Strategis Op Rs Pijay.docx

STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUANAN DAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT PIDIE JAYA YANG BERKESINAMBUNGAN SERTA BERMUTU

MISI Menjadikan fungsi rumah sakit sebagai salah satu pusat pelayanan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pidie Jaya dengan mengutamakan kualitas dan daya saying yang tinggi serta menjamin terpenuhinya hak-hak dan kewajiban setiap pasien,keluarga serta keamanan dan kenyamanan bagi setiap petugas kesehatan. VISI 1. 2. 3. 4. 5.

Ibadah. Meningkatkan kualitas pelayanan. Meningkatkan jenis pelayanan. Meningkatkan kepercayaan masyarakat. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efesien untuk staf rumah

sakit. 6. Membangun system pelayanan yang islami. 7. Menciptakan fungsi rumah sakit selain berfungsi sebagai pelayanan juga dapat berfungsi sebagai fungsi pendidikan. 8. Menciptakan fungsi rumah sakit selain berfungsi sebagai pelayanan juga dapat berfungsi sebagai fungsi sosial. 9. Membangun suatu system yang menjadikan Rumah Sakit sebagai sarana bisnis. 10.Membangun kepemimpinan yang mampu melakukan kerja sama. MOTO

Terus menerus-Menyeluruh dan Bermutu

Pendahuluan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karateristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggitingginya. Beberapa ketetapan Undang-Undang tentang Rumah Sakit diantaranya adalah: Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative, sehingga pasien dapat melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit. Ketersedian Rumah Sakit yang layak merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah serta menjamin pembiayaan pelayanan

kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dengan membina

dan

mengawasi

penyelenggaraan Rumah Sakit, memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab. Persyaratan sebuah Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah Sakit.

Latar belakang 1. Belum memenuhi standar akreditasi. 2. Jumlah dan jenis sumber daya manusia yang belum mencukupi. 3. Pemamfaatan sarana dan prasarana yang sudah ada serta penambahan sesuai kebutuhan. 4. Keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja masih rendah. 5. Peningkatan status dan tipe rumah sakit belum dapat dilaksanakan. 6. Belum dapat berfungsi sepenuhnya sebagai pelayanan yang islami dan mampu melakukan nilai-nilai promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative. 7. Masih rendah nya akses kesehatan bagi masyarakat. 8. Belum ada kerjasama atau jejaring dengan rumah sakit lain atau institusi pendidikan kesehatan lainnya. 9. Rasionalitas anggaran.

Kerangka konsep dan acuan kerja

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indomesia Nomor 56 tahun 2014.tentang perizinan dan klasifikasi rumah sakit. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 24 Tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2017 tentang akreditasi rumah sakit, dan pedoman standar akreditasi rumah sakit. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007 Nomor 61, tentang pedoman teknis pengololaan keuangan Badan layanan Umum Daerah. 6. Qanun Aceh No 4. Tahun 2010, tentang kesehatan. 7. Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia NO:107/DSNMUI 1X/2016. Tentang penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan prinsip syariah. 8. Renstra kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 9. RPJMD Kab Pidie Jaya. 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan. 11.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018, tentang pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur kesehatan. 12.Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007, tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah. 13.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018, tentang penyelenggaraan promosi kesehatan Rumah Sakit.

14.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, tentang penyelenggaraan pelayanan rawat jalan eksekutif di Rumah Sakit. 15.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015, tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013,tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan Nasional. 16.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014, tentang standar tarif JKN. 17.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015, tentang pedoman penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan. 18.Aturan lain sesuai kebijakan dan rencana pelaksanaan kegiatan. Strategis penyelesaian atau proses. 1. Tau fungsi dan sadar tugas. 2. Pembagian tugas 3. Berpedoman pada aturan. 4. Identifikasi permasalahan. 5. Melakukan Perencanaan yang tepat sasaran. 6. Penganggaran yang rasional. 7. Menyusun jadwal pelaksanaan, monev, dan capain yang jelas dan terukur. 8. Melahirkan aturan rumah sakit yang lebih spesifik. 9. Melahirkan Standar operasional (SOP). 10.Melahirkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 11.Pembentukan Komite atau tim lain bila dianggap perlu. 12.Simulasi pelaksanaan kegiatan. 13.Menyusun tata ruang. 14.Membangun kerjasama lintas bidang, kasie, dan lintas sektor lainnya. Struktur Rumah Sakit Estimasi anggaran

Tahapam pelaksanaan kegiatan