1.docx

1.1 Definisi Rule Of Law Menurut Friedman (1959) definisi Rule of lw dapat dilihat dari tiga sudut pandang yang berbeda yaitu : 1.

Pengertian Formal yaitu kekuasaan umum yang terorganisasikan, misalnya

negara. 2.

Pengertian Hakiki/materil yaitu ebih menekankan pada cara penegakannya

karena menyangkut hukum yang baik dan buruk. 3.

Pengertian Universal : sangat sulit dipastikan karena ada perbedaan setiap

masyarakat yang melahirkannya dan perbedaan rasa keadilan. Rule of law terkait erat dengan keadilan sehingga harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Rule of law merupakan suatu legalisme sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur yang objektif. Setiap organisasi atau persekutuan hidup dalam masyarakat termasuk negara mendasarkan pada Rule of law. Dalam hubungan ini pengertian Rule of law berdasarkan substansi atau isinya sangat berkaitan dengan peraturan perundang-uundangan yang berlaku dalam suatu negara.Negara hukum merupakan terjemahan dari Rule of law. Rule of law itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Oleh karena itu, konstitusi dan negara hukum merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan. Negara Indonesia pada hakikatnya menganut prinsip Rule of law yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum. Dalam negara hukum yang demikian ini, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun ddan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi.

Karena prinsip supermasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada hakikatnya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurt prinsip-prinsip demokrasi atau keadilan rakyat. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan ditafssirkan dan ditegakkan berdasarkan kekuasaan belaka. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilakukan menurut UUD yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis.

1.2 Prinsip-prinsip Rule Of Law di Indonesia Penjabaran prinsip-prinsip Rule of law secara formal termuat dalam pasal-pasal UUD 1945 yaitu : a.

Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3).

b. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyeenggarakan peradilan guna menegaskan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1). c.

Segala warga Negara bersamaan kedudukan nya didalamhukum dan pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (pasal 27 ayat 1).

d. Dalam Bab X A Tentang Hak Asasi Manusia, memuat !) pasal, antara lain bahwa setipa orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepasttian hukum yang adil, serta perlakuan yang ama dihadapan hukum (pasal 28 D ayat 1). e.

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatt imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28 D ayat 2). Rule of law secara formal yaitu Negara yang memiliki ruang gerak sempit. Negara mengurusi hal-hal sedikit sedangkan yang banyak terutama dalam kepentingan ekonomi

disertahkan kepada warga. Negara hanya mempunyai tugas pasif yaitu baru bertindak apabila hak-hak warga negara dilanggar atau ketertiban umum terancam.