TOPIK 2:
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BAHAN KULIAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEBAGIAN DIKUTIF DARI BAPPENAS RI
PERTIMBANGAN UTAMA DALAM MERUMUSKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1. 2. 3. 4.
Konsensus Nasional Arus Utama Realita Bangsa Peran Negara
KONSENSUS BERNEGARA DAN BERBANGSA 1. 2. 3.
4.
Proklamasi Pancasila UUD 1945 terutama Pembukaan UUD 1945 Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bhinneka Tunggal Ika
√
ARUS UTAMA
Globalisasi
√
* Pasar bebas, privatisasi, deregulasi Liberalisasi * Menegaskan kewajiban minimum negara yang tidak dapat diserahkan kepada mekanisme pasar. * Momentum kemitraan global.
Demokratisasi
Desentralisasi
* Mengukur keseluruhan proses dan kinerja politik dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. * Kewajiban pemda provinsi dan pemda kab/kota memberikan layanan yang baik, mudah, murah, bermutu dan tanpa diskrminasi. * Proses pengambilan keputusan yang lebih terbuka dan inklusif.
REALITA BANGSA 1. 2. 3. 4.
IPM Pengangguran Kesenjangan Kemiskinan
IPM PROVINSI 2010-2014 (METODE BARU) Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua
2010
2011
2012
2013
2014
67,09 67,09 67,25 68,65 65,39 64,44 65,35 63,71 66,02 71,13 76,31 66,15 66,08 75,37 65,36 67,54 70,10 61,16 59,21 61,97 65,96 65,20 71,31 0,00 67,83 63,29 66,00 65,99 62,65 59,74 64,27 62,79 59,60 54,45
67,45 67,34 67,81 68,90 66,14 65,12 65,96 64,20 66,59 71,61 76,98 66,67 66,64 75,93 66,06 68,22 70,87 62,14 60,24 62,35 66,38 65,89 72,02 0,00 68,31 64,27 66,65 66,52 63,48 60,63 64,75 63,19 59,90 55,01
67,81 67,74 68,36 69,15 66,94 65,79 66,61 64,87 67,21 72,36 77,53 67,32 67,21 76,15 66,74 68,92 71,62 62,98 60,81 63,41 66,66 66,68 72,62 0,00 69,04 65,00 67,26 67,07 64,16 61,01 65,43 63,93 60,30 55,55
68,30 68,36 68,91 69,91 67,76 66,16 67,50 65,73 67,92 73,02 78,08 68,25 68,02 76,44 67,55 69,47 72,09 63,76 61,68 64,30 67,41 67,17 73,21 67,99 69,49 65,79 67,92 67,55 64,70 61,53 66,09 64,78 60,91 56,25
68,81 68,87 69,36 70,33 68,24 66,75 68,06 66,42 68,27 73,40 78,39 68,80 68,78 76,81 68,14 69,89 72,48 64,31 62,26 64,89 67,77 67,63 73,82 68,64 69,96 66,43 68,49 68,07 65,17 62,24 66,74 65,18 61,28 56,75
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung
Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tengggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
2011
2012
2013
2014
2015
Februari
Agustus
Februari
Agustus
Februari
Agustus
Februari
Agustus
Februari
Agustus
8.62
9.00
7.94
9.06
8.34
10.12
6.75
9.02
7.73
9.93
7.47
8.18
6.43
6.28
6.09
6.45
5.95
6.23
6.39
6.71
7.51
8.02
6.49
6.65
6.39
7.02
6.32
6.50
5.99
6.89
7.51
6.09
5.29
4.37
4.19
5.48
4.99
6.56
6.72
7.83
3.98
4.63
3.69
3.20
2.89
4.76
2.50
5.08
2.73
4.34
6.29
6.60
5.60
5.66
5.41
4.84
3.84
4.96
5.03
6.07
3.46
3.46
2.18
3.62
2.10
4.61
1.62
3.47
3.21
4.91
5.52
6.38
5.21
5.20
5.07
5.69
5.08
4.79
3.44
5.14
3.31
3.86
2.82
3.43
3.22
3.65
2.67
5.14
3.35
6.29
7.20
5.38
5.71
5.08
6.05
5.63
5.26
6.69
9.05
6.20
10.86
11.69
10.60
9.67
9.64
8.63
9.84
8.47
8.36
7.23
10.01
9.96
9.84
9.08
8.88
9.16
8.66
8.45
8.40
8.72
6.18
7.07
5.90
5.61
5.53
6.01
5.45
5.68
5.31
4.99
5.54
4.39
3.98
3.90
3.75
3.24
2.16
3.33
4.07
4.07
4.24
5.38
4.16
4.11
3.97
4.30
4.02
4.19
4.31
4.47
13.62
13.74
10.68
9.94
9.77
9.54
9.87
9.07
8.58
9.55
3.00
2.95
2.23
2.10
1.93
1.83
1.37
1.90
1.37
1.99
5.46
5.25
5.23
5.23
5.28
5.30
5.30
5.75
4.98
5.69
2.76
3.11
2.53
3.04
2.12
3.25
1.97
3.26
3.12
3.83
5.23
4.60
3.42
3.54
3.13
3.99
2.53
4.04
4.78
5.15
3.83
3.54
2.73
3.14
1.81
3.00
2.71
3.24
3.14
4.54
5.74
6.29
4.34
5.19
3.88
3.66
4.03
3.80
4.83
4.92
10.90
11.43
9.48
9.02
8.94
7.95
8.89
7.38
7.17
7.50
-
-
-
-
-
-
-
-
5.79
5.68
SUMBER: DJPK KEMENKEU, 2016
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua
JUMLAH DESA TERTINGGAL TAHUN 2015 Jumlah Desa Tertinggal Tahun 2015
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
SUMBER: STATISTIK INDONESIA, 2016
GINI RATIO No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua
2011 0.33 0.35 0.35 0.36 0.34 0.34 0.36 0.37 0.3 0.32 0.44 0.41 0.38 0.4 0.37 0.4 0.41 0.36 0.36 0.4 0.34 0.37 0.38 0.39 0.38 0.41 0.41 0.46 0.34 0.41 0.33 0.4 0.42
SUMBER: STATISTIK INDONESIA, 2016
2012 0.32 0.33 0.36 0.4 0.34 0.4 0.35 0.36 0.29 0.35 0.42 0.41 0.38 0.43 0.36 0.39 0.43 0.35 0.36 0.38 0.33 0.38 0.36 0.43 0.4 0.41 0.4 0.44 0.31 0.38 0.34 0.43 0.44
2013 0.34 0.35 0.36 0.37 0.35 0.38 0.39 0.36 0.31 0.36 0.43 0.41 0.39 0.44 0.36 0.4 0.4 0.36 0.35 0.4 0.35 0.36 0.37 0.42 0.41 0.43 0.43 0.44 0.35 0.37 0.32 0.43 0.44
2014 0.32 0.32 0.33 0.35 0.33 0.4 0.36 0.35 0.3 0.4 0.43 0.41 0.38 0.42 0.37 0.4 0.42 0.38 0.36 0.39 0.35 0.36 0.35 0.42 0.37 0.42 0.41 0.41 0.35 0.35 0.32 0.44 0.41
2015 0.33 0.34 0.34 0.36 0.36 0.36 0.38 0.38 0.28 0.36 0.43 0.41 0.38 0.43 0.42 0.4 0.38 0.37 0.34 0.33 0.33 0.35 0.32 0.29 0.37 0.37 0.42 0.4 0.42 0.36 0.34 0.28 0.44 0.42
TINGKAT KEMISKINAN, SEPTEMBER 2015 Tingkat Kemiskinan 17 Provinsi memiliki Tingkat Kemiskinan di atas 10% 30
25
%
20
15
10
5
0
SUMBER: STATISTIK INDONESIA, 2016
Pengangguran Kemiskinan Kesenjangan
Kriminalitas, Konflik, Kekerasan RT,
Human Trafficking
Lost Generation
Gizi Buruk, drop-out, Angka Kematian Anak dan Balita, Angka Kematian Ibu, daya saing rendah
MASA DEPAN BANGSA
?
MENGAPA SEMUA ITU HARUS TERJADI? SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG √ JAWAB?? Kalau ribut terus, kapan kita bisa maju?
Kenapa Pusat harus ikut membangun? Ini kewenangan daerah.
Ini masih kewenangan pusat. Daerah tinggal terima jadi saja.
Sssst…kira-kira kapan selesainya. Anak-istri sudah kelaparan nieh.
PERAN NEGARA: MENYUSUN PERENCANAAN, MENGAPA? 1. Keterbatasan sumberdaya (1) Efisiensi: mencegah pemborosan (2) Efektivitas: mencapai tujuan pembangunan 2. Ketidakpastian (1) Antisipasi perubahan lingkungan strategis: strengths, weaknesses, opportunities, threats (2) Proyeksi masa depan: sosial, ekonomi, budaya, politik, informasi, dan teknologi 3. Koordinasi dan Sinergi Kebijakan (1) Penataan kelembagaan: organisasi dan informasi (2) Rentang manajemen 4. Pengawasan dan Pengendalian (1) Sasaran terukur: indikator kinerja (2) Standardisasi: Standar Pelayanan Minimum
PROSES DAN METODA PERENCANAAN
PROSES PERENCANAAN PENTAHAPAN PERENCANAAN
TEKNOKRATIK PARTISIPATIF POLITIK RASIONAL EFISIEN
-
ASPIRATIF EFEKTIF
-
AKSEPTABEL BERKELANJUTAN
√
METODA PERENCANAAN PERENCANAAN SECARA TEKNIS (PROSES TEKNOKRATIK)
PERENCANAAN DARI SUDUT PANDANG POLITIS (PROSES PARTISIPATIF)
KESEPAKATAN PENERAPAN PRINSIP LOGIKA
PERKIRAAN SASARAN
ANALISIS DAN PROYEKSI STATISTIK
RENCANA YANG EFISIEN DAN DAPAT DILAKSANAKAN
PENERAPAN PRINSIP REPRESENTASI DUKUNGAN DAN PERSETUJUAN PARLEMEN (DPRD/DPD, DPRD)
KONSULTASI DAN ADVOKASI MASYARAKAT SIPIL (CIVIL SOCIETY)
RENCANA YANG DAPAT DITERIMA UMUM
KOORDINASI PERENCANAAN PERENCANAAN MAKRO Kementerian/ Lembaga
* Regulasi * Pembiayaan
PERENCANAAN SEKTORAL (Keterkaitan antarregion atau antarwilayah)
Sumberdaya Lokal
Keperluan Wilayah
Spasial, lokasi dan tanah PERENCANAAN Efektivitas kebijakan REGIONAL Efisiensi sumberdaya Kapasitas Kelembagaan (Keterkaitan antarsektor)
KESEJAHTERAAN, KEADILAN DAN KEMAKMURAN RAKYAT
√
PERENCANAAN MAKRO
√
RPJP, RPJMN, RKP Target Nasional Perencanaan Sektoral: Parsial
Industri Pertanahan Perdagangan Pendidikan Kesehatan Pertanian Perumahan Infrastruktur
Perencanaan Wilayah: Terpadu
Perencanaan Sektoral: Parsial
Industri Pertanahan Perdagangan Pendidikan Pertanian Perumahan Infrastruktur
Perencanaan Wilayah: Terpadu
Alur Perencanaan dan Penganggaran
Pedoman
Pedoman RPJP RPJM Nasional Nasional Diacu
Dijabar kan
Rincian APBN
RAPBN
APBN
Pedoman
RKP
Diserasikan melalui Musrenbang
Pedoman
RKP Daerah
Pedoman
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian APBD
Diacu
Pedoman
UU SPPN
Renja SKPD
Pedoman
UU KN
Pemerintah Daerah
RPJM Dijaba Daerah rkan
Renstra SKPD
RKA-KL
Diacu
Diperhatikan
Pedoman RPJP Daerah
Pedoman
Pemerintah Pusat
Renstra Pedoman Renja KL KL
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERENCANAAN SEKTORAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERENCANAAN TATA RUANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
Nasional
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD)
Provinsi
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD)
Kabupaten/ Kota
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD)
Kecamatan
PERENCANAAN SEKTORAL
RENCANA TATA RUANG NASIONAL
JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARPULAU DAN ANTARPROVINSI
RENCANA TATA RUANG PROVINSI
JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARKABUPATEN ANTARKOTA
RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA
JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARKECAMATAN
RENCANA TATA RUAG KECAMATAN
JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARDESA
Outline RPJP Daerah BAB I PENDAHULUAN A. Umum B. Maksud dan Tujuan C. Dasar Hukum D. Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan E. Proses Penyusunan RPJPD 2005-2025 F. Pola Pikir Penyusunan RPJPD 2005-2025 G. Sistematika RPJPD 2005-2025 BAB II PERKEMBANGAN DAERAH A. Karakteristik Wilayah B. Sejarah Perkembangan Daerah BAB III KONDISI UMUM A. Politik B. Keamanan dan Ketertiban C. Penegakan Hukum D. Pemerintahan Daerah E. Sosial Budaya F. Sumber Daya Manusia G. Ekonomi H. Pembangunan Daerah I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
BAB IV VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH A. VISI B. MISI C. ARAH PEMBANGUNAN JP D. INDIKATOR2 KEBERHASILAN BAB V
KAIDAH PELAKSANAAN
SE Mendagri 050/2020/SJ:
Tatacara Penyusunan RPJPD Rancangan Visi & Misi
Predikisi Kondisi Umum Daerah -----------------------• Geomorfologi & LH • Ekonomi dan SDA • Demografi • Prasarana&Sarana • Dll.
Rancangan RPJP --------------------Merumuskan Gambaran Awal • Visi • Misi • Arah Pembangunan
Rancangan Arah Pembangunan ----------------------Rencana Tata Ruang
Saran, Tanggapan, Rekomendasi Stakeholders
Rumusan Hasil Kesepakatan dan Komitmen
Sosialisasi, Konsultasi Publik, dan Jaringasmara
Rancangan Akhir RPJPD ---------------------• Visi • Misi • Arah Pembangunan • Arah Umum • Fungsi / Wilayah
Musrenbang Jangka Panjang Daerah
Penetapan Perda ttg RPJPD ---------------Perda Ttg RPJP Daerah
Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) RPJM NASIONAL
Penjabaran visi, misi, program Presiden; Berpedoman pada RPJP Nasional Isi: 1. Strategi Pembangunan Nasional 2. Kebijakan Umum 3. Kerangka Ekonomi Makro 4. Program-program Kementerian Lintas kementerian, Kewilayahan Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
√ RPJM DAERAH
Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional Isi: 1. Strategi Pembangunan Daerah 2. Kebijakan Umum 3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 4. Program-program SKPD Lintas SKPD Kewilayahan Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
Rencana Strategis Renstra-KL Berpedoman pada RPJM Nasional Isi: 1. Visi-Misi 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 3. Program-program 4. Kegiatan Indikatif
Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Daerah Isi: 1. Visi-Misi 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 3. Program-program 4. Kegiatan Indikatif
Diagram Penyusunan RPJM Daerah KDH Dilantik
2 bulan
KDH
Raker Daerah
Pembhs. Raperda
Masyarakat
SKPD
Bappeda
RPJP Daerah Perencanaan Teknokratik
Rancangan Awal RPJM Daerah
Aspirasi Masyarakat yg Teramati Visi, Misi, Program Calon KDH
Rancangan RPJM Daerah
Musrenbang Jangka Menengah Daerah
Rancangan RenstraSKPD
Analisis Keuangan dan Kondisi Umum Daerahdan
Visi, Misi, Program KDH Terpilih
Rancangan akhir RPJM Daerah
Ditetapkan dengan Perda
RPJM Daerah
Penyesuaian
Pemangku Kepentingan Pembangunan PILKADA
3 bulan
Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD Menurut UU 25/2004 dan UU 23 / 2014
Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D) RKP
Penjabaran RPJM Nasional Isi: Prioritas Pembangunan Nasional Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Arah Kebijakan Fiskal Program Kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
RKP Daerah
Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP Isi: Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
KELEMBAGAAN PERENCANAAN
1
PENANGGUNG JAWAB PRESIDEN/KEPALA DAERAH
2
KOORDINATOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MENYUSUN RANCANGAN AWAL MENYELENGGARAKAN MUSRENBANG MENYUSUN RANCANGAN AKHIR MELAKUKAN EVALUASI
3
PELAKSANA KEMENTERIAN/LEMBAGA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH MENYUSUN RANCANGAN RENSTRA/RENJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA