3.docx

Pertanyaan:

Saudara ahli, hari ini Senin Tanggal 23 Januari 2017 kami hadirkan saudara dalam ruang sidang pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur ini guna meminta keterangan dan pendapat saudara tentang kasus pencabutan/pembatalan Keputusan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan penetapan keputusan pensiun atas nama Drs. Musrin, MM NIP.195808021985031015 oleh Kepala Kantor Regional XIII BKN atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 19 Agustus 2016.

Sebelum kami meminta keterangan dan pendapat kepada saudara tentang kasus tersebut di atas, kami jelaskan duduk persoalannya yaitu sebagai berikut:

1.

Saudara Drs. Musrin, MM NIP.195808021985031015 sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pidie pada Desember 2014 sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung divonis hukuman penjara selama 1 Tahun, karena saudara Drs. Musrin, MM selaku Ketua Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 lalai dalam melakukan kegiatan tersebut. Dalam vonis tersebut tidak disebutkan yang bersangkutan harus diberhentikan dengan tidak hormat dan hilangnya hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.

2.

Sehubungan memasuki masa pensiun, tepatnya pada Tanggal 31 Agustus 2016 saudara Drs. Musrin, MM mencapai umur 58 Tahun, maka atas usulan yang bersangkutan Kepala Kantor Regional XIII BKN yang ditandatangani oleh saudara Makmur, S.H, M.Hum atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.000064/KEP/NV/21109/16 tanggal 16 Mei 2016 yang isinya memutuskan antara lain: (1) Memberikan kenaikan pangkat Pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini. (2) Memberhentikan dengan hormat sebagaimana Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini disertai ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintahan Republik Indonesia.

(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 10, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar dalam lajur 11 keputusan ini.

3.

Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2016 Kepala Kantor regional XIII BKN yaitu saudara Makmur, S.H., M.Hum atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan keputusan No:22/KEP/KANREG-XIII/BKN/VIII/2016 tentang pencabutan/pembatalan Keputusan Kepala BKN Nomor.000064/KEP/NV/21109/16 yang isinya antara lain memutuskan “Mencabut/membatalkan dan dinyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.000064/KEP/NV/21109/16 tanggal 16 Mei 2016 atas nama Drs. Musrin, MM NIP.195808021985031015 tentang pemberian kenaikan pangkat pengabdian

dan

penetapan

keputusan

pensiun,

tetapi

tidak

menyebutkan

pencabutan/pembatalan surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagaimana yang

disebutkan

dalam

Keputusan

Kepala

Badan

Kepegawaian

Negara

No.000064/KEP/NV/21109/16 tanggal 16 Mei 2016 tersebut, hanya dengan merujuk kepada pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 yang menyatakan “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, tanpa ada surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat.

Atas tindakan pencabutan/pembatalan keputusan pemberian pensiun yang telah dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Drs.

Musrin, MM

NIP.195808021985031015 tersebut, maka kami memerlukan keterangan atau pendapat saudara ahli, yaitu: 1) Secara hukum bagaimana status hukum kepegawaian saudara Drs. Musrin, MM yang telah berumur 58 Tahun 4 Bulan 23 Hari tidak diberikan pensiun, sedangkan yang bersangkutan tidak pernah diberi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS?

Jawabannya: Status Kepegawaian saudara Drs. Musrin, MM saat sekarang tidak jelas karena dari perhitungan usia yang bersangkutan telah memenuhi masa pensiun, namun keputusan pensiun yang pernah diterbitkan oleh BKN kepada Drs. Musrin, MM

tanggal 16 Mei 2016 telah dicabut/dibatalkan sendiri oleh BKN. Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN yang menyebutkan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada Azas Kepastian Hukum.

2) Apakah Kepala Badan Kepegawaian Negara bisa mencabut/membatalkan keputusan pemberian kenaikan pangkat pengabdian, Keputusan pemberhentian dengan hormat dan Keputusan Pemberian pensiun yang telah diterbitkan tanggal 16 Mei 2016 dan diberikan kepada Saudara Drs. Musrin, MM, yang memasuki masa pensiun hanya dengan merujuk kepada pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 2014, yang menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan/atau pidana umum, tanpa ada keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Drs. Musrin, MM?

Jawaban: Kepala Badan Kepegawaian Negara tidak bisa mencabut/membatalkan keputusan yang telah diterbitkan dan diberikan kepada Drs. Musrin, MM, yang telah memasuki pensiun dengan merujuk kepada pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN. Karena pasal tersebut menyebutkan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat PNS. Kepala BKN tidak berwenang menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada seseorang PNS yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (4) huruf b tersebut, yang berhak menetapkan menandatangani keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS Daerah Kabupaten atau Kota yang berpangkat Pembina Tingkat I atau Golongan Ruang VI/b. Seperti, Drs. Musrin, MM, sebagaimana yang disebutkan dalam poin III angka 8 huruf b keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.13 Tahun 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah Gubernur. Jadi Kepala BKN bisa mencabut/membatalkan Keputusan yang telah diterbitkan dan diberikan kepada Saudara Drs. Musrin, MM tersebut, jika ada surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat saudara Drs. Musrin, MM dari Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh Gubernur.

3) Saudara Drs. Musrin, MM pernah dihukum penjara selama 1 Tahun karena lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2008. Hukuman penjara yang diberikan kepada Drs. Musrin, MM, tersebut menurut saudara ahli termasuk hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang ASN?

Jawaban: Hukuman penjara yang diberikan kepada Drs. Mursin, MM, tersebut merupakan hukuman disiplin yang diberikan kepada seseorang PNS yang lalai dalam melaksanakan tugas, namun karena atas kelalaiannya mengakibatkan timbul kerugian Negara, maka hukumannya diproses melalui Pengadilan.

4) Atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugas yang diberikan untuk memeriksa barang, maka yang bersangkutan telah diberikan hukuman penjara 1 Tahun ditambah denda dan hukuman tersebut telah dijalankannya. Menurut saudara ahli kepada Drs. Musrin. MM apakah dapat diberi hukuman dalam bentuk lain lagi ?

Jawaban: Sesuai pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI No.53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri menyebutkan Bahwa PNS tidak dapat dijatuhkan hukuman disiplin 2 kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

5) Menurut saudara ahli, agar ada kepastian hukum tentang status Kepegawaian saudara Drs. Musrin, MM, maka apa yang harus dilakukan sekarang ?

Jawaban: Yang

harus

dilakukan

mencabut/membatalkan

adalah

Kepala

Badan

Kepegawaian

Negara

Keputusan

Kepala

Badan

Kepegawaian

Negara

No.22/KEP/KANREG-XIII/BKN/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016, tentang pencabutan/pembatalan Keputusan Kepala BKN No.000064/KEP/NV/21109/16.