3_renja Bkd Kab Malang 2018.pdf

f.Vil.V MMASi,

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta hidayah-Nya kami dapat menyusun

Rencana

Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 20162021, Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018, sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, Kepegawaian Daerah

maka disusun Rencana Keija

Tahun 2018 untuk digunakan

Badan

sebagai acuan dalam

melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian

Daerah

merupakan

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Daerah Kabupaten Malang.

Akhirnya, besar harapan kami semoga Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah ada guna dan manfaatnya dalam mendukung dan mensukseskan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang.

Sekian terima kasih.

Malang,

29

Desember 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ^ ARSIP RMAN RAMDANSYAH. S.H.. M.Hum. Pembina Utama Muda

NIP. 19670104 199203 1 008

DAFTARISI

Halaman

Kata Pengantar Daftar Isi

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Malang

Tahun

2018

tentang

Penetapan Rencana Keija Tahun 2018 Lampiran Bab I s/d Bab V

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

1

1.1

Latar Belakang

1

1.2

Landasan Hukum

4

1.3

Maksud dan Tujuan

5

1.4

Sistematika Pen5aisunan

6

Ehrailuasi Pelaksanaan Rencana Keija Badan

7

Kepegawaian Daerah Tahun 2016

2.1

2.2 2.3 2.4

Evaluasi pelaksanaan Rencana Keija Tahun

2016 dan capaian Renstra (Tabel 2.1) Analisis kineija pelayanan Badan Kepegawaian Daerah (Tabel 2.2) Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Keija Pembangunan Daerah

2.5

7

20 30 31

Tahun 2018

(Tabel 2.3) Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan

42

Masyarakat (Tabel 2.4) BAB III

Tujuan dan Sasaran

44

3.1

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

44

3.2

Tujuan dan sasaran Rencana Keija Badan

44

Kepegawaian Daerah

3.3. BAB IV

Program dan Kegiatan

PENUTUP LAMPIRAN

45 54

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telepon (0341) 364776 Fax (0341) 353375 Email :bkd(a^abma1ana.go.id- webside : http://www.malangkab.go.id MALANG 65119

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR; 188.4/ GW /KEP/35.07.201/2017 TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Tahun

Pelaksanaan

2008

Peraturan

tentang Tahapan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pembangunan

Daerah dan

Pemerintah

Nomor

8

Tatacara Penyusunan, Pelaksanaan

dalam

rangka

Rencana

penjabaran

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, maka perlu menetapkan pengesahan Rancangan Akhir

Rencana Keija Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten

Malang Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati; Mengingat

Undang-Undang

Nomor

17 Tahun

2003

tentang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

15

Tahun

2004

tentang

Keuangan Negara;

Undang-Undang

Perbendaharaan Negara; Undang-Undang

Pemeriksaan

Nomor

Pengelolaan

dan

Tanggung

Jawab

Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang

Pemerintahan beberapa

Nomor

Daerah,

kali,

23

Tahun

2014

sebagaimana telah

terakhir

dengan

tentang

diubah

Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

30

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang

Nomor

Administrasi Pemerintahan;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyeienggaraein Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5aisunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 20162021;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang; 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

21. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah; 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

23. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/ 568/KEP/35.07.203/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Menetapkan Rencana Keija Badan Kepegawaian

Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari Keputusan ini ; KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Malang

pada tanggal

Desember 2017

^ KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH^

NURMAN RAMDANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR:188.4/&4'^^/ KEP/35.07.201/2017 TENTANG

PENETAPAN KEPEGAWAIAN

RENCANA DAERAH

KERJA

BADAN

KABUPATEN

MALANG TAHUN2018

RENCANA KERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2018 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahapan perencanaan pembangunan terdiii dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur

penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun keempat, sebagaimana disimanatkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, bahwa

Rencana Keija Perangkat Daerah

merupakan penjabaran Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana keija dan pendanaannya dengan mengacu

kepada Rencana Keija Pemerintah. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Keija Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54

tahun

2010

tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Keija Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagaimana diatur

dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keija Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Malang. Menyusun Dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang memuat rencana kegiatan pembangunan tahun

berikutnya dan dilengkapi dengan kerangka anggaran dan regulasi serta indikasi pembiayaan dua tahun kedepan yang memuat tentang kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan.

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten Malang sebagai institusi didaerah yang merupakan unsur penunjang pemerintahan dibidang Kepegawaian serta pendidikan dan

pelatihan mempunyai tugas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang diemban hams mampu mewujudkan pengelolaan manajemen kepegawaian dan memiliki

komitmen untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya kepegawaian melalui pengawasan aparatur, penataan

kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelaysman serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia menuju perspektif baru manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis mulai dari pengadaan sampai dengan pemberhentian aparatur.

Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka dibidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali,

diantaranya adalah diwujudkannya tata kepemerintahan yang baik dan

bersih (clean governance). Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan

pemerintahan di zaman modem sekarang ini. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan aparatur negara untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional dan

bertanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan sehingga

keberhasilan yang telah dicapai dapat terns dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan Sumberdaya Manusia. Peningkatan

Sumberdaya Manusia dan profesionalisme pada Aparatur Negara tems ditingkatkan guna mewujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata

dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Proses penjiisunan Rancangan Rencana Keija Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Malang dilaksanakan setelah diterbitkannya surat

3

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 050/912/35.07.202/2017 tan^al 30 Januari 2017 tentang Penynsunan Rancangan Rencana Keija Perangkat Daerah Tahun 2018 dan

Rancangan

RKA Tahun

2018

dengan

berdasarkan

pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 20162021 dan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Malang Nomor : 050.13/1101/35.07.202/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Himbauan ke II Penjaisunsin Rancangan Rencana

Keija Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/568/KEP/35.07.203/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Keija sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Rencana Keija merupakan penjabaran dari Rencana

Strategis, yang dalam pen5aisunannya mengacu pada rancangan awal Rencana Keija Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen-

dokumen

yang

menjadi

pedoman

dalam

pen3aisunan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalsih

Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menenggih Daerah disahkan maka menjadi acuan

penyusunan

Rencana

Strategis

Perangkat

Daerah.

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Keija Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan. Rencana Keija juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan

Rencana Keija dan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Keija

dan

Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Keija juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Forum Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

KBTERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERBNCANAAN

RPJPD

Dijabarkan

Pedoman

&

Ranwal

RPJMD

Pedoman

RKPD

RTRW

\

RAPBD

APBD

/

Bahan

Pedoman

Diacu

Pedoman

Renstra

BKD BKD

RKA

DPA

BKD

BKD

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pen3rusunan Rencana Keija dan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaein Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor

12

Tahun

2011

tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kaM, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelen^araan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pen3aisunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pen)aisunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang;

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan F^ingsi serta Tata Keija Badan Kepegawaian Daerah;

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang; 25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuedan Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;

26. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Keija Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah merupakan:

1. Pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikeijakan dalam 1 (satu) tahun an^aran; 2. Dasar pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Tujuannya Penyusunan Rencana Keija Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah: 1. Merealisasikan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengein berpedoman pada Renstra dan RKPD; 3. Bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. 1.4 Sistematika Penyusunan BAB I

: PBNDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II

: EVALUASI

PELAKSANAAN

KEPEGAWAIAN

RENCANA

KERJA

BADAN

DAERAH KABUPATEN BAALANG TAHUN

2016

2.1 Evgduasi Pelaksanaan Rencana Keija Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 dan Capaian Rencana

Strategis

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten Malang 2.2 Analisis Kineija Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

2.3 Isu-isu

Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang 2.4 Reviu

terhadap

Rancangan

awal

Rencana

Keija

Pembangunan Daerah Tahun 2018

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III

: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Keija Badan Kepegawaian Daerah

3.3 BABIV

Program dan Kegiatan

: PENUTUP

BAB 11

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

BADAN KEPE6AWA1AN DAERAH TAHUN 2016

2.1 Ehmluasi pelaksanaan Rencana Keija Badan Kepegawaian Kabupaten

Malang

Tahun

2016

dan

Capaian

Renstra

Daerah Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Dari evaluasi pelaksanaan Rencana Keija Tahun 2016 dan capaian Rencana Strategis Satuan Keija Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2016-2017 melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut: • Realiasasi Program Pelayanein Administrasi Perkantoran indikator program Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran.

Pada program ini terdiri dari 10 kegiatan dan dari hasil evaluasi indikator kineija target program pada tahun 2016 sebesar 100% realisasi 100% tingkat realisasi sebesar 100%. Perkiraan realisasi capaian target Renstra 100%, sampai dengan tahun 2017 tingkat capaian sebesar 100%.

• Realiasasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

indikator program Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur. Pada program ini terdiri dari 6 kegiatan dari hasil evaluasi indikator kineija

target program tahun 2016 sebesar 100% realisasi 100%

tingkat realisasi 100 %. Perkiraan realisasi capaian target Renstra 100

%, sampai dengan tahun 2017 tingkat capaian sebesar 100%.

• Realiasasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur indikator program Persentase Penunjang Keija Aparatur.

Pada program ini terdiri dari 1 kegiatan dari hasil evaluasi indikator kineija

target program tahun 2016 sebesar 100% tereaHsasi 100%

tingkat realisasi 100%. Perkiraan realisasi capaian target Renstra

100%, sampai dengan tahim 2017 tingkat capaian sebesar 100%. • Realiasasi

indikator

Program

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

program

Persentase

Peningkatan

Kapasitas

Pegawai

Perangkat Daerah.

Pada program ini terdiri dari 1 kegiatan dari hasil evaluasi indikator

kineija

target program pada tahun 2016 sebesar 100% terealisasi

40,00% tingkat realisasi 40,00%. Perkiraan realisasi capaian target

8

Renstra 100 %, sampai dengan tahun 2017 tingkat capaian sebesar 100%.

• Realiasasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kineija Keuangan indikator program Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kineija Perangkat Daerah yang tepat waktu.

Pada program ini terdiri dari 3 kegiatan dari hasil evaluasi indikator

kineija target program tahun 2016 sebesar 100% realisasi 100% tingkat realisasi 100%. Perkiraan realisasi capaian target Renstra 100 %, sampgii denggin tahun 2017 tingkat capaian sebesar 100%. • Realisasi Program Pendidikan Kedinasan yaitu:

Pada program ini terdiri dari 1 kegiatan dari hasil evaluasi indikator capaian kineija terget program tahun 2016 sebesar 32,06% dengan indikator kineija Persentase aparatur yang memiliki kompetensi manajerial pada kegiatan Pendidikan penjenjangan struktural tahun

2016 target sejumlah 42 ASN

(Diklat Kepemimpinan Tingkat II

sejumlah 2 orang dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sejumlah 40 orang), terealisasi sejumlah 42 ASN atau 32,06% tingkat realisasi 100%. Perkiraan realisasi capaian target Renstra 100 %, sampai dengan tahun 2017 tingkat capaian sebesar 100%. • Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:

Pada program ini terdiri dari 4 kegiatan hasil evaluasi capaian kineija tahun 2016 dengan indikator kineija

1. Persentase aparatur yang memiliki kompetensi Teknis

dan

Fungsional target program tahun 2016 sebesar 80,12% realisasi 80,12% tingkat realisasi

100%. Perkiraan realisasi capaian target

Renstra 100%, sampai dengan tahun 2017 tingkat capaian sebesar 100%. Dengan rincian perkegiatan:

a. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah tahun 2016 target sejumlah 616 CPNS, terealisasi 616 CPNS tingkat realisasi

100%.

Perkiraan realisasi capaian target

Renstra 100%, sampai dengan tahun 2017 tingkat capaian sebesar 100%.

b. Pendidikan dan pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS

Daerah tahun 2016 target sejumlah 200 ASN, terealisasi 200 ASN tingkat realisasi 100%. Perkiraan realisasi capaian target Renstra 100%, sampai dengan tahun 2017 tingkat capaian sebesar 100 %.

c.

Pendidikan dan pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah tahun 2016 target sejumlah 280 ASN realisasi 280 ASN atau tingkat realisasi 100%. Perkiraan realisasi capaian target Renstra 100%,

sampai dengan tahun 2017 tingkat capaian sebesar 100%. d. Persentase

Aparatur

kepegawaian

yang

yang

memiliki

mengikuti

bimtek/sosialisasi

nilai

dengan

baik

kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

output

kegiatan

jumlah

peawai

yang

mengikuti

bimtek/sosialisasi kepegawaian tahun 2016 target 400 ASN

realisasi 400 ASN tingkat realisasi 100%. Tahun 2017 kegiatan ini dilakukan perubahan kegiatan yaitu Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2017 sebesar 100%.

• Realiasasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, pada

tahun 2016 indikator program terbagi menjadi 2 (dua) indikator outcome dan pada tahun 2017 indikator program terbagi menjadi 4 indikator outcome.

Tahun 2016 Indikator 1 (satu): Persentase tingkat kompetensi aparatur target program sebesar 89,53% realisasi

89,53% tingkat realisasi

100%. Perkiraan realisasi capaian target Renstra sampai dengan tahun

2017 tingkat capaian sebesar 100%. Dengan rincian per kegiatan: a. Hasil evaluasi capaian kineija pada tahun 2016 dengan indikator

kineija Persentase tingkat kompetensi aparatur pada kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS target 50 orang realisasi 50 ASN tingkat realisasi 100%.

b.

Hasil evaluasi capaian kineija pada tahun 2016 dengan indikator kineija Persentase tingkat kompetensi aparatur pada kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2016 ditargetkan 1.328 calon ASN

yang diterima dari jumlah ASN yang dibutuhkan tingkat realisasi 0%.

c.

Hasil evaluasi capaian kineija pada tahun 2016 dengan indikator kineija Persentase tingkat kompetensi aparatur pada kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas target sejumlah 11 ASN realisasi 9 ASN tingkat realisasi 81,82%.

d. Hasil evaluasi capaian kineija pada tahun 2016 dengan indikator kineija Persentase tingkat kompetensi aparatur pada kegiatan Pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah target sejumlah 125 ASN reaUsasi 105 PNS tingkat 84,00%.

10

e.

Hasil evaluasi capaian kineija pada tahun 2016 dengan indikator kineija Persentase tingkat kompetensi aparatur pada kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan target sejumlah 6 laporan/452 buku realisasi sebesar 6 laporan/452 buku tingkat realisasi 100%.

f.

Hasil Evaluasi capaian kineija tahun 2016 dengan indikator kineija

persentase tingkat kompetensi aparatur pada kegiatan Pemberian

Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi, target sejumlah 1.339 ASN realisasi 1.929 ASN tingkat realisasi 144,06%. g.

Hasil Evaluasi capaian kineija dengan indikator kineija persentase tingkat kompetensi aparatur pada kegiatan Penempatan PNS target

sejumlah 519 ASN realisasi sejumlah 1.088 ASN tingkat reaUsasi 209,63 %.

h. Hasil Evaluasi capaian kineija dengan indikator kineija persentase tingkat kompetensi aparatur pada kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS target sejumlah 5629 ASN realisasi sejumlah 3.430 ASN tingkat realisasi 60,98%.

i.

Hasil Evaluasi capaian kineija dengan indikator kineija persentase tingkat

kompetensi

aparatur

Pembangunan/pengembangan

Sistem

Daerah target sejumlah 7.743 ASN

pada

kegiatan

Informasi

Kepegawaian

realisasi sejumlah 8.203 ASN

tingkat realisasi 105,94%.

Tahun 2016 Indikator 2 (dua): Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur target program sebesar 5,26% realisasi

65,79%

tingkat reaKsasi 1250,76%. Perkiraan realisasi capaian target Renstra 65,79%,

sampai

dengan

tahun

2017

tingkat

capaian

sebesar

1250,76%. Dengan rincian per kegiatan:

j. Hasil Evaluasi capaian kineija dengan indikator kineija Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur pada kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS target sejumlah 36 orang realisasi sejumlah 13 orang tingkat realisasi 36,11%. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur sesuai dengan Perubahan Renstra 2016-2017 pada tahun 2017 indikator program

terbagi menjadi 4 (empat) indikator outcome sebagai berikut: Indikator 1 (satu): Persentase pengembangan sumberdaya aparatur target program sebesar 100 % perkiraan tingkat capaian 100%.

11

Perkiraan tingkat capaian target Renstra sampai dengan Tahun 2017 100%, Dengan rincian per kegiatan:

a. Hasil evaluasi capaian kineija pada tahun 2017 dengan indikator kineija kegiatan Jumlah pejabat yang mengikuti tes psikologi/

assessment pada kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS target 198 orang realisasi 198 orang tingkat realisasi 100% tingkat capaian 100%.

b. Hasil evaluasi capaian kineija pada tahun 2017 dengan indikator kineija kegiatan Jumlah CPNS pelamar umum, GTT/PTT yang diterima pada kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2017

ditargetkan 1197 CPNS realisasi 1197 CPNS tingkat realisasi 100% tingkat capaian 100%.

c.

Hasil evaluasi capaian kineija pada tahun 2017 dengan indikator kineija kegiatan Jumlah ASN

yang mendapat

bantuan tugas

belajar ikatan dinas pada kegiatan Pemberian Bantuan Tugas

Belajar Ikatan Dinas target sejumlah 17 ASN realisasi 17 ASN tingkat realisasi 100% tingkat capaian 100%.

d. Hasil evaluasi capaian kineija pada tahun 2017 dengan indikator kineija Persentase tingkat kompetensi aparatur pada kegiatan

Pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah target sejumlah 105 PNS realisasi 105 PNS tingkat realisasi 100% tingkat capaian 100%.

e. Hasil evaluasi capaian kineija pada tahun 2017 dengan indikator

kineija kegiatan Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah yang lulus

pada kegiatan Pelaksanaan ujian

dinas dan penyesuaian ijazah target 100 ASN realisasi 100 ASN tingkat realisasi 100% tingkat capaian 100%. f. Hasil evaluasi capaian kineija pada tahun 2017 dengan indikator

kineija kegiatan Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dan pengadaan buku informasi kepegawaian pada kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan target sejumlah 6 laporan/452 buku realisasi sebesar 6 laporgin/452 buku tingkat realisasi 100% tingkat capaian 100%.

g. Hasil Evaluasi capaian kineija tahun 2017 dengan indikator kineija kegiatan

Jumlah keputusan pensiun, karis,karsu,satya lencana

karya satya yang diterbitkan pada kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi, target sejumlah 1.350 ASN realisasi 1350 PNS tingkat realisasi 100% tingkat capaian 100%.

12

Indikator

2

(dua):

Persentase

mutasi,

pelantikan,

pemrosesan

keputusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala target program

sebesar 100 % perkiraan realisasi capaian 100%. Perkiraan realisasi capaian target Renstra sampai dengan Tahun 2017 100%, Dengan rincian per kegiatan: a. Hasil Evaluasi capaian kineija dengan indikator kineija kegiatan

Persentase mutasi, pelantikan, pemrosesan keputusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pada kegiatan Penempatan PNS target sejumlah 3294 ASN

realisasi sejumlah 3294 ASN tingkat

realisasi 100% tingkat capaian 100%. b. Hasil Evaluasi capaian kineija dengan indikator kineija kegiatan Jumlah ASN yang memperoleh Keputusan Kenaikan Pangkat dan

Gaji Berkala pada kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS target 4072 ASN

realisasi sejumlah 4072

ASN tingkat realisasi 100% tingkat capaian 100%.

Indikator 3 (tiga): Persentase data dan informasi kepegawaian yang valid target program sebesar 100 % perkiraan realisasi capaian 100%, Perkiraan realisasi capaian target Renstra sampai dengan Tahun 2017 100%, Dengan rincian kegiatan:

a.

HasU Evaluasi capaian kineija dengan indikator kineija kegiatan Jumlah data/informasi Kepegawaian yang diperbaharui dan sistem serta

aplikasi

yang

dikembangkan

Pembangunan/pengembangan

sistem

pada

informasi

kegiatan kepegawaian

daerah target sejumlah 4418 data ASN/2 sistem/2 aplikasi realisasi 4418 data ASN/2 sistem/2 aplikasi

tingkat realisasi

100% tinkat capaian 100%.

Indikator 4 (empat): Persentase pelanggaran disiplin aparatur yang ditangani target program sebesar 100 % perkiraan realisasi capaian 100%. Perkiraan realisasi capaian target Renstra sampai dengan Tahun 2017 100%, Dengan rincian kegiatan:

a.

Hasil Evaluasi capaian kineija dengan indikator kineija kegiatan Jumlah ASN yang diberikan sanksi pelanggaran pada kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS target 46 ASN realisasi 46 ASN tingkat realisasi 100% tingkat capaian 100%. Jumlah ASN yang mengikuti tes narkoba target 1600 orang tes narkoba realisasi sejumlah 1600 orang tes narkoba tingkat realisasi 100% tin^iat capaian 100%.

13

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Keija dan Pencapaian

Renstra Badan Kepegawaian Daerah sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai Tabel 2.1 berikut:

14

TABEL2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah s/d Tahun 2017 (Tahun beijalan) Perkiraan Realisasi

Urusan/Bidang Urusan No.

Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan

/Program/ Kegiatan

(output)

2

1

3

Target Kinerja Capaian Program

Realisasi

Renstra PD

Program dan

Tahun 2017

Keluaran

s/d 2021

Kegiatan

Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016 (Tahun lalu/n-2)

HasU

(akhir periode Renstra PD)

s/d Tahun

4

5

2015

(n-3)

Realisasi

Tahun 2016

PD Tahun

2016

berjalan)

Tahun

Renja PD

Target Renja

Target Program dan kegiatan Renja PD

Capaian Target Renstra Program /Kegiatan Renstra PD s/d th. 2017 (Tahun

Tingkat. Realisasi (%)

berjalan (Tahun 2017) (n-1)

Realisasi

Capaian

Tingkat Capaian (%)

6

7

8=(7/6)

9

10»9

11=10/4

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

2500

2628

105,12%

9000

9000

20,00%

buah

buah

buah

buah

12

12

12

12

bulan

bulan

bulan

bulan

389

386

240

240

ob

ob

Urusan Otonomi

Daeraht Peme. Umum,

Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

I 1

2

Pelayanan Administrasi

Persentase Pemenuhan

Perkantoran

Operasional Perkantoran

Penyediaan

jasa

surat

Jumlah

registrasi

100,00%

surat

menyurat

masuk dan surat keluar

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya

Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih,

45000

buah

bulein

air dan listrik

Telekomunikasi dan Internet

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan

1272

4

Penyediaan

Jumledi

480

tulis

Penyediaan cetakan

tulis

kantor

yang disediakan

kantor

5

alat

barang

Jumlah barang cetakan yang

dan

disediakan

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

Jumlah komponen

kantor

ob

jenis

penyediaan alat-alat listrik

dan elektronik

bulan

ob

ob

ob

131

131

jenis

jenis

jenis

19

19

jenis

jenis

jenis

22

22

jenis

jenis

jenis

53

jenis

penggandaan 6

buah

60

3

alat

-

90

jenis

100,00%

99,23%

100,00%

100,00%

100,00%

76

76

jenis

jenis

9

9

jenis

jenis

18

18

jenis

jenis

20,00%

18,87%

15,83%

16,98%

20,00%

15 1

7

8

2

3

4

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan

Jumlah Bahan Bacaan dan

10

minuman

minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang

Peraturan

Perundang-

Undangan yang disediakan Jumlah

makanan

dan

jenis

5

jenis

40

jenis

jenis

6

7

8=(7/6)

9

10=9

11=10/4

3

3

100,00%

2

2

20,00%

jenis

jenis

jenis

jenis

13

13

8

8

jenis

jenis

jenis

jenis

100,00%

20,00%

disediakan

Rapat-rapat

9

koordinasi

dan konsultasi daerah

10

Rapat-rapat

ke

luar

daerah

koordinasi

dan konsultasi ke dalam daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

n

Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar Jumlah pegawai memenuhi penugasein dinas ke dalam daerah

Persentase Sarana dan

Pemenuhan Prasarana

1094

211

171

hok

hok

hok

550

550

hok

hok

hok

100,00%

100,00%

jenis

jenis

18

18

jenis

jenis

23

23

jenis

jenis

jenis

14

14

unit

unit

unit

32

32

jenis

jenis

4

4

jenis

jenis

100,00%

100,00%

100,00%

370

140

140

Stel

Stel

hok 1562

hok

100,00%

81,04%

100,00%

100,00%

144

144

hok

hok

13,16%

9,73%

152

152

hok

hok

100,00%

100,00%

100,00%

53,33%

Penunjang Aparatur 11

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Gedung

Perlengkapan Kantor yang

diadakan

12

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadeikan

13

Pemeliharaan

Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala

rutin/berkala

gedung

kantor

14

Pemeliharaan

rutin

/

kendaraan

jenis

jenis

68

jenis

jenis

112

jenis

roda

164

/operasional

empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin

unit

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan

Jumlaih Gedung

berkala kendaraan dinas

Jumlah

15

100,00%

100,00%

100,00%

8

8

jenis

jenis

18

18

jenis

jenis

12

12

jenis

jenis

26,47%

10,71%

19,51%

32

32

unit

unit

28

28

jenis

jenis

6

6

jenis

jenis

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100

100

27,03%

stel

stel

dan berkala

15

dipelihara Rutin/Berkala

gedung kantor 16

Pemeliharaan

/berkala

rutin

peralatan

gedung kantor III

Peningkatan

DislpUn

Pengadaan pakaian harihari tertentu

Jumlah Kantor

Peralatan Gedung yang dipelihara

Rutin/Berkala

Aparatur 17

Perlengkapan Kantor yang

Persentase Kerja Aparatur

Penunjang

Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga

32

jenis

jenis

22

jenis

Stel

jenis

Stel

100,00%

100,00%

87,50%

27,27%

16 1

2

IV

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Kapasitas

18

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Pegawai mengikuti pelatihan

19

Sosialisasi

Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-

3

Peraturan

perundang-undangan

Peningkatan Pegawai di yang

Bimtek Peraturan Undangan

Implementasi Perundang-

7

8=(7/6)

9

10=9

11=10/4

100,00%

40,00%

40,00%

100,00%

100,00%

100,00%

59

10

4

40,00%

10

10

16,95%

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

100,00%

100,00%

orang

undangan 20

6

100,00%

4

Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan

5

90

orang

"

100,00%

90

90

orang

orang

orang

orang

100,00%

100,00%

100,00%

20,00%

360 orang

perundang-undangan V

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase

Doknmen

Perencanacui, Keuangan dan

Perangkat

100,00%

100,00%

Laporan Kinerja

Daerah

yang

Tepat Waktu 21

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineija

Jumlah Dokumen SAKIP

SKPD

22

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II

23

VI

Keuangan AkhirTahun

Jumlah dokumen keuangan akhir

Pendidikan Kedinasan

Persentase

Penyusunan

Laporan

memiliki

laporan

aparatur yang

36

36

100,00%

16

16

dokumen

dokumen

dokumen

dokumen

SAKIP

SAKIP

SAKIP

dokumen SAKIP

dokumen

SAKIP

dokumen SAKIP

5

5

100,00%

buku

buku

buku

buku

3

3

1

1

buku

buku

buku

buku

67,94%

32,06%

32,06%

100,00%

67,94%

67,94%

100,00%

89

42

42

100,00%

89

89

100,00%

ASN

ASN

ASN

ASN

2

2

2

2

ASN

ASN

ASN

ASN

0

0

7

7

ASN

ASN

ASN

ASN

40

40

80

80

ASN

ASN

ASN

ASN

80

buku

buku

5

buku

buku

100,00%

SAKIP

'

20,00%

kompetensi

manc^erial 24

Pendidikan Penjenjangan Struktural

-

Diklat

Kepemimpinan

Tk. II

-

Diklat Kepemimpinan Tk. Ill

-

Diklat Kepemimpinan Tk. IV

Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan

ASN

ASN

2 ASN

ASN

7 ASN

ASN

80

ASN

ASN

100,00%

100,00%

100,00%

17 VII

25

3

2

1

4

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi Teknis dan Fungsional

Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah CPNS mengikuti prajabatan

Prajabatan Bagi Calon

yang

PNS Daerah

- Latihan Prajabatan CPNS dari Kategori K2

5

19,88%

149

26

Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah ASN yang mengikuti

Teknis Tugas dan Fungsi

diklat teknis

Pendidikan dan Pelatihan

fungsional bagi PNS

Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional

Daerah

Persentase Aparatur yang mengikuti

9

10=9

11=10/4

19,88%

19,88%

100,00%

100,00%

149

149

100,00%

CPNS

CPNS

616

616 CPNS

474

474

149

149

CPNS

CPNS

CPNS

CPNS

CPNS

CPNS

142

142

CPNS

CPNS

CPNS

CPNS

CPNS

CPNS

200

200

83

83

ASN

ASN

ASN

ASN

280

280

40

40

ASN

ASN

ASN

ASN

80,00%

100,00%

125,00%

100,00% ASN

ASN

83

ASN

bagi PNS Daerah 27

8=(7/6) 100,00%

CPNS

-

- Latihan Prajabatan Umum

7

80,12%

CPNS

CPNS

149

CPNS dari Pelamar

6

80,12%

ASN

40

ASN

ASN

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

•

100,00%

100,00%

bimtek/sosialisasi

kepegawaian yang memiliki nilaibaik

28

VIII

Teknis Tugas dsin Fungsi

Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek/sosialisasi

bagi PNS Daerah

kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan

Pembinaan

dan

pengembangan aparatur

ASN

ASN

Persentase Tingkat Kompetensi Aparatur Persentase

Pengembangan

100,00%

-

400

400

ASN

ASN

89,53%

89,53%

-

-

100,00%

-

-

-

"

-

100,00%

100,00%

100,00%

198

198

100,00%

org

Sumberdaya Aparatur

29

Pen3aisunan

Rencana

Pembinaan Karier PNS

Jumlah mengikuti

pejabat yang tes psikologi/

assessment

30

Seleksi penerimaan CPNS

Jumlah umum,

CPNS pelamar GTT/PTT yang

diterima

31

Pemberian

Tugas Dinas

Belajar

Bantuan

Ikatan

Jumlah ASN yang mendapat bantuan tugas belajar ikatan dinas

198

org

org

org

org

org

1197

1197

CPNS

CPNS

CPNS

CPNS

CPNS

11

9

ASN

ASN

ASN

17 ASN

50

1328

1197 CPNS

100,00%

50

81,82%

17

17

ASN

ASN

100,00%

100,00%

1

2

3

- Sarana Pendukung (Penggandaan, PDD,

4

18 5

6

jenis

jenis 6

3

Sl/DIV

ASN

7

8=(7/6)

3

3

jenis

ATK)

' Tugas Belajar Lanjutan

ASN

ASN

- Tugas Belajar Bam

jenis 3

ASN

9

10=9

jenis

jenis

3

3

ASN

ASN

3

3

11=10/4 100,00%

100,00%

2

Sl/DIV

ASN

- Tugas Belajar Lanjutan

ASN

2

S2

ASN

- Tugas Belajar Baru S2

ASN

2

2

2

4

ASN

ASN

ASN

ASN

ASN

4

ASN

ASN

ASN

ASN

ASN

4

4

4

ASN

ASN

ASN

•

100,00%

100,00%

ASN

' Tugas Belajar Lanjutan S3

ASN

- Tugas Belajar Baru S3

ASN

ASN

ASN

8

kaiya salya yang diterbitkan Persentase mutasi,

Berprestasi

Jumlah keputusan pensiun, karis,karsu,satya lencana

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang

34

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dan pengadaan buku informasi kepegawaian

Monitoring, Evaluasi Pelaporan

33

Pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah

Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah yang

32

105

126

100

ASN

ASN

ASN

ASN

ASN

ASN

ASN

84,00%

ASN

100

100

ASN

ASN

8

8

ASN

ASN

ASN

100,00%

100,00%

ASN

lulus

dan

11

laporan

6

laporan

400

buku

pelantikan,

buku

1350 ASN

ASN

laporan

6

buku

452

ASN

100,00%

laporan

1929

1339

11

laporan

11

buku

buku

buku

400

400

452

ASN

100,00%

100,00%

laporan

1350

1350

144,06%

ASN

100,00%

100,00%

100,00%

ASN

100,00%

100,00%

pemrosesan

pangkat dan kenaikan gaji berkala

Penataan Administrasi

36

Penempatan PNS

35

Jumlah pejabat promosi dan mutasi

Sistem Kenaikan

Pangkat Otomatis PNS

yang

3294 ASN

Jumlah ASN yang memperoleh Keputusan Kenaikan Pangkat dan Gaji

519 ASN

4072 ASN

ASN

1088

3430

5629

ASN

ASN

ASN

209,63%

60,93%

ASN

3294

3294

4072

4072

ASN

ASN

ASN

100,00%

100,00%

ASN

Berkala

19 1

37

3

2

Pembangunan/ pengemba ngan sistem informasi kepegawaian daerah

4

Persentase

data

dan

informasi

kepegawaian

5

6

7

"

yang valid Jumlah

data/informasi

Kepegawaian diperbaharui dan serta aplikasi dikembsuigkan

yang sistem yang

8=(7/6)

100,00%

4418

105,94%

100,00%

7743

8203

4418

4418

data/Informa

data/Informasi

data/Informasi

data/Informasi

data/Infor

si ASN

si ASN

ASN

ASN

ASN

masi ASN

2

2

Sistem

Sistem

2

2

Aplikasi

Aplikasi

2

Sistem

Aplikasi

Aplikasi

penurunan disiplin

pelanggaran aparatur yang

11=10/4

100,00%

•

Sistem

Sistem

2

disiplin

10=9

1(M),00%

data/Informa

Sistem

Persentase pelanggaran aparatur Persentase

9

100,00%

Aplikasi

Aplikasi

5,26%

65,79%

100,00%

100,00% "

100,00%

1250,76% "

•

100,00%

•

•

100,00%

•

ditangani 38

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Jumlah ASN yang diberikan sanksi pelanggaran Jumlah ASN yang mengikuti tes narkoba

46 ASN

36

13

ASN

ASN

ASN

tes narkoba

tes narkoba

1600

tes narkoba

tes narkoba

36,11%

46

46

ASN

ASN

1600

1600

tes narkoba

tes

narkoba

100,00%

100,00%

20

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Analisis

kineija pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan

Kepegawaian Daerah berdasarkan Indikator Sasaran yang ditetapkan sebagai

Peijanjian Kinerja pejabat Eselon II Tahun 2017 ada 4 (empat) Indikator Kineija Utama (IKU) yaitu: 1. Persentase aparatur yang lulus diklat kepertumpinan dengan kategori memuaskan dengan formula ASN yang lulus diklat kepemimpinan dengan kategori

memuaskan

dibagi

dengan

ASN

yang

mengikuti

diklat

kepemimpinan;

2. Persentase aparatur yang lulus diklat Teknis dan Fungsional dengan kriteria baik jumlah ASN/CASN yang lulus diklat teknis dan fungsional dengan kriteria baik dibagi dengan jumlah ASN/CASN yang mengikuti diklat teknis dan fungsional; 3. Persentase tingkat kompetensi ASN dengan formula Jumlah ASN yang

memiliki kompetensi (jat>atan,pangkat,pendidikan,diklat) dibagi dengan jumlah ASN ;

4. Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai dengan

formula Jumlah pelanggaran tahun ini dikurangi tahun lalu dibagi pelanggaran tahun lalu.

Indikator kineija outcome pejabat eselon III sebagai pendukung Indikator Kineija Utama Eselon II yaitu Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi Manajerial dengan Program Pendidikan Kedinasan dan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Tahun 2017 sebagai berikut: 1.

Persentase aparatur yang memiliki kompetensi manajerial;

2,

Persentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis dan fungsional.

Indikator kineija outcome pejabat eselon III sebagai pendukung Indikator

Kineija Utama Eselon II

yaitu Persentase tingkat kompetensi ASN pada

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Tahun 2017 yaitu: 1. Persentase pegawai ASN yang sesuai kompetensi dan 2. Persentase penurunan pelan^aran disiplin aparatur ;

Indikator kineija output pejabat eselon IV sebagai pendukung Indikator outcome Eselon III untuk Program Pendidikan Kedinasan yaitu:

1. Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan; Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, yaitu: 1. Jumlah Calon ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan;

2. Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah; 3. Jumlah ASN yang mengikuti diklat Fungsional bagi PNS Daerah.

21

Indikator kineija output pejabat eselon IV sebagai pendukung Indikator outcome Eselon III untuk program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Jumlah ASN yang diikutkan dalam pembinaan karier melalui tes psikologi dan assesment;

2. Jumlah pelamar umum, dan GTT/PTT yang diterima; 3. Jumlah pejabat yang promosi/mutasi;

4. Jumlah ASN yang memperoleh Keputusan Kenaikan Pangkat/Gaji Berkala; 5. Jumlah data ASN yang dibutuhkan dalam database;

6. Jumlah Keputusan pensiun, karis/karsu/satya lancana yang diproses; 7. Jumlah aparatur yang menerima bantuan tugas belajar ikatan dinas; 8. Jumlah ASN yang lulus Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah;

9. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi serta pengadaan buku informasi kepegawaian;

10. Jumlah ASN yang melanggar disiplin dan diusulkan untuk diberikan sanksi pelan^aran disiplin. Analisis kineija pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten

Malang

berdasarkan

Perubahan

Rencana

Strategis

Indikator Sasaran yang ditetapkan sebagai Peijanjian Kineija pejabat Eselon II

Tahun 2018-2021

terdapat perubahan Indikator Kineija Utama (IKU) yang

disusun dalam tabel 2.2 untuk Proyeksi 2018-2019 yaitu: 1. Persentase aparatur yang memiliki kompetensi manajerial; 2. Persentase aparatur yang mengikuti pembinaan dan

pengembangan

kompetensi;

3. Persentase ketepatan pelayanan mutasi jabatan dan kepangkatan aparatur; 4. Persentase peningkatan dan pengembangan informasi kepegawaian.

Pencapaian kineija pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2017 target Renstra lama dan Proyeksi Tahun 2018-2019 diukur melalui perubahan E-Renstra baru dengan tabel 2.2 berikut:

22

Tabel.2.2

Pencapaian Kineija Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD No.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fimgsi

1

1

2

Persentase aparatur yang lulus diklat

Tahun Ke -

SPM/ Standar

IKK/IKU

Catalan Analisis

(n-2)

(n-2)

(n-2)

(n-2)

(n-2)

(n-2)

(n-2)

(n-2)

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

10

11

12

IKU Bselon 11 2016 - 2017

70%

71%

70%

71%

IKU Eselonlll

32,06%

67,94%

32,06%

67,94%

Nasional

3

Proyeksi Tahun ke -

13

IKU BKD 2016-2017

kepemimpinan dengan kategori memuaskan 2

Persentase aparatur yang memiliki kompetensi

2016 - 2017 •

manajerial 3

4

Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Persentase aparatur yang

IKU EselonlV

42

89

42

89

2016 - 2017 ASN

ASN

ASN

ASN

IKU Bselon 11 2016 - 2017

100%

100%

100%

100%

IKU Eselonlll

80,83%

19,88%

80,83%

19,88%

ASN

ASN

ASN

ASN

IKU BKD 2016-2017

lulus diklat Teknis dan

Fungsional dengan kriteria baik 5

Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi

2016 - 2017 "

Teknis dan Fungsional 6

7

Jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan

IKU EselonlV

Jumlah ASN yang mengikuti dildat teknis

IKU EselonlV

2016-2017

2016 - 2017

616

149

CPNS

CPNS

200

83

ASN

ASN

CPNS

ASN

CPNS

ASN

616

149

CPNS

CPNS

200

83

ASN

ASN

•

CPNS

CPNS

ASN

ASN

23 1 8

9

3

4

5

6

Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional

IKU Eselon IV

280

40

ASN

ASN

Persentase aparatur yang mengikuti

IKU Bselon 11 2016

80,00%

80,00%

IKU Eselon III 2016

80,00%

80,00%

400

400

2

2016 - 2017

7

ASN

8

ASN

9

10

280

40

ASN

ASN

11

12

ASN

ASN

13

IKU BKD 2016

bimtek/sosialisasi memiliki nilai baik

10

Persentase Aparatxir yang mengikuti bimtek/ sosialisasi kepegawaian yang memiliki nilai baik

Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek/ sosialisasi kepegawaian

IKU Eselon IV

12

Persentase tingkat kompetensi Aparatur

13

11

14

15

2016

ASN

ASN

IKU Bselon II 2016-2017

89,53%

91,62%

Persentase Tingkat Kompetensi Aparatur

IKU Eselon m

89,53%

Persentase Pengembangan Sumberdaya Aparatur

IKU Eselon III

Persentase mutasi,

IKU Eselon III

pelantikan, pemrosesan keputusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala

ASN

ASN

ASN

ASN

89,53%

92%

89,53%

2016

"

•

ASN

IKU BKD 2016-2017

"

"

100%

100%

100%

100%

2017

2017

ASN

24 1 16

2 Persentase data dan

informasi kepegawaian

3

4

5

IKU Eselon III

6

7

8

9

100%

10

11

12

org

org

CPNS

CPNS

ASN

ASN

ASN

ASN

laporan

laporan

buku

buku

ASN

ASN

ASN

ASN

ASN

ASN

100%

2017

yang vaHd 17

Jumlah pejabat yang mengikuti tes psikologi/

IKU Eselon IV 2016-2017

assessment

18

Jumlah CPNS pelamar umum, GTT/PIT yang

IKU Eselon IV 2016-2017

diterima 19

20

21

22

Jumlah ASN yang mendapat bantuan tugas belajar ikatan dinas

IKU Eselon IV

Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah yang lulus

IKU Eselon IV 2016-2017

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dan pengadaan buku informasi kepegawaian

IKU Eselon IV 2016-2017

Jumlah keputusan pensiun, karis,karsu,satya lencana karya satya yang

IKU Eselon IV

2016-2017

2016-2017

50

198

org

org

1328

1197

CPNS

CPNS

11

17

ASN

ASN

125

100

ASN

ASN

6

11

laporan

laporan

452

400

buku

buku

1339

1350

ASN

ASN

org

org

50

198

org

org

1197 CPNS

CPNS

ASN

ASN

ASN

laporan

buku

ASN

ASN

laporan

buku

ASN

CPNS

CPNS

9

17

ASN

ASN

105

100

ASN

ASN

6

11

laporan

laporan

452

400

buku

buku

1929

1350

ASN

ASN

1088

3294

ASN

ASN

3430

4072

ASN

ASN

diterbitkan

23

24

Jumlah pejabat yang

IKU Eselon IV

promosi dan mutasi

2016-2017

Jumilah ASN yang memperoleh Keputusan Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala

IKU Eselon IV 2016-2017

519

3294

ASN

ASN

5629

4072

ASN

ASN

ASN

ASN

ASN

ASN

13

25 1 25

2

Jumlah data/informasi Kepegawaian yang diperbaharui dan sistem serta aplikasi yang dikembangkan

3

4

5

6

IKU EselonlV

7743

4418

ASN

ASN

2016-2017

7

ASN

8

ASN

9

10

8203

4418

ASN

ASN

2

Sistem

Sistem

Aplikasi

Aplikasi

27

Persentase penuranan pelanggaran disiplin Aparatur

IKU Bselon II

5,26%

27,78%

Persentase penurunan pelanggaran disiplin

IKU Eselon III

12

ASN

ASN

Sistem

Sistem

Aplikasi

ApHkasi

13

2

Sistem

Sistem

Sistem

Aplikasi

Aplikasi

Aplikasi

Aplikasi

5,26%

27,78%

2

26

11

Sistem 2

IKU BKD 2016-2017

2016-2017

5,26%

5,26%

2016

aparatur 28

29

Persentase pelanggaran disiplin aparatur yang ditangani

IKU Eselon III

Jumlah ASN yang

IKU EselonlV

diberikan sanksi

2016-2017

pelanggaran 30

31

33

Jumlah ASN yang mengikuti tes narkoba

100%

100%

2017

36

46

ASN

ASN

IKU EselonlV

2017

Persentase aparatur yang memiliki kompetensi man^}erial

IKU Bselon n

Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi Teknis dan Fungsional

IKU Eselon III

13

46 ASN

ASN

ASN

ASN

1600

ASN

ASN

1600

tes

tes

tes

tes

tes

tes

tes

tes

narkoba

narkoba

narkoba

narkoba

narkoba

narkoba

narkoba

narkoba

100%

100%

100%

100%

27,43%

21,12%

27,43%

21,12%

2018-2019

2018-2019

IKU BKD 2018-2019

26 1 34

35

36

2

3

4

Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan

IKU Eselon IV

Jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan

IKU Eselon IV

Jumlah ASN yang mengikuti diklat

2018-2019

2018-2019

5

ASN

6

ASN

CPNS

CPNS

ASN

ASN

IKU Eselon IV

2018-2019

teknis/sosialisasi bidang

7

8

123

74

ASN

ASN

200

203

CPNS

CPNS

315

210

ASN

ASN

167

161

ASN

ASN

13,84%

13,S2%

24,49%

23,92%

25,00%

25,00%

224

154 ASN

9

10

11

12

123

74

ASN

ASN

ASN

ASN

200

203

CPNS

CPNS

CPNS

CPNS

315

210

ASN

ASN

ASN

ASN

167

161

ASN

ASN

ASN

ASN

13,84%

13,52%

24,49%

23,92%

25,00%

25,00%

13

teknis 37

38

Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional

IKU Eselon IV

Persentase aparatur yang

IKU Eselon 11 2018-2019

mengikuti pembinaan dan pengembangan kompetensi 39

Persentase Pengembangan Sumberdaya Aparatur

2018-2019

ASN

ASN

IKU Eselon III 2018-2019

-

-

"

40

Persentase pelanggaran disiplin aparatur yang

IKU Eselon III 2018-2019

ditangani 41

42

Jumlah pejabat yang mengikuti assessment/talent pool

IKU Eselon IV

Jumlah CPNS pelamar

IKU Eselon IV

umum, GTT/Prryang

2018-2019

2018-2019

diterima 43

Jumlah ASN yang mendapat bantuan tugas belajar ikatan dinas

ASN

ASN

ASN

200

200

CPNS

CPNS

CPNS

CPNS

16

16

ASN

ASN

ASN

ASN

IKU Eselon IV 2018-2019

ASN

CPNS

ASN

ASN

CPNS

ASN

224

154

ASN

ASN

200

200

CPNS

CPNS

16

16

ASN

ASN

IKU BKD 2018-2019

1 44

2

Jumlan Peserta ujian

dinas dan ujian penyesuaian ijazah yang

3

4

IKU Eselon IV 2018-2019

5

6

ASN

ASN

ASN

ASN

7

8

120

120

ASN

ASN

1375

1400

ASN

ASN

50

50

ASN

ASN

9

ASN

10

ASN

11

12

120

120

ASN

ASN

1375

1400

ASN

ASN

50

50

ASN

ASN

1000

1100

ASN tes narkoba

ASN tes narkoba

13

lulus A CZ

45

Jumlah administrasi

kepegawaian yang diproses 45

Jumlah ASN yang diberikan sanksi

IKU Eselon IV 2018-2019 IKU Eselon IV 2018-2019

pelanggaran A *7

47

Jumlah ASN yang mengikuti tes narkoba

48

Persentase ketepatan pelayanan mutasi jabatan dan kepangkatan

ASN

ASN

IKU Eselon IV

2018-2019

1000

1100

ASN

ASN

ASN

ASN

ASN tes

ASN tes

ASN tes

narkoba

narkoba

narkoba

ASN tes narkoba

IKU Eselon n 2018-2019

46,76%

47,10%

46,76%

47,10%

IKU Eselon III

23,44%

23,61%

23,44%

23,61%

300

300

ASN

ASN

650

675

ASN

ASN

ASN tes narkoba

ASN tes narkoba

aparatur 49

Persentase mutasi dan

inpassing jabatan, pelantikan, pemrosesan

2018-2019

keputusan kenaikan

pangkat dan kenaikan g£yi berkala 50

Jumlah Mutasi

J abetan/ Pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama

IKU Eselon IV 2018-2019

ASN

ASN

300

300

ASN

ASN

ASN

ASN

650

675

ASN

ASN

ASN

ASN

dan AdministTEisi C 1

51

Jumlah Kenaiksin Pangkat dan Gaji Berkala Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrasi

IKU Eselon IV 2018-2019

ASN

ASN

ncu BKD 2018-2019

1 52

2

3

4

Jumlah Mutasi dan

IKU EselonlV

inpasssing Jabatan

2018-2019

Fungsional Umum 53

Jumlah Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala Fungsional Umum

54

Jumlah Mutasi Jabatan

Fungsional Tertentu 55

Jumlah Kenaikan Pang^t dan G£ai Berkala Fungsional Tertentu

56

Petsentase peningkatan dan pengembangan data

5

ASN

6

ASN

IKU EselonlV 2018-2019

IKU EselonlV 2018-2019

ASN

ASN

ASN

ASN

ASN

ASN

IKU EselonlV 2018-2019

IKU Bselonll

7

8

2537

2540

ASN

ASN

750

470

ASN

ASN

400

450

ASN

ASN

1900

2150

ASN

ASN

100%

9

10

11

12

2537

2540

ASN

ASN

750

470

ASN

ASN

400

450

ASN

ASN

1900

2150

ASN

ASN

100%

100%

100%

23,46%

25,42%

23,46%

25,42%

3860

4182

ASN

ASN

ASN

ASN

ASN

ASN

ASN

ASN

2018-2019

13

IKU BKD 2018-2019

serta Informasi

kepegawaian 57

PersentEise data dan

informasi kepegawaian yang valid 58

Jumlah data kepegawaian yang diperbaharui di data

IKU Eselon in 2018-2019

IKU EselonlV 2018-2019

base 59

Jumlah Informasi

kepegawaian yang

IKU EselonlV 2018-2019

dipublikasikan di website 60

IKU Bselon II

data ASN data ASN data ASN 3860

data ASN data ASN data ASN

data ASN

3860

4182

data ASN

data ASN

data ASN

data ASN

3860

4182

data ASN

data ASN

data ASN

data ASN

4182

data ASN

100%

100%

100%

100%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

2018-2019

61

Persentase Sistem dan

Aplikasi Informasi ASN yang ditingkatkan dan dikembangkan

IKU Eselon III 2018-2019

IKU BKD 2018-2019

1 62

2

Jumlah sistem dan

aplikasi informasi ASN

berbasis teknologi informasi yang ditingkatkan dan dikembangkan

3

4

IKU EselonlV 2018-2019

5

sistem

aplikasi

6

sistem

aplikasi

7

8

5

5

sistem

sistem

5

5

aplikasi

apHkasi

9

sistem

aplikasi

10

sistem

aplikasi

11

12

5

5

sistem

sistem

5

5

aplikasi

aplikasi

13

30

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.

Dalam penyelenggaraan pelayanan tugas pokok dan fungsi masih dijumpai adanya permasalahan dan hambatan yang hams tetap diperhatikan. Permasalahan dan hambatan yang berdampak pada pencapaian program nasional dan daerah adalah:

1. Adanya

moratorium rekruitmen PNS oleh Pemerintah Pusat, alokasi

formasi yang tidak seimbang dengan kebutuhan daerah sehingga teijadi kekurangan pegawai yang akan berdampak terhadap pelayanan pada masyarakat;

2. Adanya

regulasi

baru

untuk mendukung

Reformasi

Birokrasi

dan

pelayanan publik maka dituntut penataan aparatur sesuai kompetensinya; 3. Tuntutan aparatur yang berkualitas sesuai capaian kineija; 4. Adanya kebijakan yang tepat terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam pengembangan sistem pelayanan kepegawaian dan rendahnya pemanfaatan Teknologi Informasi;

Dengan adanya moratorium rekruitmen CPNS, penempatan aparatur yang

tidak sesuai dengan kompetensi dan terbatasnya jumlah aparatur yang ahli serta

belum

optimalnya

penggunaan

Teknologi

Informasi

sehingga

mengakibatkan kurang optimalnya kineija birokrat dalam pelayanan publik yang merupakan isu strategis pada pencapaian visi misi Kepala Daerah.

Tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang adsdah:

1. Tuntutan Refomasi Birokrasi melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk pemenuhan standar kompetensi bagi aparatur sipil negara;

2. Luasnya cakupan pelayanan manajemen sumberdaya aparatur untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik {good governance) dan masuk

kategori strategis neimun belum memperoleh perhatian untuk menjadi program dan kegiatan operasional Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang;

3. Pengadaan

Seleksi

Penerimaan

CPNS

tergantung

pada

kebijakan

pemerintah pusat;

4. Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur yang belum terintegrasi dengan sistem pengembangan karier.

31

Sehubungan dengan hal tersebut maka kebijakan umum dalam

menyelenggarakan

reformasi

birokrasi

adalah

mewujudkan

tata

kelola

pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Isu-isu Pelayanan kepegawaian tahun depan berkaitan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dimana peraturan tersebut akan merubah tata kelola kepegawaian mulai dari proses rekruitmen hingga pensiun.

Isu berskala regional Jawa Timur adalah Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Pelayanan Publik di daerah. Di Kabupaten Malang tuntutan Peningkatan Pelayanan Publik melalui reformasi birokrasi dan tata

kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan dengan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Pembinaan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang adalah: 1. Adanya Pegawai Negeri Sipil yang pensiun dan diperlukan aparatur

pengganti melalui rekruitmen Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan daerah;

2. Penataan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil yang berkompetensi, profesional dan proporsional;

3. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur dan mengoptimalkan pelayanan publik melalui sosialisasi peraturan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis

dan pendidikan dan pelatihan fungsional serta peningkatan pendidikan formal ke jenjang lebih tinggi untuk meningkatkan pelayanan;

4. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian

yang dibangun melalui

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara elektronik,

2.4. Reviu

terhadap

Rancangan

Awal

Rencana

Keija

Pembangunan

Daerah Tahun 2018.

Hasil asistensi terhadap dokumen perencanaan dan pengangaran oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Madang selaku Aparatur Pengawas Intern

Pemerintah (APIP) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, perlu melakukan Reviu terhadap Rancangan Akhir Rencana Keija (Renja) Tahun 2018

dengan

melakukan

penyesuaian

anggaran

program/kegiatan

32

berdasarkan hasil analisis kebutuhan penambahan dan pengurangan pada kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penambahan anggaran pada: a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan: 1) Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air Han listrik; 2) Penyediaan jasa administrasi keuangan;

3) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 4) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatan: 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

2) Pengadaan Mebeleur (penambahan kegiatan); 3) Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor; 4) Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur (penambahan kegiatan); 5) Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor (penambahan kegiatan);

c. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur, kegiatan:

1) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (penambahan kegiatan); 2) Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan (penambahan kegiatan).

d. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur, kegiatan: 1) Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas;

2) Pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah; 3) Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi.

2. Perlu dilakukan pengurangan anggaran pada: a.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan: 1) Penyediaan jasa surat men5airat; 2) Penyediaan alat tulis kantor;

3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 4) Penyediaan makanan dan minuman;

5) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 6) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

b.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatan: 1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

2) Pemeliharaan rutin/berksda gedung kantor;

3) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional;

33

4) Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor. c.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kegiatan:

1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya diubah menjadi Pengadaan pakaian hari-hari tertentu.

d.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, kegiatan: 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal;

2) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional ASN Daerah,

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kineija dan Keuangan, kegiatan:

1) Penyusunan Laporan Capaian Kineija dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

2) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

f.

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, kegiatan 1) Pendidikan Penjenjangan Struktural;

2) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah;

3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi ASN Daerah; 4) Pendidikan dan Pelatihan fungsional ASN Daerah. g.

Program Pembinaan dan pengembangan aparatur, kegiatan: 1) Penyusunan Rencana Pembinaan Karier ASN; 2) Seleksi penerimaan CPNS;

3) Pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS.

h. Program Administrasi Mutasi Jabatan dan Kepangkatan, kegiatan semula Penempatan PNS diubah dan ditambah menjadi kegiatan: 1) Mutasi Jabatan dan Kepangkatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrasi;

2) Mutasi Jabatan dan Kepangka tan Fungsional Umum; 3) Mutasi Jabatan dan Kepangkatan Fungsional Tertentu.

i. Program Peningkatan dan Pengembangan data Aparatur serta Informasi Aparatur,

kegiatan

semula

Pembangunan/Pengembangan

Sistem

Informasi Kepegawaian diubah dan ditambah menjadi kegiatan: 1) Rekonsiliasi data dan pemutakhiran tata naskah elektronik; 2) Pengembangan pelayanan informasi dan dokumentasi;

3) Perencanaan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi teknologi.

34

Reviu terhadap Rancangan Akhir Rencana Keija Pembangunan Daerah Tahun

2018

Hasil

Analisis

Kebutuhan

untuk

penambahan

pengurangan pada kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

dan

35

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 Rancangan Awal RKPD No.

1

1.

Program/ Kegiatan

Lokasi

2

3

Pelayanan

BKD

Administrasi Perkantoran

Indikator IGnerja 4

Persentase

Hasil Analisis Kebutuhan

Target Capaian 5

100%

Pagu Indikatif (Rp.)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan dana

Catatan

(Rp.)

Penting

7

8

9

10

11

12

6

885.613.000

Pemenuhan

Pelayanan

BKD

Administrasi Perkantoran

Operasional

Penyediaan jasa

BKD

surat menyurat 2

Penyediaan jasa

BKD

komunikasi,

3

dan listrik

dan Internet

Penyediaan jasa

Penyediaan alat

BKD

penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik /

Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan Jumlah alat tulis

kantor yang disediakan

cetakan dan 6

6.600.000

bangunan kantor Penyediaan bahan

Jumlah barang cetakan yang disediakan

BKD

Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik

BKD

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan

peraturan

Perundang-Undangan

perundangundangan Penyediaan

yang disediakan

makanan dan minuman

Jumlah registrasi

9000

15.660.000

surat masuk dan surat keluar

buah

Penyediaan jasa

BKD

Jumlah Penyediaan Listrik, Air

sumberdaya air dan

Minum/Air Bersih,

listrik

Telekomunikasi dsin

12

8.400.000

bulan

258

226.680.000

ob

Penyediaan jasa administrasi

Jumlah pejabat pengelola

keuangan

administrasi

BKD

294

331.260.000

ob

101

118.620.000

Penyediaan alat

BKD

Jumlah alat tulis

kantor yang

tulis kantor

jenis

disediakan 11

111.992.000

Penyediaan barang

BKD

cetakan dan

jenis

penggandaan 18

16.500.000

jenis

Penyediaan komponen instalasi

Jumlah barang cetakan yang disediakan

BKD

listrik / penerangan

Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik

74

73.357.150

jenis 7

62.304.000

jenis 17

19.471.000

jenis

bangunan kantor

bacaan dan

8

BKD

komunikasi,

bulan

penerangan 7

Penyediaan jasa surat menyurat

keuangan BKD

tulis kantor

Penyediaan barang

12

21.060.000

Internet BKD

keuangan

5

buah

Bersih, Telekomunikasi

administrasi

4

9000

masuk dan surat keluar

sumberdaya air

637.076.150

Perkantoran

Jumlah registrasi surat

Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air

100%

Operasional

Perkantoran 1

Persentase Pemenuhan

BKD

Jumlah makanan dan minuman harian

Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan

2

3.840.000

Penyediaan bahan

jenis

bacaan dan

8

perundangundangan Penyediaan

BKD

peraturan

jenis

55.000.000

medcanan dan minuman

Jumlah Bahan Bacaan dan

Peraturan PerundangUndangan yang

2

6.624.000

jenis

disediakan BKD

Jumlah makanan dan minuman harian

Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan

9

jenis

30.000.000

36 1 9

2

Rapat-rapat

3

BKD

koordinasi dan konsultasi ke luar

4

Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah

5 230

6

108.741.000

Rapat-rapat

Peningkatan

BKD

BKD

Pengadaan

10

11

78

35.000.000

216.580.000

100%

Rapat-rapat

BKD

1.134.390.000

Peningkatan

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan

BKD

Jumlah Peralatan

Peralatan Gedung

Gedung Kantor yang

Kantor

diadakein

Jumlah pegawai memenuhi penugasan

koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

hok

76

55.000.000

hok

dinas ke dalam

daerah BKD

Sarana dan

Persentase Pemenuhan Sarana

Prasarana Aparatur

dan Prasarana

100%

861.451.850

Penunjang Aparatur 1

50.000.000

jenis 20

902.260.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan

BKD

Jumlah Peralatan

Gedung Kantor yang

Kantor

Pengadaan

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan

BKD

Peralatan Gedung

jenis

13

BKD

diadakan Jumlah Mebeleur

18

78.275.000

jenis 14

529.450.000

jenis 6

86.700.000

yang diadakan

Mebeleur

jenis 14

Pemeliharaan

12

dinas ke luar daerah

Penunjang Aparatur BKD

Gedung Kantor 12

Persentase

340

hok

Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pengadaan Perlengkapan

Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah

Sarana dan Prasarana 11

9

Jumlah pegawai memenuhi penugasan

daeredi

koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah II.

8 BKD

koordinasi dan konsultasi ke luar

hok

daereih

10

7

Rapat-rapat

BKD

rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala

25

80.200.000

Pemeliharaan

BKD

rutin/berkala gedung kantor

jenis

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

24

Sesuai Analisis Kebutuhan

6.502.000

jenis

Rutin/Berkala 15

Pemeliharaan rutin

BKD

/ berkala

Jumlah kendaraan

roda empat dan

33

77.570.000

Pemeliharaan rutin

BKD

/ berkala

unit

roda empat dan

kendaraan dinas

kendaraan roda dua

/operasional

kendaraan dinas

yang dipelihara rutin

kendaraan roda dua

/ operasional

yang dipelihara rutin

dein berkala 16

Pemeliharaan

BKD

rutin/ berkala

perlengkapan gedung kantor 17

Pemeliharaan rutin

/berkala peralatan gedung kantor

BKD

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala Jumlah Peralatan

Gedung Kantor yang dipelihara

33

75.474.850

unit

dan berkala 1

4.680.000

Pemeliharaan rutin/

BKD

berkala

jenis

perlengkapan gedung kantor 4

jenis

19.680.000

Pemeliharaan rutin

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara

3

42.050.000

jenis

Rutin/Berkala BKD

/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah Peralatan

Gedung Kantor yaing dipelihara

Rutin/Berkala 18

Jumlah kendaraan

2

6.480.000

jenis

Rutin/Berkala Pemeliharaan rutin

/berkala Mebeleur

BKD

Jumlah Mebeleur

yang dipelihara Rutin/Berksda

2

jenis

11.520.000

Sesuai Analisis Kebutuhan

37 1

2

3

4

S

6

19

7

Rehabilitasi

8 BKD

sedang/berat rumah gedung

direhabilitasi

kantor III.

20

Peningkatan Disiplin Aparatur

BiCD

Pengadaan pakaian

BKD

hari-hari tertentu

IV.

21

Persentase Penunjang Kerja Aparatur Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

BKD

Pendidikan dan Pelatihan Formal

BKD

Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan

Sosialisasi Peraturan

BKD

Jumlah peserta

Persentase

100%

66.780.000

9

Jumlah gedung kantor yang

66.780.000

Peningkatan Disiplin Aparatur

BKD

Perundang-undangan

100%

86.000.000

10

16.000.000

Perundang-

Jumlah pegawed yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

Undangan

undangan

Bimtek

BKD

Peraturan

V.

24

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan

BKD

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

BKD

Persentase Dokumen

orang

Pengadaan pakaian

BKD

Persentase

Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

BKD

25

Laporan Keuangan Atoir Tahun

70.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

BKD

Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan

Sosialisasi Peraturan

BKD

Jumlah peserta

Persentase

Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Perundang-

Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

Undangan

undangan

Bimtek

BKD

Implementasi Peraturan

100%

142.431.000

16

123.000.000

dokumen SAKIP

Ikhtiseir Realisasi

Kinerja SKPD Pen3msunan

90

Stel

yang Tepat Waktu

SAKIP

100%

55.800.000

90

55.800.000

Stel

100%

83.000.000

Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah

perundangundangan

Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Sesuai Analisis Kebutuhan

jenis

6

2.395.000

orang

undangan

Implementasi

12

25.000.000

Penunjang Kerja

hari-hari tertentu

Stel

Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah

perundang-

11

Aparatur 90

Peningkatan

Sosialisasi Peraturan

2

sedang/berat

orang 22

10

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

BKD

Penyxisunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

BKD

Persentase Dokumen

18

5.605.000

orang

90

75.000.000

orang

100%

84.832.000

16

70.000.000

Perencanaan,

Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah 3rang Tepat Waktu Jumlah Dokumen SAKIP

dokumen SAKIP

SKPD

BKD

Jumlah dokumen

laporan keuangan akhir

1

buku

19.431.000

Penyusunan Laporan Keuangan Atoir Tahun

BKD

Jumlah dokumen

2

laporan keuangan

buku

akhir

14.832.000

38 1 VI.

2

Peningkatan Kapasitas

3

4

BKD

Persentase aparatur yang lulus diklat kepemimpinan dengan kategori

BKD

Jumlah ASN yang mengikuti Diklat

Sumberdaya Aparatur

5

6

21,01%

3.923.750.000

123

2.410.000.000

7

8

9

10

Peningjkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

BKD

Persentase aparatur yang lulus diklat kepemimpinan dengan kategori

4,62%

Pendidikan

BKD

Jumlah ASN yang

memuaskan 26

Pendidikan

Penjenjangan Struktural - Diklat

Kepemimpinan

Kepemimpinan

Penjenjangan

ASN

Tk. Ill

880.000.000

Tk. IV

1.440.000.000

11

- Diklat

200

1.513.750.000

CPNS

242.000.000

40

720.000.000

ASN

IV

Jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan

Prajabatan bagi

Jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan

Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan bagi

20

82.310.000

CPNS

CPNS Daerah

- Pendampingan

18

Peserta

13.750.000

hok

Prajabatan iPeijalanan Dinas) - Latihan

0

Prajabatan CPNS dari Kategori K2

200

Prajabatan CPNS

4

1.500.000.000

20

80.000.000

CPNS

- Latihan

0

Prajabatan CPNS

CPNS

dari Pelamar

Umum

2.310.000

hok

Prajabatan CPNS dari Kategori K2

CPNS

dari Pelamar

- Pendampingan Peserta Prajabatan (Perjalanan Dinas) - Latihan

CPNS

- Latihan

Umum

Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi Teknis dan Fungsional BKD

Jumlah ASN yang mengikuti

Tugas dan Fungsi

diklat/ sosisdisasi

bagi ASN Daerah

bidang teknis

PerundangUndang

60.000.000

ASN

Kepemimpinan Tk.

CPNS Daerah

- Sosialisasi

- Diklat

Kepemimpinan Tk.

ASN

Pendidikan dan Pelatihan

Palatihan Teknis

1.022.000.000

ASN

Ill 80

Kepemimpinan

- Pendidikan dan

2

Kepemimpinan Tk.

ASN

- Diklat

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

- Diklat

53 ASN

II 40

Kepemimpinan

28

mengikuti Diklat Kepemimpinan

Struktural 90.000.000

ASN

- Diklat

27

memuaskan

3

Tk. II

11

2.791.594.000

27,43%

1.831.000.000

Persentase Aparatur yang memiliki

22,20%

1.687.284.000

kompetensi Teknis dan Fungsional 315

994.000.000

ASN

265

932.000.000

ASN

50 ASN

62.000.000

Tugas dan Fungsi

Jumlah ASN yang mengikuti diklat/sosialisasi

bagi ASN Daerah

bidang teknis

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

- Pendidikan dan Palatihan Teknis - Sosialisasi

PerundangUndang

BKD

173

879.284.000

ASN

123

817.284.000

ASN 50 ASN

62.000.000

12

39 1 29

2

Pendidikan dan Pelatihan

3 BKD

fungsional ASN

4

Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional

5

167

6

837.000.000

7

Pendidikan dan

8 BKD

Pelatihan fungsional

ASN

ASN Daerah

9

Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional

10 217

11 808.000.000

ASN

Daerah

VII.

Pembinaan dan

BKD

pengembangan

Persentase

24,49%

2.312.738.900

Pengembangan Sumberda3ra Aparatur

aparatur

Pembinaan dan

BKD

Persentase

22,94%

1.845.040.000

Pengembangan Sumberda3ra

aparatur

Aparatur 30

Penyusunan

BKD

Rencana

Pembinaan Karier

Jumlsih pejabatyang mengikuti assessment/talent pool

224

1.118.000.000

Penyusunan

BKD

Rencana Pembinaan Karier ASN

ASN

Seleksi penerimaan

BKD

CPNS

Jumlah CPNS pelamar umum, GTT/PTTyang

200

601.338.900

Seleksi penerimaan

BKD

CPNS

CPNS

51

250.237.000

ASN

assessment/ talent pool

ASN 31

Jumlah pejabat yang mengikuti

diterima

Jumlah CPNS

250

pelamar umum, GTT/PTTyang

ASN

466.977.100

diterima 32

Pemberian

Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas - Sarana

Pendukung (Penggandaan, PDD, ATK)

BKD

Jumlah ASN yang mendapat bantuan tugas belajar ikatan

16

314.000.000

Pemberian Bantuan

Tugas Belajar

ASN

Ikatan Dinas

dinas 3

4.000.000

jenis

- Sarana Pendukung (Penggandaan, PDD, ATK)

ASN

- Tugas Belajar Lanjutan Sl/DIV

- Tugas Belajar Baru Sl/DIV

ASN

- Tugas Belajar Baru Sl/DIV

- Tugas Belajar Baru S2

- Tugas Belajar Lanjutan S3

3

4

18.000.000

60.000.000

ASN

1

16.000.000

8

ASN

- Tugas Belajar Lanjutan S2

- Tugas Belajar Baru S2

ASN

- Tugas Belajar Baru S3

Jumlah ASN yang mendapat bantuan tugas belajar ikatan

17

476.034.000

ASN

dinas

- Tugas Belajar Lanjutan Sl/DIV

- Tugas Belajar Lanjutan S2

BKD

216.000.000

- Tugas Belajar Lanjutan S3

- Tugas Belajar ASN

Baru S3

11.634.000 ASN

3

9.000.000

ASN

ASN

4

60.000.000

ASN

1

30.000.000

ASN

8

324.800.000

ASN

1 ASN

40.600.000

12

40 1

2

3

33

Pelaksanaan ujian

BKD

5

penyesuaian ijazah Pemberian

yang lulus Jumlah administrasi

1375

kepegawaian yang

ASN

dinas dan

34

4

Jumlah Peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah

BKD

Penghargaan bagi PNS yang

diproses

120

6

38.500.000

7

Pelaksanaan ujian

8

9

10

BKD

Jumleih Peserta ujian dinas dan ujiein penyesuaian ijazah

120

dinas dan

ASN

penyesuaian ijazah Pemberian

Jumlah administrasi

1375

Penghargaan bagi

kepegawaian yang

PNS yang

diproses

ASN

BKD

Berprestasi 2S,00%

pelanggaran disiplin

376.700.000

Persentase

BKD

penanganan kasus-

Jumlah ASN yang diberikan sanksi

kasus pelanggaran

pelanggaran

disiplin PNS

Jumlah ASN yang mengikuti tes narkoba

VIII.

Program

BKD

Persentase mutasi

50

376.700.000

1000

kasus pelanggaran disiplin PNS

Jumlah ASN yang

ASN tes

mengikuti tes narkoba

23,44%

1.235.276.600

Program

pelantikan, pemrosesan

dan Kepangkatan

Jumlah Mutasi

J abatan/ Pelantikan

Pratama dan Administrasi

Pratama dan Administrasi

Pimpinan Tinggi

Jumlah Kenaikan

Pangkat dan Gaji Berkala Pimpinan Tinggi Pratama dan Mutasi Jabatan

dan Kepangkatan Fungsional Umum

BKD

Administrasi Jumlah Mutasi dan

inpassing Jabatan Fungsional Umum

pelanggaran

narkoba

Mutasi Jabatan

dan Kepangkatan Pimpinan Tinggi

Jumlah ASN yang diberikan sanksi

Administrasi Mutasi Jabatan

BKD

BKD

penanganan kasus-

keputusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala

Of

Pembinaan dan

ASN

dan inpassing jabatan,

Mutasi Jabatan

247.720.000

50

247.720.000

ditangani

Administrasi

dan Kepangkatan

25,00%

aparatur yang

ditangani Pembinaan dan

BKD

Persentase mutasi

ASN

ASN tes

narkoba

24,06%

655.000.0(K)

400

310.000.000

dan inpassing Jabatan, pelantikan, pemrosesan

keputusan kenaikan pangkat dan

kenaikan gaji

berkala 300

474.159.700

ASN

Mutasi Jabatan dan

BKD

Jumlah Mutasi

Kepangkatan Pimpinan Tinggi

J abatan/ Pelantikan

Pratama dan Administrasi

Pratama dan Administrasi

Pimpinan Tinggi

650

Jumlaih Kenaikan

ASN

Pangkat dan Gaji Berkala Pimpinan Tinggi Pratama dan

ASN

700 ASN

Administrasi 2537 ASN

362.686.000

Mutasi Jabatan dan

Kepeingkatan Fungsional Umum

BKD

Jumlah Mutasi dan

inpassing Jabatan Fungsional Umum

2610 ASN

Jumlah Kenaikan

750

Pangkat dan Gaji Berkala Fungsional

Jumlah Kenaikan

1000

ASN

Pangkat dan Gaji Berkala Fungsional

ASN

Umum

244.560.000

pelani^^an disiplin

aparatur yang oo

ASN

yang lulus 240.900.000

Berprestasi Persentase

11

159.511.900

Umum

170.000.000

12

41 1 38

2

Mutasi Jabatan

3

4

BKD

Jumlah Mutasi

dan Kepangkatan

Jabatan Fungsional

Fungsional

Tertentu

5 400

6

398.430.900

7

8

Mutasi Jabatan dan

BKD

Kepangkatan Fungsional Tertentu

ASN

BKD

39

Aparatur Rekonsiliasi data

1900

Jumlah Kenaikan

1100

ASN

Pangkat dan Gaji Berkala Fungsional

ASN

BKD

Tertentu 23,46%

kepegawaian yang

Program Peningkatan dan Pengembangan

vaUd

data serta

Jumlah data

kepegawaian yang diperbaharui di data

tata naskah elektronik

Pengembangan pelayanan

Persentase data dan

426.169.000

3860

331.604.700

BKD

BKD

3860

kepegawaian yang

data ASN

dipublikasikan di

Rekonsiliasi data

BKD

94.564.300

Pengembangan pelayeinan informasi

sistem informasi

dan aplikasi teknologi

792.000.000

3860

216.020.000

Jumlah sistem dan

aplikasi informasi ASN berbasis teknologi informasi ysing ditingkatkan dan dikembangkan TOTAL

data ASN

base BKD

dan dokumentasi

Jumlah Informasi

3860

kepegawaian yang

data ASN

dipublikasikan di

website

BKD

Jumlah data

kepegawaian yang diperbaharui di data

tata naskah elektronik

Jumlah Informasi

Persentase Sistem

Perencanaan dan

23,46%

kepegawaian yang

65.980.000

website 25,(K>%

658.831.000

Persentase Sistem

dan Aplikasi Informasi ASN yang ditingkatkan dan dikembangkan pengembangan

Persentase data dan informasi vaUd

dan pemutakhiran

data ASN

base

informasi dan dokumentasi

41

11

175.000.000

Informasi Aparatur

dan pemutakhiran

40

ASN

Pangkat dan Gaji Berkala Fungsional

informasi

data serta Informasi

Jabatan Fungsional

Jumlah Kenaikan

Tertentu

Program Peningkatan dan Pengembangan

10 900

Tertentu

Tertentu

IX.

9

Jumlah Mutasi

25,00%

510.000.000

5

510.000.000

dan Aplikasi

Informasi ASN yang ditingkatkan dan dikembangkan 5

658.831.000

sistem 5

aplikasi

13.079.679.500

Perencanaan dan

BKD

Jumlah sistem dan

pengembangan

aplikasi informasi

sistem informasi

ASN berbasis

dan aplikasi teknologi

teknologi informasi yang ditingkatkan dsin dikembangkan TOTAL

sistem 5

aplikasi

7.805.794.000

12

42

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan masyarakat hasil musyawarah Rencana

Pembangunan Kecamatan tahun 2017 secara spesifik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang pada rencana keija Tahun 2018 tidak ada atau nihil sebagaimana tabel 2.4 berikut:

43

Tabel. 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2018 / Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2017 NO

—

Program/Kegiatan

—

Lokasi

Indikator Kinerja

Volume

r

Catatan

—

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro Pembangunan

dan

prioritas

pembangunan

pada

pemeiintah

daerah

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014

adalah

telah

tentang Aparatur Sipil

Negara dimana kebijakan nasional mengarah pada reformasi birokrasi secara

sistemik yang mencakup perbaikan kelembagaan, ketataksanaan hingga sumberdaya birokrasi yang meliputi berbagai level mulai dari struktur hingga

mindset serta

kultur

birokrasi.

Agenda

reformasi

birokrasi

bertujuan

melaksanakan Pembangunan tata pemerintahan yang baik {good governance). Peningkatan kualitas SDM ASN dan peningkatan pelayanan publik. Selain itu,

dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan

yang bersih dari

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba maka Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada phonogram Nomor: 910/1769/SJ tanggal 13 Mei 2016 menghimbau agar dalam menyusun rencana keija Pemerintah Daerah Tahun

2017 mengalokasikan anggaran test urine bagi seluruh pegawai dan Sosialisasi Stop Narkoba yang serta pembentukan Satgas Anti Narkoba.

Untuk merespon dan merealisasikan hal tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang akan melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi serta

melaksanakan kegiatan Sosialisasi Stop Narkoba dan test urine bagi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang dimulai tahun 2017 dan

tahun 2018 akan dilaksanakan kembali untuk ASN yang belum mengikuti kegiatan tersebut. Dengan komitmen reformasi birokrasi ditingkat daerah akan

terwujud pengembangan birokrasi yang modem bersih dan beritegritas, profesional dan berkineija tinggi sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Keija Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

Tujuan dan Sasaran terkait dengan sasaran Rencana Strategis Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, Rencana Keija Tahun 2018 ada 1

(satu) tujuan yaitu Peningkatan kualitas pelayanan dibidang kepegawaian dengan 2 (dua) sasaran sebagai berikut: Sasaran ke 1 (satu) adalah;

45

1. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dengan indikator sasaran:

1) Persentase aparatur yang memiliki kompetensi manajerial. Sasaran ke 2 (dua) adalah:

2. Peningkatan kineija birokrasi dan layanan publik melalui peningkatan kompetensi dan profesionlisme aparatur dengan 3 (tiga) indikator sasaran : 1) Persentase Aparatur yang mengikuti pembinaan dan pengembangan aparatur;

2) Persentase ketepatan pelayanan mutasi jabatan dan kepangkatan aparatur;

3) Persentase peningkatan dan pengembangan data serta informasi kepegawaian.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung kebijakan reformasi birokrasi melalui peningkatan ketrampilan dan profesionalisme serta penin^tan pelayanan, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang akan melaksanakan program dan

kegiatan yang disusun sesuai Perubahan Rencana Strategis 2016-2021 sebagai berikut:

a.

Program Rutin:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3.Program Peningkatan Displin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kineija dan Keuangan.

b.

Program Wajib:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; 3. Program Administrasi Mutasi Jabatan dan Kepangkatan;

4. Program Peningkatan dein Pengembangan Data serta Informasi Aparatur. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan {input^ untuk menghasilkan keluaran {oulputj dalam bentuk barang/jasa.

46

Rencana Kegiatan Tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang

sesuai dengan

reviu

terhadap

perencanaan

dan

penganggaran dalam

Rancangan Akhir Rencana Keija (Renja) tersusun sebagaimana berikut: Kegiatan Rutin:

1. Penyedian jasa surat menyurat;

2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;

3.

Penyediaan jasa administrasi keuangan;

4.

Penyediaan alat tulis kantor;

5.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

6. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor;

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 8.

Penyediaan makanan dan minuman;

9.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah; 11. Pengadaan perlengkapan gedung kantor; 12. Pengadaan peralatan gedung kantor; 13. Pengadaan Mebeleur;

14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 16. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; 17. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; 18. Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur;

19. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor; 20. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu; 21. Pendidikan dan pelatihan formal;

22. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; 23. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan;

24. Penyusunan laporan capaian kineija dan ikhtisar realisasi kineija Satuan Keija Perangkat Daerah;

25. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Kegiatan Wajib:

1. Pendidikan penjenjangan struktural;

2. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah; 3. Pendidikan dan pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi ASN Daerah; 4. Pendidikan dan pelatihan Fungsional ASN Daerah; 5.

Penyusunan Rencana Pembinaan Karier ASN;

6.

Seleksi penerimaan CPNS;

47

7.

Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas;

8.

Pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah;

9.

Pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi;

10. Pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;

11. Mutasi

Jabatan

dan

Kepangkatan

Pimpinan

Tinggi

Pratama

dan

Administrasi;

12. Mutasi Jabatan dan Kepangkatan Fungsional Umum; 13. Mutasi Jabatan dan Kepangkatan Fungsional Teriientu; 14. Rekonsiliasi data dan pemutakhiran tata naskah elektronik; 15. Pengembangan pelayanan informasi dan dokumentasi;

16. Perencanaan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi teknologi.

Untuk mendukung program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak didaerah,

pada Badan Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten

Malang

dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan memperhatikan isu gender dan faktor kesenjangan gender pada kegiatan: 1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah. Terkait kegiatan diatas, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang akan mengiimplementasikannya dengan melaksanakan Bimbingan

Teknis Manajemen Kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berspektif gender yang rencananya diikuti 50 (lima puluh) ASN perempuan dan laM-laki.

2. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang,

masih terdapat Pegawai Negeri Sipil laki-laki

dan perempuan yang mengajukan proses izin perceraian yang sangat berdampak dan merugikan kaum perempuan dan anak. Dari penyebab faktor tersebut, diperlukan pemahaman sosialisasi peraturan pemerintah tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang

mengarah

pada

Pengarusutamaan

Gender

sehingga

terwujud

pemahaman dan wawasan secara umum tentang kepegawaian serta untuk mengurangi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari proses perceraian.

Rumusan rencana program/kegiatan Tahun 2018 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagaimana tabel 3.1 berikut ini:

48

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Kode

Urasan/Bidang

Indikator Kinei^a

Urusan/

Program

Program/Kegiatan

(outcomes) dan Kegiatan (output)

Lokasi

3

4

5

BKD

100%

637.076.150

APBD

100%

957.883.000

9000

15.660.000

APBD

9000 buah

23.164.000

8.400.000

APBD

12 bulan

7.260.000

331.260.000

APBD

258

Rencana Tahun 2018

Catatan

Target Capaian

Pagu Indikatif

4

3

2 1

Pelayanan Administrasi

Persentase Pemenuhan

Perkantoran

Operasional

Tahun 2019

Target Capaian

Sumber Dana

Kineda 1

Prakbraan M^ju Rencana

Penting

Pagu Indikatif

Kineija 6

7

8

9

10

Perkantoran 4 4

3 3

1 1

1

2

Penyediaan jasa surat

Jumlah registrasi surat

menyurat

masuk dan surat keluar

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air

BKD

buah BKD

12

bulan

Bersih, Telekomunikasi dan Internet 4 4

3

3

1 1

7 10

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan

BKD

Jumlah alat tulis kantor

BKD

ob

yang disediakan 4 4

3

3

1

1

11

12

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

4

3

1

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Jumlah barang cetakan

dan elektronik Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan

74

BKD

7

73.357.150

APBD

17

62.204.000

APBD

2

130.482.000

11

123.189.000

jenis 19.471.000

APBD

jenis BKD

101

jenis

jenis BKD

249.350.000

ob

jenis

yang disediakan

Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik

294

18

18.148.000

jenis 6.624.000

APBD

jenis

2

4.200.000

jenis

Perundang-Undangan yeing disediakan

4

3

1

17

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makanan dan minumein harian

BKD

9

30.000.000

APBD

jenis

8

60.500.000

jenis

Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan 4

3

1

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah pegawai memenuhi penugasan

BKD

78 hok

35.000.000

76

55.000.000

APBD

3

1

19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke daleim daerah

BKD

hok

114.180.000

hok

dinas ke luar daerah 4

230

APBD

340

hok

227.410.000

49 1 4

3

2 2

3

Penin^katan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang

4

S

BKD

100%

6

7

861.451.850

APBD

78.275.000

APBD

8

9 100%

10

440.374.000

Penunjang Aparatur 4

3

2

7

BKD

18

jenis

diadakan 4

3

2

9

Pengadaan Peralatan Gedung

Jumlah Peralatan

Kantor

Gedung Kantor yang

BKD

14

529.450.000

APBD

jenis

3

2

10

Pengadaan Mebeleur

Jumlah Mebeleur yang

BKD

6

13.973.000

10

229.936.000

jenis

diadakan 4

2

jenis

86.700.000

APBD

-

-

diadakan 4

4

3

3

2

2

14

16

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor

jenis BKD

yang dipelihara Rutin/Berkala

Pemeliharaan rutin / berkala

Jumlah kendeu-aan roda

kendaraan dinas /operasional

empat dan kendaraan

24

6.502.000

APBD

jenis BKD

33

25

88.220.000

jenis 75.474.850

APBD

6.480.000

APBD

unit

roda dua yang dipelihara

33 unit

81.449.000

rutin dan berkala 4

4

4

3

3

3

2

2

2

18

20

21

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala

BKD

Pemeliheiraan rutin /berkala peralatan gedung kantor

Jumlah Peralatan

BKD

Pemeliharaan rutin/ berkala

Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala

BKD

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang Direhabilitasi Sedang/Berat

BKD

Peningkatan Dlsiplin

Persentase Penunjang Kerja Aparatur

BKD

Jumlsih penyediaan Pakaian Olahraga

BKD

Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah

BKD

Mebeleur

4

4

3

3

2

24

3

Aparatur 4

3

3

5

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4

3

4

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3

jenis

Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala

2

42.050.000

APBD

jenis 2

1

4.680.000

jenis

4

22.116.000

jenis 11.520.000

APBD

25.000.000

APBD

100%

55.800.000

APBD

90 Stel

55.800.000

APBD

100%

83.000.000

jenis

2

jenis

100%

75.525.000

90

75.525.000

Stel

APBD

100%

92.700.000

50 1 4

4

3

3

2 4

4

1 2

Pendidikan dan Pelatihan

3

Jumlah Pegawai yang

Formal

mengikuti pelatihan

Sosialisasi Peraturan

Jumlah peserta

perundang-undangan

Sosialisasi Peraturan

4

5

BKD

6

6

7

2.395.000

APBD

5.605.000

APBD

orang

BKD

18

3

4

3

Bimtek Implementasi Peraturan PerundangUndangan

Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi

orang

BKD

90

9 12

10 19.200.000

orang

orang

Perundang-undangan 4

8

75.000.000

APBD

orang

90

73.500.000

orang

peraturan perundangundangan

4

3

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5

Persentase Dokumen

BKD

100%

84.832.000

APBD

16

70.000.000

APBD

Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja

100%

151.307.000

16

131.000.000

Perangkat Daerah yang Tepat Waktu 4

4

4

3

3

3

5

5

1

4

6

Pen3aisunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineija SKPD

Jumlah Dokumen SAKIP

Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir

BKD

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase aparatur yang lulus diklat

BKD

BKD

dokumen

dokumen

SAKIP

SAKIP

2

14.832.000

APBD

buku

4,62%

1

20.307.000

buku

2.791.594.000

APBD

1.022.000.000

APBD

18,07%

2.916.250.000

kepemimpinan dengan kategori memuaskan 4

3

6

1

Pendidikan Penjenjangan Struktural

Jumlah ASN yang mengikuti Diklat

BKD

53 ASN

Kepemimpinan

- Diklat Kepemimpinan Tk. II

2 ASN

- Diklat Kepemimpinan Tk. Ill

11

74

1.380.000.000

ASN

60.000,000

4

120.000.000

ASN

242.000.000 -

ASN

- Diklat Kepemimpinan Tk. IV

40

ASN

720.000.000

ASN 4

3

6

2

Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan bagi CPNS Daerah - Pendampingan Peserta

Prajabatan (Peijalanan Dinas)

Jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan

20

82.310.000

CPNS 4

hok

70

1.260.000.000

ASN

203

1.536.250.000

CPNS

2.310.000

18

hok

13.750.000

51 1

2

3

4

- Latihan Prajabatan CASN dari Kategori K2 dari Pelamar Umum

Persentase Aparatur yaxkg memiliki kompetensi Teknis dan Fungsional 3

6

3

Pendidikan dan Pelatihan

Teknis Tugas dan Fungsi bagi ASN Daerah

6

7

Jumlah ASN yang mengikuti diklat/ sosialisasi bidang

9

0

203 CPNS

173

10

CPNS

CPNS

22,20%

BKD

8

80.000,000

CPNS

- Latihan Prajabatan CASN

4

5

20

1.687.284.000

879.284.000

21,12%

APBD

ASN

210

1.522.500.000

1.524.100.000

777.100.000

ASN

teknis

- Pendidikan dan Palatihan

123

Teknis

ASN

- Sosialisasi Perundang-

50

Undang 4

4

4

3

3

3

6

4

7

7

1

Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional

BKD

Pembinaan dan

Persentase

BKD

pengembangan aparatur

Pengembangan Sumberdaya Aparatur

Penyusunan Rencana

Jumlah pejabat yang mengikuti assessment/talent pool

BKD

Jumlah CASN pelamar umum, GTT/PTTyang

BKD

Pembinaan Karier ASN

4

3

7

2

Seleksi penerimaan CPNS

160

217

62.000.000

50

51

808.000.000

APBD

161

747.000.000

ASN

1.597.320.000

APBD

250.237.000

APBD

ASN

250

65.100.000

ASN

ASN

22,94%

712.000.000

ASN

ASN

fungsional ASN Daerah

Pendidikan dan Pelatihan

817.284,000

23,92%

154

1.915.587.000

646.847.000

ASN

466.977.100

APBD

ASN

200

631.400.000

CPNS

diterima 4

3

7

3

Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas

Jumlah ASN yang mendapat bantuan tugas belajar ikatan dinas

BKD

17

476.034.000

ASN

- Sarana Pendukung (Penggandaan, PDD, ATK)

ASN

- Tugas Belajar Lanjutan Sl/DIV

ASN

16

330.000.000

ASN

11.634.000

3

APBD

3

jenis 9.000.000 ASN

4.000.000

52 1

2

3

4

- Tugas Belajar Baru Sl/DIV

5

6

7

8

9 3

ASN

- Tugas Belajar Lanjutan S2

4

ASN

60.000.000

1

ASN

- Tugas Belajar Baru S2

1

8

30.000.000

4

1

64.000.000

ASN

324.800.000

8

ASN

- Tugas Belajar Baru S3

16.000.000

ASN

ASN

- Tugas Belajar Lanjutan S3

10 30.000.000

216.000.000

ASN

40.600.000 -

4

3

7

4

ASN

Pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah

Jumlah Peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah yang

Pemberian Penghargaan bagi

Jumlah administrasi

PNS yang Berprestasi

kepegawaian yang

BKD

120

ASN

159.511.900

APBD

ASN

120

42.350.000

ASN

lulus 4

3

7

5

BKD

1376

244.560.000

APBD

ASN

4

3

7

6

Pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran

Jumlah ASN yang

disiplin PNS

pelanggaran Jumlah ASN yang

BKD

diberikan sanksi

3

8

Program Adminlstrasl Mutasi

Persentase mutasi dan

Jabatan dan Kepangkatan

Inpassing jabatan, pelantikan, pemrosesan keputusan kenaikan pangkat dan kenaikan

25,00%

247.720.000

50

247.720.000

APBD

25,00%

501.765.000

50

501.765.000

ASN

ASN

ASN tes

ASN tes

narkoba

narkoba

1100

mengikuti tes narkoba

4

264.990.000

ASN

diproses

Persentase pelanggaran disiplin aparatur yang dltangani

1400

BKD

24,06%

65S.000.000

APBD

400

310.000.000

APBD

23,61%

1.348.800.000

gajl berkala 4

3

8

1

Mutasi Jabatan dan

Jumlah Mutasi

Kepangkatan Pimpinan Tinggi

J abatan/ Pelantikan

Pratama dan Administrasi

BKD

ASN

Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrasi Jumlah Kenaikan

Pangkat dan Gaji Berkala Pimpinan Tinggi Pratama

300

521.575.000

ASN

700

675

ASN

ASN

dan Administrasi 4

3

8

2

Mutasi Jabatein dan

Jumlah Mutasi dan

Kepangkatan Fungsional

inpassing Jabatan

Umum

Fungsional Umum

BKD

2610 ASN

170.000.000

APBD

2540 ASN

388.955.000

53 1

4

3

2

8

3

3

4

S

6

7

8

9

Jumlah Kenaikan

1000

470

Pangkat dan Gaji Berkala Fungsional Umum

ASN

ASN

Mutasi Jabatan dan

Jumlah Mutasi Jabatan

Kepangkatan Fungsional

Fungsional Tertentu

ASN

ASN

Jumlah Kenaikan

1100

Pangkat dan Gaji Berkala Fungsional Tertentu

ASN

2150 ASN

BKD

900

175.000.000

APBD

450

10

438.270.000

Tertentu

4

4

4

3

3

3

9

9

9

1

2

Program Peningkatan dan Pengembangan data serta Informasi Aparatur

informasi kepegawaian yang valid

Rekonsiliasi data dan

Jumlah data

pemutakhiran tata naskah elektronik

kepegawaian yang diperbaharui di data base

Pengembangan pelayanan

Jumlah Informasi

informasi dan dokumentasi

kepegawaian yang dipublikasikan di website

Persentase data dan

BKD

23,46%

792.000.000

APBD

BKD

3860 data ASN

216.020.000

APBD

3860 data ASN

65.980.000

BKD

Persentase Sistem dan

25,42%

4182

484.000.000

342.000.000

data ASN

25,00%

510.000.000

5

510.000.000

APBD

4182 data ASN

25,00%

142.000.000

442.000.000

Aplilcasi Informasi ASN yang ditingkatkan dan dikembangkan 4

3

9

3

Perencanaan dan

Jumlah sistem dan

pengembangan sistem informasi dan aplikasi

aplikasi informasi ASN berbasis teknologi informasi yang ditingkatkan dan dikembangkan

teknologi

TOTAL

BKD

sistem

APBD

5

5

sistem 5

aplikasi

aplikasi

7.805.794.000

442.000.000

10.850.291.000

BAB IV PENUTUP

Dalam

rangka

Peningkatan

kualitas

Sumberdaya

Manusia

dan

peningkatan pelayanan publik di daerah maka perlu dilakukan reformasi birokrasi sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih berkeadilan, dan demokratis. Sejalan dengan hal tersebut maka Badan

Kepegawaian

Daerah

Peningkatan

kualitas

peningkatan

kapasitas

birokrasi

dan

Kabupaten

pelayanan

dibidang

sumberdaya

layanan

publik

Malang

kepegawaian

aparatur

melalui

memiliki

serta

tujuan

dengan

peningkatan

peningkatan

yaitu

sasaran kineija

kompetensi

dan

profesionalisme aparatur. Hal ini akan dicapai melalui program dan kegiatan

yang telah

disusun

dalam

Rencana

Keija Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten Malang.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 ini merupakan pertanggungjawaban

atas

program

keija

Badan

salah satu bentuk

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten Malang selama Tahun 2018, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun

institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa serta pelayan masyarakat yang terbaik, sesuai dengan amanat Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka teijadi perubahan mendasar pada pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara. Pada tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang akan melaksanakan 9 (sembilan) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan teijadi perubahan disebabkan

adanya

kebijakan-kebijakan

baru,

kebutuhan

atau

adanya

peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian untuk dilaksanakan.

A. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH i

NURMAN RAMDANSYAH

KABUPATEN MALANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

POHON KINERJA/CASCADING

LAMPIRAN

CASCADING BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2018

Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi demi Tata Keiola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi

RPJMD Meningkatnya kualitas tata keiola pennerintahan yang baik PredikatAkuntabilitas Kinerja Target:B

Kategorl Nilai LPPD Target: Sangat Balk Posisi 9 Besar Nasional

m

FVW

k 0 Persentase aparatur yang memiliki kompetensi manajerial Target: 100%

% Aparatur yang mengikuti pembinaan dan pengembangan kompetensi Target: 13,33%

% Ketepatan pelayanan mutasi jabatan dan kepangkatan aparatur Target: 47,99%

sisteniJaplika^^^^^

hsiisSi

J.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

T

Program Pembinaan dan Pengembangan1 Aparatur ,.1

RENSTRA

% Peningkatan dan pengembangan data serta informasi kepegawaian Target: 100% data ASN;

Program Peningkatan dan Pengembangai data serta Informasi Aparatur

.program Administrasl Mutasi

jZ Jabatan dan Kepangkatan

PROGRAIW % Aparatur yang lulus diklat kepemimpinan dan diklat prajatiatan dengan kategori memuaskan Target: 4,62%

% Aparatur yang memiliki kompetensi Teknts dan Fungsional Target: 22,20%

% Pengembangan Sumberdaya Aparatur Target: 22,94%

• Jumlah ASN yangmen^utl DIkJat - Target :Pim II Pirn III PImlV

= 2ASN ° 11 A$N ''40ASN

1. Pendidlkan dan Palatlhan Teknls Tugas dvi Pungsi bsgi ASN Daarah • Jun^ah ASN yang mengikuUDlMatTeknla/sosialisasI bideng teknls ' Target: Diklat Teknls

« 123 ASN

- Input (Rp): i.022.000.000,00

ongen «

2. Psndidikan dan PelsUhan

Pn^abattn baoi CPNS Daersh - Jumlah CPNS yang mengikull Diklat ' Target: 20 CPNS - Irput (Rp): 82.310.000,00

1. Penyusunan Rencana Pembinaan karir PNS

- Jumlah pejabat yang menglkuti assesmant/talant pool • Target: SI ASN • Input (Rp): 250.237.000,00

1. Pembinaan dan penanganan kasuskasus peianggaran dislplin PNS • Jumlah ASN yang diberikan senk^ • Target ASN • Input (Rp): 247.720.000,00

SOASN

• Inpiit (Rp): 679.284.000,00 2. Pandidikan dan Pelatihan Fungsiotial bagi ASN Daarah

- Juniah ASN yang nwngikuti Diklat lungshnal • Target: 217 ASN - Input (Rp):80e.000.000.00

% Mutasi dan inpassing jabatan, pelantikan. pemrosesan keputusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala Target: 24,06%

Z

I 1. Pendidlkan PAnjanJangan Strukturai

% Peianggaran dislplin aparatur yang ditangani Target; 25,00%

1. Mutasi Jabatan dan Kepangkatan Pimptnan TInggI Pratama dan

% Data dan tnfomiasi

% Sistem dan Aplikasi

kepegawaian yang vaiid Target: 23,46%

Informasi ASN yang ditingkatkan dan dikembangkan Target: 25,00%

z: 1. Rekonslllasi data d

- Jumlah mutasiJabatan/pelatikan Pimpplnan tinggi pratama dan

- Jumlah kenlakan pang

- Jum/ah CPNS palamar i/mum.G7T/P7T yang dlterlma - Target: 250 CPNS - Input (Rp): 466.977.100,00

_

»ngan

KEGIATAN

Bidang Pengolahan Data dan Informasi Aparatur

Bidang Pengolahan Data dan Informasi Aparatur

BIDANG

Rp. 282.000.000,00

Rp. 510.000.000,00

ANGGARAN

- Target: 3.860 Data ASN

• Input (Rp): 2f 6.020.000,00

admlnlstrasl

' Target:400ASN 2. Saleksl Penarimaan CPNS

1. Perencanaan dan .p

sistem informasi dan apifkasl tekndogl - Jumlah sistem dan aplikasi Infonnasi ASN t}ettasis teknologi Informasi yang attingkatkan dan dlkembangkan - Target: 6 Sistem dan 5 Aplikasi • Input (Rp): 510.000.000,00

- Jumlah data kepegawaian yang

2. Pengembangan pelayanan informasi dan dokumentasi

admlnlstrasl

- Taiget:700ASN • Input (Rp): 310.000.000,00

- Jumlah Informasi Kepegawaian yang dipublOfaslkan di website - Ta/get: 3.660 Data ASN - input (Rp): 6S. 980.000,00

3. Pemberian bantuan tugas belajar Ikatan dinas

• Jumlah ASN yang mendapat bentuan tugas t>elajBrikatan dinss - Target: 17ASN • Input (Rp): 11.634.000,00

• Jumlah Mutasi dan inpassing Jatetsn Fungsmnal Umum • Target: 2.610ASN - Jumlah kenlakan pangkat dan gap berkala fungsional umum • Target: 1.000 ASN • Input (Rp): 170.000.(0)0,00

4. Palaksanaan ujian dinas dan penyesualan Ijasah - Jumlah pesertB ujian dines dan penyesuaian ijazah yang iulus • Target: 120 ASN - Input (Rp): 1S9.S11.900.00

Fungsional Tertenhi - Jumlah mutasijabatan fungaionaJ tartanlu

5. Pemberlaan Penghargaan bagi PNS yang berprastasJ

• Target: 900 ASN - Jumlah kenlakan par)gkat dan berttala fungsk3nal \ • Target: 1.100 ASN • /f7pu/^Rp) . *75.000.000,00

dipno9es •Target: 1.375 ASN • Input (Rp):244.S80.000.00

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Rp. 1.104.310.000,00

Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur

Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur

Rp.

Rp.

1.687.284.000,00

1.597.320.000,00

Rp. 247.720.000,00

± Bidang Mutasi Aparatur

Rp. 655.000.000,00

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

Nomor: 050/^,??£,/35.07.202/2017

Pada hari ini senin tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Keija Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun dua ribu delapan belas yang dihadiri tim penjoisun Rencana Keija Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang yang bersangkutan, terlampir. Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimban^an, maka : M£NYEPAKATI»

Kesatu

: Tim Penynsun Rencana Keija Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 sudah dibentuk sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;

Kedua

: Sistematika Rencana Keija Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;

Ketiga

: Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang;

Keempat: Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kineija, kelompok kineija sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana program, kegiatan, indikator kineija, kelompok kineija sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan ysing ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 tahun 2017 tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang;

Kelima

; Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang wajib melakukan analisis gender yang dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan RKA persingkat daerah.

••.••"•:

i; i;; iiii h j r.-n s

•

'

;.•-••

-••

'

• ::• ; p v*. .. ,••""• v::

•/

••::•-•.•;'/'••'•.

• •;•'•'V'

G rcU&rf: .'Lib ,;..-;f}:ar;b; Li;~::-iS n.;.'

'-Svlo:

L;-.'r;\"i'i;::,a-T'-^u

ri-;^,;,;:3b ;,:('i . ;'.ub f;.,=r;:- J J.r.

,1 L.'jsq,d;::.-;L>}

•-K :a - / •

t.'-'; ;

;ri ..Uvn-:-:!

•,

j;-.'- '•'•

..:r; .i- ^

'

•.

'

,• :5 • •;

. •; : '•

• _ •• i", •

•":"-

.- • ~

..

^

-r: '•::' l l/r.ryi.iir^

CJn./. \

• • ,v •.: ;,:.vIa;'"'

: '"i o.;

UK.3.W- •

TP-;::

••

' .j'j;!'-jjLKi

.S-' '

^

- I

'Ii.-^

'

. . " ; • i .•

fr:-nilwj Li c ' r r i . r JV.

i.'f'J.;:

^K-.- Cs-;j.: •

-o-:

•:.•••

'K; CK' •M.irl-' ^ ,r>'-'f-sr .1

:Y : V'i !''Y

'jJ-'V

>? ,••

:.:.:,/l

vO'; CLv

M ^..j 1 =^:

/irt'iHC-

-j i.'i

^ Y:';.!

J J jqsvi

3;v :::-. J.r;/'f:.;;-;i;:y v.r:\:/1

'

'iS;:

'-jrfe,: i,

^.i'1 ;-5 Y' f::V;i,;;vvi O tU_H'y' i

•;:ij,b.

^ i ' •_• • -

y'.- J:

i

'.V"~.'

'Vy.;

,G-5f-'Ji-.-A: ;la3 • : > , .<.:• 1. ^'•:•

:. ,1 •-•

• ' l1'

•> i.

^•

•„,

..,.

.oh ?iw..:d

./I.

, \.-:i"n
I urJ-'^.^A-vy 'UUi-.iTri-Xi b- TY::r,'OK gn''b.aM

V. ' C - :

• :vj rel="nofollow">A;.

c-=ii

nubsT

"••-..pv-'

•:;!H-:i:i.8

-..ueY V -y-:,

;
B0!: ;;.' :Wr

r-'.YsiEO

''

rr^'Y?ia =!d;s>'

•;.: i" is-V : b •iarnY':

-•„ -• '

• .•":

;/•

;Ui UK v: i?.c -Kf -;-c;.: 'i.-::; ] i~-'^-':Q'Ji-UZ/-.

•.•'•

y-7i: '

-i-'-j'..

00'•-•*i

'

} r";Ki;.^D iV::<'^:':S'

i)l'-..;; .0;

:

fisb^-KftysqibvL ui::bbb : gn,!:iV 'tSLiCiSp- .;.:.Uir:''CY'ri

:y.;A '••5,bv>.'=T3.H V:r'..y-:>Ci -:'../i :'i X;!"

•"abj \ '

'Sl'^bb '• •

'

-

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui; ^ KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA BADAN PERENCANAAN

KABUPATEN MALANGy

. PEMBA^UNAN DAERAH

'TF RAMDANSYAH. S.H,. M.Hum

Pembina Utama Muda NIP. 19670104 199203 1 008

Ir. TOMIE HERAWAWTO. MP Pembina Utama Muda NIP. 19661126 199303 1 004

V • -

V

NO

BAjQlABT

Lampiran : BERTTA ACARA HASK, VEREPIKAffl RAHCANGAN akhir renja badan kepegawaian daerah KABUPATEN MALANG TAHUH JK>18

:

Tanggal

: 050/

Nomor

/35.07.202/2017

OfciOfeOr AJt?

CBBCKUfft vaagasMU sancahcmii axhir kbhja BADAH KmSQAWAIAH DABRAH KABDPAtBV BIA1AN6 TAHUH 2018 KESBSOAXA] mi

Sesuai

Ada Tidak

Tidak Ada

Sesuai X

RmEoaoonDASi

FERDAHOLUAH

Maksud dan Tujuan

1,3

Landasan Hukum

1.2

TfBtflrBelakang

l.l

P^zigertian xiiigkas Rex^a

V

Proses penyusuxian Renja

V

Keterkaitan Rexija FD dengm V

RKPD dan Renstra PD

Tindak lax^utayB. dengan pnises penyusunan APBD

V

Dasar Hukum sesuai dengan

peraturan pgrtiy«Ha«g-'»'«'"H«rigttin

1.4

n 2.1

Qi'ilfg Pduiiisan

Uraian Maksud dan peix^usunan Renja

V

Tujuan V

Uraian pokok bahasan dan susunan garis besar iai RENJA sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010 Lampiran VI

V

Bvatnasi Pelaksanaan Reqja PD Tahun Lain Evaiuasd P<»1a1f««naaT% K^ian/review hastl evaluasi R^a PD Tahun Lalu dan pelaksanaan Renja Tahun lahi Capaian Renstra PD (n-2) (Tabel2.1) Perkiraan capaian tahun bexjalan

V

V

Capaian targist Renstra PD berdasarkan reaHsast program kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya V

Isu-isu Pendng

2.3

Analiais Kineija Capaian kineija pelayanan Pelayanan PD (Fabel 2.2) berdasarkan indikator kineija yang sudah ditentukan (IKK, IKM maupun IKU) sesuai tugas dan fimgsi PD dan peraturan

2.2

terkait dengan pekorananPD Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

V

kineija

Tini^t kin^a pelayanan PD V Permasalahan

hambatan

yang HHiaHapi penyelanggaraan togas fungsi PD

V

dan

Dampak teriiadap pencapaian tiyuan dan sasaran FO, pencapaian program naaionat/mternaHinnal seperti

V

SPM,SDQs

KBSESITAXAN Ada

ISI

BAGIAN

WO

Sesuai

Tidak Sesuai

REKOMENDASI

Tidak Ada

Tantangan dan pcluang dalam meniiigkatkan pelayanan PD

Formula.si

V

isu-isu

penting/rckomendasi

untuk

V

tindak lanjut 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD {Tabel 2.3)

Membandingkan RKPD dengan V

anaJi.s kebuiuhan

Analisis kebutuhan dan

Alasan dan catatan penting perbedaan

kegiatan menyesuaikan dengan perubahan

V

Rencana Strategis

Perangkat Daerah 2.5

Progi-am dan Kegiatan

Menguraikan hasil penyelai-asan program dan kegiatan sesuai

Masj'arakat (Tabel 2.4)

rugas

Penelaahan Usulan

dan

berdasarkan

fungsi hasil

PD usulan

V

Musrcnbang Tahun 2017 (yang dilaksanakan di Tahun 2016) m

TUJUAir, SASARAN, mOGRAM DAN KEGIATAN

3.1

TelaaJiaan terhadap Kebijakan Nasional

TeJaahan terhadap aiali kebijakan dan prioritas pembangunaji nasional yang

terkait dengan tugas dan fung.si PD 3.2

3.3

IV

Tujuan dan Sasaran Renja PD

Program dan Kegiatan (Tabel 3.1)

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isti penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

V

Kegiatan yang

Menjelaskan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2017

mengakomodir PUG akan dituangkan dalam GBS dan KAK sebagai lampiran RKA Perangkat Daerah

PENUTUP

Tanpa .<jaran

Mengetahui, . BADAN KEPEGAWAIAN DA£RAH , KABXJPATEH MALAHG

badan KEPEgaw

naRON apsYADi. s e

OA£f?AH

Pembina

NIP. 19690913 199603 1 005

RAMDANSYAH. S.H.. M.Hnm

Pembina Utama Muda NIP. 19670104 199203 1 008

2.

HARIYATI AMPAYAWl. SE. MM Pembina NIP. 19720819 1997803 2 006 3.

HENl RETWOmfl. SE Penata Jk. I

NIP. 19730505^ 1 39803 2 007 4.

iFFATUL

SH.. am.

PenalW Muda Tk. I NIP. 19820102 200904 2 004

Lampuan: B^OTAACARAHASO.VmOFIKASIRANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KEFEGAWAIAN DtAERAH KABUPATBN MALANG TAHUN 2018

Nomor

: 050/

Taii|®al

: 21, OkACteT 3.0^

UST VratmSASI RAHCAHGAV AKHIR BtraUA

BAOAHXnPBOAWAlAH SABRAH KABUPATBN MAZJUfG TAHIIN2018 KBSBSOAIAN NO

Ada

ISI

Sesuai

PERDAHDLOAN 1.1

Latar Belakang

Pengertian tin^eaa Renja Proses pex^susian Renja Kieterkaitaii Reiya PD RKPD dan Renstra PD

Tindak lanjutnya dezigan proses penyusunan APBD 1.2

Landasan Hukum

Dasar Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undansan

1.3

Maksud danTujuan

Uraian Maksud dan penjusunan Renja

1.4

Sistematika Pfemilisan

Uraian pokok bahasan dan susuuoan garis besar im RENJA sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010 lamptran VX

Bvalnasi Felak 2.1

Tujuan

BUI Reaja PD Talnm Lain

Kajian/review haail evaluasi RexQa PD Tahun Latu dan Recga Tahun Capaian Renstra PD (n-2) Bvaluasi Pfelalfggmaart

Crabel2.1)

Peikiraan

capaian

tahun

beijalan Capaian taig^t Renstra PD berdasarkan realisasi prngri-gity^ kegiatan pelaksanaan Rei:ya PD sebelumnya

2.2

2,3

Ansdisis Kineija Pelayanan PD (Tabel 2.2)

C^aian kineija pelayanan berdasarkan indikator kineija yang sudah ditentukan (IKK, nCM maupun HCU) sesuai tugas dan fungsi PD dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kineija pelayanan PD

Isu-isu Penting

Tini^t ktnega pelayanan PD

Pecyelenggflraai dan Fungal n>

Permasalahan

bambatan

yang dihads^ dalam penyelanggaraan tugas dan

iim^ PD Dampak pencapaian tujuan dan sasaran PD, pencapaian program naajcmal/mtemaaknial seperti SFM, SDGs

TMak

Tidak Ada

IZS.Vr.TOaf^VT

KESEStJAIAN

NO

Ada

ISI

BAGIAIV

Sesuai

Tidak

Sesuai

REKOMENDASI

Tidak Ada

Tantangan dan peluang dalam meniiigkatkfjn pela3'anan PD

Pormulasi

4

isu-isu

penting/rekomendasi

untiik

<

tin dak ianjut 2.4

Review terhadap Rancaiigan Awal RKPD (Tabel 2.3)

Membandingkan RKPD dengan analis kebutuhan

Alasan dan catataii penting perbedaan

Analisis kebutuhan dan

kegiatan menyesuaikan dengan perubahan

V

Rencana Strategis

Perangkat Daerah 2.5

Penelaahan Usulan

Program dan Kegiatan Mai^'arakat (Tabel 2.4)

Menguraikan hasil penyelarasan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi PD berdasai'kan

hasil

usulan

V

Musrenbang Tahun 2017 (yang dilaksanakan di Tahun 2016) m

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan

terhadap

arali

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi

V

PD

3.2

3.3

Tujuan dan Sasaran Renja PD

Progi am dan Kegiatan (Tabel 3.1)

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tuga.s dan fungsi PD

<

Kegiatan yang

Menjelaskan program dan kegiatan ysmg dilaksanakan

mengakomodir PUG akan dituangkan dalam GBS dan KAK sebagai lampiran RKA Perangkat Daerah

pada Tahun 2017 V

IV

PENXJTUP

Tan pa saran

Mengetahui,

Tim Ve

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN Q^RAH KABUPATEN MALAKG Q OSYADI. SE

Pembina MAN RAMDANSYAH. S

M.Hum

NIP. 19690913 199603 1 005

Pembina Utaina Muda NIP. 19670104 199203 I 008

2.

HARiyATI ANDAYAHI. SE. MM Pembina NIP. 19720819 1997803 2 006 3.

man retno^ti. se Penata Tk- I

NIP. 19730.50^199803 2 007 4.

IFFATUL aMl. SH.. MH. PenatW Muda Tk. I

NIP. 19820if02 200904 2 004

BUPATI BSALANG PROVINSI JAWA TIBIUR

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/ 8^/ /KEP/35.07.013/2017 TENTANG

PENGB&AHAN RAHCANGAN AKHIR RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BIALANG TAHUN 2018

BUPATI MALANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 154

ayat

(1)

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8

Penyiisunan,

Tahun

2008

tentang

Pengendalian

dan

Tahapan,

Evaluasi

Tatacara

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Pengesahan

Rancangan

Akhir

Rencana

Keija

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

15

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang

Nomor

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; D:\MyDocumei*S<S¥>RODUKHUKUmi^ Paniang^17Van>edaV^eiia201SW
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeiintahan Daerah, seba^imana telah diubah beberapa 1^, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atc^ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang

Nomor

30

Tahun

2014

tentang

Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi F^nyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pen3rusunan, Pengendatian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan F^merintahan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang PMaturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t^tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah;

tentang

Pedoman

15. Pferaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Pensrusunan, Pengendalian

dan

Ehraluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam N^eri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan E^aah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJI^ Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; D:\J^DocumaUSG\mH>mmaC(m»^

18. PeFatuian Daerah Kabupsten Malang Namor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daorah Kabupaton Malang Nomor 6 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

20. Peraturan Daaah Kabupaten Malar^ Nomor 9 Tahun 2016 tentang P^nbentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Pungsi, serta Tata Keija Badan Kepegawaian Daerah; 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang

Mekanisone

Tahunan

Penyelen^araan

Pemerintahan

Kabupaten Malang; 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang

Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian

Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2018;

Mempeihatikan: 1. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daraah Kabupaten Malang tang^ 18 Desemter 2017 Nomon 050/8114/35.07.202/2017

perihal

Draf

Keputusan

Bupati Malang tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Keija Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Msdang Tahun 2018; 2. Berita

Acara

tanggal

23

050/6776/35.07.205/2017

Oktober

tentang

2017

Hasil

Nomor:

Verifikasi

Rancangan Akhir Rencana Keija Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018;

BIEMUTUSKAII:

Menetapkan

:

KESATU

: Pengesahan Kepegawaian

Rancangan Daerah

Akhir

Rencana

Kabupaten

Malang

Keija

Badan

Tahim

2018,

sebagaimana tra-cantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. D:\l^IkteimentSCTsm}DmmmUM\K^.

KEDUA

Paling lama

14

(empat

belas)

hari

sejak Pengesahan

Rancangan Akhir Rencana Keija sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Rencana Keija Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.

KETIGA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal

2017

&LAMG,

A

'HAKRESHA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan keJada: Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;

3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.

DocttmfmiSa\Pft(n>m mmUM\K0p, l'tir^r^\201?\BQppeda\Rm^ :^Oi0\BKD\SH doc

PEMERINTAH

KABUl'ATEN MAU^G

KABUPATEN

MALANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telepon (0341) 364776 Fax (0341) 353375 Email :bkd(a)kabmalana.go.id- webside : http://www.kabmalang.go.id MALANG 65119

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/5643-/KEP/35.07.201/2017 TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang

a.

bahwa sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada ketentuanPasal 21 ayat (3), bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pen5rusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2018 dengan Keputusan Kepala Mengingat

1.

2. 3.

Badan Kepegawaian Daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

tentang

tentang tentang Jawab

Keuangan Negara;

4. 5. 6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7.

Undang-Undang

Nomor

30

Tahun

2014

tentang

Administrasi Pemerintahan;

8.

Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

13.

14.

15.

16.

17. 18.

19.

20.

21.

Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang; Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah; 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahun Penyelenggaraan Pemerintah 24.

Kabupaten Malang; Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah; 25. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/ 568/KEP/35.07.203/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 20162021;

26. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Nomor 188.4/3794/KEP/35.07.201/2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 20162021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Membentuk Tim Penjoisun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA

KETIGA

Tugas Tim Penjmsun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan: 1. Pengolahan data dan informasi; 2. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu; 3. Menganalisis kinerja pelayanan Kerja Perangkat Daerah; 4. Perumusan rencana program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di

Malang

Pada tanggal

2017

♦S^KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NURMAN RAMDANSYAH

4 LAMPIRAN

KEPUTUSAN

KEPALA

BADAN

KEPEGAWAIAN

DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR

:188.4/3(b-12/KEP/35.07.201/2017

TENTANG

TIM

(RENJA)

BADAN

PENYUSUN

RENCANA

KEPEGAWAIAN

KERJA

DAERAH

KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2018

NO 1.

KETERANGAN

JABATAN DALAM TIM Ketua

Kepala

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten Malang 2.

Sekretaris

Sekretaris Badan Kabupaten Malang

3.

Anggota

1. Kepala

Bidang

Pengembangan

dan

Pembinaan Aparatur

2. Kepala Bidang Mutasi Aparatur

3. Kepala

Bidang

Pengolahan

Data

dan

Informasi Aparatur

4. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

5. Kepala

Sub

Bagian

Umum

dan

Kepegawaian

5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

7. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

8. Kepala

Sub

Bidang

Pengembangan

Aparatur

9. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Aparatur

10. Kepala

Sub

Bidang

Pembinaan

dan

Disiplin Aparatur

11. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Kepangkatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrasi

12. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Kepangkatan Fungsional Tertentu 13. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Kepangkatan Fungsional Umum 14. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data Dan Arsip

15. Kepala Sub Bidang Pelayanan Informasi Aparatur

NO

JABATAN DALAM TIM

KETERANGAN

16. Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Aparatur 17. Sub Bidang Pendidikan Kepemimpinan

dan

Pelatihan

18. Kepala Sub Bidang Pelatihan Fungsional

Pendidikan

dan

19. Kepala

Pendidikan

dan

Sub

Bidang

Pelatihan Teknis

^

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NURMAN RAMDANSYAH