3-perdirjen-dbh-dr-1_pk_2018.pdf

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN NOMOR PER- 1

/PK/2018

TENTANG PROSEDUR PEMBAHASAN, FORMAT, DAN STANDAR RINCIAN RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

Menimbang

: bahwa

dalam

rangka

perancangan

kegiatan

dan

penganggaran penggunaan DBH DR sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, Jenderal

perlu

menetapkan

Peraturan

Direktur

Perimbangan

Keuangan

tentang

Prosedur

Pembahasan,

Format, dan Standar Rincian Rancangan

Kegiatan Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Anggaran

Nomor

Pendapatan

15 dan

Tahun Belanja

2017

tentang

Negara

Tahun

Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233); 2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

225/PMK.07/2017

tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; 3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi

Hasil

Reboisasi;

Sumber

Daya Alam

Kehutanan

Dana

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN KEUANGAN

DIREKTUR

JENDERAL

PERIMBANGAN

TENTANG

PROSEDUR

PEMBAHASAN,

FORMAT, DAN STANDAR RINCIAN RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi selanjutnya disingkat DBH DR adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan Dana Reboisasi.

2.

Organisasi

Perangkat

Daerah

(OPD)

adalah

unsur

pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3.

Rehabilitasi disingkat

Hutan

RHL

dan

adalah

Lahan upaya

yang

untuk

selanjutnya memulihkan,

mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan

sehingga

peranannya

daya

dalam

dukung,

mendukung

produktivitas, sistem

dan

penyangga

kehidupan tetap terjaga. 4.

Sisa DBH DR adalah selisih lebih antara alokasi DBH DR dengan realisasi penggunaan DBH DR yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode

tahun anggaran dan/atau beberapa tahun

anggaran. 5.

Kepala

Daerah adalah gubernur bagi

provinsi atau

bupati bagi kabupaten atau wali kota bagi kota.

-2-

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup yang diatur dalam

peraturan

Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan ini, meliputi prosedur pembahasan,

format,

dan

standar

rincian

rancangan

kegiatan dan penganggaran penggunaan: a.

DBH DR yang disalurkan mulai tahun anggaran 2017 kepada Daerah provinsi; dan

b.

Sisa DBH DR bagian kabupaten/kota yang masih terdapat

di

rekening

kas

umum

Daerah

kabupaten/kota dan telah disalurkan sampai dengan tahun anggaran 2016.

BAB III RINCIAN KEGIATAN PENGGUNAAN DBH DR

Pasal 3 (1)

Kegiatan

DBH

DR

yang

dapat

diusulkan

oleh

pemerintah daerah provinsi adalah kegiatan RHL yang meliputi

perencanaan,

pelaksanaan,

monitoring,

evaluasi, dan kegiatan pendukungnya. (2)

Kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. Perlindungan dan pengamanan hutan; b. Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan; c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; d. Pengembangan perbenihan; e. Penelitian pelatihan,

dan

pengembangan,

penyuluhan,

serta

pendidikan

dan

pemberdayaan

masyarakat setempat dalam kegiatan reboisasi hutan dan lahan; f. Pembinaan; dan/atau g. Pengawasan dan pengendalian. -3-

(3)

Kegiatan

DBH

DR

yang

dapat

diusulkan

oleh

pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap Sisa DBH DR atas penyaluran DBH DR sampai dengan tahun 2016 yang masih terdapat di kas umum

daerah

kabupaten/kota adalah: a. Pengelolaan taman hutan raya (Tahura); b. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan; dan c. Penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air. (4)

Kegiatan-kegiatan

yang

dapat

diusulkan

oleh

pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada standar rincian rancangan

kegiatan

penggunaan

dana

bagi

hasil

sumber daya alam kehutanan dana reboisasi.

BAB IV TATACARA PEMBAHASAN USULAN KEGIATAN DBH DR

Pasal 4 (1)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama Kementerian

Lingkungan

Kementerian rancangan

Hidup

Dalam Negeri kegiatan dan

disampaikan

dan

Kehutanan,

membahas

usulan

penganggaran

oleh Kepala

Daerah

yang dengan

memperhatikan: a. kesesuaian kegiatan dengan peraturan perundangundangan

di

bidang

lingkungan

hidup

dan

kehutanan. b. kesesuaian

kegiatan

dengan

prioritas

kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi. c. sumber pendanaan kegiatan dan output kegiatan. -4K

d. mekanisme penugasan kegiatan DBH DR provinsi ke kabupaten/kota. (2)

Usulan rancangan kegiatan dan penganggaran yang dinyatakan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan

diberi

catatan

oleh

pembahas

dan

disampaikan kembali kepada daerah yang bersangkutan untuk dilakukan perbaikan. (3)

Usulan rancangan kegiatan dan penganggaran yang dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan

disampaikan

kepada

daerah

yang

bersangkutan. (4)

Kepala Daerah menetapkan usulan rancangan kegiatan dan penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 5 Dalam rangka pembahasan usulan rancangan kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dibentuk tim pembahas yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 6 Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

memfasilitasi

kegiatan

pembahasan

usulan

rancangan kegiatan DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 7 Hasil pembahasan usulan rancangan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam berita acara

hasil

Kementerian

pembahasan

yang

Keuangan

c.q.

ditanda

tangani

Direktorat

oleh

Jenderal

Perimbangan Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah. -5-

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8 Ketentuan mengenai: a.

Standar rincian rancangan kegiatan penggunaan DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4),

b.

Format usulan daftar kegiatan dan surat penyampaian penggunaan DBH DR, dan

c.

Berita acara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak

terpisahkan

dengan

Peraturan

Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9 Pada

saat

Peraturan

Direktorat Jenderal

Perimbangan

Keuangan ini mulai berlaku: a.

Kepala

Daerah

menyampaikan

usulan

rancangan

kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH DR yang telah

ditetapkan

Direktorat

kepada

Jenderal

Menteri

Perimbangan

Keuangan Keuangan

c.q. paling

lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berjalan. b.

Untuk

Tahun

menetapkan

Anggaran usulan

2018

rancangan

Kepala

Daerah

kegiatan

dan

penganggaran DBH DR dalam perubahan peraturan kepala

daerah

tentang

pendapatan dan belanja daerah.

-6-

penjabaran

anggaran

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10 Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

>0f9

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

-7-

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN NOMOR p£(L~VPK/2018 TENTANG PROSEDUR PEMBAHASAN, FORMAT, DAN STANDAR RINCIAN RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI

A. STANDAR RINCIAN RANCANGAN KEGIATAN PENGGUNAAN DBH DR PROVINSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN No. 1.

Program

Peraturan Teknis

Rincian Kegiatan

RHL yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, danevaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/Setjen/Kum. 1/4/2016. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor P.8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabiltasi Hutan dan Lahan.

Perencanaan: 1. Reviu Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL), yang terdiri dari Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di dalam kawasan hutan (RPRH) dan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di lahan (RPRL). 2. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL) dengan Tugas Pembantuan. Pelaksanaan: 1. Rehabilitasi hutan termasuk rehabilitasi Tahura melalui antara lain: a. penyediaan bibit; b. reboisasi; c. pemeliharan tanaman; d. pengayaan tanaman; dan e. penyelenggaraan konservasi tanah dan air. 2. Rehabilitasi lahan melalui aintara lain: a. penyediaan bibit; b. penghijauan antara lain hutan kota, hutan hak, kebun raya, penghijauan lingkungan; c. pemeliharaan tanaman;

No.

Program

Peraturan Teknis

Rincian Kegiatan d. pengayaan tanaman; e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis; f. penanaman pohon dan/atau bambu kanan kiri sungai; g. pengendalian kebakaran lahan; dan h. pembuatan bangunan konservasi tanah dan air (KTA). 3. Rehabilitasi mangrove melalui antara lain: a. penyediaan bibit; b. reboisasi; c. pemeliharaan tanaman; dan d. pengayaan tanaman. 4. Rehabilitasi hutan dan lahan di daerah pesisir/pantai melalui antara lain: a. penyediaan bibit; b. reboisasi; c. pemeliharaan tanaman; dan d. pengayaan tanaman. 5. Rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan bergambut melalui antara lain: a. penyediaan bibit; b. penataan areal tanam; c. pembuatan jalan pemeriksaan; d. pembuatan jalur tanam; e. pemasangan ajir; f. pembuatan gundukan; g. pengangkutan bibit; h. penanaman; i. reboisasi; j. pemelihaaran tanaman; k. perlindungan tanaman; dan -9ft

No.

Program

Rincian Kegiatan

Peraturan Teknis

1. pengayaan tanaman. Monitoring dan Evaluasi: 1. Penyusunan data dan informasi pelaksanaan rehabilitasi. 2. Penilaian keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi. 2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun Merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan 2004 tentang Perlindungan Hutan jo hutan dan lahan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak 2009. negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Kegiatannya dapat berupa: 1. Sosialisasi; 2. Koordinasi; 3. Penjagaan di tempat-tempat tertentu; dan 4. Patroli pengamanan.

3.

Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 39 /MenLHK/Setjen /

Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan, dapat dikembangkan melalui kerjasama antara lembaga penelitian, perguruan tinggi maupun melalui penggalian kearifan budaya masyarakat setempat, meliputi: 1. teknologi perencanaan; 2. pelaksanaan, dan 3. monitoring-evaluasi RHL. Sasaran pengembangan teknologi RHL antara lain: 1. RHL di wilayah arid/kering; 2. RHL di kawasan bergambut; 3. Teknologi penebaran benih melalui udara (aerial

);

- io 0,

No.

Program

Rincian Kegiatan

Peraturan Teknis Kum. 1/4/2016.

4.

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

4. 5. 6. 7.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/ Setjen/Kum. 1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

RHL RHL RHL RHL

pada berbagai tipe hutan dan iklim; di wilayah padat penduduk; di wilayah sentra sayuran; dan dengan pola wanatani.

Perencanaan: 1. Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan; 2. Keteknikan pencegahan, dan pengelolaan kanal pada gambut; 3. Peningkatan sistem kemitraan pada Masyarakat Peduli Api; 4. Pengembangan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan; 5. Peringatan dini; 6. Patroli; 7. Perencanaan strategi dan ketatausahaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; 8. Monitoring dan evaluasi operasional pencegahan kebakaran hutan dan lahan; 9. Kesiapsiagaan; 10. Deteksi dini; 11. Pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan; 12. Monitoring dan evaluasi operasional pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan; 13. Pelatihan/pembekalan/inhousetraining/penyegaran/bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan; 14. Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas SDM; dan 15. Pembentukan dan pembinaan brigade pengendalian kebakaran hutan. Penyelenggaraan pencegahan:

- n -

a

No.

Program

Peraturan Teknis

Rincian Kegiatan 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18.

- 12 -

Penerapan agroforestry, agro silvo pastura, silvo pastura dan kegiatan sejenisnya; Sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai ragam metode; Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan; Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga pencegahan kebakaran hutan dan lahan; Gerakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan; Pendampingan masyarakat peduli api; Praktek pembukaan lahan tanpa bakar; Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakaran; Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi; Pengelolaan bahan bakaran; Pembuatan sekat kanal, embung dan kantong air; Pemantapan organisasi dan prosedurnya; Simulasi mobilisasi berbagai tingkatan; Peningkatan koordinasi melalui rapat keija, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain; Peringatan dini dan aplikasi sistem peringkat bahaya kebakaran atau sistem sejenisnya; Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan; Pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanan kebakaran hutan dan lahan melalui peta atau sejenisnya; Pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi sumberdaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa; dan

No.

Program

Rincian Kegiatan

Peraturan Teknis

19. Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Penyelenggaraan penanggulangan: 1. Penerapan deteksi dini melalui berbagai macam metode pengamatan seperti deteksi melalui menara pengawas, aplikasi berbagai jenis kamera/ CCTV, penginderaan jauh (potret udara atau citra satelit); 2. Pengolahan data dan informasi hotspot; 3. Penyebarluasan data dan informasi hotspot; 4. Penetapan level kesiagaan; 5. Penetapan posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan; 6. Pelaksanaan pengukuran api (size up); 7. Pendirian posko lapangan; 8. Pemadaman langsung; dan 9. Pembuatan ilaran api. Penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran: 1. Penaksiran luas; 2. Analisa vegetasi bekas terbakar; 3. Penaksiran kerugian; 4. Rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar; 5. Investigasi sebab-sebab kebakaran; 6. Melakukan penandaan dengan garis Polisi dan/atau garis PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 7. Penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu (Detasering) terhadap areal pasca kebakaran hutan dan lahan; 8. Melakukan penyidikan; dan 9. Monitoring dan menindaklanjuti segala hal terkait pelaksanaan penanganan proses penegakan hukum bidang kebakaran hutan dan lahan. - 13 -

No.

Program

Peraturan Teknis

Rincian Kegiatan

5.

Pengembangan perbenihan

Peraturan Menteri Kehutanan No. 1. P. l/Menhut-II/2009 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut11/2009 tentang Penyelenggaraan 2. Perbenihan Tanaman. 3.

Pembangunan sumberdaya genetik, yaitu: a. penetapan jenis prioritas; b. pengamatan variasi genetik; dan c. konservasi sumberdaya genetik. Pemuliaan tanaman hutan. Penyediaan benih melalui: a. tegakan benih teridentifikasi; b. tegakan benih terseleksi; c. areal produksi benih; d. tegakan benih provenan; e. kebun benih semai; f. kebun benih klon; dan g. kebun pangkas. 4. Penyediaan bibit melalui: a. pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR); b. pembangunan persemaian permanen; dan c. pembangunan kebun bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). 5. Pengedaran benih dan bibit. 6. pembinaan dan pengawasan peredaran benih.

6.

Penelitian dan pengembangan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, -

14 -

Penelitian dan pengembangan meliputi litbang terapan, kebijakan dan eksperimental dalam jangka pendek, utamanya terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) serta peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).

No.

Program

Rincian Kegiatan

Peraturan Teknis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK /Setjen/Kum. 1/4/2016. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung No. P. 8 /PDASHL/ SET /KUM. 1 /11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

7.

Pendidikan dan pelatihan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/Setjen/Kum. 1/4/2016. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nomor P. 8/PDASHL/SET/KUM. 1 /11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

Pendidikan dan pelatihan jangka pendek untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas kelompok masyarakat terkait pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) serta peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).

- 15 f*

No.

Program

Rincian Kegiatan

Peraturan Teknis dan Kehutanan Nomor P.46/MENLHK /SETJEN/KUM. 1/7/2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

8.

Penyuluhan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/Setjen/Kum. 1/4/2016. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nomor P. 8/PDASHL/SET/KUM. 1 /11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MenLhk /Setjen/Kum. 1/8/2016 Tentang PenyuluhKehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat. 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

1. Pendampingan kegiatan RHL dalam kegiatan: a. Sosialisasi kebijakan RHL oleh Penyuluh Kehutanan; b. Identifikasi areal RHL oleh Penyuluh Kehutanan; c. Survey sosial ekonomi masyarakat sekitar areal RHL; dan d. Bimbingan teknis RHL bagi Penyuluh Kehutanan. 2. Pendampingan kelompok tani hutan (KTH) dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan dan monitoring RHL; 3. Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha; 4. Metode dan materi penyuluhan dapat berbentuk: a. Metode penyuluhan: Lomba wana lestari; Temu Teknis KTH; Sekolah lapang; dan Workshop, dll. b. Materi Penyuluhan: Media cetak (buku, majalah, leaflet, booklet, buletin, modul, dll); dan Media Elektronik (radio, TV, dan online sistem). 5. Penyusunan Program (tingkat UPTD dan Provinsi) meliputi: a. identifikasi potensi wilayah menggunakan metode dan instrumen Participatory Rural Appraisal (PRA), Impact Point, Focus Group Discussion (FG D ) atau teknik identifikasi keadaan wilayah lainnya; dan b. Program penyuluhan kehutanan sebagai pedoman

- 16 -

Of

No.

Program

Rincian Kegiatan

Peraturan Teknis dan Kehutanan Nomor77/MenLhk /Setjen/Kum. 1/2016 tentang Metode 6. dan Materi Penyuluhan Kehutanan. 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 78 /MenLHK/Setjen /Kum. 1/2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan.

9.

Pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan

penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) Kehutanan. Monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan.

Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 1. Penyiapan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHKAdat, dan Kemitraan, melalui: Setjen/2015 tentang Pedoman a. operasionalisasi kelompok kerja percepatan perhutanan Pemberian Bantuan Peralatan Pengembangan Usaha Ekonomi sosial (Pokja PPS); Produktif Ramah Lingkungan. b. sosialisasi Tingkat Tapak; 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup c. fasilitasi Usulan; dan dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHKd. verifikasi Administrasi dan Teknis. 2. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, meliputi: Setjen/2015 tentang Hutan Hak. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup a. sosialisasi tingkat tapak; b. pelatihan pengembangan usaha; dan Kehutanan Nomor c. penguatan kelembagaan kelompok; P. 34 /MenLHK/ Setjen /Kum. 1/2015 d. rehabilitasi hutan dan lahan (restorasi perlindungan dan tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan tumpang sari); dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan e. alat ekonomi produktif. 3. Penanganan Konflik, Tenurial Dan Hutan Adat, meliputi: Hidup. a. pendataan potensi konflik tenurial dan hutan adat; 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup b. pengaduan dan pendaftaran konflik; dan Kehutanan Nomor P.84/MenLHKc. pemetaan/assesment konflik tenurial; Setjen/2015 tentang Penanganan d. fasilitasi/mediasi penanganan konflik tenurial; Konflik Tenurial Kawasan Hutan. e. fasilitasi percepatan pengakuan hutan ada; dan 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup - 17 -

No.

Program

Rincian Kegiatan

Peraturan Teknis

f. identifikasi, inventarisasi, verifikasi, dan validasi untuk dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum. 1 hutan adat. 4. Pembinaan, meliputi: /10/2016 tentang Perhutanan Sosial. a. Penyu sunan pedoman; dan b. Melakukan bimbingan terkait prosedur dan tata kerja. 10.

Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian

1. Peraturan Pemerintah Republik Merupakan kegiatan hasil monitoring, evaluasi, pelaporan Indonesia No. 76 tahun 2008 tentang pelaksanaan rehabilitasi yang ditindaklanjuti dengan pelaporan pelaksanaan pengendalian. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 39 /MenLHK /Setjen /Kum. 1/4/2016. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nomor P. 8/PDASHL/SET/KUM. 1 /11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

- 18 -

4

B. STANDAR RINCIAN RANCANGAN KEGIATAN PENGGUNAAN SISA DBH DR KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN No.

Program

Peraturan Teknis

Rincian Kegiatan

1.

Pengelolaan taman hutan raya (Tahura)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/MenLHK/Setjen /K. 1/3/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Tata Cara Penyu sunan Rencana Pengelolaan pada KSA dan KPA.

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang: a. pembentukan tim kerja; b. penyusunan tujuan pengelolaan; c. penyusunan strategi dan rencana kegiatan; d. penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi; dan e. konsultasi publik. 2. Penyusunan dokumen. 3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek, merupakan penjabaran dari Rencana Pengelolaan Jangka Panjang. Paling sedikit memuat tujuan dan sasaran, arahan kegiatan dalam kerangka prioritas pengelolaan, rencana kegiatan, pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 4. Rehabilitasi Tahura: a. Reboisasi; b. Pemelihaaran tanaman; c. Pengayaan tanaman; dan d. penyelenggaraan konservasi tanah dan air.

2.

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Perencanaan: Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/ 1. Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan; Kum. 1/3/2016 tentang Pengendalian 2. Keteknikan pencegahan, dan pengelolaan kanal pada gambut; 3. Peningkatan sistem kemitraan pada Masyarakat Peduli Api; Kebakaran Hutan dan Lahan 4. Pengembangan sarana prasarana pengendalian kebakaran - 19 1

No.

Program

Peraturan Teknis

Rincian Kegiatan 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

hutan dan lahan; Peringatan dini; Patroli; Perencanaan strategi dan ketatausahaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; Monitoring dan evaluasi operasional pencegahan kebakaran hutan dan lahan; Kesiapsiagaan; Deteksi dini; Pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan; Monitoring dan evaluasi operasional pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan; Pelatihan /pembekalan/inhousetraining/penyegaran /bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan; Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas SDM; dan Pembentukan dan pembinaan brigade pengendalian kebakaran hutan.

Penyelenggaraan pencegahan: 1. Penerapan agroforestry, agro silvo pastura, silvo pastura dan kegiatan sejenisnya; 2. Sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai ragam metode; 3. Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka penyadarantahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan; 4. Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga pencegahan kebakaran hutan dan lahan; 5. Gerakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan; - 20 -

0(

No.

Program

Peraturan Teknis

Rincian Kegiatan 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18.

19.

Pendampingan masyarakat peduli api; Praktek pembukaan lahan tanpa bakar; Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakaran; Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi; Pengelolaan bahan bakaran; Pembuatan sekat kanal, embung dan kantong air; Pemantapan organisasi dan prosedurnya; Simulasi mobilisasi berbagai tingkatan; Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain; Peringatan dini dan aplikasi sistem peringkat bahaya kebakaran atau sistem sejenisnya; Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan; Pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanan kebakaran hutan dan lahan melalui peta atau sejenisnya; pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi sumberdaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa; dan patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Penyelenggaraan penanggulangan: 1. Penerapan deteksi dini melalui berbagai macam metode pengamatan seperti deteksi melalui menara pengawas, aplikasi berbagai jenis kamera/CCTV, penginderaan jauh (potret udara atau citra satelit); 2. Pengolahan data dan informasi hotspot; 3. Penyebarluasan data dan informasi hotspot; 4. Penetapan level kesiagaan;____________________________________ -2 0,

No.

Program

Rincian Kegiatan

Peraturan Teknis 5. 6. 7. 8. 9.

Penetapan posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan; Pelaksanaan pengukuran api (size up); Pendirian posko lapangan; Pemadaman langsung; dan Pembuatan ilaran api.

Penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran: 1. Penaksiran luas; 2. Analisa vegetasi bekas terbakar; 3. Penaksiran kerugian; 4. Rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar; 5. Investigasi sebab-sebab kebakaran; 6. Melakukan penandaan dengan garis Polisi dan/atau garis PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 7. Penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu (Detasering) terhadap areal pasca kebakaran hutan dan lahan; 8. Melakukan penyidikan; dan 9. Monitoring dan menindaklanjuti segala hal terkait pelaksanaan penanganan proses penegakan hukum bidang kebakaran hutan dan lahan. 3.

Penanaman pohon pada lahan di luar kawasan

1. Peraturan Pemerintah Republik 1. Pembibitan. Indonesia No. 76 tahun 2008 tentang 2. Penanaman, meliputi: a. Penanaman di kawasan mangrove; Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan b. Penanaman di pesisir/pantai; dan 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor c. Penanaman di kawasan bergambut. P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan 3. Pemeliharaan. Pemberian Insentif Kegiatan 4. Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air antara lain Rehabilitasi Hutan dan Lahan, berupa berupa: - 22 -

No.

Program

Rincian Kegiatan

Peraturan Teknis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/Setjen/Kum. 1/4/2016. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nomor P. 8/PDASHL/SET/ KUM. 1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

4.

Penanaman bambu pada kanan kiri sungai, sempadan danau dan daerah tangkapan air (DTA), sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah.

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

sengkedan; teras guludan; teras bangku; saluran buntu atau rorak; saluran pembuangan air; terjunan air; biopori; sumur resapan; pengendali jurang; dam penahan; dam pengendali; kolam retensi; dan/atau beronjong.

1. Peraturan Pemerintah Republik 1. Penanaman bambu di kanan kiri sungai; Indonesia No. 76 tahun 2008 tentang 2. Penanaman di sempadan danau dan Daerah Tangkapan Air Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (DTA); dan 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3. Penanaman di sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah. P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/Setjen/Kum. 1/4/2016. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nomor P. 8/PDASHL/SET/ KUM. 1/11/2016 tentang Petunjuk - 23 -

"I

No.

Program

Peraturan Teknis

Rincian Kegiatan

Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

5.

Pengadaan bangunan konservasi tanah dan air

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/Setjen/Kum. 1/4/2016. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nomor P. 8/PDASHL/SET/ KUM .1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 4. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nomor P. 6/PDASHL/SET/ KUM. 1/8/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air.

- 24 -

1. Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air antara lain: a. sengkedan; b. teras guludan; c. teras bangku; d. saluran buntu atau rorak; e. saluran pembuangan air; f. terjunan air; g. biopori; h. sumur resapan; i. pengendali jurang; j. dam penahan; k. dam pengendali; l. kolam retensi; dan/atau m. beronjong.

C. FORMAT USULAN DAFTAR KEGIATAN DBH DR MENURUT SUB KEGIATAN UNTUK MASING-MASING KEGIATAN DBH DR RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Form ulir RKASKPD

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

2.2.1

_________Tahun anggaran : 20XX_______

Urusan Pemerintahan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Organisasi

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Program

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kegiatan____________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lokasi Kegiatan Sumber Dana INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR

TARGET KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

MASUKAN KELUARAN HASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE

URAIAN

REKENING

Rincian Perhitungan Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah

3

4

5

6

2

1

...J U . ...... ....JL...

1

i —

H

i........ .....________ j •;.....,...........1................Jj i ......... ".—i1............ ._ .L i! i|

i , i.................i.................. ................. 1!..................;.................. ..................;.................:.................. r .... ^ ^ 1 I

I j

j

....... 1f.*.....'...'...'..

1 ......... . t . ........... ....,i.......... Provinsi/Kabupaten/Kota ....

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jabatan

Triwulan 1 Triwulan II

NO.

._

.

....

1

Triwulan III ' Triwulan IV

Nama

Jumlah

NIP.

NAMA

—

NIP

JABATAN

TANDATANGAN

D. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN USULAN RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN PENGGUNAAN DBH DR

KOP KEPALA DAERAH Kepada: Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lengkap : Jabatan : Alamat : bersama ini menyampaikan usulan rancangan kegiatan dan penganggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, untuk selanjutnya dapat dibahas bersama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tem pat..., Tanggal ... Gubernur /Bupati /W alikote

(tanda tangan asli dan stempel basah) Nama

- 26 -

E. FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN

BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN USULAN RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN PENGGUNAAN DBH DR

Pada hari ini, ...... , tanggal ...... bulan ..... tahun 20XX, bertempat di ..............., telah dilakukan pembahasan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q.................., atas usulan rancangan kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH DR Provinsi/Kabupaten/Kota .... sebagaimana terlampir. Pembahasan dimaksud mencakup: 1. Kesesuaian kegiatan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; 2. Kesesuaian kegiatan dengan prioritas kegiatan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi; 3. Sumber pendanaan kegiatan dan output kegiatan; dan 4. Mekanisme penugasan kegiatan DBH DR provinsi ke kabupaten/kota. Adapun hasil pembahasan usulan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Terhadap ketidaksesuaian kegiatan penggunaan DBH DR yang diusulkan pemerintah daerah bersangkutan sebagaimana terlampir, usulan dimaksud akan disampaikan kembali dan direvisi oleh pemerintah daerah bersangkutan. Demikian Berita Acara Pembahasan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ............, Tanggal.......... Kementerian Keuangan

Bulan.... Tahun........... Kementerian Dalam Negeri

Nama NIP

Nama NIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nama NIP

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

- 27 -