232014068_edi Supriyo Ta Siap Maju.docx

Potensi Fraud dan Whistleblowing dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan di Universitas ABC

Oleh: EDI SUPRIYONO 232014068

TUGAS AKHIR Diajukan Kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Program Studi Akuntansi Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan-persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS

: EKONOMIKA DAN BISNIS

PROGRAM STUDI

: AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 2019

i

Pernyataan Tidak Plagiat

ii

Pernyataan Persetujuan Akses

iii

Penjelasan Untuk Karya Tidak Diunggah

iv

Lembar Pengesahan

v

Lembar Persetujuan

vi

Motto

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku” – Filipi 4:13 “jangan biarkan suara dari pendapat orang lain menghilangkan suara dari hati nuranimu sendiri”- Steve jobs “Hidup bukanlah permainan keberuntungan. Jika kau ingin menang, kau harus bekerja keras” – Sora (No game No life) “Hal memalukan bukanlah ketika kau jatuh, tetapi ketika kau tidak mau bangkit lagi” – Midorima shintarou (Kukoro No Basuke)

vii

Abstract This study aims to see whether there is the potential for fraud and the potential for whistleblowing in the management of student funds as a way of fraud detection, in a university located in Central Java, by describing several variables including fraud, whistleblowing and management of student funds. This study uses a qualitative descriptive study in the Faculty Student Senate (SMF) at ABC University. Data collection is done by interview, observation, and documentation. Then the data is analyzed using the framework of the triangle fraud framework and categorizing fraud according to the ACFE. The results of this study show that in the management of student funds there is the potential for fraud, namely misuse of financial statements and corruption even though this has not happened but there are indications. Other than that the potential for whistlebowing is not found because they assume that if fraud occurs it is better to discuss it in a family manner and not report the action. keyword : fraud, whistleblowing, management of student funds.

viii

Saripati Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi fraud dan potensi whistleblowing dalam pengelolaan dana kemahasiswaan sebagai bentuk pemitigasian fraud, dalam sebuah universitas yang berada di Jawa Tengah, dengan mendeskripsikan beberapa variabel diantaranya fraud, whistleblowing serta pengelolaan dana kemahasiswaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatifpada Senat Mahasiswa Fakultas(SMF) yang berada di universitas ABC. Pengumpulan data dilakukan dengan carawawancara, observasi, dan dokumentasi.Kemudian data dianalisis menggunakan acuan kerangka kerja fraud triangle dan pengkategorian fraud menurut ACFE. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam pengelolaan dana kemahasiswaan terdapat potensi fraud yaitu penyalahgunaan laporan keuangan dan korupsi. Selain itu potensi whistleblowing tidak ditemukan karena mereka menganggap jika terjadi fraud lebih baik dibicarakan secara kekeluargaan dan tidak melaporkan tindakan tersebut. kata kunci : fraud, whistleblowing, Pengelolaan dana kemahasiswaan.

ix

Ucapan terimakasih Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan proses perkuliahan dan penulisan tugas akhir ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa banyak sekali pihak yang telah membantu, mendoakan serta memberikan motiasi dan saran kepada penulis selama menyelesaikan proses perkuliahan dan penulisan tugas akhir ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada : 1.

Yang terkasih Ibu, bapak, dan keluarga. Terima kasih atas perhatian dan doa kepada penulis sekaligus menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

2.

Ibu Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari, SE.,M.Ak. Selaku dosen pembimbing yang dengan sabar mengarahkan serta banyak memberikan saran-saran yang sangat berguna sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan.

3.

Bapak Yefta Andi Kus Noegroho, SE.,M.Si.,Akt.,CMA. Selaku wali studi yang memberikan pengarahan dalam menjalani perkuliahan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

4.

Ibu Dr. Theresia Woro Damayanti, SE.,M.Si.,Akt.,CA. Selaku KAPRODI yang telah membantu dalam segala hal administrasi yang dibutuhkan.

5.

Bapak dan ibu Dosen penguji yang telah menguji dalam Rancangan Tugas Akhir maupun Tugas Akhir. Terima kasih atas saran dan masukannya.

6.

Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW yang banyak memberikan pengalaman dan pelajaran berharga dari awal hingga akhir proses perkuliahan.

7.

Seluruh staf Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW yang telah membantu penulis dalam kelancaran perijinan penelitian ini.

8.

Sahabat-sahabat yang sudah memberikan semangat, motivasi dan kesempatan untuk bisa berbagi pengalaman, inspirasi, serta kontribusi mendukung dalam penyelesaian mahakarya ini. (Damas, Hariadi, Fajar, Satya, Hari, Michael, Masto, Yudha).

x

9.

Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendoakan dan mendukung penulis selama masa perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir.

Penulis tidak dapat membalas setiap kebaikan dan doa yang telah diberikan kepada penulis. Penulis hanya bisa berterima kasih yang sebesarbesarnya dan berdoa semoga karma baik selalu menyertai setiap langkah hidup kita semua. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati semoga penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak yang menggunakannya, terima kasih.

Salatiga,22 februari 2019

Edi Supriyono

xi

Kata Pengantar Penelitian ini terdiri dari bagian pendahuluan, kajian literatur,metoda penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan, keterbatasan dan saran. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah ingin melihat potensi fraud dalam pengelolaan dana kemahasiswaan, serta potensi whistleblowing sebagai bentuk cara pemitigasian fraud. Selain itu penulisan tugas akhir ini juga ditujukan sebagai syarat untuk memenuhi sebagian dari persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen satya wacana salatiga. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan yang mungkin ditemukan.Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar penelitian ini dapat lebih baik lagi. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat memberikan dorongan bagi peneliti-peneliti lain untuk mengembangkan penelitian sejenis dimasa mendatang.

Salatiga, 22 februari 2019

Penulis

xii

Daftar Isi Potensi Fraud dan Whistleblowing dalam ............................................................ i Pernyataan Tidak Plagiat ..................................................................................... ii Pernyataan Persetujuan Akses ........................................................................... iii Penjelasan Untuk Karya Tidak Diunggah ........................................................ iv Lembar Pengesahan ...............................................................................................v Lembar Persetujuan ............................................................................................ vi Motto .................................................................................................................... vii Abstract ................................................................................................................ viii Saripati .................................................................................................................. ix Ucapan terimakasih ...............................................................................................x Kata Pengantar ................................................................................................... xii Daftar Isi ............................................................................................................. xiii Daftar Tabel..........................................................................................................xv Daftar Gambar ................................................................................................... xvi PENDAHULUAN...................................................................................................1 KAJIAN LITERATUR..........................................................................................3 Fraud ....................................................................................................... 3 Whistleblowing ....................................................................................... 5 Pengelolaan Dana Kemahasiswaan ......................................................... 7 METODA PENELITIAN ......................................................................................8 Teknik Analisis Data ............................................................................... 8 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....................................................9 Gambaran Umum Objek Penelitian ........................................................ 9 Identifikasi Potensi Fraud dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan pada Tahap Perencanaan ................................................................................... 12

xiii

Identifikasi Potensi Fraud dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan pada Tahap Pelaksanaan ................................................................................... 14 Identifikasi Potensi Fraud dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan pada Tahap Pertanggungjawaban ...................................................................... 18 Identifikasi Potensi Whistleblowing dalam Pengelolaan Dana PLK .... 21 KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN ........................................22 Kesimpulan ........................................................................................... 22 Keterbatasan Penelitian dan Saran ........................................................ 22 Daftar Pustaka......................................................................................................24 Lampiran-Lampiran ............................................................................................26

xiv

Daftar Tabel Tabel 1 ......................................................................................................... 8

xv

Daftar Gambar Gambar 1. The Fraud Triangle ............................................................................ 3 Gambar 2 Pelaku Fraud Berdasarkan Pendidikan ........................................... 5 Gambar 4.Struktur Organisasi SMF ................................................................ 10 Gambar 5. Pengembangan Peran Lembaga Kemahasiswaan ........................ 11 Gambar 6.Pengembangan Struktur Program Lembaga Kemahasiswaan yang Integratif .............................................................................................................. 12 Gambar 7.Tahapan dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan ..................... 12

xvi

PENDAHULUAN UU No. 20 tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dunia pendidikan juga tidak lepas dari sorotan karena dinilai cukup rentan dengan terjadinya fraud hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kasus yang terjadi, sebagai contoh seorang kepala sekolah bernama Syamsuddin ditahan oleh kejaksaan cabang Lappariaja Kejari Bone terkait penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2014 yang berakibat pada kerugian negara sebesar 108 juta rupiah (Hasrat 2016). ICW juga mengungkap data korupsi di dunia pendidikan ada sekitar 425 kasus korupsi dan diantaranya ada 214 kasus korupsi pendidikan terjadi di dinas pendidikan, dari 2005 sampai 2016 (Asikin 2017). Hal ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi di universitas. Universitas merupakan salah satu organisasi non-profit yang bergerak di bidang jasa pendidikan. Dalam pengelolaan keuangan tentu universitas wajib membuat laporan keuangan atas dana yang diterimanya kepada pemberi dana sebagai bentuk pertanggungjawaban seperti yang tercantum dalam UU No 20 tahun 2003 pasal 48 tentang pengelolaan dana pendidikan yang menerangkan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Dengan adanya prinsip tersebut diharapkan setiap pengelolaan dana pendidikan dapat lebih baik dan sesuai aturan. Meskipun sudah ada aturan mengenai pengelolaan dana pendidikan namun masih saja terdapat fraud didalam pengelolaan dana pendidikan.Salah satu kasus fraud terbaru dalam universitas adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan rektor universitas Airlangga (Unair) Fasichul Lisan dalam kasus korupsi pembangunan dan pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Pendidikan Unair tahun 2007-2010 (Rakhmawaty, n.d.). Untuk itu dibutuhkan suatu cara untuk meminimalisir terjadi fraud.

1

Salah satu cara memitigasi fraud adalah dengan whistleblowing. Penelitian yang di lakukan Dyck et al. (2010) menjelaskan keberadaan whistleblowing dianggap penting dalam mengungkapkan kecurangan yang telah banyak terbukti di abad ke 21. Whistleblowing merupakan pengungkapan informasi oleh anggota atau mantan anggota organisasi yang dilihat sebagai praktik ilegal dan tidak bermoral (Miceli, Near, dan Dworkin 2008). Orang yang melaporkan perbuatan ilegal atau kecurangan disebut whistleblower. Salah satu fenomena whistleblower yang terbaru di Indonesia adalah 8 Anggota DPRD Tanggamus dilindungi LPSK setelah melaporkan bupati ke KPK atas suap sebesar 523.350.000 rupiah setelah pengesahan APBD tahun 2016 pada Desember 2015 lalu. Penelitian terdahulu terkait fraud dana pendidikan dilakukanPuspitasari, Haryadi, dan Setiawan (2015) mengungkapkan bahwa terdapat kecurangan unit kegiatan Mahasiswa (UKM) dalam pengelolaan keuangan yang terletak pada tingginya biaya dalam laporan pertanggungjawaban. Sementara itu penelitian terkait whistleblowing sebagai sarana pemitigasian fraud di lakukan Seifert et al. (2010) menunjukkan pengungkapan kecurangan dari whistleblower terbukti lebih efektif di bandingkan metoda lain seperti audit internal atau pun audit eksternal. Dyck et al. (2010) menyatakan, karyawan berperan sebagai whistleblower dan mengungkap sebesar 17 persen kecurangan, sedangkan auditor eksternal hanya sebesar 10 persen pada 216 kasus kecurangan. Dari beberapa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya whistleblowing dapat dipakai sebagai sarana pemitigasian fraud. Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan ingin melihat potensi frauddalam pengelolaan dana kemahasiswaan, serta potensi whistleblowing sebagai bentuk cara pemitigasian fraud. Berbeda dengan penelitian yang di lakukan sebelumnya oleh Puspitasari dkk, yang hanya berfokus pada fraud namun penelitian ini juga melihat potensi whistleblowing. Penelitian ini dilakukan kepada 13 SMF (Senat Mahasiswa Fakultas) yang berada di universitas ABC dengan harapan dapat melihat gambaran secara menyeluruh terkait pengelolaan danakemahasiswaan. Objek penelitian ini dipilih karena peneliti melihat universitas ABC sudah terakredetasi A, yang seharusnya potensipotensi fraud sudah terminimalisir, apakah masih terdapt potensi kecurangan,

2

serta selalu adanya acara pembubaran panitia yang cukup mewah padahal hal tersebut tidak masuk didalam anggaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada lembaga kemahasiswaan pada khususnya dan pimpinan universitas maupun pimpinan fakultas pada umumnya untuk dapat memberikan informasi terkait potensi fraud yang terjadi dalam pengelolaan dana kemahasiswaan, serta potensi whistleblowing sebagai sarana pemitigasian fraud, serta untuk menambah literatur akuntansi keperilakuan dibidang audit. KAJIAN LITERATUR Fraud Dalam literatur akuntansi dan auditing, fraud merupakan praktik kecurangan yang diartikan sebagai ketidaktaatan dan penyimpangan (Priantara 2013). Menurut International Standards on Auditing (ISA) seksi 240 fraud didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja oleh pihak perusahaan yang berperan sebagai pimpinan perusahaan, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan tindak penipuan untuk memperoleh keuntungan dengan menghalalkan segala cara. Rezaee (2005) mendefinisikan fraud sebagai tindakan yang disengaja dan dibuat-buat oleh suatu entitas yang dapat mengakibatkan kepemilikan atas keuntunganyang tidak sah. Tindakan fraud dilakukan karena tiga hal yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) ketiga hal tersebut dikenal dengan The Fraud Triangle (Arens, Randy, dan Mark 2008).

TEKANAN

KESEMPATAN

RASIONALISASI

Gambar 1. The Fraud Triangle Sumber :Arens, A.A.,Elder dan Beasley (2008)

3

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE 2016) menyatakan fraud adalah segala upaya untuk mengelabui pihak lain supaya mendapatkan manfaat. Skema fraud menurut ACFE di golongkan menjadi tiga yaitu penyimpangan atas aset (asset misappropiation), penipuan atas laporan keuangan (fraudulent financial statement), dan korupsi (corruption). Penyimpangan aset adalah aset atau harta perusahaan yang disalahgunakan oleh pihak dalam maupun luar perusahaan, fraud tersebut merupakan jenis yang paling mudah untuk diketahui karena sifatnya yang berwujud serta dapat diukur dan dihitung. Sedangkan fraudulent financial statement adalah penyajian laporan keuangan suatu perusahaan yang disengaja salah bertujuan untuk mengelabui pengguna laporan keuangan. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, suap, penerimaan ilegal, gratifikasi, dan pemerasan. Dengan adanya tindakan tersebut perusahaan juga diwajibkan melakukan tindakan pencegahan atau biasa disebut prevention untuk mengantisipasi tindakan fraud. Tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat di generalisir terhadap semua kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan.Sebagian besar bukti-bukti kecurangan merupakan bukti-bukti tidak sifatnya langsung. Petunjuk adanya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejalagejala (symptoms) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi/ keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakterikstik yang bersifat kondisi / situasi tertentu, perilaku / kondisi seseorang personal tersebut dinamakan Red flag (Fraud indicators). Meskipun timbulnya red flag tersebut tidak selalu merupakan indikasi adanya kecurangan, namun red flag ini biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi. Pemahaman dan analisis lebih lanjut terhadap Red flag tersebut dapat membantu langkah selanjutnya untuk memperoleh bukti awal atau mendeteksi adanya fraud. Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasar penggolongan kecurangan oleh ACFE tersebut di atas.

4

Menurut ACFE tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tindakan fraud. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang dirilis pihak ACFE Indonesia mengenai pelaku fraud berdasarkan tingkat pendidikan seperti yang ditunjukan oleh gambar 2.

Gambar 2 Pelaku Fraud Berdasarkan Pendidikan Sumber :(ACFE, 2016) menurut survei ACFE (2016), pendidikan pelaku fraud terbanyak ada pada level sarjana. Data ini menunjukan walaupun memiliki pendidikan yang cukup tinggi namun tidak menutup kemungkinan untuk tidak melakukan fraud. Whistleblowing Whistleblowing adalah pengungkapan informasi oleh anggota atau mantan anggota organisasi yang dipandang sebagai praktik ilegal kepada organisasi maupun masyarakat (Miceli, Near, dan Dworkin 2008). Whistleblowing dapat berjalan secara efektif apabila memenuhi empat unsur yaitu adanya whistleblower, kasus kecurangan harus dilaporkan secara jelas disertai dengan bukti informasi kasus terkait, adanya individu ataupun sekelompok orang dalam organisasi yang melakukan tindak kecurangan, adanya pihak lain ataupun pihak berwenang yang menerima pengaduan dan bukti atas tindak kecurangan yang dilakukan (Dasgupta dan Kesharwani 2010). Siringoringo (2015) mendefinisikan whistleblowing sebagai satu tindakan melaporkan pelanggaran dalam suatu organisasi kepada

5

pihak lain baik di dalam maupun di luar organisasi. Park, Blenkinsopp, Oktem, dan Omurgonul (2008) menggolongkan whistleblowing dalam tiga dimensi. Whistleblowing internal, eksternal, dan tidak teridenfikasi atau anonymous. Whistleblowing internal mengacu pada melaporkan kesalahan kepada atasan atau orang lain di dalam organisasi yang dapat memperbaiki kesalahannya. Sedangkan whistleblowing eksternal terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan kemudian membocorkan kepada publik karena mengetahui bahwa kecurangan tersebut berdampak negatif kepada masyarakat. Anonymous yaitu ketika seseorang melaporkan tindak kecurangan namun menggunakan nama panggilan atau tidak memberikan informasi tentang dirinya sendiri. Istilah whistleblowing di Indonesia sering di artikan tindakan seseorang melaporkan adanya perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi. Kasus whistleblowing yang terkenal di Indonesia adalah ketika adanya pemberitaan yang menimpa kepolisian RI terkait skandal makelar kasus. Kasus lain terkait pelaporan informasi suap dalam pemilihan Deputi Senior BI yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Peran kedua whistleblower tersebut sangat penting dalam melindungi negara dari kerugian yang lebih besar serta pelanggaran hukum yang terjadi (Rustiarini, Wayan, dan Sunarsih 2015). Hal ini semakin menunjukkan bahwa peran whistleblowing membawa dampak yang cukup signifikan meskipun menjadi whistleblower dianggap tidak mudah karena sebagian orang memandang whistleblower sebagai tindakan yang tidak mentaati norma loyalitas organisasi, selain itu ada juga yang memandang whistleblower sebagai layaknya pahlawan terhadap nilai-nilai yang dianggap lebih penting dari loyalitas kepada organisasi (Bagustiantoi, Rizki, dan Nurkholis 2013). Heungsik dan Blenkinsopp (2009) mengungkapkan bahwa risiko pembalasan yang mungkin diterima oleh pelaku whistleblower secara tidak langsung dapat mempengaruhi niat individu untuk mengungkapkan kecurangan yang ada. Meskipun demikian, beberapa pihak berpendapat bahwa tindakan whistleblowing sebagai perilaku yang menguntungkan organisasi dan masyarakat (Appelbaum et al. 2007).

6

Pengelolaan Dana Kemahasiswaan Lembaga kemahasiswaan merupakan organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat, dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan didalam kegiatan ekstrakurikuler (Purnami, Sulindawati, dan Marvilianti 2017). Peran lembaga kemahasiswaan juga cukup signifikan bagi perkembangan universitas, selain membantu melambungkan nama universitas itu sendiri, lembaga kemahasiswaan juga sebagai tempat menghasilkan para mahasiswa yang berkualitas (Saptarengga 2014). Dalam universitas ABC lembaga kemahasiswaan dalam hal ini SMF dalam setiap kegiatannya didanai oleh universitas yang kemudian disebut sebagai dana PLK (Pengembangan Lembaga Kemahasiswaan). Dana PLK adalah dana yang diberikan universitas kepada fakultas kemudian disalurkan kepada organisasi kemahasiswaan yang nantinya dikelola untuk kegiatan penunjang mahasiswa, baik kegiatan professional maupun humanistic. Selain itu dana kemahasiswaan dalam kegiatan juga diperoleh dari USDA. Universitas ABC sendiri memiliki dana PLK yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: 7% X 30% x Jumlah SKS Fakultas x Jumlah Mahasiswa Fakultas Hal ini berdampak pada jumlah dana PLK yang tidak sama melainkan proporsional sesuai jumlah SKS X mahasiswa, untuk masing-masing fakultasnya. Sebagai gambaran proses perencanaan danaPLK dapat dilihat pada Tabel 2.

7

Tabel 1 Proses Perencanaan sampai dengan Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Dana PLK di Universitas ABC PROSES Perencanaan

SUB PROSES 1. Pra RAKER (SMU) 2. RAKER (SMU,BPMU) 3. RAKOR (SMU,BPMU, SMF,BPMF)

Pengajuan proposal kegiatan

1. Sekertaris umum (SMU) mengoreksi proposal kegiatan

bagian anggaran

2. Dikirim ke BPMU 3. Dikirim ke BIKEM 4. Dikirim ke bagian keuangan 5. Ditandatangani oleh PR 3

Pembuatan LPJ

1. Sekertaris umum (SMU) mengoreksi proposal kegiatan 2. Dikirim ke BPMU 3. Dikirim ke BIKEM 4. Dikirim ke bagian keuangan Penyusunan LPJ (laporan pertanggungjawaban) dibuat dengan mengumpulkan semua nota sebagai lampiran

Sumber :Data Primer (2018)

METODA PENELITIAN Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metoda kualitatif digunakan untuk menjelaskan fakta yang sama dengan situasi sebenarnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan narasumber bendahara SMU, bendahara SMF, dan juga kepanitiaan selain itu wawancara juga dilakukan kepada kepala BIKEM (bidang kemahasiswaan) selaku pemberi dana untuk melakukan konfirmasi terkait alur pengelolaan dana PLK. Observasi dilakukan dengan caraterjun langsung dalam kegiatan kepanitiaan, karena kegiatan kepanitiaan juga bagian dari SMF, sebagai pelaksana program yang dirancang oleh SMF. Teknik Analisis Data Terdapat tiga alur analisis data kualitatif, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini hasil wawancara dilakukan proses reduksi data untuk mengambil intisari dari hasil wawancara dan membuang

8

hasil wawancara yang tidak menjawab persoalan penelitian. Kemudian dilakukan penyajian data berupa teks naratif (bentuk catatan lapangan) yaitu kutipan-kutipan hasil wawancara sebagai bukti pendukung. Setelah data disajikan, kemudian data dianalisis menggunakan acuan kerangka kerja fraud triangle dan pengkategorian fraud menurut ACFE pada hasil wawancara dan observasi yang telah diperoleh dari lapangan untuk mengetahui potensi terjadi fraud dan whistleblowing pada pengelolaan dana PLK di universitas ABC. Dari hasil analisis, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab persoalan penelitian. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Objek Penelitian Universitas ABC adalah salah satu universitas swasta di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 14 fakultas dan 62 prodi.Masing-masing fakultas, terdapat lembaga kemahasiswaan yang salah satunya disebut Senat Mahasiswa Fakultas (SMF). SMF adalah lembaga eksekutif di aras fakultas yang mengkoordinasikan aktivitas mahasiswa di aras fakultas atau program studi. SMF memiliki tugas dan wewenang yaitu: a) menyusun dan mengajukan program kerja anggaran berdasarkan GBHPLK di aras fakultas pada permulaan tahun periode kepada SMU melalui BPMF untuk dikoordinasikan; b) melaksanakan program kerja yang telah

ditetapkan

pada

rapatkoordinasi

LK;

c)

memberi

laporan

pertanggungjawaban kepada SMU melalui BPMF pada akhir periode; d) menggiatkan aktivitas mahasiswa fakultas sebagai basis kegiatan akademik mahasiswa; e) mewakili mahasiswa fakultas dalam kegiatan kedalam maupun keluar fakultas; f) memberi laporan berkala mengenai perkembangan pelaksanaan program kerja dan anggaran kepada SMU melalui BPMF; g) memberikan saran dan pemikiran yang kritis-prinsipil, kreatif-realitis dan non-konformis kepada pimpinan fakultas; h) menyampaikan aspirasi mahasiswa di aras fakultas; i) menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan BPMF untuk dibahas dan disahkan oleh BPMF; j) membuat peraturan SMF; k) membuat keputusan SMF. Gambar 2 menunjukkan struktur organisasi SMF secara umum.

9

Ketua Bendahara

Staff

Sekretaris

Staff

Staff

Staff

Bidang 1 Humanistik Skill

Bidang 2 Profesional Skill

Bidang 3 Pengorganisasian

Anggota

Anggota

Anggota

Sumber: hasil wawancara

Gambar 3.Struktur Organisasi SMF Gambar 3 menunjukkan pengembangan peran Lembaga Kemahasiswaan (LK) ABC bahwa peran LK sangat penting dalam pengembangan mahasiswa. SMF sendiri adalah bagian dari LK yang mengatur dan mengelola dana kemahasiswaan dalam hal ini PLK dan dana USDA dalam kepanitiaan. Dari gambar 3 diketahui bahwa tujuan dari LK sendiri ada tiga yaitu untuk universitas, fakultas/progdi dan juga untuk mahasiswa.Tujuan yang terkait dengan mahasiswa ditetapkan sebagai implikasi dari Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa (KUKM), penetapan peran tersebut diantaranya untuk program LK yang terintegrasi dengan universitas maupun fakultas, program professional skill dan humanistic skill. Implikasi dari KUKM sendiri yaitu untuk pelembagaan struktur organisasi dan infrastruktur dari program yang LK buat, yaitu peraturan, keputusan, ketetapan LK, dan lain-lain.Tujuan LK harus sejalan dengan universitas, fakultas/prodi, dan mahasiswa, khususnya terkait dengan penetapan peran LK yang seharusnya terintegrasi dengan program kerja universitas maupun fakultas/ prodi, sekaligus mengasah professional skill maupun humanistic skill.

10

Sumber : SPPM (2012)

Gambar 4. Pengembangan Peran Lembaga Kemahasiswaan Universitas ABC

Setelah

pengembangan

peran

lembaga

kemahasiswaan

kemudian

dikembangkanlah Struktur Program Lembaga Kemahasiswaan yang integratif yang dimaksudkan bahwa program yang dijalankan oleh LK haruslah terintegrasi dengan baik dari lembaga mahasiswa universitas maupun fakultas.Dalam buku Skenario Pola Pembinaan Mahasiswa (SPPM) ABC 2012 pada skenario IV, dijelaskan lembaga mahasiswa dapat menetapkan kebijakan program dan anggaran didalam kegiatan professional skill dan juga humanistik skill seperti pada gambar 4, dalam hal ini SMF. Dalam pelaksanaan pengembangan program profesional maupun humanistik SMF diberikan wewenang untuk menetapkan kebijakan dan mengelola penggunaan anggaran yang didapat dari universitas maupun fakultas yang salah satunya disebut dana PLK, sebagai program terpadu dari LK yang nantinya akan digunakan di dalam kepanitiaan.

11

Sumber : SPPM (2012)

Gambar 5.Pengembangan Struktur Program Lembaga Kemahasiswaan yang Integratif

Identifikasi Potensi Fraud dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan pada Tahap Perencanaan Dalam pengelolaan dana kemahasiswaan terdapat tiga sumber dana pemasukan yaitu PLK, USDA, dan kontribusi peserta. Pengelolaan dana PLK dimulai dari tahapan perencanaan, dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan, dan diakhiri dengan tahapan pertanggungjawaban yang ditunjukkan melalui Gambar 5. Perencanaan Pelaksanaan

Pertanggungjawaban

Gambar 6.Tahapan dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan Sumber: hasil wawancara

Perencanaan merupakan tahapan dalam penyusunan dan pengajuan program kerja serta anggaran. Secara umum di semua fakultas memiliki cara yang 12

sama dalam penyusunan anggaran, hanya saja ada beberapa hal yang berbeda tergantung kebutuhan setiap fakultas. Setiap tahun dana PLK yang diterima fakultas selalu berbeda tergantung jumlah mahasiswa setiap angkatan. Pihak SMF sama sekali tidak mengetahui mengenai perhitungan dana tersebut, tugas mereka hanya merencanakan kegiatan untuk satu periode kedepan menggunakan dana PLK yang mereka terima. Pembagian dana PLK terbagi menjadi dua yaitu untuk professional skill dan humanistic skill yang masing-masing besarnya untuk professional minimal 60 persen, dan humanistic maksimal 40 persen. Hal ini tentu menjadi pembeda dalam perencanaan pembagian anggaran antar fakultas karena kegiatan dan kebutuhan setiap fakultas pasti berbeda. Selain hal itu terdapat perbedaan lagi dalam keterlibatan proses perencanaan, meskipun tidak ada aturan secara tertulis mengenai proses perencanaan ini, namun secara umum semua fakultas pasti melibatkan: 1) Bendahara SMF; 2) Badan Pengurus Harian (BPH) selaku pengawas program kerja serta anggaran SMF; 3) Komisi C (bagian anggaran); 4) Ketua SMF.Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang selalu menunjukkan adanya keterlibatan fungsionaris tersebut didalam perencanaan dana PLK. Namun, ada beberapa fakultas yang ketika proses perencanaan tidak melibatkan semua elemen LK yang ada, seperti yang terjadi di Fakultas A. Hal ini sesuai

dengan

pernyataan

DW

selaku

bendahara

Fakultas

A

yang

mengungkapkan: “Yang terlibat saat perencanaan cuma Bendahara SMF, sekretaris fakultas dan bendahara fakultas”

Lain halnya dengan Fakultas B yang hanya melibatkan bendahara dan sekretaris saja.Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh BS selaku bendahara SMF Fakultas B. Setelah perencanaan dilakukan kemudian dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi yang diikuti oleh seluruh anggota SMF. Selanjutnya program kerja beserta anggarannya disetujui dan disahkan oleh Pembantu Rektor 3 (PR 3). Dalam tahap perencanaan potensi fraudmungkin terjadi ketika tahap perencanaan penganggaran tidak melibatkan semua elemen dalam LK karena saat perencanaan pembuatan anggaran seharusnya semua elemen fungsionaris LK seperti ketua, sekretaris, dan ketua bidang, bahkan anggota lainnya, karena bisa saja itu tidak cukup mewakili suara dari anggota lainnya terlibat, sehingga

13

diperlukan keterlibatan seluruh anggota LK, dengan begitu proses perencanaan dapat dikatakan transparan.Meskipun terdapat RAKOR dalam tahap perencanaan yang diikuti oleh seluruh anggota SMF tetapi saat RAKOR terjadi, anggaran PLK tidak dapat diubah. Hal ini bisa saja membuka kesempatan bagi yang terlibat untuk melakukan tindakan fraud. Identifikasi Potensi Fraud dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan pada Tahap Pelaksanaan Setelah tahapan perencanaan di lanjutkan dengan tahapan pelaksanaan. Dalam tahapan ini dimulai dengan pembentukan kepanitiaan untuk tiap kegiatan yang telah dianggarkan di tahapan perencanaan. Panitia kegiatan akan membuat proposal kegiatan untuk kemudian diajukan kepada Komisi C selaku bagian program di dalam LK. Dalam proses pelaksanaan pembuatan anggaran, pihak panitia sudah memiliki standar harga yang ditetapkan oleh pihak SMU sebagai standarisasi harga. Standar harga yang dipakai adalah harga tertinggi di pasaran, kemudian penanggungjawab panitia memberikan daftar nama ke komisi B BPMF yang nantinya akan dibuatkan memo komisi B kemudian memo komisi B akan diberikan ke SMF untuk dibuatkan SK kepanitiaan. Selanjutnyapanitia kegiatan mengirim proposal kegiatan dan anggaran ke bendahara SMF dan sekretaris SMF untuk dikoreksi dan ditandatangani oleh ketua bidang, BIKEM (Bidang Kemahasiswaan), ketua dan bendahara SMU, Biro Kemahasiswaan dan juga kepada PR 3 untuk disahkan, selanjutnya anggaran yang telah disetujui oleh PR 3 akan direalisasikan oleh bagian keuangan yang kemudian dana tersebut akan dikirim ke TU fakultas. Terkait pengambilan dana sendiri dilakukan oleh bendahara kegiatan dan bendahara SMF. Dana yang diterima tidak semua dalam bentuk tunai melainkan ada sebagian yang langsung di transfer ke rekening panitia atau penanggungjawab panitia, kemudian pihak panitia akan membayar pembelian kepada vendor dengan cara transfer dengan mekanisme, anggota panitia memberikan bukti nota transaksi, kemudian penanggungjawab panitia akan mentransfer dana tersebut ke vendor yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada DL selaku bendahara SMF Fakultas K yang mengungkapkan;

14

“Sekarang sistem yang dipakai selain cash juga pakai transfer, semisal menganggarkan baju, nah itu nanti cara bayarnya gak tunai tapi sistem transfer ke rekening vendornya”

Dalam tahapan pelaksanaan diperoleh hasil bahwa tidak semua kegiatan didanai dengan menggunakan anggaran fakultas atau universitas dalam hal ini Dana PLK, melainkan menggunakan sumber lain berupa usaha dana (USDA). USDA merupakan sumber pembiayaan yang biasa dipakai untuk menopang kegiatan yang sumber dana dari fakultas atau universitas masih belum mencukupi. Mekanisme USDA diatur oleh universitas yaitu mencakup besaran dana USDA yang boleh dilakukan hanya sebesar maksimal 30 persen dari total pemasukan. Mekanisme USDA sendiri dilakukan dengan berbagai cara, ada yang dilakukan dengan cara menjual makanan atau minuman, menjual pakaian bekas, ada juga yang dilakukan dengan cara live musik di cafe-cafe atau ngamen di rumah makan pinggir jalan yang dirasa ramai. Biasanya panitia kegiatan menetapkan target penjualan per anggota panitia, jika panitia kegiatan tidak memenuhi target, akan dikenakan denda sebesar keuntungan dari hasil penjualan USDA, dan jika ada keterlambatan pengumpulan uang USDA atau denda biasanya panitia kegiatan akan memberikan denda tambahan yang jumlahnya sudah ditetapkan bersama hal ini mereka lakukan demi menutupi kekurangan dana yang dibutuhkan. Mekanisme USDA seperti ini terkadang memberatkan anggota panitia, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh DM selaku anggota panitia yang mengatakan; “Aku pernah mengikuti kepanitiaan dan dikenai denda sebesar Rp.300.000,00 karena gak mencapai target, aku rasa itu memberatkan banget, sedikit-sedikit denda, sampai satu minggu cuma minum energen, karena uangnya dipakai untuk bayar denda”.

Namun mekanisme seperti ini tidak semua dilakukan oleh fakultas, seperti halnya Fakultas L, narasumber mengatakan: “Untuk memulai kegiatan biasanya sih gak USDA, karena percuma jika dilakukan USDA, pada akhirnya hanya sedikit yang akan jualan dan mereka dikenai denda, dari pada USDA temen-temen kegiatan lebih milih ke iuran, untuk menutupi kekurangan, jadi per anggota panitia nantinya akan dikenai uang sebesar

15

Rp.100.000,00 sampai dengan Rp.400.000,00 tergantung besarnya kekurangan dana di kepanitiaan”

USDA sendiri sebenarnya tidak diwajibkan oleh universitas namun sering kali dalam pelaksanaan kegiatan selalu diadakan USDA, hal tersebut dikarenakan panitia pelaksana kegiatan selalu menginginkan acara yang terbaik dan biasanya anggaran yang diberikan universitas tidak memenuhi, hal ini lah yang mendorong panitia kegiatan untuk melakukan USDA. Hal ini sesuai dengan pernyataan BS dan BR, selaku sekretaris dan bendahara di Fakultas B: “Dana yang kita dapet banyak yang kurang, kan kita cuma sedikit jumlah mahasiswanya jadi dapetnya juga sedikit sedangkan untuk menjalankan program kegiatan tahun kemarin banyak bahan-bahan yang mahal jadi uangnya gak cukup, makanya perlu USDA”

Selain dana yang dianggap kurang terkadang universitas juga terlambat dalam mencairkan dana untuk kegiatan kepanitiaan. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh RW selaku bendahara yang berada di SMF fakultas I: “Jadi untuk periode lalu pernah dana PLK untuk kegiatan belum turun saat kegiatan dimulai jadi kami harus pinjam-pinjam uang untuk memulai kegiatan”

Hal serupa juga diungkapkan oleh ES yang mengikuti kegiatan kepanitiaan periode ini, yang bersangkutan mengungkapkan; “ Kemarin aku ikut kepanitiaan tapi dana untuk kegiatan belum cair sampai acara selesai siangnya baru dikasih tau kalau dananya baru cair”.

Untuk menyiasati hal tersebut panitia kegiatan dapat meminjam uang dari kas LK yang didapat dari sisa periode lalu saat kegiatan memiliki kelebihan dana USDA. Jadi sisa USDA biasanya akan diberikan ke kas LK sebagai dana simpanan yang dapat digunakan jika ada kekurangan atau dana belum cair. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh KK, selaku narasumber yang berada di Fakultas F. “Untuk mengatasi dana yang belum turun dari universitas biasanya kita menggunakan uang simpanan tahun lalu, meminjam uang sisa dari USDA periode lalu sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian saat dana sudah cair kita baru kembalikan.”

Hal serupa diungkapkan oleh PD selaku bendahara Fakultas G ;

16

“Sisa uang periode kegiatan yang lalu harus dikembalikan lagi ke kas LK, hal ini dilakukan supaya LK mempunyai cadangan dana saat ada kegiatan namun dana belum cair, jadi bisa dibantu dari dana kas LK”.

Tidak hanya dua fakultas diatas namun Fakultas H dan K, juga mengharuskan sisa uang USDA harus dikembalikan ke kas LK. Tujuan dari sisa USDA dikembalikan ke kas LK sebenarnya merupakan tindakan yang tepat, sebagai dana cadangan yang dapat dipakai jika ada kekurangan dalam kepanitiaan ataupun kebutuhan mendesak didalam LK, mengingat dana yang terkadang belum turun saat kegiatan berlangsung. Jadi USDA tetap dapat dilakukan dengan cara meminjam kas LK sebagai modal awal USDA. Jadi memang ada beberapa fakultas yang menggunakan uang sisa USDA periode lalu sebagai dana tabungan SMF yang bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan mendadak. Namun fakultas yang lainnya menyatakan bahwa uang sisa dari USDA adalah hak panitia jadi tergantung kebijakan panitia dana tersebut untuk apa. Seperti yang diungkapkan BS dan BR selaku bendahara SMF yang berada di Fakultas B yang bersangkutan menyatakan; “Kalau uang USDA lebih ya buat panitia, kan itu haknya panitia, masa panitia yang ngerjain masa masuk ke kas LK kan ya kasihan”

Hal serupa juga diungkapkan oleh SR selaku bendahara Fakultas I yang mengungkapkan; “Kalau dari periode-periode lalu sisa uang USDA dikembalikan ke kas LK, tapi pernah dipertanyakan oleh panitiakegiatan kan itu uang kita sendiri, USDA yang melakukan panitia sendiri, denda juga yang bayar panitia sendiri. Jadi untuk periode ini sisa USDA dikembalikan ke panitia terserah panitia digunakan untuk apa”.

Sisa USDA yang tidak dikembalikan ke LK biasanya digunakan untuk pembubaran panitia ataupun dibagikan secara tunai kepada anggota panitia. Hal ini sesuai dengan pernyataan HD sebagai salah satu narasumber yang mengikuti kepanitiaan di Fakultas A mengatakan; “Waktu itu ada sisa uang dari kegiatan kepanitiaan, rencana untuk pembubaran panitia dan makan-makan, tetapi karena banyak yang sibuk dan tidak bisa datang akhirnya uangnya dibagi per-anggota dapat Rp.200.000,00”

17

Hal serupa diungkapkan juga oleh bendahara SMF Fakultas D dan E; “Di fakultas kita kalau ada uang sisa pasti dikembalikan anggota panitia, biasanya langsung dalam bentuk uang atau makan-makan”.

Dari hasil konfirmasi dengan pihak fakultas, tidak ada aturan yang melarang peruntukkan dana USDA, namun jika hal ini terus dilakukan maka akan berpotensi menyimpang dari tujuan utama USDA, yang sebenarnya mereka melakukannya untuk menutup dana yang kurang di kegiatan bukan mereka jadikan ajang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan kedok pembubaran panitia ataupun uang sisa untuk dibagi secara pribadi. Dalam kaitannya dengan fraud triangle pada tahap pelaksaanan,masuk dalam jenis rasioanalisasi, karena beberapa fakultas menganggap bahwa itu adalah hak mereka karena mereka telah mngumpulkan dana tersebut secara pribadi, meskipun itu di lakukan untuk menutupi dana yang kurang dalam pelaksanaan kegiatan. Identifikasi Potensi Fraud dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan pada Tahap Pertanggungjawaban Tahapan terakhir dari pengelolaan dana PLK adalah pertanggungjawaban. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dimulai dengan mengumpulkan nota-nota pengeluaran selama kegiatan sesuai dengan sumber dana pemasukan. Dana yang diterima dari PLK akan dipisahkan dengan dana yang lain dalam LPJ, pembuatan LPJ disesuai dengan apa yang dianggarkan dalam dana PLK. Dalam pembuatan LPJ harus selalu dilampirkan nota pengeluaran, standar dari nota sendiri harus terdapat kop nota, nama, alamat, nomor telepon, cap, harga per item, tanda tangan, tanggal. Nota-nota yang tidak sesuai standar akan dikembalikan oleh bendahara SMF kepada panitia kegiatan untuk diperbaiki. Dalam proses pembuatan LPJ terdapat beberapa kondisi yang mengindikasikan adanya kecurangan, misalnya saja terletak pada tingginya harga yang digunakan dalam proposal anggaran padahal realisasinya selalu menggunakan harga terendah saat pembelian, ini mengakibatkan adanya selisih harga yang berpotensi digunakan untuk kebutuhan diluar anggaran. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh IC bendahara yang berada di Fakultas E:

18

“Jadi periode tahun lalu kita kekurangan dana untuk beli kebutuhan fakultas, nah karena periode ini uangnya sisa banyak jadi digunakan untuk beli tripot, supaya dananya tidak dikembalikan ke fakultas, itupun kita juga menaikan harganya di nota, awalnya beli sekitar seratus lima puluhan tapi di nota kita tulis tiga ratus supaya uangnya gak sisa” Kondisi lain yang mengindikasikan adanya potensi fraud adalah tidak pernah dilakukannya konfirmasi kepada pihak ketiga oleh bendahara SMF terkait harga dalam pembelian barang di nota yang seharusnya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Dari hasil wawancara di tiga belas fakultas, masing-masing bendahara fakultas tidak pernah melakukan konfirmasi atas pengeluaran yang dilakukan di kepanitiaan. Hal tersebut yang membuat adanya potensi fraud didalam pelaksanaan kegiatannya, seperti yang dikatakan oleh ES yang pernah mengikuti kegiatan di kepanitiaan yang berkata: “Aku pernah sih dulu naikin harga sewa di kwitansi saat sewa kursi, aku anggarin dua ratus ribu, padahal sewa kursi hanya lima puluh ribu.Aku pake kwitansi sendiri, terus tak tulis nomer telpon ku sendiri, bapak yang punya persewaan cuma tak suruh tanda tangan aja karna udah kenal. Awalnya khawatir seandainya dikonfirmasi sama bendahara tapi faktanya gak pernah di telpon kok, jadi sekarang kebiasaan begitu kalau ikut panitia.

Namun, terbukti masih ada satu fakultas yang melakukan konfirmasi di dalam pelaksanaan pembuatan LPJ, hal ini di ungkapkan oleh EL selaku bendahara SMF di Fakultas D; “Kemarin waktu aku jadi bendahara kegiatan saat ada nota yang gak bersih atau gak masuk klasifikasi nota yang benar aku langsung konfirmasi langsung ke tokonya seperti konfirmasi pembelian atau kalau ada yang kurang seperti cap, tanda tangan, atau notanya ada coretan aku langsung dateng ketokonya untuk minta yang baru”

Dari hasil wawancara di semua fakultas, ditemukan adanya penyalahgunaan laporan pertanggungjawaban, yaitu dengan me-markup harga, mengganti tanggal nota supaya hangus dan tidak dilaporkan pada LPJ, menggunakan nota kosong supaya nominal antara pengeluaran dan anggaran sama. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bendahara SMF di Fakultas B;

19

“Untuk menyiasati supaya anggaran dan LPJ sama kita biasanya minta nota kosong, atau kalau gak ganti harga yang ada di nota, semisal selisihnya ada lima belas ribu, ya kita cari nota yang kira-kira harganya pantes untuk dinaikin”.

Hal senada diungkapkan juga oleh bendahara SMF Fakultas K; “Fakultas K biasanya juga pakai nota kosong sih untuk menyamakan nominal LPJ dan proposal, tapi periode ini kami ganti tanggalnya dinota, jadi aturan dari fakultas nota pembelian kan gak boleh dimasukan di LPJ kalau lebih dari tiga puluh hari, kalau lebih dari tiga puluh hari nota dianggap kadaluarsadan akan dipermasalahin jadi kemarin kami ganti tanggalnya supayagak masuk di LPJ, sesuai sama nominal yang dibutuhin supaya bisa pas, ya pokoknya dimain-mainin aja di LPJ kalau gak bisa nol”.

Hasil wawancara di Fakultas H, J, L, dan fakultas yang lain pun mengungkapkan hal serupa bahwa cara tersebut sering mereka lakukan untuk menyiasati kekurangan ataupun kelebihan yang ada antara LPJ dan proposal anggaran. Meskipun ada beberapa fakultas yang tidak melakukan hal tersebut pada periode ini seperti yang terjadi di Fakultas A, DW selaku bendahara mengungkapkan: “Periode ini selama aku jadi bendahara aku belum lakuin hal itu sih, karena kalau di fakultas A ada uang sisa gak pernah di permasalahin, uangnya pasti aku kembaliin, kemarin pernah sisasampai seratusan ribu waktu aku kembaliin ya gak dipermasalahin kok. Tapi kalau ada cara naikin harga di nota atau pake nota baru aku tau kok itu udah turun temurun”.

Hal serupa diungkapkan juga oleh Fakultas D yang mengungkapkan; “Selama aku pegang bendahara di SMF, belum pernah ada nota yang dilebihlebihin atau dikurangin di LPJ, jadi bener-bener real karna selama ini uang LPJ juga gak pernah lebih.tapi kalau uang USDA lebih dikembalikan ke panitia lagi, biasanya untuk pembubaran atau makan-makan”

Namun dari hasil wawancara di seluruh fakultas kecurangan semacam itu sudah tidak asing bagi mereka, bahkan ada satu fakultas yang malah mengajarkan hal tersebut kepada bendahara kegiatan untuk memanipulasi data laporan keuangan supaya antara anggaran proposal dan LPJ sama. Hal ini di ungkapkan oleh BS dan BR selaku bendahara Fakultas B:

20

“Kadang kita turun langsung waktu pembuatan LPJ kepanitiaan saat bendahara kegiatan kesusahan, kita juga kasih masukan dan bantuin gimana caranya supaya LPJ dan proposal bisa sama”

Dengan demikian diperoleh hasil bahwa, dalam tahapan pertanggungjawaban memiliki potensi kecurangan yang cukup konsisten di beberapa fakultas yang ada. Motif mereka melakukan hal tersebut salah satunya karena adanya tekanan, jika ada uang sisa maka anggaran untuk periode depan akan di potong, dan juga mereka menganggap hal tersebut wajar dan itu sudah menjadi budaya turuntemurun setiap angkatan. Identifikasi Potensi Whistleblowing dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan Berdasarkan hasil identifikasi potensi fraud yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini juga bermaksud untuk menilai potensi whistleblowing yang ada. Hasil wawancara menunjukkan bahwa narasumber memiliki niat untuk mengungkapkan fraud yang ada dalam pengelolaan dana kemahasiswaan, seperti yang di sampaikan oleh DW selaku bendahara SMF Fakultas A; “Jika ada terjadi penyimpangan kecurangan atau melalaikan tugas pasti kita tegur biasanya pakai surat peringatan (SP) satu-tiga”

Sama halnya dengan fakultas B yang bersangkutan mengungkapkan; “Jika ada kecurangan atau tindakan yang melanggar pasti akan dilaporkan, tapi sebelumnya akan di tegur dulu, kenapa mereka melakukan hal tersebut”

Dalam hasil wawancara di Fakultas C, D E, F, M mereka juga setuju bahwa akan melaporkan tindak fraud ataupun penyimpangan. Namun karena kondisi yang terjadi adalah narasumber juga merupakan salah satu dari pendukung kecurangan, dan hal itu sudah menjadi hal turun-temurun menjadi budaya organisasi, sehingga mereka memilih untuk diam, sehingga kecurangan yang terjadi di dalam internal SMF tidak pernah diketahui oleh sebagian besar mahasiswa yang lain. Meskipun ada beberapa fakultas yang menyatakan akan melaporkan tindak kecurangan namun dalam kenyataannya mereka tidak pernah melaporkan tindakan kecurangan yang SMF fakultas mereka lakukan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh PD selaku bendahara fakultas G yang bersangkutan mengungkapkan;

21

“Kita gak ada aturan yang berlaku seperti SP saat ada kecurangan, dan memilih tidak lapor, tapi diselesaikan secara kekeluargaan di internal LK, jadi gak sampai ke atas”

Hal serupa juga diungkapkan oleh bendahara SMF Fakultas L yang mengungkapkan; “Jika ada tindakan kecurangan didalam kepanitiaan biasanya kita akan tegur dan diselesaikan secara kekeluargaan, tidak ada blacklist atau SP, dan hanya di selesaikan di unit LK kita aja, gak sampai dilaporin”

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN Kesimpulan Secara keseluruhan terdapat potensi fraud khususnya dalam tahapan pertanggungjawaban yaitu penyalahgunaan laporan keuangan yaitu dengan memalsukan nota dan mark up harga. Jika dibiarkan hal tersebut akan menimbulkan moral yang tidak baik terhadap mahasiswa, karena mereka bisa saja mengumpulkan uang USDA tersebut hanya untuk pembubaran ataupun hal lain dan malah tidak fokus dalam hal kepanitiaan. Motif mereka melakukan hal tersebut yaitu karena mereka merasa hal tersebut adalah hal yang wajar dan sudah menjadi budaya turun-temurun. Dalam fraud triangle hal tersebut disebut rasionalisasi, serta timbulnya tekanan akibat adanya rasa kekhawatiran anggaran periode berikutnya akan dipangkas jika tidak sama antara proposal anggaran dan LPJ. Selain itu potensi whistleblowing pada tahap pertanggungjawaban tidak ditemukan.Dari semua narasumber mengetahui potensi kecurangan hanya saja mereka

enggan

untuk

mengungkapkan

lebihdalam

dikarenakan

mereka

menganggap jika terjadi potensi fraud lebih baik dibicarakan secara kekeluargaan dan tidak melaporkan tindakan tersebut, selain itu hal tersebut sudah menjadi budaya turun-temurun didaalam organisasi, sehingga mereka memilih untuk diam. Keterbatasan Penelitian dan Saran Keterbatasan penelitian yaitu tidak adanya triangulasi data, seperti mendapatkan bukti-bukti pendukung seperti halnya nota-nota, LPJ, proposal, serta narasumber kurang terbuka dalam memberikan jawaban saat proses wawancara.

22

Serta wawancara hanya dilakukan kepada 13 fakultas meskipun seharusnya terdapat 14 fakultas, hal ini karena salah satu fakultas dianggap masih belum ada kegiatan dan baru berjalan saat kegiatan penelitian dilakukan.Saran kedepan penelitian selanjutnya memperluas objek penelitian tidak hanya di satu universitas namun dapat membandingkan dengan universitas lain, atau lebih memperdalam hanya dalamsatu tahapan saja dan hanya fokus dalam satu jenis kecurangan.

23

Daftar Pustaka ACFE. (2016). Survai Fraud Indonesia. Jakarta: ACFE Indonesia Chapter. Appelbaum, M. K., Law, J. B., Jones, D., Barnacz, A., Johnson, A., dan Keenan, J. P. (2007). “I think I know what you mean.” The role of theory of mind in collaborative communication. Interaction Studies: Social Behaviour and Communication in Biological and Artificial Systems, 8(2), 267–280. Arens, A., Randy, E., dan Mark, B. (2008). Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi. In Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi. Jakarta: Erlangga. Asikin, I. (2017, April 24). ICW Ungkap Korupsi di Dunia Pendidikan, Dinas Pendidikan.urutan.Teratas..Tribun.News..Retrieved.from.http://www.tribunn ews.com/nasional/2017/04/24/icw-ungkap.korupsi.diIdunia-pendidikandinaspendidikan-urutan-teratas. Bagustiantoi,

Rizki,

dan

Nurkholis.

(2013).

Faktor-Faktor

yang

MempengaruhiMinat.Pegawai.Negeri.Sipil.(PNS).untuk.Melakukan.Tindaka n.Whistleblowing. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB., 3(1). Dasgupta, S., dan Kesharwani, A. (2010). Whistleblowing: A Survey of Literature. IUP Journal of Corporate Governance. Dyck, Alexander, Morse, dan Zingales, L. (2010). Who blows the whistle on coporate fraud? The Journal of Finance, 2213–2253. Hasrat, W. (2016). Diduga Tilep Dana BOS, Kepsek Ini Ditahan Jaksa.Sindonews. Retrieved

from

https://daerah.sindonews.com/read/1126660/192/diduga-

tilep-dana-bos-kepsek-ini-ditahan-jaksa-1469611974. Matthew, Miles, B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. (1992). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook. Miceli, M. P., Near, J. P., dan Dworkin, T. M. (2008). Whistleblowing in Organizations. New York: Rotledge. Park, H., dan Blenkinsopp, J. (2009). Whistleblowing as planned behavior - A survey of south korean police officers. Journal of Business Ethics. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9788-y Park, H., Blenkinsopp, J.,Oktem, K. M., dan Omurgonul. (2008). Ultural Orientation and Attitudes Toward Different Forms of Whistleblowing: A

24

Comparison of South Korea, Turkey, and the U.K. Journal of Business Ethics., 82, 929–939. Priantara, D. (2014). Fraud Auditing and Investigation. Jakarta: Mitra Wacana Media. Purnami, G. A. K. M., Sulindawati, N. L. G. E., dan Marvilianti, P. E. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Yowana Brahma Vidya Universitas Pendidikan Ganesha. Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2). Puspitasari, Y. R., Haryadi, B., dan Setiawan, A. R. (2015). Sisi Remang Pengelolaan Keuangan Organisasi Mahasiswa. Jurnal Akuntansi Paradima JAMAL, 6(1), 1–174. Rakhmawaty, P. (n.d.). Eks Rektor Unair Tersangka Korupsi Pengadaan Alkes. Sindonews.MRetrievedMfromMhttps://nasional.sindonews.com/read/109698 4/13/eks-rektor-unair-tersangka-korupsi-pengadaan-alkes-1459343409 Rezaee, Z. (2005). Causes, consequences, and deterence of financial statement fraud. Critical Perspectives on Accounting. https://doi.org/10.1016/S10452354(03)00072-8 Rustiarini, Wayan, N., dan Sunarsih, N. M. (2015). Fraud Dan Whistleblowing: Pengungkapan Kecurangan Akuntansi Oleh Auditor Pemerintah. Saptarengga, H. (2014, November 29). Mengkaji Dana Kemahasiswaan. Setarnews. Retrieved from https://www.setaranews.com/mengkaji-danakemahasiswaan.html Seifert, D. L., Sweeney, J. T., Joireman, J., dan Thornton, J. M. (2010). The influence

of

organizational

justice

on

accountant

whistleblowing.

Accounting,MOrganizationsMandMSociety.Mhttps://doi.org/10.1016/j.aos.2 010.09.002 Siringoringo,

W.

(2015).

Pengaruh

Penerapan

Good

Governance

dan

Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Resiko Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bekasi). UKSW.2011.IKetentuanIUmumIKeluargaIMahasiswa.ISalatiga.

25

Lampiran-Lampiran

Daftar pertanyaan wawancara 1.

Pertanyaan yang diajukan untuk SMF terkait potensi fraud dan whistleblowing a) Bagaimana mekanisme, perencanaan pembuatan anggaran dana PLK, apakah semua elemen mahasiswa terlibat ? b) Bagaimana mekanisme, pelaksanaan pencairan dana PLK ? c) Bagaimana mekanisme pembuatan LPJ? Apakah nominal jumlah LPJ harus selalu sama dengan proposal saat diajukan ? d) Apakah di perbolehkan melakukan usaha dana (USDA)? Jika iya, bagaimana mekanisme pelaksanaan USDA? Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dana USDA? e) Dalam pembuatan LPJ apakah selalu disertai dengan nota-nota yang valid? Siapa yang berhak menilai validitas dan reliabilitas nota-nota? f) Apakah pernah dilakukan konfirmasi kepada pihak eksternal terkait notanota di LPJ? g) Jika dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan adanya kecurangan dalam pembelian, maupun nota, hal apakah yang akan dilakukan? apakah bersedia melaporkan kepada pihak yang berkepentingan? h) Adakah aturan yang berlaku dalam pemakaian inventaris dalam LK ? i) Bagaimana proses pengalokasian dana yang diterima SMF untuk unit-unit dibawah SMF ?

2. Pertanyaan yang diajukan di dalam kepanitiaan a) Bagaimana mekanisme penerimaan alokasi dana dari SMF? b) Adakah pengawasan yang dilakukan dari SMF maupun BPMF saat pemanfaatan alokasi dana PLK ? c) Apakah diperbolehkan melakukan usaha dana (USDA)? Jika iya, bagaimana mekanisme pelaksanaan USDA? Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dana USDA?

26

3. Pertanyaan yang diajukan kepada BIKEM (Biro Kemahasiswaan) a) Bagaimana mekanisme proses perencanaan pembuatan anggaran sampai dengan LPJ ? b) Bagaimana mekanisme pengecekan LPJ sebelum ke Bagian Keuangan? c) Adakah standar atau format pelaporan LPJ, jika terdapat indikasi kecurangan apa yang dilakukan ? d) Jika terdapat kecurangan pada pelaporan LPJ, adakah niat untuk melaporkan kepada pimpinan universitas atau pihak lain yang berwenang ? 4. Pertanyaan untuk bagian keuangan a) Adakah standar atau format pelaporan LPJ, jika terdapat indikasi kecurangan apa yang dilakukan ? b) Jika terdapat kecurangan dalam pelaporan LPJ, akankah adanya tindak lanjut oleh bagian keuangan ?seperti apa mekanismenya ? c) Pernahkah

di

temukan

kasus

kecurangan

pengelolaan

dana

kemahasiswaan? jika ada bagaimana cara mengatasinya dan adakah niat untuk melaporkan kecurangan tersebut kepada pihak yang berwenang ?

27

28