Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) NILAI Tata kelola sarana Puskesmas Standar : 2.1 Persyaratan Puskesmas sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruang, prasarana, peralatan, dan ketenagaan. Persyaratan Lokasi Kriteria : 2.1.1.Lokasi pendirian Puskesmas harus sesuai dengan tata ruang daerah Pokok Pikiran: • Pendirian Puskesmas perlu memperhatikan persyaratan lokasi: dibangun di setiap Kecamatan, memperhatikan kebutuhan pelayanan sesuai rasio ketersediaan pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk, mudah diakses, dan mematuhi persyaratan kesehatan lingkungan • Analisis yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio ketersediaan pelayanan kesehatan dan jumlah penduduk dituangkan dalam rencana strategis atau rencana pembangunan Puskesmas Elemen Penilaian
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk
Dokumen Dokumen sebagai
Dokumen lain yang perlu
Rekam implementasi
Fakta dan analisis
Yang perlu disiapkan untuk reakreditasi
memenuhi standar akreditasi
regulasi internal
disiapkan
dan bukti lain yang perlu disiapkan
1. Dilakukan analisis terhadap pendirian Puskesmas yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan
Bukti analisis kebutuhan pendirian Puskesmas
TDD
2. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan tata ruang daerah
Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas
TDD
3. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan
Bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan
TDD
4. Puskesmas memiliki perizinan yang berlaku
Bukti izin operasional puskesmas
Pastikan perijinanperijinan yang dipersyaratk an ada dan tidak habis masa berlakunya
Persyaratan Bangunan dan Ruangan Kriteria: 2.1.2. Bangunan Puskesmas bersifat permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja yang lain. Bangunan harus memenuhi persyaratan lingkungan sehat. Pokok Pikiran:
• Untuk menghindari gangguan dan dampak keberadaan Puskesmas terhadap lingkungan dan kepedulian terhadap lingkungan, maka pendirian Puskesmas perlu didirikan di atas bangunan yang permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja yang lain. • Yang dimaksud unit kerja yang lain adalah unit kerja yang tidak ada kaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Elemen Penilaian
1. Puskesmas diselenggarakan di atas bangunan yang permanen.
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi standar akreditasi
Dokumen Dokumen sebagai regulasi internal
Dokumen lain yang perlu disapkan
Rekam implementasi dan bukti lain yang perlu disiapkan
Bangunan fisik puskesmas adalah bangunan permanen
Fakta dan analisis
Yang perlu disiapkan untuk reakreditasi
(tidak ada dokumen yang perlu disiapkan, surveyor akan melakukan observasi)
2. Puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja yang lain.
3. Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat.
Evaluasi kondisi bangunan fisik puskesmas
Bangunan fisik puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja yang lain
(tidak ada dokumen yang perlu disiapkan, surveyor akan melakukan observasi)
Hasil evaluasi thd bangunan fisik puskesmas dan tindak lanjutnya.
Bukti evaluasi pemenuhan persyaratan lingkungan sehat baik tahun lalu maupun tahun berjalan (terutama jika ada perubahan fisik bangunan)
Bangunan fisik puskesmas memenuhi persyaratan lingkungan sehat
Kriteria: 2.1.3.Bangunan Puskesmas memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pelayanan kesehatan, dengan ketersediaan ruangan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan yang disediakan. Pokok Pikiran: • Ketersediaan ruang untuk pelayanan harus sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Puskesmas. • Ruangan yang minimal harus tersedia adalah: ruang pendaftaran dan ruang tunggu, ruang administrasi, ruang pemeriksaan, ruang konsultasi dokter, ruang tindakan, ruang farmasi, ruang ASI, kamar mandi dan WC, dan ruang lain sesuai kebutuhan pelayanan. • Pengaturan ruangan memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan untuk memudahkan pasien/keluarga pasien untuk akses yang mudah termasuk memberi kemudahan pada orang dengan disabilitas, anak-anak, dan orang usia lanjut, demikian juga memperhatikan keamanan dan kemudahan bagi petugas dalam memberikan pelayanan. Elemen Penilaian
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi
Dokumen Dokumen Dokumen lain sebagai yang perlu regulasi internal disiapkan
Rekam implementasi dan bukti lain yang perlu disiapkan
Fakta dan analisis
Yang perlu disiapkan untuk reakreditasi
1. Ketersediaan ruangan memenuhi persyaratan minimal dan kebutuhan pelayanan
Rapat untuk membahas penataan ruang agar dapat memenuhi persyaratan minimal dan kebutuhan pelayanan
2. Tata ruang memperhatikan akses, keamanan, dan kenyamanan.
Pengaturan tata ruang puaskesmas dengan memperhatik an kemudahan akses, keamanan, dan kenyamanan
Tindak lanjut hasil pertemuan dengan mengatur penataan ruang di puskesmas untuk memenuhi persyaratan minimal dan kebutuhan pelayanan Denah Puskesmas
Bukti evaluasi ketersediaan ruangan sesuai dengan kebutuhan pelayanan baik tahun lalu, maupun tahun berjalan Bukti 10 evaluasi kemudahan akses, keamanan, keamanan thd tata ruang puskesmas baik tahun lalu, maupun tahun
berjalan dan tindak lanjutnya
3. Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan orang dengan disabilitas, anak-anak, dan orang usia lanjut
Pengaturan ruang mengakomod asi kepentingan orang dengan disabilitas, anak, dan usia lanjut
Bukti upaya pengaturan ruang untuk mengakomoi r kepentingan orang dengan kebutuhan khusus
Persyaratan Prasarana Puskesmas Kriteria: 2.1.4. Prasarana Puskesmas tersedia, terpelihara, dan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses, keamanan, kelancaran dalam memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang disediakan. Pokok Pikiran: • Untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan dan menjamin kesinambungan pelayanan maka Puskesmas harus dilengkapi dengan prasarana yang dipersyaratkan.
• Prasarana yang dipersyaratkan tersebut meliputi: sumber air bersih, instalasi sanitasi, instalasi listrik, sistem tata udara, sistem pencahayaan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kendaraan Puskesmas Keliling, pagar, selasar, rumah dinas tenaga kesehatan, dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan. • Prasarana klinis tersebut harus dipelihara dan berfungsi dengan baik. Elemen Penilaian
1. Tersedia prasarana Puskesmas sesuai kebutuhan
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi Evaluasi terhadap kondisi prasarana puskesmas apakah sesuai dengan kebutuhan
Dokumen Dokumen yang harus disiapkan sebagai regulasi internal
Dokumen lain yang perlu disiapkan
Rekam impleemntasi dan bukti lain yang perlu disiapkan
Bukti evaluasi dan tindak lanjut
Fakta dan analisis
Yang perlu disiapkan untuk reakreditasi
Bukti pemeliharaa n system utilias: listirik, air, gas, medis, system computer dan prasaran lain tahun lalu
dan tahun berjalan
2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap prasarana Puskesmas
Pelaksanaan pemeliharaan sesuai jadual yang disusun
3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan prasarana
Monitoring pelaksanaan pemeliharaan
Rencana dan Jadwal pemeliharaan
Bukti pelaksanaan pemeliharaan (lihat juga 8.5.1)
Bukti pelaksanaan pemeliharaa n sesuai dengan jadual baik tahun lalu, dan tahun berjalan (catatan surveyor akan melakukan observasi dan meminta simulasi)
Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring
Bukti pelaksanaan monitoring atasan
Puskesmas
langsung thd pelaksana pemeliharaa n baik tahun lalu, maupun tahun berjalan
4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi prasarana Puskesmas yang ada
Monitoring fungsi prasarana yang ada
Bukti Belum monitoring fungs dilakuka i prasarana n puskesmas
Sda untuk monitoring fungsi
5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring
Tindak lanjut hasil monitoring
Bukti tindak lanjut monitoring
Bukti tindak lanjut thd hasil monitoring pemeliharaa n dan monitoring fungsi baik tahun lalu, maupun tahaun
sda
berjalan
Persyaratan Peralatan Puskesmas Kriteria: 2.1.5. Peralatan medis dan non medis tersedia, terpelihara, dan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses, keamanan, kelancaran dalam memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang disediakan. Pokok Pikiran: • Untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan dan manjamin kesinambungan pelayanan maka Puskesmas harus dilengkapi dengan peralatan medis dan non medis klinis sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan • Agar pelayanan diberikan dengan aman dan bermutu, maka peralatan medis dan non medis tersebut dipelihara dan berfungsi dengan baik, dan dikalibrasi untuk alat-alat ukur yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku • Peralatan yang memerlukan perizinan harus memiliki izin yang berlaku. Elemen Penilaian
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyarata
Dokumen Dokumen yang perlu disiapkan sebagai regulasi
Dokumen lain yang perlu disiapkan
Rekam implementasi dan bukti lain yang perlu
Fakta dan analisis
Yang perlu disiapkan untuk reakreditasi
n standar akreditasi
internal
1. Tersedia peralatan medis dan non medis sesuai jenis pelayanan yang disediakan
Evaluasi ketersedia an peralatan medis
Ketersediaan peralatan medis dan non medis
2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap peralatan medis dan non medis
Pelaksana Jadwal dan an Pelaksanaan pemelihar pemeliharaan aan peralatan medis dan non medis sesuai
disiapkan Daftar inventaris peralatan medis dan non medis
Bukti evaluasi dan tindak lanjut
Bukti evaluasi ketersediaa n peralatan medis dan non medis dan tindak lanjutnya baik tahun lalu, maupun tahun berjalan
Daftar peralatan medis dan non medis yang perlu pemeliharaan
Bukti pemeliharaa n peralatan thn lalu dan tahun berjalan
Bukti pelaksanaan pemeliharaan peralatan medis
jadual
dan non medis
3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan peralatan medis dan non medis
Monitoring pemelihar aan peralatan
Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring, dan tindak lanjut
Bukti pelaksanaan monitoring tahun lalu dan tahun berjalan
4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi peralatan medis dan non medis
Monitoring fungsi peralatan medis dan non medis
Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring
Bukti pelaksanaan monitoring fungsi alat tahun lalu dan tahun berjalan
5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring
Tindak lanjut hasil monitoring
Bukti tindak lanjut
Bukti tindak lanjut
6. Dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non medis yang perlu dikalibrasi
Pelaksana an kalibraisi
7. Peralatan medis dan non medis yang memerlukan izin memiliki izin yang berlaku
Perizinan alat-alat yang memerluk an izin
Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi
jadwal, dan bukti pelaksanaan kalibrasi
Bukti semua alat yang perlu dikalibrasi dengan sertifikasi kalibrasi
Bukti izin peralatan
TDD
Ketenagaan Puskesmas Standar: 2.2 Persyaratan Ketenagaan Puskesmas Puskesmas harus memenuhi jenis dan jumlah ketenagaan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan. Persyaratan Penanggung jawab Puskesmas Kriteria : 2.2.1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan peraturan perundangan.
Pokok Pikiran: • Agar Puskesmas dikelola dengan baik, efektif dan efisien, maka harus dipimpin oleh tenaga kesehatan yang kompeten untuk mengelola fasilitas tersebut. Elemen Penilaian
1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyarata n standar akreditasi
Dokumen Dokumen yang perlu disiapkan sebagai regulasi internal
Dokumen lain yang perlu disiapkan
Profil kepegawaian Kepala Puskesmas
Rekam implementasi dan bukti lain yang perlu disiapkan
Fakta dan analisis
Yang perlu disiapkan untuk reakreditasi
Siapkan profil kepegawaia n kepala puskesmas, lengkap dengan lampiranlampirannya
10
2. Ada kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas
Kebijakan tentang Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas
3. Ada kejelasan uraian tugas Kepala Puskesmas
Uraian tugas Kepala Puskesmas
4. Terdapat bukti pemenuhan persyaratan penanggung jawab sesuai dengan yang ditetapkan.
.
Bukti pemenuhan persyaratan
Bukti adanya uraian tugas Dokumen profil kepegawaian dan persyaratan Kepala Puskesmas Kesesuaian profil kepegawaian Kepala Puskesmas dengan persyaratan
Lengkapi profil kepegawaia n kepala puskesmas dan lakukan pemutakhira n
Kriteria: 2.2.2. Tersedia tenaga medis, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan jenis
10
pelayanan yang disediakan Pokok Pikiran: • Agar Puskesmas dapat memberikan pelayanan yang optimal dan aman bagi pasien dan masyarakat yang dilayani perlu dilakukan analisis kebutuhan tenaga dan diupayakan untuk memenuhi ketersedian tenaga baik jenis dan jumlah dan memenuhi persyaratan kompetensi. • Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR), dan atau Surat Ijin Praktik (SIP) sesuai ketentuan perundang-undangan. Elemen Penilaian
1. Dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang disediakan
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyarata n standar akreditasi Analisis kebutuhan tenaga
Dokumen Dokumen yang perlu disiapkan sebagai regulasi internal
Dokumen lain yang perlu disiapkan
Rekam implementasi dan bukti lain yang perlu disiapkan
Bukti analisis kebutuhan tenagan
Fakta dan analisis
Yang perlu disiapkan untuk reakreditasi
Bukti analisis kebutuhan tenaga baik tahun lalu maupun
0
tahun berjalan (terutama jika ada penambaha n jenis pelayanan/k egiatan) 2. Ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap-tiap jenis tenaga yang dibutuhkan
Kebijakan tentang Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada (lihat
Review SK penetapan persyaratan kompetensi dan lakukn revisi jika dipelukan
juga 5.1.1, 8.7.1)
3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai dengan yang dipersyaratkan
Tindak lanjut terhadap hasil analisis kebutuhan tenaga
Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana pemenuhan
Lihat ep 1
Bukti-bukti tindaklanjut jika ada kesenjangan kebutuhan tenaga baik dari hasil analisis
kebutuhan, dan tindak lanjut
4. Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga yang bekerja di Puskesmas
Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada lihat juga
Pastikan uraian tugas semua karyawan ada
5.3.1 EP 4, 8.7.4 EP 1)
5. Persyaratan perizinan untuk tenaga medis, keperawatan, dan tenaga kesehatan yang lain dipenuhi
tahun lalu, maupun tahun berjalan
Kelengkapan surat izin sesuai yang dipersyaratkan dan dimasukkan dalam file kepegawaian
Pastikan semua tenaga medis, keperawatan , dan tenaga kesehatan lain ada bukti perijinan yang berlaku
Standar: 2.3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas Pengelola Puskesmas menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengelola program dan kegiatan sejalan dengan tata nilai, visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi Puskesmas Pengorganisasian Puskesmas Kriteria: 2.3.1. Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab, ada alur kewenangan dan komunikasi, kerjasama, dan keterkaitan dengan pengelola yang lain. Pokok Pikiran: • Dalam mengemban tugas pokok dan fungsi, perlu disusun pengorganisasian yang jelas di Puskesmas, sehingga setiap karyawan yang memegang posisi baik pimpinan, penanggung jawab maupun pelaksana akan melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan. Elemen Penilaian
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyarata n standar
Dokumen Dokumen yang perlu disiapkan sebagai regulasi internal
Dokumen lain yang perlu disiapkan
Rekam implementasi dan bukti lain yang perlu disiapkan
Fakta dan analisis
Yang perlu disiapkan untuk reakreditasi
akreditasi 1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung jawab Program/Upaya Puskesmas
Stuktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
SK Kepala Puskesmas tentang penetapan Penanggung jawab UKM
Stuktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/K ota, dan strukturstruktur dari tim-tim yang dibentuk oleh kepala puskesmas Pemutakhira SK penetapan penanggung jawab jika ada
3. Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada posisiposisi yang ada pada struktur
dan UKP Puskesmas
perubahan
Sebagai lampiran SK Kepala Puskesmas tentang penetapan penanggung jawab, diatur alur pertanggung jawaban dan pelaporan, dan mekanisme pengarahan, komunikasi dan koordinasi antar posisi dalam
Susun alur 0 koordinasi dan komunikasi sebagai lampiran SK penetapan penanggung jawab/koordi nator (spt yang diminta pada ep 2)
struktur dan antara penanggung jawab dengan pelaksana, lengkapi dengan SOP Kriteria: 2.3.2. Kejelasan tugas, peran, dan tanggung jawab pimpinan Puskesmas, penanggung jawab dan karyawan. Pokok Pikiran: • Dengan adanya uraian tugas, tangggung jawab, dan kewenangan, pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan Puskesmas akan dapat melakukan pekerjaan dengan tepat, efektif dan efisien. Elemen Penilaian
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyarata n standar akreditasi
Dokumen Dokumen yang perlu disiapkan sebagai regulasi internal
Dokumen lain yang perlu disiapkan
Rekam implementasi dan bukti lain yang perlu disiapkan
Fakta dan analisis
Yang perlu disiapkan untuk reakreditasi
Uraian jabatan mulai dari Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan sampai pada jabatan fungsional yang ada. Uraian jabatan tsb berisi: tugas, wewenang, dan tanggung jawab 9lihat juga 5.3.1)
1. Ada uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang berkait dengan struktur organisasi Puskesmas
2. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan karyawan memahami tugas, tanggung jawab dan peran dalam penyelenggaraan Program/Upaya Puskesmas.
Sosialisasi uraian tugas, penjelasa n uraian tugas kepada karyawan baru
Agar disusun uraian tugas (uraian jabatan) untuk tiap posisi/jabata n yang ada pada struktur organisasi Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas, bukti pelaksanaan penjelasan uraian tugas kepada karyawan baru
Lakukan sosialisasi uraian tugas
0
3. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas
Pertemua n untuk melakuka n evaluasi terhadap pelaksana an uraian tugas
Bukti evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas
Form sudah ada, tetapi belum dilakukan evaluasi bgm pelaksana an tugas karyawan
Lakukan evaluasi pelaksanaan uraian tugas untuk tiap karyawan baik tahun lalu maupun tahun berjalan
Kriteria: 2.3.3. Struktur organisasi pengelola dikaji ulang secara reguler dan kalau perlu dilakukan perubahan Pokok Pikiran: • Evaluasi terhadap struktur perlu dilakukan secara periodik untuk menyempurnakan struktur yang ada agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Elemen Penilaian
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi standar akreditasi
Dokumen Dokumen yang perlu disiapkan sebagai regulasi
Dokumen lain yang perlu disiapkan
Rekam implementasi dan bukti lain yang perlu disiapkan
Fakta dan analisis
Yang perlu disiapkan untuk reakreditasi
internal 1. Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi Puskesmas secara periodik
Pertemua n untuk mereview (kajian) terhadap struktur organisasi puskesma s apakah sesuai dengan kebutuhan pelayanan
Bukti kajian terhadap struktur organisasi Puskesmas
Bukti dilakukan kajian ulang struktur maupun timtim yang diberntuk oleh kepala puskesmas, maupun penunjukan orang dalam struktur (minimal sudah dilakukan sekali)
5
2. Hasil kajian ditindaklanjuti dengan perubahan/ penyempurnaan struktur
Tindak lanjut hasil kajian struktur organisasi
Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi
Bukti tindak lanjut
0
, yang dapat berupa usulan perubahan struktur kepada Dinas Kesehatan Kabupate n/Kota, atau penambah an kepanitiaa n atau tim Kriteria: 2.3.4. Pengelola dan pelaksana Puskesmas memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dan ada rencana pengembangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan Pokok Pikiran: • Kinerja Puskesmas hanya dapat dicapai secara optimal jika dilakukan oleh SDM yang kompeten baik pengelola, Penanggung jawab program maupun pelaksana kegiatan. Pola Ketenagaan Puskesmas perlu disusun berdasarkan
kebutuhan dan/atau beban kerja. Elemen Penilaian
1. Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan.
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi
Dokumen Dokumen yang perlu disiapkan sebagai regulasi internal
Dokumen lain yang perlu disiapkan
Persyaratan Lampiran kompetensi Permenkes No Kepala 75/2014 Puskesmas, Penanggung jawab program, dan Pelaksana kegiatan yang merupakan bagian dari uraian tugas atau dituangkan
Rekam implementasi dan bukti lain yang perlu disiapkan
Fakta dan analisis
Yang perlu disiapkan untuk reakreditasi
Review SK penetapan persyaratan kompetensi
dalam SK Kepala Puskesmas (lihat juga 5.1.1, dan 8.7.1)
2. Ada rencana pengembangan pengelola Puskesmas dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi.
3. Ada pola ketenagaan Puskesmas yang disusun berdasarkan
Rencana pengembang an kompetensi
Penyusunan pola ketenagaan
Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan pelaksana kegiatan
Bukti adanya rencana pengemban gan staf untuk tahun lalu dan tahun berjalan sesuai hasil analisis kebutuhan tenaga/pola ketenagaan
Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi. (liha
Reviwe dan revisi pola ketenagaan jika diperlukan
kebutuhan
4. Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai dengan kompetensi, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman 5. Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan
Pengumpula n kelengkapan file kepegawaian oleh sekretariat
t juga 5.5.1, 8.7.1)
(paling tidak dalam 3 tahun sudah dilakukan sekali)
Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di Puskesmas yang update
Pastikan semua file kepegawaia n dilakukan pemutakhira n
Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan, dsb)
Pastikan kelengkapan isi fiel kepegawaia n memuat bukti kompetensi dan pelatihan/pe ngembanga
n
6. Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap pengelola dan pelaksana pelayanan
Evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap karyawan yang mengikuti pelatihan
Bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap penerapan hasil pelatihan
Bukti-bukti dilakukan evaluasi hasil pelatihan pada karyawan yang mengikuti pelatihan baik tahun lalu, maupun tahun berjalan
Kriteria: 2.3.5. Karyawan baru harus mengikuti orientasi supaya memahami tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Karyawan wajib mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan untuk menunjang keberhasilan Upaya Puskesmas.
Pokok Pikiran: • Agar memahami tugas, peran, dan tanggung jawab, karyawan baru baik yang diposisikan sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas maupun Pelaksana kegiatan harus mengikuti orientasi dan pelatihan yang dipersyaratkan. Elemen Penilaian
1. Ada ketetapan persyaratan bagi Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana kegiatan yang baru untuk mengikuti orientasi dan
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi
Dokumen Dokumen yang Dokumen lain perlu disiapkan yang perlu sebagai disiapkan regulasi internal
SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program
Rekam implementasi dan bukti lain yang perlu disiapkan
Fakta dan analisis
Yang perlu disiapkan untuk reakreditasi
Review SK, pedoman, SOP orientasi karyawan
pelatihan.
2. Ada kegiatan Pelaksanaa pelatihan orientasi n kegiatan bagi karyawan baru orientasi baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan dan tersedia kurikulum pelatihan orientasi.
dan pelaksana kegiatan yang baru.
Kerangka acuan program orientasi,
Bukti pelaksanaan kegiatan orientasi (lihat juga 5.1.2)
Lengkapi bukti-bukti orientasi karyawan jika ada karyawan baru atau mutase menduduki jabatan baru baik tahun lalu maupun tahun berjalan
3. Ada kesempatan bagi Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan untuk mengikuti seminar atau kesempatan untuk meninjau pelaksanaan di tempat lain.
SK/SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan.
Bukti sertifikat mengikuti seminar, pendidikan, dan pelatihan (lihat juga 8.7.3)
Bukti-bukti keikutsertaa n dalam peningkatan pengetahua n atau keterampilan dari karyawan baik tahun lalu maupun tahun berjalan
Pengelolaan Puskesmas Kriteria : 2.3.6. Pimpinan Puskesmas menetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai dalam penyelenggaraan Puskesmas yang dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait dan kepada pengguna pelayanan dan masyarakat Pokok Pikiran: • Kegiatan penyelenggaraan Puskesmas harus dipandu oleh visi, misi, tujuan dan tata nilai yang ditetapkan oleh Pimpinan Puskesmas agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. • Setiap karyawan diharapkan memahami visi, misi, tujuan dan tata nilai, dan diterapkan dalam kegiatan
penyelenggaraan Puskesmas. Elemen Penilaian
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi
Dokumen Dokumen yang Dokumen lain perlu disiapkan yang perlu sebagai disiapkan regulasi internal
Rekam implementasi dan bukti lain yang perlu disiapkan
Fakta dan analisis
Yang perlu disiapkan untuk reakreditasi
1. Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan, Upaya/Kegiatan Puskesmas
Lokakarya mini untuk membahas/ menyepakat i visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas
SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas (lihat juga 5.1.3, 5.7.2)
Bukti pelaksanaan lokakarya pembahasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai
Review visi, misi, tujuan, tata nilai, jika ada perubahan lakukan penetapan ulang
2. Ada mekanisme untuk mengkomunikasikan tata nilai dan tujuan Puskesmas kepada
Sosialisasi visi, misi, tujuan, dan tata nilai
SOP tentang sosialisasi visi, misi, tujuan dan tata nilai
Bukti pelaksanaan sosialisasi visi, misi, tujuan, dan
Lakukan sosialisasi ulang visi misi tujuan tata nilai,
pelaksana pelayanan, dan masyarakat
puskesmas
Puskesmas
tata nilai
terlebih jika ada perubahan
3. Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai dan tujuan, serta menjamin bahwa tata nilai dan tujuan relevan dengan kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan
Lokakarya untuk meninjau ulang tata nilai dan tujuan
SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas
Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraa n program dan pelayanan
Review kembali sop peninjauan ulang tata nilai dan tujuan, dan laksanakan review visi, misi, tata nilai, tujuan, dan jika ada perubahan lakukan penetapan ulang dalam bentuk SK kepala puskesmas
Lokakarya dengan masyarakat dan pelanggan untuk memperoleh masukan ttg kebutuhan masyarakat akan pelayanan
puskesmas
4. Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja Puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas.
Lokakarya penilaian kinerja puskesmas (dalam lokakarya tersebut juga dibahas sejauh mana capain kinerja sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai)
SOP tentang penilaian kinerja yang mencerminkan penilaian kesesuaian terhadap visi, misi, tujuan, tata nilai Puskesmas
Bukti pelaksanaan penilaian kinerja Catatan: Form penilaian kinerja dapat juga ditambahkan kolom capaian kinerja dan kesesuaian thd visi, thd misi, thd tujuan, dan thd tata nilai
Bukti penilaian kinerja tahun lalu yang membanding kan capaian kinerja dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai
Kriteria: 2.3.7. Pimpinan Puskesmas menunjukkan arah strategi dalam pelaksanaan pelayanan, Upaya/Kegiatan Puskesmas, dan bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, kualitas kinerja, dan terhadap penggunaan sumber daya. Pokok Pikiran: • Pimpinan mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan dan dukungan bagi karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Arahan dan dukungan dapat diberikan dalam bentuk kebijakan lokal, pertemuanpertemuan, maupun konsultasi dan pembimbingan oleh pimpinan. Elemen Penilaian
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi
Dokumen Dokumen yang perlu disusun sebagai regulasi internal
Dokumen lain yang perlu disiapkan
Rekam implementasi dan bukti lain yang perlu disiapkan
Fakta dan analisis
Yang perlu disiapkan untuk reakreditasi
1. Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan Puskesmas mengarahkan dan mendukung Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.
Pengarahan kepala puskesmas kepada penanggun g jawab, pengarahan penanggun g jawab kepada pelaksana
Kebijakan yang mewajibkan dilaksanakan pengarahan dan SOP pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggung jawab program dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. (lihat juga
Bukti pelaksanaan pengarahan
l
Cek kembali panduang/so p pengarahan, dan lengkapi bukti-bukti pelaksanaan pengarahan baik tahun lalu, maupun tahun berjalan
5.6.2 EP 1)
2. Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
Penilaian kinerja
Kebijakan, panduan, SOP monitoring kinerja dan evaluasi kinerja (lihat 1.1.5 dan 1.3.1)
bukti penilaian kinerja
Lihat 1.3.1 EP 1 SOP monitoring dan evaluasi kinerja
3. Ada struktur organisasi Penanggung jawab Upaya Puskesmas yang efektif.
4. Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang dibakukan.
Penilaian terhadap efektivitas struktur organisasi yang ada (dibahas pada waktu melakukan review thd struktur organisasi)
SK ttg Struktur organisasi pada tiap-tiap UKM dan unbit-unit pelayanan UKP
bukti penilaian/kajian efektivitas struktur yang ada, dan tindak lanjutnya (lihat 2.3.3. EP 2)
pelayanan UKP, dan bukti penilaian efektivitas struktur yang ada
Kebijakan, panduan, dan SOP pencatatan dan pelaporan.
Bukti pencatatan dan pelaporan.
Lakukan pertemuan untuk mengeval uasi efektivitas dari struktur organisasi penanggu ng jawab Lengkapi bukti pencatata n dan pelaporan pada tahun lalu dan tahun berjalan
Kriteria: 2.3.8. Puskesmas memfasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam
program kesehatan di wilayah kerja Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan.
Pokok Pikiran: • Memfasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan fungsi Puskesmas dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan di wilayah kerja. Fungsi tersebut tercermin dalam perencanaan dan pelaksanaan Upaya Puskesmas. • Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan mulai dari pelaksanaan survei mawas diri, perencanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi kegiatan Puskesmas Elemen Penilaian
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi standar akreditasi
Dokumen Dokumen yang perlu disusun sebagai regulasi internal
Dokumen lain yang perlu disusun
Rekam implementasi dan bukti lainyang perlu disiapkan
Fakta dan analisis
Yang perlu disiapkan untuk reakreditasi
1. Ada kejelasan tanggung jawab Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 2. Ada mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan berwawasan
Fasilitasi peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, fasilitasi pembanung an berwawasa n kesehatan
Kebijakan yang menjelaskan bahwa pimpinan puskesmas, penanggung jawab, dan pelaksana wajib memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (lihat juga 5.1.6)
Bukti pelaksanaan SMD, MMD.
Panduan dan SOP fasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan
Bukti pelaksanaan fasilitasi sesuai dengan tata laksana (SOP) yang disusun
Bukti adanya UKBM di wilayah kerja, bukti adanya konsultasi/fasilit asi oleh puskesmas dalam pembangunan berwawasan kesehatan.
Dalam uraian tugas tiap karyawan pastikan salah satu tugas adalah melakukan fasilitasi pemberdaya an masyarakat/ pembangun an berwawasan kesehatan
Review sop fasilitasi peran serta/pembe rdayaan masyarakat
kesehatan dan Upaya Puskesmas.
3. Ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
dan lengkapi bukti-bukti pelaksanaan baik tahun lalu, maupun tahun berjalan Komunikasi Lihat 1.1.1. EP dg sasaran 3 program dan masyarakat tentang program dan kegiatan Puskesmas.
Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat dalam penyelenggara an Upaya Puskesmas
Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat, baik penyampaia n informasi maupun mendapat umpan balik dan tindak lanjutnya
Kriteria: 2.3.9. Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas menunjukkan kepemimpinan untuk melaksanakan strategi, mendelegasikan wewenang apabila meninggalkan tugas dan memberikan pengarahan
dalam pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan tata nilai, visi, misi, tujuan Puskesmas.
Pokok Pikiran: • Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pengelola Puskesmas dalam melaksanakan Upaya Puskesmas sesuai dengan rencana yang disusun. Akuntabilitas ditunjukkan dalam pencapaian kinerja dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Penanggungjawab Upaya Puskesmas mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja Upaya Puskesmas kepada Pimpinan Puskesmas dan melakukan tindak lanjut untuk perbaikan. • Sebagai wujud akuntabilitas, pimpinan dan/atau penanggung jawab upaya Puskesmas wajib melakukan pendelegasian wewenang kepada pelaksana kegiatan apabila meninggalkan tugas. Kriteria yang jelas perlu ditetapkan untuk menentukan kepada siapa pendelegasian wewenang itu akan diberikan. Elemen Penilaian
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi
Dokumen Dokumen yang perlu disiapkan sebagai regulasi internal
Dokumen lain yang perlu disiapkan
Fakta dan analisis Rekam implementasi dan bukti lain yang perlu disiapkan
Yang perlu disiapkan untuk reakreditasi
1. Dilakukan kajian secara periodik terhadap akuntabilitas Penanggungjawab Upaya Puskesmas oleh Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun strategi pelayanan. 2. Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian wewenang dari Pimpinan dan/atau Penanggung jawab Upaya Puskesmas kepada Pelaksana
Penilaian kinerja penanggung jawab sebagai wujud akuntabilitas penanggung jawab dalam melaksanak an tugas
Kerangka acuan, SOP, instrumen tentang penilaian kinerja Penanggung jawab program dan Penanggung jawab pelayanan sebagai wujud akuntabilitas (bisa menggunakan Sasaran kinerja Pegawai) lihat juga 5.3.2. EP 1 Kebijakan Kepala Puskesmas dan SOP tentang pendelegasian wewenang, dengan kriteria yang jelas
Bukti pelaksanaan kinerja penanggung jawab dan tindak lanjutnya
Bukti penilaian kinerja penanggung jawab oleh kepala puskesmas baik tahun lalu maupun tahun berjalan
Review kembali SOP pendelegasi an wewenang dan periksa kembali
Kegiatan apabila meninggalkan tugas.
3. Ada mekanisme untuk memperoleh umpan balik dari pelaksana kegiatan kepada Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja dan tindak lanjut.
kriteria yang ditetapkan dalam pendelegasi an wewenang
Umpan balik dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Penyampaia n umpan balik secara lisan dapat difasilitasi melalui pertemuan evaluasi kinerja dengan memberikan
Kebijakan dan SOP tentang penyampaian umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggung jawab program dan pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja.
Bukti pelaksanaan pertemuan evaluasi kinerja Laporan/peny ampaian umpan balik pelaksanaan program kepada pimpinan
Bukti-bukti penyampaia n laporan dari pelaksana kepada penanggung jawab
kesempatan kepada pelaksana dan penanggung jawab untuk menyampaik an umpan balik. Kriteria: 2.3.10. Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas membina tata hubungan kerja dengan pihak terkait baik lintas program maupun lintas sektoral. Adanya cara yang dilakukan dalam membina tata hubungan kerja untuk mencapai tujuan keberhasilan pelayanan. Pokok Pikiran: • Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan sendiri, program kesehatan perlu didukung oleh sektor di luar kesehatan, demikian juga pembangunan berwawasan kesehatan harus dipahami oleh sektor terkait. • Mekanisme pembinaan, komunikasi, dan koordinasi perlu ditetapkan dengan prosedur yang jelas, misalnya melalui pertemuan/lokakarya lintas sektoral. Elemen Penilaian
Kegiatan yang perlu
Dokumen
Fakta dan
Yang perlu disiapkan untuk
dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi 1. Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas diidentifikasi.
Melalui mekanisme lokakarya mini dilakukan identifikasi pihak-pihak yang terkait (lintas sektor maupun lintas program) dalam kegiatan program UKM maupun UKP
Dokumen yang Dokumen lain perlu disiapkan yang perlu sebagai disiapkan regulasi internal
Rekam implementasi dan bukti lain yang perlu disiapkan Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang identifikasi pihak-pihak terkait dalam penyelenggara n program dan kegiatan Puskesmas
analisis
reakreditasi
Lakukan identifikasi peran masingmaing baik lintas program maupun lintas sektor dalam lokakarya mini perencanaa n pada tiap tahun
Puskesmas dan peran masingmasing
2. Peran dari masing-masing pihak ditetapkan.
3. Dilakukan pembinaan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Pelaksanaan minilokakary a sebagai ajang komunikasi dan koordinasi. Mekanisme lain untuk komunikasi
SK penetapan peran masingmasing pihak yang terkait (catatan SK peran lintas sektor dapat diminta ditetapkan oleh Camat) (lihat 5.1.4. EP 6, lihat juga 5.4.1)
Bukti identifikasi peran masingmasing pihak terkait
Susun sk ttg peran masingmasing pihak terkait sesuai hasil identifikasi
Kebijakan/SOP pembinaan, komunikasi, dan koordinasi
Bukti pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan komunikasi melalui lokakarya mini (lihat juga 5.4.2. EP 1)
Bukti pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan komunikasi melalui lokakarya mini baik tahun lalu
dan koordinasi dapat dilakukan dengan memanfaatk an tehnologi informasi 4. Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
Evaluasi peran pihak terkait dalam penyelengga raan upaya puskesmas (dapat dilakukan pada saat rapat evaluasi kinerja tahunan)
maupun tahun berjalan
SOP evaluasi peran pihak terkait. Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut.
Bukti evaluasi thd peran pihak terkait dalam upaya puskesmas
Lakukan evaluasi thd peran pihak terkait (melalui rapat/lokmin evaluasi tahunan: pada lokmin penilaian kinerja tahunan agendakan acara untuk mengidentifi kasi peran
lintas program maupun lintas sektor dalam pelayanan puskesmas) baik tahun lalu maupun tahun berjalan Kriteria: 2.3.11. Pedoman dan prosedur penyelenggaraan Program/Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas disusun, didokumentasikan, dan dikendalikan. Semua rekaman hasil pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan dikendalikan. Pokok Pikiran: • Untuk memastikan bahwa program dan kegiatan terlaksana secara konsisten dan reliabel, perlu disusun pedoman kerja dan prosedur kerja. Pedoman kerja dan prosedur disusun tidak hanya untuk penyelenggaraan Upaya Puskesmas tetapi juga pedoman kerja untuk peningkatan mutu. • Prosedur kerja perlu didokumentasikan dengan baik dan dikendalikan, demikian juga rekaman sebagai bentuk pelaksanaan prosedur juga harus dikendalikan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.
Elemen Penilaian
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi
Dokumen Dokumen yang Dokumen lain perlu disusun yang perlu sebagai disusun regulasi internal
Rekam implementasi dan bukti lain yang perlu disiapkan
Fakta dan analisis
Yang perlu disiapkan untuk reakreditasi
1. Ada panduan pedoman (manual) mutu dan/atau panduan mutu/kinerja Puskesmas.
Panduan (manual) mutu Puskesmas, Pedoman Pelayanan Puskesmas, Pedoman/Kera ngka acuan Penyelenggara an UKM
Review manual mutu, dan jika perlu lakukan revisi
2. Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan untuk tiap Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Pedoman dan panduan kerja penyelenggara an untuk masing-masing Upaya
Review (jika perlu lakukan revisi) dan lengkapi baik untuk
Puskesmas.
Puskesmas (lihat juga 5.5.1)
ukp, admen, dan ukm
3. Ada prosedur pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas sesuai kebutuhan.
SOP pelaksanaan kegiatankegiatan Upaya Puskesmas
Pastikan kelengkapan dokumen SOP-SOP baik admen, ukm dan ukp
4. Ada kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas untuk pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman pelaksanaan kegiatan.
Kebijakan, Pedoman, dan SOP pengendalian dokumen dan SOP pengendalian rekaman
Review dan bila perlu lakukan revisi terhadap pedoman tata naskah
5. Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun pedoman dan prosedur.
Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SOP (panduan/pedo man tata naskah)
Review dan bila perlu lakukan revisi terhadap SOP penyusunan prosedur
Kriteria: 2.3.12.Komunikasi internal antara Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana, dilaksanakan agar Upaya Puskesmas dan kegiatan Puskesmas dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pokok Pikiran: • Untuk melaksanakan Upaya/Kegiatan Puskesmas secara efektif dan efisien, Pimpinan Puskesmas perlu melakukan komunikasi internal dengan Penanggung jawab dan Pelaksana kegiatan. Komunikasi internal dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan secara periodik maupun sesuai kebutuhan, serta menggunakan media dan teknologi komunikasi yang tersedia. Elemen Penilaian
Kegiatan
Dokumen
Fakta dan
Yang perlu disiapkan untuk
yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyarata n standar akreditasi
Dokumen yang perlu disusun sebagai regulasi internal
1. Ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi internal di semua tingkat manajemen.
Kebijakan Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal. (komunikasi internal bisa dilakukan melalui pertemuan/lokakarya mini/pengarahan, maupun pemanfaatan tehnologi informasi) (lihat 1.2.5. EP 1)
2. Ada prosedur komunikasi internal.
SOP komunikasi internal (lihat 1.2.5. EP 1)
Dokumen lain yang Rekaman perlu disusun implement asi dan bukti lain yang perlu disiapkan
analisis
reakreditasi
Lengkapi bukti-bukti komunikasi internal (baik lewat lokmin,sms, wa, dsb) baik tahun lalu, maupun tahun berjalan. .
Review dan bila perlu lakukan revisi SOP komunikasi
internal
3. Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi dan membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas.
Pelaksana an komunikasi internal.
Dokument asi pelaksana an komunikasi internal dan bahasan yang dibahas
Bukti-bukti pelaksanaan komunikasi internal sesuai dengan sop yang disusun
4. Komunikasi internal dilaksanakan dan didokumentasikan.
Bukti pendokum entasian pelaksana an komunikasi internal.
Lengkapi bukti dokumentasi komunikasi internal
5. Ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi hasil
Bukti tindak lanjut rekomenda
Lengkapi bukti-bukti tindak lanjut komunikasi
komunikasi internal.
si hasil komunikasi internal.
internal
Kriteria: 2.3.13. Lingkungan kerja dikelola untuk meminimalkan risiko bagi pengguna Puskesmas dan karyawan. Pokok Pikiran: • Dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas diupayakan agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Kajian perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana dampak negatif mungkin terjadi sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan dan pencegahan. • Lingkungan kerja meliputi kondisi-kondisi pekerjaan termasuk kondisi fisik, lingkungan dan faktor-faktor lain seperti kebisingan, temperatur, kelembaban, pencahayaan atau cuaca terhadap keamanan, dan gangguan lingkungan. Elemen Penilaian
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi
Dokumen
Fakta dan analisis
Yang perlu disiapkan untuk reakreditasi
Dokumen yang perlu disusun sebagai regulasi internal 1. Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan.
Pertemuan untuk melakukan kajian dampak kegiatan puskesmas thd lingkungan dan tindak lanjut untuk meminimalkan/ mencegah adanya risiko thd lingkungan
Dokumen lain yang perlu disusun
Rekaman implement asi dan bukti lain yang perlu disiapkan Hasil kajian dampak kegiatan puskesmas terhadap lingkungan dan tindak lanjutnya
Review dan lakukanr evisi, serta lengkapi register risiko yang disusun meliputi register risiko terkait fasilitas puskesmas, register risiko ukm, dan register risiko ukp
2. Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko akibat penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas.
Pelaksanaan manajemen risiko dalam penyelenggara an kegiatan puskesmas
3. Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan, untuk mencegah terjadinya dampak tersebut.
Pelaksanaan tindak lanjut hasil kajian dampak negatif thd lingkungan.
Kebijakan Kepala Puskesmas tentang penerapan pengelolaan risiko akibat penyelenggar aan upaya puskesmas. Panduan manajemen risiko.
Hasil pelaksanaa n manajeme n risiko: identifikasi risiko, analisis risiko pencegaha n risiko.
Review dan bila perlu lakukan revisi thd SK, panduan manajemen risiko Lengkapi SOP-SOP termasuk SOP pelaporan jika terjadi insiden
Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap ganggung/ dampak negatif thd lingkungan dan pencegaha
Lengkapi register risiko sebagai bukti analisis/eval uasi thd risiko yang diidentifikasi, dan lengkapi
nnya.
bukti pendokumen tasian jika terjadi insiden
Kriteria: 2.3.14. Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan pelayanan kepada masyarakat. Pokok Pikiran: • Pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan agar jaringan pelayanan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan UKM dan UKP yang mudah diakses oleh masyarakat. • Jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan meliputi antara lain: Puskesmas pembantu, puskesmas keliling, bidan di desa, dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja • Program pembinaan meliputi aspek program, tenaga, sarana, pembiayaan, dan pendukung Elemen Penilaian
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan
Dokumen
Fakta dan anali sis
Yang perlu disiapkan untuk reakreditasi
standar akreditasi Dokumen yang perlu disusun sebagai regulasi internal
1. Dilakukan identifikasi jaringan dan jejaring faslitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas
Identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja
2. Disusun program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dengan jadual dan
Penyusuna n Program pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas
Dokumen lain yang perlu disusun
Rekaman implementasi dan bukti lain yang perlu disiapkan Daftar jejaring dan jaringan Puskesmas
Perencanaan Program pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, jadual dan penanggung jawab tiap kegiatan
Review dan 0 bila perlu lakukan revisi thd daftar jaringan dan jejaring yang ada di wilayah kerja puskesmas Pastikan ada bukti perencanaa n program pembinaan jaringan dan
penanggung jawab yang jelas
pelayanan kesehatan (identifikasi jejaring dan jaringan dan penyusuna n program dilakukan dalam pertemuan kepala puskesmas dengan penanggun g jawab dan pelaksana dalam forum lokakarya mini
pembinaan (perencanaan program pembinaan bisa terintegrasi dengan kegiatan masingmasing UKM dan UKP)
jejaring baik tahun lalu maupun tahun berjalan
3. Program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring fasilitas pelayan kesehatan dilaksanakan sesuai rencana.
Pelaksanaa n pembinaan jaringan dan jejaring
Bukti pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring
Laksanakan 0 pembinaan sesuai dengan rencana yang disusun. Lengkapi bukti pelaksanaan baik tahun lalu maupun tahun berjalan
4. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan
Evaluasi terhadap kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring dan tindak lanjutnya
Rekam kegiatan evaluasi dan bukti tindaklanjut kegiatan pembinaan jeja ring dan jaringan
Lengkapi bukti-bukti tindak lanjut pembinaan
5. Dilakukan pendokumentasian dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan
Rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring dan pelaporannya
Pastikan kelengkapan dokumentasi thd pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring
Pengelolaan keuangan pelayanan Kriteria: 2.3.15. Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas menunjukkan profesionalisme dalam mengelola keuangan pelayanan Pokok Pikiran: • Anggaran yang tersedia di Puskesmas baik untuk pelayanan di dalam gedung Puskesmas, maupun untuk pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas perlu dikelola dengan baik untuk akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Elemen Penilaian
Kegiatan yang
Dokumen
Fakta dan
Yang perlu
Rekaman analisis implementa si dan bukti lain yang perlu disiapkan
disiapkan untuk reakreditasi
Minilokakarya perencanaan untuk penyusunan program dan anggaran yang diikuti oleh penanggung jawab dan pelaksana
Bukti pelaksanaa n minilokakar ya perencanaa n untuk penyusuna n program dan anggaran
Lengkapi bukti lokmin perencanaa n baik ruk maupun rpk baik tahun lalu maupun tahun berjalan
Keterlibatan penanggung jawab UKM dan UKP dalam monitoring
Bukti keterlibatan penanggun
perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi 1. Pimpinan Puskesmas mengikutsertakan Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana dalam pengelolaan anggaran Puskesmas mulai dari perencanaan anggaran, penggunaan anggaran maupun monitoring penggunaan anggaran.
Dokumen yang perlu disusun sebagai regulasi interal
Dokumen lain yang perlu disusun
pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan (baik dalam pertemuan monitoring maupun pertemuan di masingmasing unit kerja) Keterlibatan penanggung jawab UKM dan UKP dalam evaluasi pencapaian kinerja dan penggunaan
g jawab UKM dan UKP dalam monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan penggunaa n anggaran
anggaran
2. Ada kejelasan tanggung jawab pengelola keuangan Puskesmas.
SK dan . uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
Lengkapi copy sk kepala dinas ttg tanggung jawab pengelola keuangan
3. Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Panduan Pedoman penggunaan Pengelolaan anggaran. Keuangan (sesuai dengan dana yang tersedia di Puskesmas,
Lengkapi copy panduanpanduan penggunaan anggaran
Puskesmas.
misalnya BOK, Jamkesmas, dsb).
4. Ada kejelasan pembukuan.
Panduan pembukuan anggaran.
Bukti pelaksanaa n pembukuan
Siapkan kelengkapan dokumen pembukuan
5. Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian kinerja pengelola keuangan Puskesmas.
Audit kinerja pengelola keuangan (pemeriksaan langsung oleh atasan langsung)
SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan.
Bukti pelaksanaa n audit penilaian kinerja pengelola keuangan
Bukti dilakukan dan tindak lanjut penilaian kinerja pengelola keuangan tahun lalu, dan tahun berjalan
6. Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan.
Audit penilaian kinerja
.
Hasil audit kinerja keuangan.
Bukti evaluasi kinerja
keuangan
keuangan tahun lalu, dan tahun berjalan
Kriteria: 2.3.16. Pengelolaan keuangan Puskesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku Pokok Pikiran: • Untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, maka pengelolaan keuangan Puskesmas perlu dilakukan secara transparan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. • Untuk Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD harus mengikuti peraturan perundangan dalam pengelolaan keuangan BLUD dan menerapkan Standar Akuntansi Profesi (SAP). Elemen Penilaian
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi
Dokumen
Dokumen yang perlu disusun sebagai regulasi internal
Dokumen lain yang perlu disiapkan
Fakta dan analisis Rekaman kegiatan dan bukti lain yang perlu disiapkan
Yang perlu disiapkan untuk reakreditasi
1. Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan
SK penetapan dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.
Pastikan adanya SK pengelola keuangan
2. Ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.
Pastikan SK dilengkapi uraian tugas dan tanggung jawab
3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar, peraturan yang berlaku dan rencana anggaran yang disusun sesuai dengan rencana operasional.
Pelaksanaa n pengelolaan keuangan, dan penyusunan rencana anggaran Puskesmas. Bukti pemeriksaa n /audit oleh
Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan.
Bukti pengelolaa n keuangan
Bukti pemeriksa an/audit
Pastikan pengelolaan sesuai peraturan perundanga n
Kepala Puskesmas terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan
4. Laporan dan Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
keuangan yang dilakukan oleh Kepala Puskesma s (yang juga menyataka n kesesuaian /ketidak sesuaian thd panduan/st andar) Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kot a.
Dokumen laporan dan pertanggun gjawaban keuangan.
Pastikan laporan dan pertanggung jawaban keuangan dilakukan dan didokumenta
sikna dengan baik
5. Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan hasilnya ditindaklanjuti.
Audit dan tindak lanjut audit keuangan.
Bukti pelaksana an dan tindak lanjut audit keuangan.
SOP audit keuangan ada melalui pebentuka n tim audit keuangan
Lengkapi bukti pelaksanaan audit pengelolaa n keuangan
Pengelolaan Data dan Informasi di Puskesmas (Puskesmas sebagai bank data) Kriteria: 2.3.17. Dalam menjalankan fungsi Puskesmas, harus tersedia data dan informasi di Puskesmas yang digunakan untuk pengambilan keputusan baik untuk peningkatan pelayanan di Puskesmas maupun untuk pengambilan keputusan di tingkat Kabupaten. Pokok Pikiran: • Pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi. Data dan informasi tersebut digunakan baik untuk pengambilan keputusan di Puskesmas dalam peningkatan pelayanan maupun pengembangan program-program kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maupun pengambilan keputusan pada tingkat kebijakan di Dinas Kesehatan.
• Data dan informasi tersebut meliputi minimal: data wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab, demografi, budaya dan kebiasaan masyarakat, pola penyakit terbanyak, surveilans epidemiologi, evaluasi dan pencapaian kinerja pelayanan, evaluasi dan pencapaian kinerja, data dan informasi lain yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan. (Sesuai kebutuhan). Elemen Penilaian
1. Dilakukan identifikasi data dan informasi yang harus tersedia di Puskesmas.
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi Pertemuan Kepala Puskesmas dan penanggung jawab untuk mengidentifik asi kebutuhan data dan informasi
Dokumen Dokumen yang perlu disusun sebagai regulasi internal
SK Kepala Puskesmas tentang jenis data dan informasi yang perlu disediakan di Puskesmas. SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan
Dokumen lain yang perlu disiapkan
Rekaman impleme ntasi dan bukti lain yang perlu disiapkan
Fakta dan analisis
Yang perlu disiapkan untuk reakreditasi
Lakukan identifikasi data dan informasi yang harus tersedia di puskesmas, dan tuangkan dalam surat keputusan
2. Tersedia prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali) data.
tanggung jawab.
kepala puskesmas
Panduan pengelolaan data/informasi, SOP pengelolaan data dan informasi: SOP pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali) data. (lihat juga 8.4.2)
Review dan bila perlu lakukan revisi sop pengumpula n data, penyimpana n data, dan pencarian kembali data sesuai dengan jenis data yang harus disediakan dan system pengelolaan data
(apakah masih manual atau berbasis IT)
3. Tersedia prosedur analisis data untuk diproses menjadi informasi.
Analisis data SOP analisis dan informasi. data.
4. Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi informasi kepada pihakpihak yang membutuhkan dan berhak memperoleh informasi.
Pelaksanaan SOP pelaporan pelaporan dan dan distribusi distribusi informasi informasi.
Review dan bila perlu revisi prosedur analisis data .
Review dan bila perlu revisi prosedur pelaporan dan distribusi informasi
5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolaan data dan informasi.
Evaluasi dan tindak lanjut terhadap (kinerja) pengelolaan data
Bukti evaluasi dan tindak lanjut (kinerja) pengelolaann data dan informasi.
lakukan evaluasi thd pengelolaan data dan informasi (paling tidak sekali dalam tiga tahun)
Standar: 2.4. Hak dan Kewajiban Pengguna Puskesmas Adanya kejelasan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas Hak dan kewajiban pengguna Puskesmas Kriteria: 2.4.1. Hak dan kewajiban pengguna Puskesmas ditetapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat dan semua pihak yang terkait, dan tercermin dalam kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Puskesmas. Pokok Pikiran: • Keberadaan Puskesmas dalam mengemban misi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus berfokus pada pelanggan. Pengelola dan Pelaksana Puskesmas perlu memahami dan memperhatikan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas. Elemen Penilaian
Kegiatan yang
Dokumen
Fakt
Yang perlu
perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi 1. Ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas.
Dokumen yang perlu disusun sebagai regulasi internal
Dokumen lain yang perlu disiapkan di Puskesmas
SK Kepala . Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan Puskesmas. (lihat juga 5.7.1, 7.1.3)
Rekaman kegiatan dan bukti lain yang perlu disiapkan
Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/penggu na jasa Puskesmas
a dan anali sis
disiapkan untuk reakreditasi
Review dan bila perlu lakukan revisi thd SK hak dan kewajiba n penggun a
2. Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait tentang hak dan kewajiban mereka.
3. Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban pengguna.
Sosialisasi hak dan kewajiban masyarakat/s asaran/pasien kepada masyarakat, sasaran, pasien, tokoh masyarakat, lintas sektor, dan karyawan Puskesmas Kebijakan yang menyatakan kewajiban karyawan puskesmas untuk memberikan pelayanan dengan memperhatikan hak dan
Bukti pelaksanaan sosialisasi dan pemahaman karyawan akan hak dan kewajiban pengguna
Lakukan sosialisa si juga untuk hak dan kewajiba n sasaran program ukm
Pelaksanaan pelayanan memperhatika n hak dan kewajiban masyarakat/pe ngguna
Lakukan review thd kebijakan dan prosedur apakah sudah mencerm inkan pemenuh
kewajiban masyarakat/peng guna Prosedur pelayanan mencerminkan perhatian terhadap hak dan kewajiban pengguna, misalnya hak akan privasi, hak untuk dijaga kerahasiaan
an hak dan kewajiba n pasien
Kriteria: 2.4.2. Adanya peraturan internal yang jelas untuk mengatur perilaku Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana dalam proses penyelenggaraan Upaya/Kegiatan Puskesmas. Aturan tersebut mencerminkan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas serta tujuan program kegiatan. Pokok Pikiran: • Perlu disusun peraturan internal (code of conduct) yang mengatur perilaku Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana Upaya/Kegiatan Puskesmas yang sesuai dengan tata nilai, visi, misi, dan
tujuan Puskesmas. Elemen Penilaian
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi
Dokumen
Dokumen yang perlu disusun sebagai regulasi internal 1. Ada peraturan internal yang disepakati bersama oleh pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana dalam melaksanakan Upaya Puskesmas dan kegiatan
Pertemuan penyusunan peraturan internal
SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan internal yang berisi peraturan bagi karyawan dalam
Dokumen lain yang perlu disiapkan
Fakt a dan anali sis
Yang perlu disiapkan untuk reakreditasi
Rekaman implementasi dan bukti lain yang perlu disiapkan Review dan bila perlu lakukan revisi peraturan internal termasuk
Pelayanan Puskesmas.
pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan di Puskesmas. (lihat
aturan disiplin pegawai, tidak boleh merokok, dsb
juga 5.7.2
2. Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi, misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas.
Standar: 2.5. Kontrak Pihak Ketiga
Pertemuan penyusunan peraturan internal
Dalam notulen rapat dapat dibukti bahwa dalam pembahasan peraturan internal karyawan mempertimban gkan visi, misi, tata nilai dan tujuan Puskesmas
Sesuaikan peraturan yang disusun dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai
Jika sebagian kegiatan dikontrakkan kepada pihak ketiga, pengelola menjamin bahwa penyelenggaraan oleh pihak ketiga memenuhi standar yang ditetapkan Kriteria : 2.5.1. Adanya dokumen kontrak yang jelas dengan pihak ketiga yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan pengelola dengan spesifikasi pekerjaan yang jelas dan memenuhi standar yang berlaku. Pokok Pikiran: • Jika ada kewenangan pada pengelola Puskesmas untuk mengontrakkan sebagian kegiatan kepada pihak ketiga, maka proses kontrak harus mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, dan menjamin bahwa kegiatan yang dikontrakkan pada pihak ketiga tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan menaati peraturan perundangan yang berlaku. Elemen Penilaian
1. Ada penunjukkan secara jelas petugas pengelola Kontrak / Perjanjian Kerja Sama
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi Proses pemilihan pihak ketiga dengan menggunakan kriteria yang
Dokumen Dokumen yang perlu disusun sebagai regulasi internal SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak/perjanjia
Dokumen lain yang Rekaman perlu disiapkan implementasi dan bukti lain yang perlu disiapkan
Fakta dan analisi s
Yang perlu disiapkan untuk reakreditasi
Tetapkan petugas yang diberi tugas
jelas
2. Ada dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Dalam dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama ada kejelasan, kegiatan yang harus dilakukan, peran dan tanggung jawab masingmasing pihak, personil yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator dan standar kinerja, masa berlakunya Kontrak/Perjanjian Kerja
Pastikan isi dokumen kontrak sesuai yang diminta EP 3
n kerja sama dengan pihak ketiga, SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja
untuk mengurus i kontrak
Dokumen kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.(lihat juga 7.1.2 EP 5 dan EP 6, 7.1.4. EP 4)
Lengkapi copy perjanjian kerja sama yang ada
Dokumen kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.
Perhatika n isi dokumen kontrak apakah sudah sesuai dengan ep 3
Sama, proses kalau terjadi perbedaan pendapat, termasuk bila terjadi pemutusan hubungan kerja. Kriteria: 2.5.2. Kinerja pihak ketiga dalam penyelenggaraan pelayanan dimonitor dan dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan ditindaklanjuti. Pokok Pikiran: • Kinerja pihak ketiga harus dimonitor untuk menilai kesesuaian terhadap Kontrak/Perjanjian Kerja Sama dan rencana kegiatan yang ditetapkan dengan menggunakan indikator penilaian yang jelas. Hasil penilaian harus ditindaklanjuti untuk menjamin tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Elemen Penilaian
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan standar akreditasi
Dokumen Dokumen yang perlu disusun sebagai regulasi internal
Dokumen lain yang Rekaman perlu disiapkan di implementasi Puskesmas dan bukti lain yang perlu disiapkan
Fakta dan analisi s
Yang perlu disiapkan untuk reakreditasi
1. Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan.
2. Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola pelayanan terhadap pihak ketiga berdasarkan indikator dan standar kinerja.
Monitoring kinerja pihak ketiga.
3. Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi
Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi pihak ketiga
Dokumen kontrak/PKS (lihat juga 7.1.2 EP 5 dan EP 6, 7.1.4. EP 4)
Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak.
Lengkapi indikator penilaian kontrak pihak ketiga
Kebijakan dan SOP monitoring kinerja pihak ketiga. Instrumen monitoring dan evaluasi, dan hasil monitoring kinerja pihak ketiga.
Bukti pelaksanaan monitoring kienrja pihak ketiga
Lengkapi pelaksan aan monitorin g thd kinerja pihak ketiga
Bukti tindak lanjut hasil monitoring
Lakukan tindak lanjut thd hasil monitorin g dan evaluasi thd pihak
ketiga
Standar: 2.6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sarana dan peralatan Puskesmas harus dipelihara agar dapat digunakan sesuai kebutuhan dan sesuai peraturan yang berlaku Kriteria: 2.6.1. Pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas dilaksanakan dan didokumentasikan secara jelas dan akurat. Pokok Pikiran: • Untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan maupun penyelenggaraan program dan kegiatan perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan peralatan yang siap pakai dan terpelihara dengan baik. • Seluruh sarana dan peralatan yang ada perlu diinventarisasi dan diperiksa ulang apakah kondisi memenuhi syarat dan jumlah serta jenis sesuai dengan standar sarana dan peralatan Puskesmas. • Program pemeliharaan sarana dan peralatan perlu disusun dan dilaksanakan secara konsisten agar pelayanan dan penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hambatan akibat ketidaksediaan sarana dan peralatan yang siap pakai. Elemen Penilaian
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan
Dokumen
Fakta dan analisis
Yang perlu disiapkan untuk reakreditasi
standar akreditasi
Dokumen yang Dokumen lain perlu disusun yang perlu sebagai disiapkan regulasi internal 1. Ditetapkan Penanggung jawab barang inventaris Puskesmas.
2. Ada daftar inventaris sarana dan peralatan Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun untuk penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
Rekaman implementasi dan bukti lain yang perlu disiapkan
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang.
Inventarisasi sarana dan peralatan puskesmas
Pastikan ada SK penetapan penanggu ng jawab barang inventari Daftar inventaris
Lengkapi daftar inventaris terbaru
3. Ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas.
4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai program kerja. 5. Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana dan peralatan yang memenuhi persyaratan.
Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan
.
Pelaksanaan program kerja.
Program kerja pemelihar aan tahun lalu dan tahun berjalan Bukti pelaksanaan program pemeliharaan
Peraturan tentang pengelolaan barang dan bahan berbahaya.
Ketersediaan tempat, dan pemenuhan persyaratan penyimpanan
Bukti pelaksana an pemelihar aan Pastikan keterse diaan Gudang yang memenuhi syarat
6. Ada program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas.
7. Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmas sesuai dengan program kerja.
8. Ada program kerja perawatan kendaraan, baik roda empat maupun roda dua.
SK penanggung jawab kebersihan lingkungan Puskesmas. Program kerja kebersihan lingkungan. Pelaksanaan program kerja kebersihan lingkungan puskesmas
Program kebersiha n tahun lalu dan tahun berjalan
Bukti pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan lingkungan puskesmas SK Penanggung jawab kendaraan Program kerja perawatan kendaraan.
Bukti pelaksana an
Lengkapi bukti program kerja pemelihar aan kendaraan
9. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai program kerja
Pelaksanaan program kerja pemeliharaan kendaraan.
Bukti pelaksanaan program kerja pemeliharaan kendaraan
Lengkapi bukti pelaksana an
10. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris.
Pencatatan dan pelaporan barang inventaris
Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris.
Catatan barang inventaris mutakhir