420-k-pdt-2000-pembagian Harta Bersama

PUTUSAN Nomor 420 K / PDT / 2000 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : HO GIOK KHOAN, bertempat tinggal di Desa Labean Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muhtar, SH., Pengacara beralamat di Jalan Yos Sudarso No.55 Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 1999 ; Pemohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding, juga sebagai Termohon Kasasi II ; Melawan : 1. TAN KIAN HUA alias KIAN, bertempat tinggal di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala ; 2. DIANA, bertempat tinggal di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Syahrir, SH., Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan G. Tinambala No.24 Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 1999; para Termohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding, juga sebagai para Pemohon Kasasi II ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut

ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya ………………

2

pokoknya atas dalil-dalil : bahwa Penggugat asli dan Tergugat asli I adalah suami-isteri sah yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Donggala sesuai akte perkawinan nomor : 1/1986 tanggal 1 Maret 1986 ; bahwa dalam hubungan suami-isteri antara Tergugat asli I dengan Penggugat asli tersebut telah dianugerahkan anak sebanyak 5 (lima) orang, masing-masing Andriani, Feky, Fey, Desi dan Dewi dan selain itu telah diperoleh harta hasil pendapatan bersama baik barang bergerak maupun tidak bergerak serta penghasilan dari barang-barang tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas ; bahwa berhubung dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat asli I pada Pengadilan Negeri Kelas I Palu yang terdaftar dalam register perkara nomor 27/Pdt.G/1998/PN.PL dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 Mei 1998, maka adalah wajar apabila Penggugat asli selaku isteri menuntut pula hak berupa hasil pendapatan bersama dari semua harta yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang in casu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ; bahwa dilibatkannya Tergugat asli II dalam perkara ini karena kebetulan salah satu obyek perkara sebagaimana tersebut dalam gugatan yaitu barang tidak bergerak pada butir satu berupa 1 (satu) buah rumah toko bersama tanahnya telah disertifikatkan atas nama Tergugat asli II di mana Tergugat asli II adalah keluarga dekat Tergugat asli I, padahal barang tersebut adalah hasil pendapatan bersama antara Penggugat asli dengan Tergugat asli I ; bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat asli I memindah-tangankan barang-barang yang menjadi obyek perkara kepada pihak ketiga termasuk isteri baru Tergugat asli I yang menjadi penyebab putusnya hubungan suami-isteri antara Tergugat ………………….

3

Tergugat asli I dengan Penggugat asli, maka mohon kepada Bapak Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya diletakkan sita jaminan atas barang-barang tersebut sebelum perkara ini diputus ; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri Palu memberikan putusan sebagai berikut : I.

Mengabulkan gugatan Pengugat secara keseluruhan.

II.

Menyatakan menurut hukum bahwa barang-barang yang menjadi obyek perkara ini benar adalah hasil pendapatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, karena itu sertifikat tersebut dinyatakan tidak sah dan diserahkan kepada Penggugat untuk dibalik nama.

III.

Menyatakan menurut hukum rumah toko bersama tanahnya pada butir satu yang telah disertifikatkan atas nama Tergugat II di mana benar adalah harta pendapatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat I. Karena itu sertifikat tersebut dinyatakan tidak sah dan diserahkan kepada Penggugat untuk dibalik nama.

IV.

Menyatakan menurut hukum bahwa semua obyek perkara dari butir satu sampai butir tiga pihak Penggugat dan pihak Tergugat II masing-masing berhak mendapatkan seperdua bahagian. Karena itu Tergugat I dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bahagian yang menjadi haknya dengan tanpa syarat.

V.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan atas barang-barang yang menjadi perkara.

VI.

Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat baik banding ataupun kasasi.

VII.

Biaya perkara dibebankan pada pihak Tergugat. bahwa terhadap gugatan Penggugat asli tersebut Tergugat asli I dan II telah mengajukan ………………

4

mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut : Eksepsi : - bahwa gugatan Penggugat adalah Prematur untuk diperiksa, karena perkara pokoknya yaitu perkara perdata No.27/Pdt.G/1998/PN.Palu sedang dalam tingkat kasasi ; - bahwa subyek gugatan Penggugat tidak lengkap, artinya masih ada pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam perkara ini ; Dalam Rekonvensi : - bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian konvensi di atas, merupakan hal yang tidak terpisahkan pada bagian rekonvensi ; - bahwa harta bersama yang ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi adalah sebuah televisi senilai Rp 3.000.000,- sebuah parabola senilai Rp 1.500.000,- 1 kapling tanah senilai Rp 2.500.000,-, jumlah seluruhnya Rp 7.000.000,- ; - bahwa harta pendapatan bersama dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yang masih harus dibagi dengan Penggugat Rekonvensi adalah : - Emas,

100

gram

berbentuk

kalung,

gelang

dan

anting-anting

senilai

Rp 10.000.000,- ; - Selama pisah ranjang 15 bulan pengolahan Toko/Kios Melati, keuntungannya Rp 20.000.000,- diambil dan disimpan oleh Tergugat Rekonvensi ; - Pada tanggal 11 Oktober 1998 atas pengawalan Polres Donggala Tergugat Rekonvensi mengambil dan menerima barang-barang dagangan campuran dari Penggugat Rekonvensi yang merupakan harta bersama senilai Rp 19.374.000,- ; - Bahwa jumlah seluruhnya harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp 49.374.000,- dengan demikian secara hukum Rp 49.374.000,- dikurangi Rp 7.000.000,- = Rp 42.374.000,- yang harus dibagi bersama masing-masing pihak mendapat ………………..

5

mendapat setengahnya ; - Bahwa harta bersama bukan hanya berbentuk aktiva, tetapi juga pasiva/dalam bentuk hutang, olehnya secara hukum hutang setengahnya ditanggung/dibayar oleh Tergugat Rekonvensi ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Palu memberikan putusan sebagai berikut : - Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; - Menyatakan bahwa 100 gram emas senilai Rp 10.000.000,- hasil keuntungan pengolahan Kios/Toko Melati selama 15 bulan sebanyak Rp 20.000.000,- dan penerimaan barang-barang dagangan campuran pada tanggal 11 Oktober 1998 senilai Rp 19.374.000,- seluruhnya Rp 49.374.000,- yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah harta pendapatan bersama yang harus dibagi bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ; - Menetapkan bahwa harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi berupa uang sebanyak Rp 49.374.000,- dikurangi dengan harta yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi berupa uang sebanyak Rp 7.000.000,- dan sisanya sebanyak Rp 42.374.000,- harus dibagi bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan masing-masing pihak mendapat setengahnya ; - Menetapkan bahwa hutang terhadap Toko Tunas Harapan Donggala sebanyak Rp 40.102.648,- dibayar bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan masing-masing pihak membayar setengahnya kepada Toko Tunas Harapan Donggala ; - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama ………………

6

bersama yang dikuasainya kepada Penggugat Rekonvensi ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 3 Maret 1999 No. 96/PDT.G/1998/ PN.PL yang amarnya berbunyi sebagai berikut : I. DALAM KONVENSI : A. DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ; B. DALAM POKOK PERKARA : - Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; - Menyatakan, bahwa barang-barang sebagaimana tersebut pada butir ke-1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 dan 2.7 gugatan Penggugat adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I ; - Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, atau jika tidak dapat dibagi secara in natura, Penggugat berhak atas seperdua bagian dari hasil lelang barang-barang tersebut ; - Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.80/Desa Labean atas nama DIANA tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; - Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan seperdua bagian dari hasil pengoperasian 3 (tiga) unit mobil truk kepada Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung mulai sejak bulan Juni 1998 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini ; - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No.96/B.A.PDT.G/1998/ PN.PALU tertanggal 28 September 1998 ; - Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; II. DALAM REKONVENSI : - Mengabulkan ………………..

7

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; - Menyatakan, bahwa barang dagangan campuran sebagaimana tersebut di dalam Tanda Terima Barang Dagangan Campuran (bukti PR.1 sampai dengan PR.23) yang dikuasai Tergugat Rekonvensi adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ; - Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari barang dagangan campuran tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, atau jika tidak dapat dibagi secara in natura, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berhak atas seperdua bagian dari hasil lelang barang-barang tesebut ; - Menolak gugatan Penggugat/Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selebihnya ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : III.

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 1.498.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) masing-masing untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seperdua bagian dan untuk Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Tergugat II Konvensi secara bersamasama dan tanggung renteng seperdua bagian ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan putusannya tanggal 20 Mei 1999 No. 41/PDT/1999/PT.Palu yang amarnya berbunyi sebagai berikut : - Menerima permohonan banding dari Teruggat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding ; - Membatalkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Palu

tanggal

3

Maret

1999

No.96/Pdt.G/1998/PN.Palu yang dimohonkan banding dan MENGADILI…………….

8

MENGADILI SENDIRI DALAM KONVENSI : DALAM EKSEPSI : - Menerima eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ; DALAM POKOK PERKARA : - Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima ; DALAM REKONVENSI : - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding untuk sebagian ; - Menyatakan bahwa barang dagangan campuran (bukti PR. 1 s/d PR.23) yang dikuasai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding adala harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding ; - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima ; DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI : - Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan yang di tingkat pertama sebesar Rp 1.498.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan ditingkat banding sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ; Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding serta Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 1999 dan 25 Juni 1999 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 23 Juni 1999 dan 28 Juni 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 06/Pdt.G/1999/PN.Palu dan No.06 a/ Pdt.G/1999/PN.Palu …………………

9

Pdt.G/1999/PN.Palu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juli 1999 dan 10 Juli 1999 ; Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding dan juga Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 14 Juli 1999 dan 19 Juli 1999 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding

diajukan jawaban

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 27 Juli 1999 dan 31 Juli 1999 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : - Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum serta tidak mencerminkan keadilan sebab bukankah gugatan rekonvensi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan konvensi yang berhubungan dengan harta pendapatan bersama antara Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi dengan Termohon Kasasi/Tergugat I Konvensi yang sudah cerai berdasarkan putusan dalam perkara Nomor 27/PDT.G/1998/PN.Pl, tetapi justru dengan gugatan cerai yang sekarang dalam proses kasasi inilah yang dijadikan dasar pertimbangan sehingga gugatan Penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam ………………

10

II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : - bahwa judex facti telah keliru atau tidak menerapkan hukum, yaitu tidak mempertimbangkan secara keseluruhan bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi karena judex factie hanya mengabulkan sebagian gugatan Rekonvensi ; Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pemohon kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat : mengenai keberatan Pemohon Kasasi I : bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan judex factie/ Pengadilan Tinggi sudah tepat yakni tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ; mengenai keberatan Pemohon Kasasi II : bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum ; Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I. HO GIOK KHOAN, dan Pemohon Kasasi II. TAN KIAN HUA alias KIAN dan DIANA tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari

Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan

Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah dirubah dengan UndangUndang ………………..

11

Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. HO GIOK KHOAN, yang diwakili oleh kuaanya Muhtar, SH., Pengacara dan Pemohon Kasasi II. TAN KIAN HUA alias KIAN dan DIANA yang

diwakili oleh kuasanya Syahrir

Pengacara/Penasehat Hukum tersebut ; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2005 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua sidang, Susanti Adi Nugroho, SH.,M.H. dan H. Usman Karim, SH.

Hakim-Hakim Anggota, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua

sidang tersebut dengan dihadiri oleh Susanti Adi Nugroho, SH.,M.H. dan H. Usman Karim, SH. Hakim-Hakim Anggota

serta Baharuddin Siagian, SH. Panitera

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota, ttd./ Susanti Adi Nugroho, SH.,M.H.

K e t u a, ttd./ Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

ttd./ H. Usman Karim, SH.

Biaya ……………………

12

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti,

1. Materai …………………… .. Rp 6.000,2. Redaksi ……………………. Rp 1.000,3. Administrasi kasasi ….…….. Rp 193.000,- + J u m l a h ………………….. Rp 200.000,==========

ttd./ . Baharuddin Siagian, SH

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG RI a.n Panitera Plt Kepala Direktorat Perdata

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH. NIP. 040018142

13