316764293-makalah-prolanis.docx

MAKALAH KESEHATAN

PROLANIS BPJS DI UPT PUSKESMAS PURUK CAHU SEBERANG

Oleh:

TRI JOKO LAKSONO NIP. 19750513 200501 1 009

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MURUNG RAYA UPT PUSKESMAS PURUK CAHU SEBERANG 2018

i

PROLANIS BPJS “Makalah ini diajukan sebagai salah satu syarat kenaikaan pangkat unsur pengembangan profesi “. Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya

Oleh:

TRI JOKO LAKSONO NIP. 19750513 200501 1009

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MURUNG RAYA UPT PUSKESMAS PURUK CAHU SEBERANG 2018

LEMBAR PENGESAHAN

Judul

: PROLANIS BPJS DI UPT PUSKESMAS PURUK CAHU SEBERANG

Nama

: TRI JOKO LAKSONO

NIP

: 19750513 200501 1 009

Puruk Cahu Seberang,

Juni 2018

Pembimbing

dr. Sukma Ihsan Rayid NIP: 19870213 201503 1 00

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Prolanis BPJS di UPT Puskesmas Puruk Cahu Seberang ” sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam Kenaikan pangkat pada Unsur Pengembangan Profesi. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dr. Sukma Ihsan Rasyid selaku Kepala UPT Puskesmas Puruk Cahu Seberang sebagai pembimbing dalam penulisan makalah ini, atas kesediaan beliau meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing, mendukung, dan memberikan masukan kepada penulis sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa penulisan makalah ini masih belum sempurna, baik dari segi materi maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan makalah ini di kemudian hari. Semoga makalah ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kesehatan. Atas bantuan dan segala dukungan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual, penulis mengucapkan terima kasih.

Puruk Cahu Seberang, Juni 2018

Penulis

ii

Daftar Isi LEMBAR PENGESAHAN ...................................................................................................... i KATA PENGANTAR .............................................................................................................. ii BAB 1 PENDAHULUAN ....................................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ............................................................................................................... 1 1.2. Tujuan Penelitian ........................................................................................................... 3 1.3. Manfaat Penelitian ........................................................................................................ 3 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................................ 4 1.1.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) .................................................. 4

2.2. PROLANIS BPJS.......................................................................................................... 6 2.2.1. Pengertian PROLANIS BPJS ............................................................................ 6 2.2.2. Sasaran PROLANIS ............................................................................................. 7 2.2.3. Mekanisme PROLANIS BPJS .......................................................................... 7 2.2.4. Langkah-Langkah Pelaksanaan ........................................................................ 8 2.3. Kapitasi dalam BPJS Kesehatan .............................................................................12 2.3.1. Hubungan Antara Kapitasi dengan PROLANIS ........................................19 BAB 3 ..........................................................................................................................................21 KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................................................24 3.1. Kesimpulan ...................................................................................................................24 3.2 Saran .................................................................................................................................25 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................................26

iii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Diabetes Melitus (DM) tipe 2, menurut American Diabetes Association (ADA) adalah kumpulan gejala yang ditandai oleh hiperglikemia akibat defek pada kerja insulin (resistensi insulin) dan sekresi insulin atau kedua-duanya. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, terjadi peningkatan dari 1,1% (2007) menjadi 2,1% (2013). Proporsi penduduk ≥15 tahun dengan diabetes mellitus (DM) adalah 6,9%. WHO memprediksi kenaikan jumlah penyandang DM tipe 2 di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030. Senada dengan WHO, International Diabetes Federation (IDF) pada tahun 2009, memprediksi kenaikan jumlah penyandang DM dari 7,0 juta pada tahun 2009 menjadi 12,0 juta pada tahun 2030. Meskipun terdapat perbedaan angka prevalensi, laporan keduanya menunjukkan adanya peningkatan jumlah penyandang DM sebanyak 2-3 kali lipat pada tahun 2030. (Ikatan Dokter Indonesia, 2014) Secara epidemiologik diabetes seringkali tidak terdeteksi dan dikatakan onset atau mulai terjadinya diabetes adalah 7 tahun sebelum diagnosis ditegakkan. Menurut P. Zimmet, oleh karena kesulitan mendiagnosa diabetes, penyakit tersebut menjadi suatu epidemi dimana banyak penelitian dilakukan untuk mencoba mengatasinya, baik itu penatalaksanaan bersifat promotif maupun preventif. (Purnamasari, 2014) Di beberapa negara, dampak program preventif DM tipe 2 terhadap kendali biaya pelayanan kesehatan juga telah dianalisis. Program preventif DM bagi peserta berusia 50 tahun mampu mencegah kemunculan kasus penyakit DM sebanyak 37% sebelum mereka berusia 65 tahun. Selain itu, hasil studinya menunjukkan biaya yang dikeluarkan untuk program preventif selama 15 tahun sebanding dengan biaya pelayanan kesehatan yang dihemat saat peserta berusia 65 tahun. Ollendorf, et al. pada Idris (2014) juga menunjukkan upaya pencegahan risiko amputasi kaki akibat DM mampu menghemat biaya pelayanan kesehatan sebesar $ 2-3 juta dalam jangka waktu 3 1

tahun. Penelitian lain juga menunjukkan hasil serupa dalam jangka panjang maupun jangka pendek. (Idris, 2014) Hipertensi

esensial

merupakan

hipertensi

yang

tidak

diketahui

penyababnya. Hipertensi menjadi masalah karena meningkatnya prevalensi, masih banyak pasien yang belum mendapat pengobatan, maupun yang telah mendapat terapi tetapi target tekanan darah belum tercapai serta adanya penyakit penyerta dan komplikasi yang dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas.

(Ikatan

Dokter Indonesia, 2014) Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menyebutkan manfaat dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencakup pelayanan kesehatan perseorangan yang bersifat promotif dan preventif. Manfaatnya mencakup skrining kesehatan yang diberikan secara selektif untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu. (Idris, 2014) Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) merupakan pengelolaan penyakit kronis termasuk diabetes melitus dan hipertensi pada penderita yang merupakan peserta BPJS Kesehatan untuk mencegah komplikasi, peningkatan kualitas hidup, dan pembiayaan jaminan kesehatan yang efektif dan efisien. (Sari, 2015) Pada makalah ini, menjelaskan tentang suatu program BPJS, yaitu Prolanis, sebagai suatu upaya dalam menekan angka insidensi penyakit kronis terutama DM dan hipertensi. Dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Prolanis, membuat masyarakat ragu dalam mengenali keadaan tubuhnya sendiri, sehingga terlambat mendeteksi adanya kedua penyakit tersebut. Dengan pembuatan makalah ini, diharapkan Prolanis dapat lebih diketahui luas oleh masyarakat dan dapat menekan angka mortalitas dan morbiditas dari kedua penyakit tersebut.

2

1.2. Tujuan Penelitian Untuk lebih mengerti dan memahami mengenai Prolanis BPJS di UPT Puskesmas Puruk Cahu Seberang dan untuk memenuhi persyaratan kenaiakan pangkat pada dinas kesehatan Kabupaten Murung Raya.

1.3. Manfaat Penelitian 1. Untuk meningkatkan informasi di dunia ilmu pengetahuan terutama dalam hal studi literatur, baik bagi penulis maupun pembaca dan masyarakat luas. 2. Sebagai tolak ukur bagi penelitian berikutnya. 3. Untuk memberi edukasi pada masyarakat.

3

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS menurut UU SJSN adalah transformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial. (Putri, 2014) Menurut Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Pasal 1 tahun 2015, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat menjadi BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan. (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 2015) Adapun cakupan dari pelayanan BPJS Kesehatan pada Rawat Jalan Tingkat Pertama meliputi : a. administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama; b. pelayanan promotif preventif, meliputi: 1) kegiatan penyuluhan kesehatan perorangan; Penyuluhan kesehatan perorangan meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat. 2) imunisasi dasar; Pelayanan imunisasi dasar meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B (DPTHB), Polio, dan Campak. 3) keluarga berencana; 4

a) Pelayanan keluarga berencana meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. b) Penyediaan dan distribusi vaksin dan alat kontrasepsi dasar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. c) BPJS Kesehatan hanya membiayai jasa pelayanan pemberian vaksin dan alat kontrasepsi dasar yang sudah termasuk dalam kapitasi, kecuali untuk jasa pelayanan pemasangan IUD/Implan dan Suntik di daerah perifer. 4) Skrining kesehatan a) Pelayanan skrining kesehatan diberikan secara perorangan dan selektif. b) Pelayanan skrining kesehatan ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu, meliputi: 1) diabetes mellitus tipe 2; 2) hipertensi; 3) kanker leher rahim; 4) kanker payudara; dan 5) penyakit lain yang ditetapkan oleh Menteri. c) Pelayanan skrining kesehatan penyakit diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi dimulai dengan analisis riwayat kesehatan, yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. d) Jika Peserta teridentifikasi mempunyai risiko penyakit diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi berdasarkan riwayat kesehatan, akan dilakukan penegakan diagnosa melalui pemeriksaan penunjang diagnostik tertentu dan kemudian akan diberikan pengobatan sesuai dengan indikasi medis. e) Pelayanan skrining kesehatan untuk penyakit kanker leher rahim dan kanker payudara dilakukan sesuai dengan indikasi medis. 5

c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; d. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; f. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama; g. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui dan bayi ; h. upaya penyembuhan terhadap efek samping kontrasepsi termasuk penanganan komplikasi KB paska persalinan; i. rehabilitasi medik dasar.

2.2. PROLANIS BPJS 2.2.1. Pengertian PROLANIS BPJS PROLANIS adalah suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan Peserta, Fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, 2014) Tujuan program ini dalam BPJS adalah untuk mendorong peserta penyandang penyakit kronis mencapai kualitas hidup optimal dengan indikator 75% peserta terdaftar yang berkunjung ke Faskes Tingkat Pertama memiliki hasil “baik” pada pemeriksaan spesifik terhadap penyakit DM Tipe 2 dan Hipertensi sesuai Panduan Klinis terkait sehingga dapat mencegah timbulnya komplikasi penyakit. (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, 2014) Adapun Program Pengelolaan Penyakit Kronis memiliki karateristik sebagai berikut: a. Penetapan target kesehatan individual bagi setiap penderita penyakit kronis. b. Penanganan kesehatan per individual peserta penderita penyakit kronis fokus pada upaya promotif dan preventif untuk mencegah episode akut.

6

c. Edukasi dan upaya meningkatkan kesadaran dan peran serta Peserta penderita penyakit kronis terhadap perawatan kesehatannya secara mandiri. d. Penerapan protokol pengobatan yang berdasaran evidence base medicine. e. Peningkatan fungsi gate keeper pada tingkat Rawat Jalan Tingkat Pertama dalam rangka pengendalian biaya pelayanan rujukan. (Rini, 2014)

2.2.2. Sasaran PROLANIS Sasaran Prolanis adalah seluruh peserta JKN-KIS penderita penyakit kronis Diabetes Mellitus dan Hipertensi. Tahapannya, peserta harus mendaftar dahulu di Kantor Cabang BPJS Cabang Muara Teweh terdekat atau di Puskesmas dan Dokter keluarga tempat peserta terdaftar. Setelah mendaftar, peserta akan mendapatkan Dokter Keluarga Prolanis atau Dokter di Puskesmas Prolanis yang dipilih serta buku pemantauan status kesehatan. Dokter Keluarga/Puskesmas di sini berperan sebagai gatekeeper yang tidak hanya memilih pasien untuk dirujuk ke spesialis terkait, tetapi diharapkan juga dapat memberikan pelayanan komprehensif dan terfokus pada upaya promotif dan preventif. Dokter Keluarga/Dokter Puskesmas akan bertindak sebagai manajer kesehatan bagi penderita penyakit kronis ini. Dokter keluarga juga akan berperan sebagai konsultan bagi peserta yang memberikan bimbingan, edukasi, dan peningkatan kemampuan peserta untuk melakukan pemeliharaan atas kesehatan pribadinya secara mandiri. Dokter akan memantau kondisi dan status kesehatan peserta Prolanis secara rutin serta bisa memberikan resep obat kronis pada level Rawat Jalan Tingkat Pertama. (Rini, 2014)

2.2.3. Mekanisme PROLANIS BPJS Pelayanan Program Pengelolaan Penyakit Kronis bersifat komprehensif (menyeluruh) meliputi : a. Upaya promotif; penyuluhan/informasi berbagai media, konsultasi, dan reminder aktifitas medis b. Upaya preventif; imunisasi, penunjang diagnostik, kunjungan rumah (home visite), konseling 7

c. Upaya kuratif; pemeriksaan dan pengobatan penyakit pada Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Jalan Lanjutan, Rawat Inap Lanjutan serta pelayanan obat d. Upaya rehabilitatif; penanganan pemulihan dari penyakit kronis

Pelayanan PROLANIS di fasilitas kesehatan primer lebih fokus pada pelayanan promotif dan preventif meliputi : a. Pemberian konsultasi medis, informasi, edukasi terkait penyakit kronis kepada penderita dan keluarga 1) Kunjungan ke rumah pasien 2) Penyuluhan penyakit kronis 3) Pelatihan bagi tata cara perawatan bagi penderita b. Pemantauan kondisi fisik peserta kronis secara berkesinambungan c. Pemberian resep obat kronis dan kemudian peserta mengambil obat pada Apotek yang ditunjuk d. Pemberian surat rujukan ke Fasilitas yang lebih tinggi untuk kasus-kasus yang tidak dapat ditanggulangi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama / Primer. e. Penanganan terapi penyakit kronis dan peresepan obat kronis sesuai Panduan Klinis penanganan penyakit kronis yang berlaku f. Membuat dokumentasi status kesehatan per Pasien terhadap setiap pelayanan yang diberikan kepada tiap pasien g. Membuat jadwal pemeriksaan rutin yang harus dijalani oleh peserta

2.2.4. Langkah-Langkah Pelaksanaan Sebelum melaksanakan PROLANIS, ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum aktivitas PROLANIS itu sendiri: 1. Melakukan identifikasi data peserta sasaran berdasarkan: a. Hasil Skrining Riwayat Kesehatan dan atau b. Hasil Diagnosa DM dan HT (pada Faskes Tingkat Pertama maupun RS) 2. Menentukan target sasaran 3. Melakukan pemetaan Faskes Dokter Keluarga/ Puskesmas berdasarkan distribusi target sasaran peserta 8

4. Menyelenggarakan sosialisasi Prolanis kepada Faskes Pengelola 5. Melakukan pemetaan jejaring Faskes Pengelola (Apotek, Laboratorium) 6. Permintaan pernyataan kesediaan jejaring Faskes untuk melayani peserta PROLANIS 7. Melakukan sosialisasi PROLANIS kepada peserta (instansi, pertemuan kelompok pasien kronis di RS, dan lain-lain) 8. Penawaran kesediaan terhadap peserta penyandang Diabetes Melitus Tipe 2 dan Hipertensi untuk bergabung dalam PROLANIS 9. Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data diagnosa dengan form kesediaan yang diberikan oleh calon peserta Prolanis 10. Mendistribusikan buku pemantauan status kesehatan kepada peserta terdaftar 11. Melakukan rekapitulasi data peserta terdaftar 12. Melakukan entri data peserta dan pemberian flag peserta PROLANIS 13. Melakukan distribusi data peserta Prolanis sesuai Faskes Pengelola 14. Bersama dengan Faskes melakukan rekapitulasi data pemeriksaan status kesehatan peserta, meliputi pemeriksaan GDP, GDPP, Tekanan Darah, IMT, HbA1C. Bagi peserta yang belum pernah dilakukan pemeriksaan, harus segera dilakukan pemeriksaan 15. Melakukan rekapitulasi data hasil pencatatan status kesehatan awal peserta per Faskes Pengelola (data merupakan luaran Aplikasi P-Care) 16. Melakukan Monitoring aktifitas PROLANIS pada masing-masing Faskes Pengelola: a. Menerima laporan aktifitas PROLANIS dari Faskes Pengelola b. Menganalisa data 17. Menyusun umpan balik kinerja Faskes PROLANIS 18. Membuat laporan kepada Kantor Divisi Regional/ Kantor Pusat

9

Setelah semua persiapan pelaksanaan PROLANIS sudah dipenuhi, Aktivitas PROLANIS dapat dilakukan. Adapun aktivitas PROLANIS dijalankan sebagai berikut : 1. Konsultasi Medis Peserta Prolanis : jadwal konsultasi disepakati bersama antara peserta dengan Faskes Pengelola

2. Edukasi Kelompok Peserta Prolanis

Definisi : Edukasi Klub Risti (Klub Prolanis) adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan dalam upaya memulihkan penyakit dan mencegah timbulnya kembali penyakit serta meningkatkan status kesehatan bagi peserta PROLANIS Sasaran : Terbentuknya kelompok peserta (Klub) PROLANIS minimal 1 Faskes Pengelola 1 Klub. Pengelompokan diutamakan berdasarkan kondisi kesehatan Peserta dan kebutuhan edukasi. Langkah - langkah: a. Mendorong Faskes Pengelola melakukan identifikasi peserta terdaftar sesuai tingkat severitas penyakit DM Tipe 2 dan Hipertensi yang disandang b.Memfasilitasi

koordinasi

antara

Faskes

Pengelola

dengan

Organisasi

Profesi/Dokter Spesialis diwilayahnya c. Memfasilitasi penyusunan kepengurusan dalam Klub d. Memfasilitasi penyusunan kriteria Duta PROLANIS yang berasal dari peserta. Duta PROLANIS bertindak sebagai motivator dalam kelompok Prolanis (membantu Faskes Pengelola melakukan proses edukasi bagi anggota Klub) e. Memfasilitasi penyusunan jadwal dan rencana aktifitas Klub minimal 3 bulan pertama f. Melakukan Monitoring aktifitas edukasi pada masing-masing Faskes Pengelola: 1) Menerima laporan aktifitas edukasi dari Faskes Pengelola 2) Menganalisis data g. Menyusun umpan balik kinerja Faskes PROLANIS h. Membuat laporan kepada Kantor Divisi Regional/Kantor Pusat dengan tembusan kepada Organisasi Profesi terkait diwilayahnya 10

11

3. Reminder melalui SMS Gateway Definisi : Reminder adalah kegiatan untuk memotivasi peserta untuk melakukan kunjungan rutin kepada Faskes Pengelola melalui pengingatan jadwal konsultasi ke Faskes Pengelola tersebut Sasaran : Tersampaikannya reminder jadwal konsultasi peserta ke masing-masing Faskes Pengelola Langkah – langkah: a. Melakukan rekapitulasi nomor Handphone peserta PROLANIS/Keluarga peserta per masing-masing Faskes Pengelola b. Entri data nomor handphone kedalam aplikasi SMS Gateway c. Melakukan rekapitulasi data kunjungan per peserta per Faskes Pengelola d. Entri data jadwal kunjungan per peserta per Faskes Pengelola e. Melakukan monitoring aktifitas reminder (melakukan rekapitulasi jumlah peserta yang telah mendapat reminder) f. Melakukan analisa data berdasarkan jumlah peserta yang mendapat reminder dengan jumlah kunjungan g. Membuat laporan kepada Kantor Divisi Regional/Kantor Pusat

4. Home Visit Definisi : Home Visit adalah kegiatan pelayanan kunjungan ke rumah Peserta PROLANIS untuk pemberian informasi/edukasi kesehatan diri dan lingkungan bagi peserta PROLANIS dan keluarga Sasaran: Peserta PROLANIS dengan kriteria : a. Peserta baru terdaftar b. Peserta tidak hadir terapi di Dokter Praktek Perorangan/Klinik/Puskesmas 3 bulan berturut-turut c. Peserta dengan GDP/GDPP di bawah standar 3 bulan berturut-turut (PPDM) d. Peserta dengan Tekanan Darah tidak terkontrol 3 bulan berturut-turut (PPHT) e. Peserta pasca opname 11

Langkah – langkah: a. Melakukan identifikasi sasaran peserta yang perlu dilakukan Home Visit b. Memfasilitasi Faskes Pengelola untuk menetapkan waktu kunjungan c. Bila diperlukan, dilakukan pendampingan pelaksanaan Home Visit d. Melakukan administrasi Home Visit kepada Faskes Pengelola dengan berkas sebagai berikut: 1) Formulir Home Visit yang mendapat tanda tangan Peserta/Keluarga peserta yang dikunjungi 2) Lembar tindak lanjut dari Home Visit/lembar anjuran Faskes Pengelola e. Melakukan monitoring aktifitas Home Visit (melakukan rekapitulasi jumlah peserta yang telah mendapat Home Visit) f. Melakukan analisa data berdasarkan jumlah peserta yang mendapat Home Visit dengan jumlah peningkatan angka kunjungan dan status kesehatan peserta g. Membuat laporan kepada Kantor Divisi Regional/Kantor Pusat

2.3. Kapitasi dalam BPJS Kesehatan Kapitasi berasal dari kata kapita yang berarti kepala atau jiwa. Pembayaran dengan

sistem kapitasi adalah sebuah metode pembayaran untuk pelayanan

kesehatan di mana penyedia layanan dibayar dalam jumlah tetap per pasien tanpa memperhatikan jumlah atau sifat layanan yang sebenarnya diberikan. Hal ini dipertegas dengan Pasal 1 angka (6) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dana kapitasi merupakan besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014) Pembayaran bagi pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dengan Sistem Kapitasi adalah pembayaran yang dilakukan oleh suatu Lembaga kepada PPK atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anggota lembaga tersebut, yaitu dengan membayar di muka sejumlah dana sebesar perkalian anggota dengan satuan biaya (unit cost) tertentu.

12

13

Yang dimaksud dengan Lembaga diatas adalah Badan Penyelenggara JPKM (Bapel). Sedangkan yang dimaksud dengan Satuan Biaya (Unit Cost) adalah harga rata-rata pelayanan kesehatan perkapita (disebut juga Satuan Biaya Kapitasi) yang disepakati kedua belah pihak (PPK dan Lembaga) untuk diberlakukan dalam jangka waktu tertentu. Dua hal pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan kapitasi adalah akurasi prediksi angka utilisasi (penggunaan pelayanan kesehatan) dan penetapan biaya satuan. Besaran angka kapitasi ini sangat dipengaruhi oleh angka utilisasi pelayanan kesehatan dan jenis paket (benefit) asuransi kesehatan yang ditawarkan serta biaya satuan pelayanan. Kapitasi = Angka utilisasi x Biaya satuan/unit cost (Budiarto & Kristiana, 2015) Angka utilisasi dapat diketahui dari berbagai laporan yang ada, umpamanya Susenas, atau dari Dinas Kesehatan setempat. Angka utilisasi dipengaruhi oleh: 1. Karakteristik Populasi 2. Sifat Sistem Pelayanan 3. Manfaat yang ditawarkan 4. Kebijakan asuransi Utilisasi adalah tingkat pemanfaatan fasilitas pelayanan yang dimiliki sebuah klinik/praktik. Angkanya dinyatakan dalam persen (prosentase). Utilisasi merupakan jumlah kujungan per 100 orang di populasi tertentu (jumlah kunjungan/total populasi x 100%). Utilisasi dapat memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan dan risiko suatu populasi (angka kesakitan). Apabila utilisasi tinggi berarti menunjukkan kualitas pelayanan buruk atau derajat kesehatan peserta buruk. Unit Cost adalah biaya rata-rata untuk setiap jenis pelayanan rata-rata pada kurun waktu tertentu. Unit Cost hanya dapat dihitung bila administrasi keuangan rapi (sistematis), sehingga dapat melihat pemasukan untuk setiap jenis pelayanan. Unit cost = Jumlah pendapatan untuk setiap jenis pelayanan/jumlah kunjungan untuk pelayanan tersebut.

13

Unit cost identik dengan tarif atau harga jual (harga pokok ditambah margin) dapat memberikan gambaran tentang efisiensi pelayanan dan risiko biaya suatu populasi (beban biaya). Angka unit cost yang tinggi menunjukkan pelayanan tidak efisien atau populasi memiliki risiko biaya tinggi (banyak penyakit degeneratif). Hal ini penting untuk menghitung tarif atau kapitasi dan untuk mengontrol biaya dan ketaatan tim terhadap SOP yang telah disepakati. Dalam menentukan tarif dokter pada variabel unit cost diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi Dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama pada Pasal 7, Pasal *, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13. Semua ketentuan dalam membuat tarif dokter dirangkum di tabel sebagai berikut. (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, 2015) Tabel 2.1. Ketentuan Membuat Tarif Dokter di FTKP (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, 2015)

14

15

15

Satuan biaya kapitasi ditetapkan berdasarkan perkiraan besarnya resiko gangguan kesehatan yang memerlukan pelayanan kesehatan di kalangan anggota lembaga pendanaan kesehatan tersebut dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang menentukan satuan biaya kapitasi: 1. Bentuk-bentuk gangguan/masalah kesehatan yang umumnya dialami anggota beserta prevalensi nya. 2. Jenis-jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk mengatasi gangguan kesehatan tersebut beserta tarifnya.

16

17

3. Tingkat penggunaan pelayanan kesehatan oleh peserta Dari setiap pelayanan kesehatan, dihitung angka/biaya kapitasi dengan mengalikan angka utilisasi tersebut dengan satuan biaya riil (real cost). Jumlah dari semua angka kapitasi yang didapat menjadi angka kapitasi rata-rata per peserta per bulan. Secara umum rumus penghitungan kapitasi adalah sebagai berikut : Angka kapitasi = angka utilisasi tahunan x biaya satuan : 12 bulan = biaya per anggota per bulan (PAPB) Harus diingat bahwa biaya per kapita tidak sama dengan besaran kapitasi. Untuk menentukan besaran kapitasi dari biaya per kapita diperlukan analisis lain misalnya biasa administrasi dan pelaporan yang akan dicakup, tingkat kepesertaan dan variasi sebaran resiko pada peserta yang dicover PPK. Contoh penetapan angka utilisasi dan angka kapitasi : Dari laporan pemanfaatan pelayanan kesehatan di Kecamatan XX tahun yang lalu (experienced rate) dapat diketahui jumlah kunjungan rawat jalan peserta asuransi kesehatan ke PPK tingkat I sebanyak 12.443 kunjungan. Jumlah peserta 10.000 orang. Biaya dokter dan obat per kunjungan rata-rata Rp. 15.000,- (jasa dokter Rp.5.000,- dan biaya obat rata-rata Rp. 10.000,-). Maka berdasarkan rumus diatas, maka angka kapitasi per anggota per bulan (PAPB), adalah sebagai berikut : PAPB = [( 12433 / Rp. 10.000 ) x Rp. 15.000 ] : 12 bulan = Rp. 1554,12 Perhitungan pembayaran kapitasi yaitu : jumlah peserta dan keluarganya yang terdaftar sebagai peserta dikalikan dengan besarnya angka kapitasi untuk jenis pelayanan kesehatan yang diinginkan. Pembayaran kapitasi = jumlah peserta x angka kapitasi Contoh perhitungan pembayaran kapitasi : Jumlah peserta 3000 orang dan biaya kapitasi rawat jalan TK I Rp. 1.569,94 Pembayaran kapitasi lewat jalan TK 1 adalah sebagai berikut Pembayaran kapitasi = 3000 x Rp. 1.569,94 = Rp. 4.709,820/bulan.

17

Yang perlu diketahui selanjutnya adalah premi netto. Premi netto adalah besaran premi yang belum memasukkan unsur biaya administrasi, investasi, dan keuntungan. Premi netto (dalam setahun) dihitung dengan menambahkan besaran biaya kapitasi (full atau partial tergantung manfaat yang dijamin) dengan besar biaya contigency margin (CM), sehingga jika dinyatakan dalam rumus maka premi netto adalah: Premi netto = Biaya kapitasi + (CM x biaya kapitasi) Adapun premi bruto adalah besaran premi yang sudah memasukkan unsur biaya

operasional,

serta

keuntungan.

Perhitungan

premi

bruto

dapat

diformulasikan sebagai berikut: Premi bruto = Premi netto + Biaya Operasional + Profit Biaya operasional yang dimaksud disini adalah besar biaya administrasi yang dibebankan kepada tiap peserta. (Januraga, 2008)

Manfaat sistem Kapitasi : 1. Ada jaminan tersedianya anggaran untuk pelayanan kesehatan yang akan diberikan 2. Ada dorongan untuk merangsang perencanaan yang baik dalam pelayanan kesehatan, sehingga dapat dilakukan :  Pengendalian

biaya pelayanan kesehatan per anggota

 Pengendalian

tingkat penggunaan pelayanan kesehatan

 Efisiensi

biaya dengan penyerasian upaya promotif-preventif dengan

kuratif-rehabilitatif  Rangsangan

untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang

bermutu, efektif & efisien  Peningkatan

pendapatan untuk PPK yang bermutu

 Peningkatan

kepuasan anggota yang akan menjamin tersedianya

kesehatan masyarakat

18

19

2.3.1. Hubungan Antara Kapitasi dengan PROLANIS Kapitasi berbasis pemenuhan komitmen adalah penyesuaian besaran tarif kapitasi berdasarkan hasil penilaian pencapaian indikator pelayanan kesehatan perseorangan yang disepakati berupa komitmen pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam rangka peningkatan mutu pelayanan. Pada Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan No Tahun 2015 pada Pasal 31, indikator pencapaian dalam komitmen pelayanan yang dilakukan FKTP meliputi: 

Angka Kontak (AK)



Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik (RRNS); dan



Rasio Peserta Prolanis rutin berkunjung ke FKTP (RPPB)

Rasio Peserta Prolanis berkunjung ke FKTP merupakan jumlah peserta PROANIS yang rutin berkunjung ke FKTP dibandingkan dengan jumlah Peserta Prolanis terdaftar di FKTP dikali 100, formulasi dapat disusun sebagai berikut: RPPB =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑙𝑎𝑛𝑖𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑡𝑖𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔 × 100 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑙𝑎𝑛𝑖𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑖 𝐹𝐾𝑇𝑃

Target pemenuhan RPPB dikategorikan sebagai “zona aman” paling sedikit sebesar 50% dan “zona prestasi” paling sedikit sebesar 90%. Dengan adanya RPPB ini, kita dapat mengetahui pemanfaatan FKTP oleh peserta Prolanis dan kesinambungan FKTP dalam melaksanakan pemeliharaan kesehatan Peserta Prolanis. Dalam menentukan Pembayaran Kapitasi berbasis Pemenuhan Komitmen tidak hanya cukup dengan variabel RPPB, tetapi dengan kedua variabel lainnya yaitu AK dan RRNS. Tabel di bawah ini menjelaskan implementasi Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen dari ketiga variabel tersebut.

19

Tabel 2.2. Penerapan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen

20

21

BAB 3 PEMBAHASAN PROLANIS DI UPT PUSKESMAS PURUK CAHU SEBERANG Hasil pencapaian program Prolanis UPT Puskesmas Puruk Cahu Seberang. Pada tahun 2018 jumlah penduduk di wilayah kerja upt puskesmas puruk cahu seberang sebanyak 7.873 jiwa tersebut di perkirakan

dan jumlah

200 orang mempunyai penyakit kronis.

Berdasarkan hasil penjaringan di empat desa sampai dengan bulan desember 2018 sebanyak 91 orang dengan riwayat penyakit kronis dm dan hipertensi. Jumlah

tersebut diperkirakan akan terus bertambah

seiring penjaringan yang berkesinambungan dan pemberian informasi kepada masyarakat tentang adanya program prolanis.

Rumusan masalah Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, rumusan masalah pada program ini sebagai berikut : 1. Penemuan pasien prolanis belum optimal berdasarkan penyisiran setiap wilayah yang ada di wilayah kerja upt puskesmas puruk cahu seberang. 2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program penyakit kronis 3. Penderita penyakit kronis belum semuanya mengetahui adanya program prolanis

2.3 Penyelesaian Masalah 1. Penjaringan pasien yang berkesinambungan di seluruh wilayah kerja upt puskesmas puruk cahu seberang. 2.

Kerjasama lintas program penemuan pasien prolanis

3.

Mengadakan penyuluhan dan pertemuan rutin setiap 3 bulan

4.

Pembentukan club –club prolanis di setiap desa.

21

HASIL KEGIATAN PROLANIS UPT PUSKESMAS PURUK CAHU SEBERANG

1. Penyuluhan /Edukasi Kelompok Peserta Prolanis, Edukasi klub Resiko Tinggi (Klub Prolanis) adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan dalam upaya memulihkan, mencegah penyakit dan meningkatkan status kesehatan bagi peserta prolanis upt puskesmas puruk cahu seberang. Penyuluhan pasien PROLANIS dilakukan secara berkala setiap bulan sekali , dalam Kegiatan ini para peserta mendapatkan informasi tentang penyakit yang sedang di deritanya . 2. Senam Kegiatan senam prolanis merupakan suatu program wajib yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Puruk Cahu Seberang yang dilaksanakan setiap minggu kedua dan ke tiga. Kegiatan ini meliputi senam, penyuluhan kesehatan, serta pemeriksaan kesehatan para lansia di sekitar wilayah kerja UPT Puskesmas Puruk Cahu Seberang. PROLANIS (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) adalah suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan peserta, fasilitas kesehatan dan BPJS kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Setelah senam kegiatan selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan lansia, pemeriksaan pemeriksaan gula darah,

meliputi

pengukuran

melakukan pemantauan kesehatan

lansia dan penderita penyakit kronis lainnya, bertujuan

untuk

darah,

pemeriksaan asam urat dan pemeriksaan

kolesterol. selain digunakan untuk

juga

tekanan

meningkatkan

kegiatan ini sendiri peran

masyarakat

dalam

pencegahan komplikasi penyakit kronik dan untuk meningkatkan 22

23

kualitas kesehatan masyarakat di dalam wilayah kerja UPT Puskesmas Puruk Cahu Seberang.

3.

Home visite UPT Puskesmas Puruk Cahu Seberang belum melakukan Home visite peserta Prolanis.

4. Konsultasi Medis Peserta Prolanis : jadwal konsultasi disepakati bersama antara peserta dengan Faskes Pengelola 5. Edukasi Kelompok Peserta Prolanis Edukasi di prolanis UPT Puskesmas Puruk Cahu Seberang dilakukan 1 bulan sekali yang disampaikan oleh dokter atau tenaga medis lainnya.

23

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Berdasarkan pembahasan dalam makalah, maka kesimpulan yang diperoleh untuk mengurangi biaya pengobatan penyakit kronis tak menular yang menjadi epidemi skarang, yaitu DM dan hipertensi, BPJS Kesehatan membuat Program Penanggulangan Penyakit Kronis (PROLANIS) yang berfokus pada pengobatan promotif dan preventif. Beberapa aktivitas pada PROLANIS adalah konsultasi penyakit peserta, edukasi medis, reminder SMS gateway, Home Visit, aktivitas klub dan pemantauan status kesehatan. Dengan dilaksanakannya PROLANIS secara optimal, dapat memenuhi salah satu indikator Pemenuhan Komitmen yang bertujuan meningkatkan mutu fasilitas kesehatan primer. Pencapaian indikator tersebut juga dapat menentukan besaran kapitasi yang didapat FKTP yang bersangkutan. Evaluasi hasil pelaksanaan merupakan salah satu fungsi management,untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program pemantauan yang dilaksanakan secara berkala dan terus menerus. Untuk dapat segera mendeteksi bila ada masalah dalam melaksanakan kegiatan. Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan maka hasil dari program ini masih belum mencapai target, maka dari itu untuk mencapai keberhasilan target target tersebut. Diperlukan dukungan dari berbagai belah pihak.

24

Saran Sebaiknya edukasi dari PROLANIS semakin diperluas mengenai pentingnya penanganan promotif dan preventif pada penyakit DM dan hipertenis. Tenaga kesehatan memberikan informasi yang lebih tentang PROLANIS, sehingga masyarakat menjadi lebih peduli dan berpartisipasi dalam upaya mendeteksi kemungkinan adanya bibit penyakit kronis seperti DM dan Hipertensi.

1

DAFTAR PUSTAKA Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, 2014. Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS). In: Panduan Praktis. Jakarta: BPJS Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, 2015. Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 2015. Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015. Budiarto, W. & Kristiana, L., 2015. Pemanfaatan Dana Kapitasi Oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Fktp) Dalam Penyelenggaraan JKN. Idris, F., 2014. Pengintegrasian Program Preventif Penyakit Diabetes Melitus Tipe 2 PT Askes (Persero) ke Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). J Indon Med Assoc, 64(Fakultas Kedokteraan Universitas Sriwijaya), pp. 115-121. Ikatan Dokter Indonesia, 2014. Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Jakarta: s.n. Januraga, P. P., 2008. Analisis Besaran Biaya Per Kapita dan Premi Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) Berdasarkan Biaya Klaim dan Utilisasi Pelayanan Tahun 2005. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014. Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014. Purnamasari, D., 2014. Diagnosis dan Klasifikasi Diabetes Mellitus. In: Ilmu Penyakit Dalam. Jakarta: FKUI, pp. 2323-2327. Putri, A. E., 2014. Seri Buku Saku-2 BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. s.l.:Friedrich-Ebert-Stiftung.

26

27

Rini, D. E., 2014. Analisis Partisipasi Tenaga Kesehatan Pelayanan Primer dalam Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) di Kota Kendari. Issue Makassar. Sari, N. M., 2015. Analisis Implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) BPJS Kesehatan pada. Surakarta.

27