3921_resme Uu 1 1970.docx

Resume Perundang-Undangan K3 Dosen Pengampu: M. Islam Nasution S.T., M.Kes

Disusun Oleh: Aquilla Adhitama (022018004) Maulidina Nuraisyah (022018013) M. Husein Prasetyo (022018015) Noveria Dewi Eka P (022018018) Thasya Victorin Mokosandi (022018027)

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN PROGRAM STUDI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 2018/2019

Bab I Tentang Istilah-Istilah Pasal 1 1. Tempat kerja Suatu tempat dikatakan sebagai tempat kerja apabila memenuhi faktor-faktor diantaranya: a. Unsur-unsur  Adanya pekerjaan  Adanya pekerja  Adanya potensi bahaya b. Segala tempat yang terhubung dengan tempat kerja (ruang antara/lorong) c. Sesekali dimasuki tenaga kerja dalam waktu tertentu (toilet, ruang genset, tower telekomunikasi) d. Baik di darat, air, udara e. Baik di ruangan tertutup atau terbuka f. Baik tempat yang diam atau bergerak

2. Pengurus Orang yang memiliki jabatan struktural yang bertanggungjawab terhadap pekerjaannya dan memastikan K3 berjalan dengan baik di tempat yang dipimpinnya.

3. Pengusaha Orang atau badan hukum yang menjalankan suatu usaha baik milik sendiri atau orang lain yang berada di Indonesia atau luar negeri.

4. Direktur Pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan yang dikenal sebagai Direktur Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3

5. Pegawai Pengawas Pegawai teknis dari di Kementerian Ketenagakerjaan yang memiliki kealian khusus mengenai Ketenagerkajaan dan K3 yang ditunjuk Menteri Ketenagakerjaan atau orang yang diberi kewenangan oleh Menteri Ketenagakerjaan

6. Ahli Keselamatan Kerja Personil yang berasal dari luar Departemen Ketenagakerjaan (Kementerian lain atau perusahaan) yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan yang bertanggungjawab mengenai K3 di perusahaan

Bab II Ruang Lingkup Pasal 2 1. Semua tempat kerja baik di darat, air, dan udara yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Jenis-jenis pekerjaan yang wajib menerapkan K3 didalamnya 3. Memungkinkan adanya perubahan mengenai jenis-jenis pekerjaan yang diuraikan dalam ayat (2)

Bab III Syarat-Syarat Keselamatan Kerja Pasal 3 1. Tujuan penerapan K3 atau Syarat-syarat K3 2. Memungkinkan adanya perubahan mengenai tujuan penerapan K3 atau Syarat-syarat K3 yang diuraikan dalam ayat (1)

Pasal 4 1. K3 dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan akhir (penyimpanan) 2. K3 didasarkan pada teknik ilmiah atau ilmu pengetahuan 3. Memungkinkan adanya perubahan

Bab IV Pengawasan Pasal 5 Yang bertanggungjawab terhadap K3 1) Direktur Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 sebagai pelaksana umum 2) Pegawai Pengawas bertugas mengawasi K3 secara langsung sesuai dengan wilayah kerjanya. 3) Ahli K3 bertugas mengawasi secara langsung sesuai penempatannya di tempat kerja/perusahaan.

Pasal 6 Apabila ada keberatan dengan keputusan direktur dapat mengajukan permohonan banding kepada Panitia Banding dan keputusannya tidak dapat diganggu gugat. Mengenai tata cara, susunan dan tugas Panitia Banding ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Pasal 7 Retribusi Pembayaran  Untuk pengawasan, pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan perundangan  Retribusi termasuk Pendapatan Negara Non Pajak

Pasal 8 Pemeriksaan kesehatan wajib dilakukan pengurus terhadap semua tenaga kerja, baik tenaga kerja baru maupun tenaga kerja yang dipindahtugaskan (mutasi) secara berkala oleh Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha.

BAB V Pembinaan Pasal 9 1. Kewajiban pengurus untuk menjelaskan segala hal tentang K3 perusahaan kepada tenaga kerja baru yang meliputi: a. Kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja b. Alat pengaman dan APD yang diwajibkan c. APD bagi tenaga kerja yang bersangkutan d. Cara kerja yang aman 2. Tenaga kerja baru dapat dipekerjakan setelah memahami syarat-syarat pada pasal 9 ayat 1. 3. Kewajiban pengurus memberikan edukasi tentang K3 terhadap tenaga kerjanya. Artinya pembinaan dalam bidang K3 secara kontinu dan berkala. 4. Pengurus diwajibkan menaati seluruh syarat dan ketentuan mengenai K3 sesuai dengan UU No 1 Tahun 1970

BAB VI Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 10 1. Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan serangkaian fungsinya yang menuntut sinergi antara pengusaha/ pengurus beserta tenaga kerja dalam menyelenggarakan K3 di tempat kerja. 2. Struktur dan tugas P2K3 diatur oleh Menteri Tenaga Kerja.

BAB VII Kecelakaan Pasal 11 1. Setiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja diwajibkan untuk dilaporkan oleh pengurus kepada DISNAKER provinsi setempat atau UPTD. 2. Pasal 11 ayat 2 dirincikan dalam PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER.03/MEN/1998 TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KECELAKAAN.

BAB VIII Kewajiban dan Hak Kerja Pasal 12 Kewajiban bagi tenaga kerja, antara lain: -

Memberikan pernyataan yang jujur mengenai K3

-

Memakai APD yang diwajibkan

-

Menaati syarat-syarat K3 yang diberlakukan

Hak yang dimiliki tenaga kerja, antara lain: -

Meminta kepada pengurus untuk melaksanakan semua syarat K3

-

Menyatakan keberatan kerja apabila meragukan APD dan syarat2 K3 berlaku di tempat kerja.

BAB IX Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja Pasal 13 Kewajiban untuk mentaati syarat syarat K3 dan menggunakan APD bagi orang yang memasuki tempat kerja.

BAB X Kewajiban Pengurus Pasal 14 Pengurus diwajibkan: a. Menempatkan tulisan mengenai aturan K3 di tempat yang strategis. b. Memasang gambar yang berkaitan dengan K3 dan bahan pembinaan lainnya pada tempat yang strategis. c. Menyiapkan APD secara gratis bagi seluruh tenaga kerja dan orang yang memasuki tempat kerja dilengkapi dengan petunjuk2 penggunaannya

BAB XI Ketentuan-Ketentuan Penutup Pasal 15 Hukuman yang diberikan terhadap para pelanggar UU No 1 Tahun 1970 yaitu berupa ancaman pidana maksimal 3 bulan atau denda maksimal RP 100.000

Pasal 16 Dalam pasal ini pengusaha atau perusahaan wajib memberlakukan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1970 setelah disahkan atau ditetapkannya Undang-Undang ini oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Pasal 17 Segala peraturan K-3 boleh menggunakan UU yang lama selama tidak bertrentangan dengan UU No. 1 Tahun 1970 sebelum disahkan oleh menteri tenaga kerja.

Pasal 18 Undang Undang No 1 Tahun 1970 disebut dengan “Undang-Undang Keselamatan kerja” dan mulai berlaku pada hari diundangkan