394959082-sk-kepala-ruangan-rsb.pdf

  • Uploaded by: Khairuddin
  • 0
  • 0
  • December 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View 394959082-sk-kepala-ruangan-rsb.pdf as PDF for free.

More details

  • Words: 981
  • Pages: 4
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

RUMAH SAKIT BERGERAK SUMBA TENGAH JL. WAIHIBUR, DS. UMBU MAMIJUK KEC. UMBU RATU NGGAY BARAT, KAB.SUMBA TENGAH

WAIBAKUL KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT BERGERAK SUMBA TENGAH NOMOR : RSB. 440/02/53.17/I/2017

TENTANG PENUNJUKAN KEPALA RUANGAN / KEPALA BANGSAL RS BERGERAK SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 Menimbang

Mengingat

: a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat; b. bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan melalui Otonomi Daerah namun terdapat daerah tertentu seperti daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan yang memerlukan perhatian khusus; c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan dan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan diperlukan keberadaan Rumah Sakit Bergerak; d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diserahi tugas sebagai Kepala Ruangan Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2017; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumba Tengah tentang Penunjukan Kepala Ruangan/Bangsal Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2017; : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Indonesia; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit; 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2008 Nomor 6); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 Nomor 12); 15. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2012; MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT BERGERAK SUMBA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN KEPALA RUANGAN RUMAH SAKIT BERGERAK KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU

:

Menunjuk Kepala Ruangan Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

:

Kepada yang kepala ruangan berhubungan dengan pekerjaanya maka diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 275.000 per bulan.

KETIGA

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Ruangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Bergerak Sumba Tengah melalui Bagian Manajemen Rumah Sakit Bergerak;

KE EMPAT

Tugas dan tanggungjawab kepala ruangan : 1. Mengikuti serah terima pasien pada shif sebelumnya; 2. Mengidentifikasi kondisi pasien : gawat, transisi dan persiapan pulang; 3. Mengidentifikasi jumlah kebutuhan perawat yang di butuhkan berdasarkan aktifitas dan kebutuhan pasien; 4. Mengikuti visite dokter untuk mengetahui kondisi, patofisiologis dan tindakan medis yang akan dilakukan; 5. Mengatur dan mengendalikan asuhan keperawatan, termasuk kegiatan membimbing melaksanakan asuhan keperawatan/kebidanan sampai tahap evaluasi pasien; 6. Menyusun jadwal dinas dan memberikan penugasan pada perawat pelaksana; 7. Sebagai konsultan dan pengendalian mutu pelayanan primer; 8. Melengkapi status pasien pulang serta bertanggungjawab terhadap kelengkapan berkas pasien; 9. Mendelegasikan tugas ketika berhalangan kepada petugas lainnya yang dianggap mampu dalam melaksanakan tugas dengan berkoordinasi dengan pimpinan Rumah Sakit; 10. Menjaga lingkungan rumah sakit agar tetap bersih dan sehat 11. Melakukan pertemuan rutin setiap bulannya untuk mengevaluasi pelaksanaan pelayanan keperawatan/kebidanan di ruangan pelayanan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Waibakul pada tanggal DIREKTUR RS BERGERAK SUMBA TENGAH

dr. OKTAVIANUS DEKY NIP : 19781012 200604 1 001 Tembusan : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sumba Tengah 2. Masing-masing yang Bersangkutan 3. Pertinggal

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RS BERGERAK SUMBA TENGAH NOMOR TANGGAL TENTANG

: RSB.440/ 02 /2017 : 2 Januari 2017 : PENUNJUKAN KEPALA RUANGAN RUMAH SAKIT BERGERAK KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

NO

NAMA

1

2

1

JANUARIUS RITI, S,Kep,Ns

2

IMELDA DAI MBANA, A,Md,Kep

3

SUPENI RAMBU PIRAS,S,Kep,Ns

4

SUSANA K. MORIN, SST

5

DESTI J TANGGU

JABATAN

KET

3

4

KEPALA RUANGAN KEPALA RUANGAN KEPALA RUANGAN KEPALA RUANGAN

KEPALA RUANGAN

INSTALASI GAWAT DARURAT RUANGAN RAWAT INAP INTERNA RUANG RAWAT INAP ANAK RUANG RAWAT INAP KIA RUANG VIP

DIREKTUR RS BERGERAK SUMBA TENGAH

dr. OKTAVIANUS DEKY NIP : 19781012 200604 1 001

More Documents from "Khairuddin"

Presentation1.pptx
December 2019 26
Strategis Op Rs Pijay.docx
December 2019 17
Presentation1.pptx
November 2019 22
A.tor Pidie (1).docx
November 2019 21
Sk Panitia Hkn.docx
November 2019 20