1.docx

1. Cari pengaturan dalam perUndang-Undangan tentang hak keamanan, kenyamanan dalam mengkonsumsi barang dan jasa? Cari peraturan perUndang-Undangan dari atas sampai bawah. 2.

Cari jaminan hak atas informasi yang benar tentang barang dan jasa?

Jawaban : 1. Pengaturan perundang-undangan tentang hak keamanan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, terdapat dalam : A. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945  Pasal 28 G Ayat (1) : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda dibawah kekuasaannya. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” B. TAP MPR Nomor II/MPR/1993 BAB IV Huruf F Butir 4a, yang berbunyi : “Pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatanproduksi dan daya saing, meningkatkan pendapatan produsen, melindungi kepentingan konsumen”. C. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen - Pasal 4 huruf (a) : ‘’ ak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa ‘’. - Pasal 4 huruf (b) : ‘’ hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ‘’. - Pasal 4 huruf (h) : ‘’ hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ‘’. - Pasal 5 huruf (a) : ‘’ membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan ‘’.

2. Hak atas informasi ketika kita menerima informasi dari barang dan jasa. Dalam Undang-Undang tentang perlindungan konsumen pasal 4 (c) konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pasal 17 juga disebutkan bahwa : 1.

pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :

a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan atau tarif jasa dan ketetapan waktu penerimaan barang dan jasa. b.

Mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang atau jasa.

c.

Memuat informasi keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang atau jasa

d.

Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakain barang atau jasa

e. Mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang tanpa seizing yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan. f.

Melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang undangan mengenai periklanan

2. Jaminan hak atas informasi yang benar tentang barang dan jasa, ada pada pasal-pasal UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : Pasal 4 huruf (c) : ‘’ hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta dan jaminan barang dan/ atau jasa ‘’. Pasal 5 huruf (a) : ‘’ membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan ‘’. Pasal 7 huruf (b) : ‘’ memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan ‘’. Pasal 7 huruf (e) : ‘’ memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau jasa mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan ‘’. Pasal 8 (1) huruf (j) : ‘’ tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku ‘’. Pasal 8 (2) : ‘’ pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud ‘’. Pasal 8 (3) : ‘’ pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar ‘’. Pasal 9 (1) huruf (c) : ‘’ barang dan/ atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/ atau telah memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu ‘’.

Pasal 26 : ‘’ pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/ atau garansi yang disepakati dan/ atau diperjanjikan ‘’. Pasal 34 huruf (e) : ‘’ menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen ‘’. Pasal 34 (3) huruf (a)