206350985-tanggung-jawab-akuntan-publik.doc

TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK Akuntan adalah seseorang yang berhak menyandang gelar atau sebutan akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP, adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. (PMK No. 17 tahun 2008, pasal 1). Profesi akuntan publik (auditor independen) memiliki tangggung jawab yang sangat besar dalam mengemban kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh masyarakat (publik). Terdapat tiga tanggung jawab akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu: 1. Tanggung Jawab Moral (Moral Responsibility) Akuntan publik memiliki tanggung jawab moral untuk: a) Memberi informasi secara lengkap dan jujur mengenai perusahaan yang diaudit kepada pihak yng berwenang atas informasi tersebut, walaupun tidak ada sanksi terhadap tindakannya. b) Mengambil keputusan yang bijaksana dan obyektif (objective) dengan kemahiran profesional (due professional care). 2. Tanggung Jawab Profesional (Professional Responsibility) Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab profesional terhadap asosiasi profesi yang mewadahinya (rule professional conduct). 3. Tanggung Jawab Hukum (Legal Responsibility) Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab diluar batas standar profesinya yaitu tanggung jawab terkait dengan hukum yang berlaku.Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Auditing Seksi 110, mengatur tentang “Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen”. Pada paragraf 2, standar tersebut antara lain dinyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah

1

laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat dan untuk membangun dan memelihara pengendalian intern yang akan, di antaranya, mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi (termasuk peristiwa dan kondisi) yang konsisten dengan asersi manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. Auditor independen dapat memberikan saran tentang bentuk dan isi laporan keuangan atau membuat draft laporan keuangan, seluruhnya atau sebagian, berdasarkan informasi dari manajemen dalam pelaksanaan audit. Namun, tanggung jawab auditor atas laporan keuangan auditan terbatas pada pernyataan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut. (SA 110 No. 3) Auditor independen juga bertanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab untuk mematuhi standar yang diterima oleh para praktisi rekan seprofesinya. Dalam mengakui pentingnya kepatuhan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia telah menerapkan aturan yang mendukung standar tersebut dan membuat basis penegakan kepatuhan tersebut, sebagai bagian dari Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang mencakup Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik. Bidang jasa akuntan publik meliputi: 1. Jasa Atestasi, termasuk di dalamnya adalah audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma, review atas laporan keuangan, dan jasa audit serta atestasi lainnya. 2. Jasa Non-atestasi, yang mencakup jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi. ATESTASI Atestasi (attestation) adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan kompeten yang menyatakan apakah asersi (assertion) suatu entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Standar atestasi membagi tiga tipe perikatan atestasi:

2

1. Pemeriksaan (examination) 2. Review 3. Prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures). Salah satu tipe pemeriksaan adalah audit atas laporan keuangan historis yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemeriksaan tipe ini diatur berdasarkan standar auditing. Tipe pemeriksaan lain, misalnya pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, diatur berdasarkan pedoman yang lebih bersifat umum dalam standar atestasi. Standar atestasi ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia: 1. Standar Umum a. Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup dalam fungsi atestasi. b. Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki pengetahuan cukup dalam bidang yang bersangkutan dengan asersi. c. Praktisi harus melaksanakan perikatan hanya jika ia memiliki alasan untuk meyakinkan dirinya bahwa kedua kondisi berikut ini ada: 

Asersi dapat dinilai dengan kritera rasional, baik yang telah ditetapkan oleh badan yang diakui atau yang dinyatakan dalam penyajian asersi tersebut dengan cara cukup jelas dan komprehensif bagi pembaca yang diketahui mampu memahaminya.



Asersi tersebut dapat diestimasi atau diukur secara konsisten dan rasional dengan menggunakan criteria tersebut.

d. Dalam semua hal yang bersangkutan dengan perikatan, sikap mental independen harus dipertahankan oleh praktisi. e. Kemahiran profesional harus selalu digunakan oleh praktisi dalam melaksanakan perikatan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan perikatan tersebut. 2. Standar Pekerjaan Lapangan a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. b. Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan.

3

3. Standar Pelaporan a. Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat perikatan atestasi yang bersangkutan. b. Laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur. c. Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi. d. Laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut. AUDIT Audit adalah suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatakan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Terdapat beberapa jenis audit atau pemeriksaan, antara lain: a. Audit Keuangan Audit keuangan adalah audit terhadap laporan keuangan perusahaan atau organisasi yang akan menghasilkan opini pihak ketiga mengenai relevansi, akurasi, dan kelengkapan laporan-laporan tersebut. Audit keuangan umumnya dilaksanakan oleh perusahaan atau akuntan publik independen yang harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Banyak perusahaan mempekerjakan auditor internal yang berfokus pada pengawasan pelaksanaan dan operasi perusahaan untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan organisasi

4

b. Audit Operasional Audit operasional adalah pengkajian atas setiap bagian organisasi terhadap prosedur operasi standar dan metoda yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan (3E). c. Audit Ketaatan Audit ketaatan adalah proses kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. d. Audit Investigatif Audit

investigatif

adalah

serangkaian

kegiatan

mengenali

(recognize),

mengidentifikasi (identify), dan menguji (examine) secara detail informasi dan fakta-fakta yang ada untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya dalam rangka pembuktian untuk mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan suatu entitas (perusahaan/organisasi/negara/daerah). Standar audit merupakan ukuran mutu pekerjaan audit yang ditetapkan oleh organisasi profesi audit, yang merupakan persyaratan minimum yang harus dicapai auditor dalam melaksanakan tugas auditnya. Standar audit diperlukan untuk menjaga mutu pekerjaan auditor. Mutu audit perlu dijaga supaya profesi auditor tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat. Untuk meyakinkan pembaca laporan audit, maka auditor harus mencantumkan bahwa auditnya telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku di dalam laporannya. Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, yaitu "prosedur" berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan "standar" berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (SA 150 No. 2) adalah sebagai berikut: 1. Standar Umum

5

a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama 2. Standar Pekerjaan Lapangan a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. b. Pemahaman memadai mengenai pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. 3. Standar Pelaporan a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. b. Laporan

auditor

harus

menunjukkan

atau

menyatakan,

jika

ada,

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporankeuangan secara keseluruhan atau suatu asersil bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

6

KOMPILASI DAN REVIEW Dalam melakukan kompilasi laporan keuangan, akuntan harus memahami secara garis besar sifat transaksi entitas tersebut, bentuk catatan akuntansinya, kualifikasi para petugas pembukuannya, basis akuntansi yang digunakan untuk penyajian laporan keuangan serta bentuk dan isi laporan keuangan. Akuntan biasanya memperoleh pengetahuan mengenai hal tersebut melalui pengalamannya atau melalui pengajuan pertanyaan kepada personel entitas tersebut. Berdasarkan pemahaman tersebut, pada saat melakukan kompilasi laporan keuangan, akuntan harus menentukan apakah perlu melakukan jasa akuntansi yang lain, seperti membantu mempersiapkan buku besar atau memberikan jasa konsultansi mengenai masalah akuntansi. Review atas laporan keuangan merupakan pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar Laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, atau sesuai dengan basis akuntansi komprehensif yang lain. Tujuan review sangat berbeda dengan tujuan kompilasi. Hasil review yang dilaksanakan melalui prosedur permintaan keterangan dan analisis harus menjadi dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan; sedangkan dalam suatu kompilasi, akuntan tidak memberikan keyakinan seperti itu. Standar jasa akuntansi dan review memberikan rerangka untuk fungsi nonatestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Sifat pekerjaan non-atestasi tidak menyatakan pendapat, hal ini sangat berbeda dengan tujuan audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Tujuan audit adalah untuk memberikan dasar memadai untuk menyatakan suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Review tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat seperti itu, karena dalam review tidak mencakup pemerolehan suatu pemahaman atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

7

Review dapat menjadikan perhatian akuntan tertuju kepada hal-hal penting yang mempengaruhi laporan keuangan, namun tidak memberikan keyakinan bahwa akuntan akan mengetahui semua hal penting yang akan terungkap melalui suatu audit. Jasa akuntansi yang diatur dalam standar ini, antara lain: 

Kompilasi laporan keuangan – penyajian informasi-informasi yang merupakan pernyataan manajemen (pemilik) dalam bentuk laporan keuangan.



Review atas laporan keuangan – pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.



Laporan keuangan komparatif – penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan dua periode atau lebih yang disajikan dalam bentuk berkolom.

LAPORAN KEUANGAN PROSPEKTIF Laporan keuangan prospektif mencakup prakiraan keuangan maupun proyeksi keuangan, termasuk ikhtisar asumsi dan kebijakan akuntansi pokok. Meskipun laporan keuangan prospektif dapat mencakup periode yang sebagian telah lewat, laporan untuk periode yang seluruhnya telah lewat tidak dianggap sebagai laporan keuangan prospektif. Laporan keuangan proforma dan penyajian sebagian 3 tidak dianggap sebagai laporan keuangan prospektif. Laporan keuangan prospektif dapat ditujukan untuk "penggunaan umum" atau "penggunaan terbatas." Penggunaan umum laporan keuangan prospektif adalah penggunaan laporan oleh pihak-pihak yang tidak melakukan negosiasi secara langsung dengan pihak yang bertanggung jawab, misalnya, dalam suatu pernyataan penawaran obligasi atau saham. Karena penerima laporan keuangan prospektif untuk digunakan umum tidak dapat menanyakan kepada pihak yang bertanggung jawab secara langsung mengenai penyajian, maka penyajian yang paling bermanfaat bagi mereka adalah yang menggambarkan hasil yang diharapkan, sepanjang pengetahuan dan keyakinan pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, hanya prakiraan keuanganlah yang tepat untuk digunakan umum ini.

8

Penggunaan terbatas laporan keuangan prospektif adalah penggunaan laporan keuangan prospektif oleh pihak yang bertanggung jawab itu sendiri atau oleh pihak yang bertanggung jawab dan pihak ketiga yang melakukan negosiasi secara langsung dengan pihak yang bertanggung jawab. Contohnya mencakup penggunaan untuk negosiasi pinjaman bank, pelaporan untuk suatu instansi yang berwenang, dan penggunaan semata-mata dalam entitas yang bersangkutan. Pihak ketiga yang menerima laporan prospektif yang dimaksud untuk digunakan terbatas dapat meminta keterangan kepada pihak yang bertanggung jawab dan merundingkan persyaratannya secara langsung. Kompilasi laporan keuangan prospektif merupakan jasa profesional yang mencakup: 1. Merakit, menurut kebutuhan, laporan keuangan prospektif berdasarkan asumsi pihak yang bertanggung jawab 2. Melaksanakan prosedur kompilasi yang diharuskan, termasuk membaca laporan keuangan prospektif beserta ikhtisar asumsi dan kebijakan akuntansi pokok serta mempertimbangkan apakah laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan panduan dalam PSAT No. 4 ini dan tidak secara nyata tidak tepat. 3. Menerbitkan laporan kompilasi. Kompilasi tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas laporan keuangan prospektif atau asumsi yang mendasari laporan tersebut. Karena keterbatasan prosedur yang dilaksanakan oleh akuntan, suatu kompilasi tidak memberikan keyakinan bahwa akuntan akan mengetahui hal-hal penting yang dapat terungkap dengan prosedur yang lebih luas, seperti yang dilakukan dalam pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif. Akuntan dapat melakukan kompilasi laporan keuangan prospektif untuk suatu entitas yang dalam hubungan dengan entitas tersebut ia tidak independen. Dalam keadaan

seperti

itu,

akuntan

secara

tegas

harus

mengungkapkan

ketidakindependensian tersebut; namun, alasan yang melandasinya tidak perlu diungkapkan. Jika akuntan tidak independen, is dapat memberikan laporan kompilasi bentuk baku, namun harus memasukkan kalimat berikut ini sesudah paragraf terakhir, ”Kami tidak independen dalam hubungan kami dengan PT KXT.”

9

PENGENDALIAN MUTU Standar pengendalian mutu kantor akuntan publik (KAP) memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan oleh IAPI. Unsur – unsur pengendalian mutu yang harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jenis jasa audit, atestasi dan konsultasi meliputi: 

Independensi – meyakinkan semua personel pada setiap tingkat organisasi harus mempertahankan independensi.



Penugasan personil – meyakinkan bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan dimaksud.



Konsultasi – meyakinkan bahwa personel akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan (judgement), dan wewenang memadai.



Supervisi – meyakinkan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP.



Perekrutan (hiring) – meyakinkan bahwa semua orang yang dipekerjakan memiliki karakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten.



Pengembangan professional – meyakinkan bahwa setiap personil memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk memberikan pengetahuan memadai bagi personelnya untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karier mereka di KAP.



Penerimaan dan kelanjutan klien – menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas berdasarkan pada prinsip pertimbangan kehati-hatian (prudence).

10



Inspeksi – meyakinkan bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif. Kantor akuntan publik juga harus mematuhi standar auditing yang ditetapkan

Ikatan Akuntan Indonesia dalam pelaksanaan audit. Oleh karena itu, kantor akuntan publik harus membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian penugasan audit dengan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Sifat dan luasnya kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang ditetapkan oleh kantor akuntan publik tergantung atas faktorfaktor tertentu, seperti ukuran kantor akuntan publik, tingkat otonomi yang diberikan kepada karyawan dan kantor-kantor cabangnya, sifat praktik, organisasi kantornya, serta pertimbangan biaya-manfaat. (SA 161 No. 2) Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan penugasan audit secara individual; standar pengendalian mutu berkaitan dengan pelaksanaan praktik audit kantor akuntan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dan standar pengendalian mutu berhubungan satu sama lain, dan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang diterapkan oleh kantor akuntan publik berpengaruh terhadap pelaksanaan penugasan audit secara individual dan pelaksanaan praktik audit kantor akuntan publik secara keseluruhan. (SA 161 No.3) PERATURAN MENTERI KEUANGAN No. 17 Tahun 2008 Bidang jasa akuntan publik dan KAP adalah jasa atestasi meliputi jasa audit umum atas laporan keuangan, jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma, jasa reviu atas laporan keuangan,

jasa atestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam SPAP. Selain itu,

Akuntan Publik dan KAP dapat memberikan jasa audit lainnya dan jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultansi sesuai dengan kompetensi Akuntan Publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (pasal 2 ayat 1&3) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana disebut di atas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun

11

buku berturut-turut. Akuntan Publik tersebut dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut. Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP setelah 1 (satu) tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut. (pasal 3 ayat 1-3) Akuntan Publik wajib mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang diselenggarakan dan/atau yang diakui oleh IAPI dan PPAJP. Akuntan Publik yang dalam waktu 1 (satu) tahun tidak melakukan audit umum atas laporan keuangan, wajib mengikuti PPL di bidang auditing dan akuntansi paling sedikit sebanyak 15 (lima belas) SKP (Satuan Kredit PPL) pada tahun berikutnya. Akuntan Publik wajib menyampaikan laporan realisasi PPL tahunan dengan lengkap kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya dengan menggunakan formulir Realisasi PPL pada Lampiran XI sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. (pasal 34 ayat 1,4&5). Akuntan publik wajib melaporkan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat paling lambat satu bulan sejak : menjadi Rekan KAP dengan melampirkan perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris, mengundurkan diri dari KAP, pindah alamat tempat tinggal. Kewajiban melapor dilakukan dengan menggunakan formulir Pemberitahuan Pindah Alamat atau Status Rekan KAP pada Lampiran XII PMK ini. (pasal 35 ayat 1&2) KAP wajib menyampaikan dengan lengkap kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat laporan tahunan sebagai berikut: 

Laporan kegiatan usaha



Laporan keuangan KAP



Laporan realisasi program kerja tenaga asing Laporan tahunan tersebut wajib diserahkan dalam bentuk hard copy dan soft

copy. KAP yang bekerjasama dengan KAPA (Kantor Akuntan Publik Asing) atau OAA (Organisasi Audit Asing), wajib menyampaikan hasil reviu mutu kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat paling sedikit sekali dalam 4 (empat) tahun sejak tanggal perjanjian kerjasama. Kepala Pusat dapat menunjuk pejabat atau petugas untuk melakukan penelitian langsung terhadap laporan tersebut. (pasal 36)

12

KAP yang mempekerjakan tenaga asing wajib menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat yang paling kurang memuat nama, izin kerja tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, kewarganegaraan, keahlian, rencana kerja, dan jangka waktu penugasan, paling lama 1 (satu) bulan sejak tenaga asing yang bersangkutan dipekerjakan. (pasal 37) KAP wajib melaporkan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya (pasal 38 ayat 1): a) Perubahan alamat dengan melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah kantor yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain. b) Perubahan susunan Rekan dengan melampirkan perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris. c) Perubahan pemimpin Rekan dan/atau Pemimpin Cabang KAP dengan melampirkan bukti domisili dan surat perjanjian dari seluruh Rekan mengenai perubahan atau surat penunjukkan menjadi Pemimpin Cabang KAP d) Pemimpin Rekan dan/atau rekan KAP mengundurkan diri atau meninggal dunia. KAP wajib melaporkan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat paling lambat 1 (satu) bulan sejak: (1) KAPA yang melakukan perjanjian kerjasama dengan KAP oleh negara asal dicabut izin usahanya; (2) OAA yang melakukan perjanjian dengan KAP bubar; (3) perubahan dan/atau berakhirnya kerja sama dengan KAPA atau OAA. (pasal 38 ayat 2) Berdasarkan pasal 40, dijelaskan bahwa dalam memberikan jasa -jasanya, Akuntan Publik dan KAP wajib mematuhi: 1) SPAP yang ditetapkan oleh IAI. 2) Etika profesi yang ditetapkan oleh IAI. 3) Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang jasa yang diberikan. UU PASAR MODAL Berdasarkan pasal 16 PMK No.17/PMK.1/2008, sebuah KAP hanya dapat berbentuk Perseorangan

ataupun Persekutuan Perdata atau Persekutuan Firma.

Mengingat badan usaha yang menjadi dasar dari KAP tersebut bukanlah berbentuk badan hukum, maka tanggung jawab terhadap kewajiban untuk mengganti kerugian

13

terhadap pihak yang dirugikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibebankan kepada pribadi dari anggota persekutuan tersebut secara tanggung renteng. Dengan pengertian lain, bahwa harta yang akan menjadi jaminan pembayaran terhadap pemenuhan ganti-ganti rugi tersebut adalah harta pribadi dari masing-masing Akuntan Publik dalam hal KAP yang merupakan badan usaha dalam menjalankan Jasanya berbentuk Perorangan ataupun Persekutuan Perdata ataupun Persekutuan Firma. Jika ditemukan bukti-bukti pelanggaran dalam memberikan jasanya baik yang bersifat ringan hingga yang bersifat berat, berdasarkan PMK No. 17/PMK.01/2008 hanya dikenakan sanksi administratif, berupa: sanksi peringatan, sanksi pembekuan ijin dan sanksi pencabutan ijin seperti yang diatur antara lain dalam pasal 62, pasal 63, pasal 64 dan pasal 65. Sanksi peringatan dikenakan terhadap pelanggaran ringan, sanksi pembekuan ijin dikenakan terhadap pelanggaran berat, dan sanksi pencabutan ijin dikenakan terhadap pelanggaran yang sangat berat. PERATURAN BAPEPAM Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tanggung jawab dan tugas komite audit antara yaitu: 1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan. 2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan atas peraturan perundangundangan di pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya. 3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal. 4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi. 5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten. 6. Menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi perusahaan. 7. Membuat pedoman kerja komite audit (audit committee charter). Pembentukan komite audit berdasarkan peraturan ini, minimal terdiri dari tiga orang yaitu satu orang komisaris independen yang bertindak sebagai ketua komite audit, dan dua orang pihak independen dari luar emiten dengan latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan.

14

PERATURAN BANK INDONESIA Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, tugas dan tanggung jawab komite audit adalah melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, komite audit harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: 

Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.



Kesesuaian pelaksanaan pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.



Kesesuain laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.



Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris. Selain itu, komite audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Dan berdasarkan peraturan BI ini, pembentukan komite minimal terdiri dari tiga orang yaitu satu orang komisaris independen sebagai ketua komite audit, satu orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan satu orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

15