20190228_bps-jateng-kominfo.pdf

STRATEGI & SINERGITAS PENGELOLAAN DATA SEKTORAL Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Sentot Bangun Widoyono, M.A

REVOLUSI INDUSTRI DI INDONESIA Revolusi Industri 4.0 Revolusi Industri 4.0 atau industri generasi ke empat merupakan perubahan sektor industri di dunia yang dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi digital serta internet Making Indonesia 4.0 Komitmen Indonesia mempercepat implementasi beragam teknologi canggih (eg. kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), robotika canggih) untuk merevitalisasi industri manufaktur. Fokus pada lima sektor utama (makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, elektronik)

>>> DAMPAK TERHADAP KANTOR Kantor Statistik harus mampu memodernisasi sistem manajemen dan bisnis proses penyediaan statistik serta meningkatkan STATISTIK kolaborasi aktif dengan stakeholder penyedia dan pengguna data→ SATU DATA INDONESIA

2

Kaitan SSN dengan NSDS Sistem Statistik Nasional (SSN)

NSDS untuk mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien

National Strategy for The Development of Statistics (NSDS) Satu Data Indonesia (SDI)

Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)

Ikatan Perstatistikan Indonesia (ISI)

SATU DATA INDONESIA MENUJU ERA INDUSTRI 4.0 SATU DATA HARAPAN Big Data Sebagai Sumber Informasi

Mengadopsi Prinsip Satu Data :

REVOLUSI INDUSTRI 4.0 -

Machine Learning - Data Scientist

Data Berkualitas

- Standar Data - Metadata Standar - Interoperabilitas data

Diperlukan Sinkronisasi Data Statistik Sektoral Contoh : Statistik Indonesia VS Daerah Dalam Angka 4

Sistem Statistik Nasional (1)

Statistik Sektoral

K/L/ I/D

Statistik Dasar

BPS

Statistik Khusus

Masya rakat

Sistem Statistik Nasional (2) UU No 16 Tahun 1997 Pasal 5

STATISTIK DASAR

STATISTIK SEKTORAL

STATISTIK KHUSUS

Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas : ❑ Statistik Dasar -- dikumpulkan BPS ❑ Statistik Sektoral -- dikumpulkan instansi pemerintah (K/L/I/D) ❑ Statistik Khusus --- dikumpulkan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

STATISTIK INDONESIA vs DAERAH DALAM ANGKA(1) MEKANISME PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL SAAT INI: 1 Data Tingkat Nasional → Kementrian/Lembaga Pusat 2

Data Tingkat Provinsi → Dinas/Instansi Provinsi

3

Data Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota

→

Dinas/Instansi

Mekanisme pengumpulan seperti ini, menimbulkan masalah inkonsistensi data yang disajikan 7

STATISTIK INDONESIA vs DAERAH DALAM ANGKA(2)

► KONDISI SAAT INI

Adanya inkonsistensi data di level nasional (SI) dan daerah (DDA) menjadi penghalang terwujudnya Satu Data Indonesia 8

Inkonsistensi Data Pendidikan Data Daerah Dalam Angka Data Statistik Indonesia

9

Tidak sama

Tidak sama

Bagaimana mengatasi inkosistensi data ?

SIMDASI 1. Standar Data 2. Metadata Standar 3. Interoperabilitas 10

STANDAR DATA(1)

Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Data Statistik Terintegrasi (Simdasi) untuk pengelolaan data statistik sektoral Catatan: Sistem ini melibatkan peran serta aktif produsen data, wali data, dan pembina data baik di pusat maupun daerah

11

STANDAR DATA(2)

Produsen Data: Kementrian/Lembaga/ Dinas/Instansi

Wali Data: Kementrian/Lembaga/ Perangkat Daerah Urusan Statistik Sektoral

Forum Data: 1. Forum Data Nasional 2. Forum Data Provinsi 3. Forum Data Kab/Kota

12

METADATA STANDAR(1)

PENGERTIAN METADATA

“

Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

13

METADATA STANDAR(2) Manfaat Metadata

1

PENGEMBANG Hindari duplikasi; Sharing informasi; Publikasi output; Kurangi beban kerja; Dokumentasi data dan informasi

2

PENGGUNA Memudahkan pencarian dan evaluasi informasi; Memudahkan pemanfaatan data; Memudahkan identifikasi perolehan, penghitungan, dan estimasi data

3

ORGANISASI Memudahkan pengelolaan data sebagai investasi organisasi; Dokumentasi, meliputi tahapan pengolahan, pengendalian mutu, definisi, penggunaan data, dan keterbatasan 14

METADATA STANDAR(3) Tugas dan Fungsi Terkait Metadata

1

Pembina Data Tingkat Pusat Menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah

2

Walidata Tingkat Pusat Menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia

3

Produsen Data Tingkat Pusat ✓ Memberikan masukan kepada Pembina Data dan menteri/kepala Instansi Pusat mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data; ✓ Menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata. 15

METADATA STANDAR(4) METADATA VARIABEL

METADATA INDIKATOR

Nama Variabel

Nama Indikator

Informasi lainnya Metadata Variabel

Konsep dan Definisi

Konsep dan Definisi

Informasi lainnya Metadata Indikator

Rumus

Interpretasi

Domain Value

Referensi Waktu

Kegunaan 16

INTEROPERABILITAS(1) “The ability of two or more systems or components to exchange information and to use the information that has been exchanged” SHARING & CONNECTED RESOURCE

Governme nt

Antar Lembaga Pemerintah Antara Pemerintah dengan Masyarakat Antara Pemerintah dengan Sektor Usaha

Busines s Sector

Societ 17

INTEROPERABILITAS(2) MANFAAT DARI ADANYA INTEROPERABILITAS: 1 Kemudahan dalam pengelolaan dan pengaksesan data 2

Pelayanan publik yang lebih efektif

3

Pengambilan keputusan menjadi lebih relevan, akurat dan tepat waktu, karena waktu akses yang lebih cepat

4

Koordinasi program lebih mudah

5

Iklim berdemokrasi yang lebih bagus 18

INTEROPERABILITAS(3) Implementasi Interoperabilitas (BPS-K/L) Sistem Dapodik (Kemdikbud-PDSPK) Siskohat (Kemenag-Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh) EMIS Online (Kemenag-Dirjen Pendidikan Islam) Web Merah Putih (Kementrian Sosial)

Progress interoperabilitas yang dibangun antara BPS-K/L saat ini: 1. Mapping kode wilayah (Dapodik, Siskohat, Emis Online) 2. API berhasil terhubung (Merah Putih) 19

INTEROPERABILITAS(4) API Simdasi (BPS)-Sistem Merah Putih (Kemensos) Berhasil Terhubung

20

UPAYA BPS MEWUJUDKAN SATU DATA INDONESIA (1) Kondisi Ideal yang Diharapkan

“

SATU DATA INDONESIA

Kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar K/L dan Perangkat Daerah, melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data Induk

Upaya yang telah dilakukan:

1. 2. 3.

Penyelesaian Ranperpres Satu Data Workshop NSDS Penyusunan NSPK

Upaya Penerapan Prinsip-prinsip Satu Data Mengupayakan satu standar data untuk publikasi SI dan DDA

4.

5. -Ranperpres SDI-

Payung hukum satu data

Upaya BPS Kedepan:

Implementasi satu data

Workshop sinkronisasi data dengan beberapa kementrian/lembaga (Kemdikbud, Kemenag, Badilag, dan Depkes) Workshop sinkronisasi data dengan perwakilan perangkat daerah (Kanwil Kemenag, Dikpora, Diskominfo, Dinkes Prov. Jogja)

Mengupayakan satu metadata standar

Membangun mekanisme interoperabilitas data antar kementrian/lembaga 21

UPAYA BPS MEWUJUDKAN SATU DATA INDONESIA (2) APA YANG TELAH BPS LAKUKAN?

• Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik sektoral

Pembinaan

Siapa yang dibina? • Sumber daya manusia (SDM) pada K/L/I/D

• Meningkatkan Kemampuan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral pada K/L/I/D meningkat

Tujuan

22

UPAYA BPS MEWUJUDKAN SATU DATA INDONESIA (3)

Kunjungan pembinaan penyelenggara an kegiatan statistik sektoral pada triwulan ke-4

Provinsi Aceh

Provinsi Banten

Provinsi Gorontalo

Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sumatera Selatan Provinsi D.I Yogyakarta Kementerian Dalam Negeri

Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Bandung

Selain mengunjungi K/L/I/D, BPS juga menerima kunjungan konsultasi terkait penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral. Selama Tahun 2018 Jumlah kunjungan konsultasi ada sebanyak 23 Kunjungan. 21 kunjungan dari Dinas komunikasi dan informasi statistik daerah, dan 2 kunjungan dari kementerian (Kemensos dan Dirjen Pajak) Selama triwulan ke-4 tahun 2018 BPS (Rujukan Statistik) Melakukan Pembinaan pada instansi sektoral baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah

Kementerian Sosial

23

UPAYA BPS MEWUJUDKAN SATU DATA INDONESIA (4)

Statistic Coaching Clinic (SCC) BPS JATENG

▪ OPD/Pemda ▪ Bank Indonesia ▪ OJK ▪ DPRD ▪ Wartawan

• Pemahaman indikator strategis • Metodologi survei • Metode peramalan • Komputasi statistik • Analisis data

Roadshow WA Group BPS-Kominfo FGD Pelatihan di Kelas Coaching di OPD

SASARAN

MATERI

HOW

JANGKA PENDEK: DDA-Online (simdasi); Kualitas PDRB dan Indikator SDGs JANGKA MENENGAH: Kesepakatan Indikator RPJMD DPRD-Pemda

Output/Outcome 24

UPAYA BPS MEWUJUDKAN SATU DATA INDONESIA (5) MATERI PEMBINAAN Sistem Statistik Nasional

Ranperpres Satu Data Indonesia (SDI)

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Tata laksana statistik Sektoral

1 5

Metadata Statistik

6

Dasar-dasar teori statistik

2 3 4

7

Good Practice penyelenggaraan kegiatan statistik

25

UPAYA BPS MEWUJUDKAN SATU DATA INDONESIA (6) Output dan outcome dari kegiatan pembinaan Output Pembinaan

1.

2.

3.

Publikasi kompilasi kegiatan statistik sektoral yang dihasilkan oleh K/L/I/D Sistem aplikasi diseminasi data statistik sektoral yang dibangun di K/L/I/D Metadata kegiatan statistik sektoral K/L/I/D

Outcome Pembinaan 1.

2.

Meningkatnya pemahaman SDM pada K/L/I/D tentang penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral Terciptanya kemandirian K/L/I/D dalam meyelenggarakan kegiatan statistik sektoral 26

Strategi Nasional Pentingnya Strategi Nasional dalam Mewujudkan Sistem Statistik Nasional Strategi Nasional adalah bentuk cara yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan di politik nasional untuk mencapai tujuan nasional.

1 2 3

Strategi Nasional diperlukan untuk menghadapi tantangan Globalisasi dan Revolusi Industri 4.0 dengan derasnya alur data dan statistik serta mencegah terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara kegiatan statistik Strategi Nasional Pembangunan Statistik (NSDS) Indonesia merupakan strategi agar terwujud suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien untuk memenuhi kebutuhan data SDGs maupun SNAs dan indikator-indikator nasional seperti Nawacita dan RPJMN

Pelaku NSDS

Proses perancangan sampai implementasi NSDS melibatkan semua pelaku utama dari SSN: Produsen dan pengguna statistik

Masyarakat

Pengambil keputusan

Bagian teknis dan keuangan

Sektor swasta

Akademisi, universitas, dll.

RENCANA TINDAK LANJUT: Implementasi Simdasi pada tahun 2019 di tingkat pusat maupun daerah Pemenuhan data statistik sektoral yang diperlukan untuk melengkapi publikasi SI/DDA yang dilengkapi dengan metadata standar Interoperabilitas data statistik sektoral antara BPS-K/L/D/I untuk memudahkan bagi pakai data Penyelenggaraan statistical capacity building bagi perangkat daerah yang menangani urusan statistik 29

MEMBANGUN SATU DATA KEPENDUDUKAN Indonesia (SP2020) KOLABORASI Kolaborasi antara BPS dan Kemendagri ditandai dengan kesepahaman data kependudukan dengan telah disusunnya MoU, PKS dan Juknis Akses Data.

Inovasi Metodologi Penggunaan data SIAK dalam SP2020 nanti menuntut adanya metodologi baru dalam pendataan dengan mekanisme lapangan atau memadukan data melalui pengumpulan data NIK pada kuesioner SP2020.

Inovasi Database Pemanfaatan data Dukcapil Kemendagri sebagai data awal pelaksanaan lapanagan Sensus Penduduk tahun 2020 untuk memproduksi satu database penduduk Indonesia.

REGULASI Jika data BPS hasil SP2020 akan digunakan Kemendagri untuk memuktahikan datanya, maka perlu disusun regulasi yang dapat memberikan ruang gerak yang luas kepada kedua instansi. 30

SENSUS PENDUDUK 2020 JUMLAH

DISTRIBUSI

KOMPOSISI

KARAKTERISTIK

o Data dasar perhitungan paramater demografi o Data dasar perhitungan proyeksi penduduk

Penduduk Indonesia

DATA SP2020

▪ Penting untuk penajaman program Kementerian/ Lembaga/Daerah: RPJMN/D ▪ SDGs (TPB) ▪ Perlu komitmen kerja bersama BPS dan seluruh stakeholders.

Tahun 2018

Collect

Tahun 2019

Peta Digital Wilkerstat + MFD 2017-2

Ground Truth 30 BS/Kab/Kota

Pemetaan Dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020

Penyusunan Peta Dasar SP2020

Process

Sinkronisasi Peta Wilkerstat SP2020 Relasi MFD 2017-2

Sinkronisasi SP2020-RD + Peta Digital Wilkerstat Peta Desa, Peta BS dan Peta SLS dalam Digital dan Analog

Dasar Hitung Pencacahan SP2020

PEMETAAN DAN PEMUTAKHIRAN MUATAN WILAYAH KERJA STATISTIK (WILKERSTAT) SENSUS PENDUDUK 2020

• Metodologi dibuat mengikuti tahapan SBFA dan GSBPM. • Dibuat enumeration area (Wilkerstat), yang muatannya homogen dan dapat diperbandingkan dengan wilayah pada sensus sebelumnya (menurut Handbook on Geospatial Infrastructure in Support of Census Activities • Enumeration area harus dibawah desa/kelurahan agar tidak terlalu luas cakupannya. SBFA: UN-Statistical Business Framework Architecture GSBPM: UN-Generic Statistical Business Process Model 33

PEMETAAN DAN PEMUTAKHIRAN MUATAN WILAYAH KERJA STATISTIK (WILKERSTAT) SENSUS PENDUDUK 2020

Maksud kegiatan : 1. Mengembangkan statistical spatial framework sebagai jembatan integrasi informasi statistik dan geospasial. 2. Meningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan kerangka induk wilayah kerja statistik sebagai dasar pelaksanaan lapangan SP2020.

34

PEMETAAN DAN PEMUTAKHIRAN MUATAN WILAYAH KERJA STATISTIK (WILKERSTAT) SENSUS PENDUDUK 2020

Tujuan : 1. Menyusun peta wilayah kerja statistik untuk SP2020. 2. Mendapatkan kerangka induk yang mutakhir untuk SP2020. 3. Mendukung kebijakan satu peta Indonesia.

35

PEMETAAN DAN PEMUTAKHIRAN MUATAN WILAYAH KERJA STATISTIK (WILKERSTAT) SENSUS PENDUDUK 2020 Salah satu rekomendasi UN adalah mengintegrasikan informasi statistik dengan geospatial melalui GSGF (Geospatial Statistics and Geospatial Framework).

Sumber: United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management

36

KOMITMEN BERSAMA:

Berperan serta aktif dalam implementasi Simdasi di tahun 2019 Kesiapan untuk menyediakan data statistik sektoral yang diperlukan BPS, dengan dilengkapi metadata standar Melakukan kerja sama interoperabilitas data statistik sektoral untuk memudahkan bagi pakai data

37

KESIMPULAN Dukungan untuk terwujudnya SDI:

1

Kesamaan visi tentang pentingnya penyediaan data yang berkualitas

2

Terwujudnya forum data sebagai “QUALITY ASSURANCE FRAMEWORK/GATE” dari data yang dihasilkan Kesamaan pemahaman tentang pentingnya standar data, metadata, dan referensi data “Interoperabilitas hanyalah dukungan IT untuk dapat mewujudkan terciptanya Satu Data Indonesia. Butuh perubahan mendasar pada pemahaman & pola kerja dari seluruh elemen pendukung.” -Technology is only an enabler-

3

“

38

TERIMA KASIH

STATISTIK INDONESIA vs DAERAH DALAM ANGKA(1) BPS setiap tahunnya mengumpulkan data statistik sektoral untuk dipublikasikan dalam Statistik Indonesia (SI) dan Daerah Dalam Angka (DDA)

40