dalam : a. Putusan perkara pidana tanggal 25 Nopember 1981 No. 38/Pts.Pid.B/1981/ PN.Im. dalam pertimbangan hal 10 s/d hal. 11 angka 7 s/d 11 yang berbunyi sebagaimana dalam surat gugatan ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 465 K/TUN/2005

b. Putusan perkara pidana tanggal 3 September 1990 No. 40/Pid.B/1990/ PN.Im. dalam pertimbangannya halaman 13 paragrap ke-2 dari bawah, yang berbunyi sebagaimana dalam surat gugatan ; c. Putusan perkara pidana tanggal 28 Maret 2002 No. 19/Pid.B/2002/PN.Im. dalam pertimbangannya halaman 12 dan halaman 20 yang berbunyi sebagaimana dalam surat gugatan ; d. Surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Juli 2003 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu di bawah Register No. 31/Pdt.G/ 2003/PN.Im. halaman 3, paragrap ke-4 dari atas yang berbunyi sebagaimana dalam surat gugatan ; Suatu bukti para Penggugat Pengadilan Tata Usaha Negara sejak tanggal 16 Juli 2003 sudah mengetahui keberadaan sertipikat-sertipikat tersebut (bukti T.T.4) ; Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dalil gugatan para Penggugat yang mengatakan mengetahui tanah tersebut telah mempunyai sertipikat pada saat para Penggugat mengambil salinan perkara perdata dan sambil memeriksa bukti-bukti, adalah tidak benar dan alasan tersebut yang selalu dijadikan modal untuk mengecoh Majelis Hakim sejak dahulu ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi

telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya atas dalil-dalil

sebagai berikut : Bahwa segala apa yang telah disebutkan dan terurai pada bagian eksepsi dianggap dan termasuk dalam pokok perkara ini ; Bahwa turut Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas ; Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat No. 161, 162, 163 dan 164 yang terletak di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur,

Kabupaten

Indramayu,

sebagaimana

dalil

gugatan

para

Penggugat halaman 1 dan 2 ; Bahwa dikeluarkannya surat a quo tersebut secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik PP No. 10 tahun 1961 tentang Peraturan Pendaftaran Tanah maupun PMPA No. 2 tahun

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 465 K/TUN/2005

1962 tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah ; Bahwa dasar penilaian hak milik dari para Penggugat ke EH. Khuswara adalah risalah lelang No. 22 tahun 1973, yang dikeluarkan oleh Kantor Lelang Cirebon tanggal 8 Oktober 1973 (bukti T.T.5) ; Bahwa dasar peralihan hak milik EH. Khuswara kepada turut Tergugat II Intervensi adalah jual beli, dapat dibuktikan dengan Akta Jual Beli, yaitu : -

Akta Jual Beli No. 373/JB/PPAT/211/1989, tanggal 12 Agustus 1989 ;

-

Akta Jual Beli No. 374/JB/PPAT/211/1989, tanggal 12 Agustus 1989 ;

-

Akta Jual Beli No. 375/JB/PPAT/211/1989, tanggal 12 Agustus 1989 ;

-

Akta Jual Beli No. 37/2/KDH/JB/IV/1995, tanggal 11 April 1995 (bukti T.T.6) ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa

Sertipikat No. 161, 162, 163 dan 164 secara prosedural/formal dan secara meterial substansial adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 24/G/2004/PTUN.BDG. tanggal 16 September 2004 yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI LAIN-LAIN : -

Menolak semua eksepsi lain-lain Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan batal : -

Sertipikat

Hak

Milik

No.

161

Desa

Eretan

Kulon,

Kecamatan

Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, tanggal 27 Januari 1979 atas nama Bi Tjasminah telah dibalik nama atas nama EH. Khuswara, terakhir atas nama Sri Sadarharnani, gambar situasi No. 32/1979 tanggal 2 Pebruari 1979, luas 13.475 m2 ; -

Sertipikat Hak Milik No. 162 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, tanggal 27 Januari 1979 atas nama Sungeb Sarwad, telah dibalik nama atas nama EH. Khuswara, terakhir atas nama Sri Sadarharnani, gambar situasi No. 33/1979 tanggal 2 Pebruari 1979, luas 13.000 m2 ;

-

Sertipikat Hak Milik No. 163 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, tanggal 27 Januari

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 465 K/TUN/2005

1979 atas nama Bi Ratinah, telah dibalik nama atas nama EH. Khuswara, terakhir atas nama Drs. Mochamad tanpa gambar situasi ; -

Sertipikat Hak Milik No. 164 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabuputen Indramayu, Propinsi Jawa Barat, tanggal 27 Januari 1979 atas nama Wari Sungeb, telah dibalik nama atas nama EH. Khuswara, terakhir atas nama Sri Sadarharnani, gambar situasi No. 34/ 1979 tanggal 2 Pebruari 1979, luas 22.700 m2 ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik-Sertipikat Hak Milik tersebut diatas ; 4. Menguatkan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 24/G/Pen/2004/PTUN.Bdg. tanggal 6 April 2004 tentang penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat berupa : -

Sertipikat Hak Milik No. 161 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, tanggal 27 Januari 1979 atas nama Bi Tjasminah, telah dibalik nama atas nama EH. Khuswara, terakhir atas nama Sri Sadarharnani, gambar situasi No. 32/1979 tanggal 2 Pebruari 1979, luas 13.475 m2 ;

-

Sertipikat Hak Milik No. 162 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, tanggal 27 Januari 1979 atas nama Sungeb Sarwad, telah dibalik nama atas nama EH. Khuswara, terakhir atas nama Sri Sadarharnani, gambar situasi No. 33/1979 tanggal 2 Pebruari 1979, luas 13.000 m2 ;

-

Sertipikat Hak Milik No. 163 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, tanggal 27 Januari 1979 atas nama Bi Ratinah, telah dibalik nama atas nama EH. Khuswara, terakhir atas nama Drs. Mochamad tanpa gambar situasi ;

-

Sertipikat Hak Milik No. 164 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabuputen Indramayu, Propinsi Jawa Barat, tanggal 27 Januari 1979 atas nama Wari Sungeb, telah dibalik nama atas nama EH. Khuswara, terakhir atas nama Sri Sadarharnani, gambar situasi No. 34/ 1979 tanggal 2 Pebruari 1979, luas 22.700 m2 ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 465 K/TUN/2005

dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 27/B/2005/PT.TUN.JKT. tanggal 3 Mei 2005 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;

-

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 24/G/2004/PTUN.BDG. tanggal 16 September 2004 yang dimohonkan banding ; Dan dengan : MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI : -

Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA : -

Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;

-

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 29 Juni 2005 kemudian terhadapnya oleh

para Penggugat/paraTerbanding dengan perantaraan

kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juli 2005 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 34/K/2005/PTUN-BDG. jo. No. 24/G/2004/PTUN-BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan mana diikuti dengan

memori kasasi yang

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 19 Juli 2005 ; Bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi /para Pembanding yang pada tanggal 25 Juli 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing untuk Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2005 dan untuk

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 465 K/TUN/2005

Tergugat II Intervensi pada tanggal 1 Agustus 2005 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat

dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya

ialah : 1. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya in casu perkara No. 24/G/2004/PTUN.BDG. tanggal 16 September 2004 yang pada pokoknya telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004. Bahwa Judex Factie yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding jelas sangat keliru, karena surat gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat

dan

Hakim

tingkat

pertama

berpedoman

sebagaimana

mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/213/VII/ K/1991, tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara perihal tenggang waktu pada angka 3 disebutkan “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingan dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tersebut”. Dengan demikian dalam mengajukan dan merasa kepentingan dirugikan tenggang waktu menurut pasal 55 tersebut tidak dapat diterapkan, karena para Pemohon Kasasi/para Penggugat mengetahui secara yuridis terbitnya Sertipikat Hak Milik-Sertipikat Hak Milik a quo pada saat persidangan tanggal 26 Januari 2004 di Pengadilan Negeri Indramayu pada saat memeriksa bukti-bukti dibawah register No. 31/Pdt.G/2003/PN.IND. Dengan alasan hukum di atas Judex Factie Majelis Hakim Banding tidak berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/213/ VII/1991, tanggal 9 Juli 1991 tentang petunjuk pelaksanaan dimaksud ; 2. Bahwa

selanjutnya para

Pemohon

Kasasi/para Penggugat

sangat

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 465 K/TUN/2005

berkeberatan atas putusan No. 27/B/2005/PT.TUN.JKT. tanggal 3 Mei 2005, karena Judex Factie yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat banding tidak sempurna, terbukti dari pertimbangan hukum maupun amar putusan tidak sedikitpun membahas masalah Penetapan Penundaan No. 24/G/Pen/2004/ PTUN.BDG. tanggal 6 April 2004 tentang pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa a quo sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila dicermati, diamati tidak tuntasnya permasalahan hukum yang dilakukan Majelis Hakim banding dalam mengadili perkara ini jelas-jelas kelalaian dan kekeliruan ; 3. Bahwa maka putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 27/B/PT.TUN.JKT. tanggal 3 Mei 2005, berdasar alasan yang dikemukakan pada memori kasasi diatas di dapat fakta adanya kelalaian Majelis tingkat banding dalam menerapkan hukum sehingga Mahkamah Agung RI dapat membatalkan putusan banding, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 30 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan-alasan ke- 1 s/d ke- 3 : Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

tentang

suatu

kenyataan,

hal

mana

tidak

dapat

dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 465 K/TUN/2005

kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Haji Dasman Bin Sungeb, dkk. tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : HAJI DASMAN BIN SUNGEB, bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari : 1. HAJI MUSTAQIM alias RASWAD BIN SUNGEB, 2. NY. TAMINAH BINTI SUNGEB, 3. NY. TASMINAH BINTI SUNGEB, 4. NY. RATINAH BINTI SUNGEB tersebut ; Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2006 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Titi Nurmala Siagian, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua:

ttd.

ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

ttd. Titi Nurmala Siagian, SH., MH.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 465 K/TUN/2005

Biaya – Biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i ……………. Rp.

6.000,-

2. R e d a k s i …………… Rp.

1.000,-

ttd. Matheus Samiaji, SH., MH.

3. Administrasi ……………Rp. 493.000,Jumlah

= Rp. 500.000,=========== Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH. NIP. 220000754

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 465 K/TUN/2005