1541947805618_soal-soal Pertanahan.docx

TUGAS HUKUM PERTANAHAN Nama : Kiki Kusumawati NIM

: 031724253024

Tiga buah soal (beserta jawabannya) masalah-masalah terkait mata kuliah pertanahan 1. Jelaskan perbandingan antara Hak Pakai atas tanah yang diberikan kepada Lembaga/Badan Pemerintah/Perwakilan Negara dan Hak Pengelolaan? Jawaban: Penguasaan tanah oleh badan atau lembaga/instansi pemerintah dengan Hak Pakai hanya memberi wewenang kepada yang bersangkutan untuk menggunakan atau memakai/memanfaatkan tanah tersebut untuk keperluannya sendiri, sedangkan pada Hak Pengelolaan, badan atau lembaga/instansi pemerintah memperoleh pendelegasian atas sebagian wewenang dari Negara (Hak Menguasai dari Negara) yang salah satunya adalah menyerahkan penggunaan bagian tanah tersebut kepada pihak lain (pihak ketiga). Apabila tanah dikuasai dengan Hak Pakai maka hanya memberikan wewenang terbatas tanpa kewenangan memberikan bagian-bagian tanah kepada pihak ketiga. Sedangkan jika instansi pemerintah menguasai dengan Hak Pengelolaan, maka dapat memberikan bagian-bagian atas tanah tersebut untuk dipergunakan dan dikuasai oleh pihak ketiga, salah satunya dengan Hak Pakai. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut: No

Uraian

Hak Pakai

Hak Pengelolaan

1

Sumber Wewenang

Merupakan wewenang asli yang diberikan oleh UUPA kepada pemegang haknya berdasar Pasal 41 ayat (1) UUPA

Merupakan pendelegasian wewenang dari Hak Menguasai Negara berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUPA jo Pasal 6 ayat (1) PMA No.9/1965 jo Pasal 1 ayat (1) Permendagri No.1/1977

2

Isi Wewenang

Memanfaatkan/memakai/

a. Menentukan perencanaan, penggunaan dan peruntukan tanah.

menggunakan tanah untuk keperluan/kepentingan tugasnya.

b. Menyerahkan penggunaan bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak lain.

3

Asal Tanah

Tanah Negara

Tanah Negara atau pembebasan tanah

4

Jangka Waktu

Diberikan selama tanah dipergunakan untuk keperluannya sendiri.

Tidak terbatas sepanjang masih dipergunakan oleh yang bersangkutan

5

Lembaga Hukum

Merupakan jenis hak atas tanah

Bukan jenis hak atas tanah melainkan gempilan Hak Menguasai dari Negara

Meskipun badan atau lembaga/instansi pemerintah dapat memiliki hak Pakai atas tanah dan Hak Pengelolaan, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan dari segi wewenang dan maksud atau tujuan dari pemberian Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Perbedaan wewenang tersebut didasarkan pada adanya perbedaan karakteristik antara Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Hak pakai merupakan hak atas tanah yang tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga fisik, artinya pemegang Hak Pakai dapat menguasai dan menggunakan tanah tersebut untuk keperluan dari pemegang Hak Pakai. Sedang Hak Pengelolaan merupakan hak yang bersifat yuridis saja, tidak bersifat fisik, sehingga pemegang Hak Pengelolaan tidak dapat secara langsung melakukan penguasaan dan penggunaan Hak Pengelolaan tersebut jika belum diderivasi dengan hak lain, yaitu Hak Pakai. Artinya jika instansi pemerintah selaku pemegang Hak Pengelolaan ingin menggunakan atau memanfaatkan sendiri tanahnya, maka harus dimohonkan hak lain yaitu Hak Pakai.

2. Jelaskan proses terjadinya Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik? Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian hak oleh pemilik tanah yang dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Hak Milik yang dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Hak Milik wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan untuk dicatat dalam buku tanah. Sebelum didaftarkan, permohonan Hak Guna Bangunan berikut lampiran-lampirannya diajukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan setempat. Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan: a. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik untuk dikabulkan atau ditolaknya permohonan. b. Mencatat dalam formulir isian. c. Memberikan tanda terima berkas permohonan. d. Memberitahukan kepada pemohon berapa biaya yang harus dibayar oleh pemohon bila permohonannya dikabulkan. e. Apabila permohonan belum melampirkan surat ukur atas gambar situasinya, maka Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran. f. Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan Kepala Seksi Hak Atas Tanah untuk memeriksa permohonan tersebut oleh tim Peneliti tanah/Panitia Pemeriksaan Tanah A menuangkan hasil pemeriksaan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah.

g. Dalam Hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya. Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah atau Tim/Panitia Pemeriksaan A, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak . Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Propinsi disertai dengan pertimbangannya. Kepala Kantor Wilayah, mencatat dan meneliti berkas permohonan dan menerbitkan Keputusan pemberian hak apabila hal itu merupakan kewenangannya. Dalam hal kewenangan menerbitkan keputusan pemberian hak ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional memerintah pejabat yang ditunjuk untuk mencatat dan meneliti data kelengkapan data yuridis dan data fisik. Apabila berkas permohonan sudah lengkap, maka dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan.

3.

Jelaskan mengenai status hukum tanah timbul ?

Tanah timbul yang disebut juga sebagai lidah (aanslibbing) adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan/pulau timbul. Terhadap tanah tersebut berdasarkan Hak Menguasai dari Negara status hukumnya dapat ditetapkan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Dalam ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 disebutkan : (1) Tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. (2) Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah yang timbul pada pesisir laut, tepian sungai, tepian danau dan pulau. (3) Tanah timbul dengan luasan paling luas 100m2 (seratus meter persegi) merupakan milik dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul dimaksud. (4) Terhadap tanah timbul yang luasnya lebih dari 100m2 (seratus meter persegi)dapat diberikan Hak Atas Tanah dengan ketentuan: a. Penguasaan dan pemilikan tanah timbul harus mendapat rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. b. Penggunaan dan pemanfaatannya sesuai dengan arahan peruntukannya dalam rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tanah timbul tidak serta merta menjadi pemilik dari subjek hukum yang terdekat dengan tanah timbul tersebut seperti yang diatur dalam hukum adat, namun harus memperhatikan luas tanah timbul tersebut sesuai ketentuan di atas.

HADIO Bagaimana perolehan hak pakai atas tanah negara ? Pemberian hak pakai pada dasarnya dapat terjadi diatas tanah negara, hak pengelolaan dan hak milik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 bahwa perolehan hak pakai atas tanah negara dapat dilakukan dengan keputusan menteri ataupun pejabat yang berwenang dimana dapat berupa tanah negara langsung atau tanah hak pengelolaan, sedangkan hak pakai diatas tanah hak milik hanya bisa dilakukan melalui perjanjian antar pemohon dan pemegang hak milik taas tanah tersebut. ApakahHak Guna Bangunan (HGB) dapat dijadikan objek hak tanggungan ? Pada dasarnya HGB dapat dijadikan objek hak tanggungan yaitu HGB diatas tanah negara dan HGB diatas tanah hak Pengelolaan (HPL), Sedangkan HGB di atas tanah hak milik tidak dapat dijadikan sebagai objek hak tanggungan. Adapun prosedur atas HGB yang dijadikan hak tanggungan harus membuat perjanjian utang piutang dan oemberian akta hak tanggungan yang dibuat oleh PPAT. Serta melakukan pendaftaran pembebanan hak tanggungan pada kantor pertanahan kabupaten / kota setempat. Bagaimana mengenai pengaturan jangka waktu hak pakai ? Mengenai jangka waktu hak pakai terbagi menjadi 2 klasifikasi yaitu yang tidak berjangka waktu dan yang berjangka waktu. Hak pakai yang tidak berjangka waktu adalah hak pakai yang bersifat publik sedangkan yang berjangka waktu bersifat privat. Jangka waktu mengenai hak pakai diatas tanah negara dan tanah HPL dibatasi maksimal 25 tahun untuk pertama, selanjutnya dapat diperpanjang maksimal 20 tahun dan pembaruan hak maksimal 25 tahun. Sedangkan untuk hak pakai diatas tanah hak milik maksimal 25 tahun dan atas kesepakatan dengan pemegang hak milik dapat di perbaharui haknya. Selain itu guna kepentingan penanaman modal asing diberikan jaminan perpanjangan jangka waktu serta pembaruan hak. USMAN FATHONI SOAL: Apakah Hak Pengelolaan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan? Jelaskan! JAWAB: Berdasarkan wewenang dan sifatnya Hak Pengelolaan dapat dikategorikan sebagai hak atas tanah yang bersifat right to use tidak right of dispossal yaitu pemegang Hak Pengelolaan hanya mempunyai hak untuk menggunakan tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya, tidak

mempunyai hak untuk mengalihkan kepada pihak lain atau menjadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Dan juga sesuai dengan pasal 49 ayat (5) undang-undang No 1 Tahun 2004 jo peraturan pemerintah No 6 Tahun 2006 menyatakan barang milik negara/daerah dilarang untuk digadaikan. SOAL: Salah satu hak atas tanah yang bersifat sementara adalah hak gadai, mengapa dalam hak gadai selain memiliki sifat tolong menolong juga mengandung sifat pemerasan, jelaskan mengapa Hak Gadai memiliki sifat pemerasan! JAWAB: Yaitu selama pemilik tanah sebagai pemberi hak gadai (gadai Tanah) tidak dapat menebus uang gadai, maka tanah pertaniannya tetap dikuasai oleh penerima hak gadai. Menurut Effendi Parangin hak gadai memiliki sifat eksploitasi/pemerasan, karena hasil yang diterima oleh pemegang gadai dari tanah yang bersangkutan pada umumnya lebih besar dari pada apa yang merupakan bunga yang layak dari uang gadai yang diterima pemilik. Sifat pemerasan atau eksploitasi Hak gadai adalah: Lamanya hak gadai tidak terbatas. Berapa tahun pun tanah dikuasai oleh penerima hak gadai, tanah pertanian yang digadaikan tidak akan dikembalikan apabila uang gadai tidak ditebus. Tanah gadai baru dapat dikembalikan kepada pemberi hak gadai apabila uang gadai sudah ditebus. Dengan mengusahakan atau menguasai tanah yang digadaikan selama 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun saja, hasil yang diperoleh penerima hak gadai sudah melebihi jumlah uang gadai beserta bunganya. SOAL: Pada tahun 1997 Bono menggadaikan tanah pertaniannya kepada Nuno dengan uang gadai dalam bentuk perhiasan emas seberat 100 gram. Pada tahun 1996 harga emas 1 gramnya sebesar Rp.50.000,-. Pada tahun 2001, Bono sudah mempunyai uang dan ingin menebus tanahnya kepada Nuno, ternyata harga emas 1 gramnya pada saat Tahun 2001 naik menjadi Rp.100.000,-. Berapakah besarnya uang tebusan yang harus dibayar oleh Bono kepada Nuno?

JAWAB: - Tahun 1997, uang gadai 100g x Rp.50.000

= Rp.5.000.000,-

- Tahun 2001, uang gadai 100g x Rp.100.000

= Rp.10.000.000,-

- Selisih uang gadai antara tahun 1997 – 2001 adalah Rp.10.000.000 – Rp.5.000.000 = Rp.5.000.000,Selisih uang gadai tersebut ditanggung secara bersama-sama oleh Bono dan Nuno

Rp.5.000.000 : 2 = Rp.2.500.000,- Besaran uang tebusan yang harus dibayar oleh Bono kepada Nuno adalah (7 + ½) - 4 x (Rp.5.000.000,- + Rp.2.500.000,-) = Rp.3.750.000,7 MERLYN 1. Ada 3 tahapan syarat sahnya pembebanan Hak Tanggungan atas hak atas tanah. Sebut dan Jelaskan! Jawaban: Adanya Perjanjian Pokok. Perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang antara debitor(pemegang ha katas tanah) dengan kreditor (bank). Perjanjian utang piutang ini dapat dibuat dengan akta autentik yaitu dibuat oleh notaaris atau dibuat dengan akta di bawah tangan, yaitu dibuat sendiri oleh debitor dan kreditor. Adanya Perjanjian Ikutan. Perjanjian ikutan berupa penyerahan hak atas tanah sebagai jaminan utang yang dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Adanya Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan, PPAT wajib mendaftarkan akta tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. 2. Dalam peraturan perundang-undangan, ada 2 macam terjadinya Hak Pengelolaan. Sebut dan Jelaskan! Jawaban: Konversi Konversi adalah perubahan status hak atas tanah dari hak atas tanah menurut hukum yang lama sebelum berlakunya UUPA, yaitu hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Barat (BW), Hukum Adat, dan Daerah Swapraja menjadi hak atas tanah menurut UUPA. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965, Hak Pengelolaan yang pertama-tama ada pada waktu mulai berlakunya UUPA adalah yang berasal dari konversi hak penguasaan atau beheer, yaitu yang tanahnya selain digunakan untuk kepentingan instansi yang bersangkutan, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga. Pelaksanaan konversi itu diselenggarakan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dan jika tanahnya belum terdaftar di Kantor Pendaftaran Tanah baru diselenggarakan setelah pemegang haknya datang mendaftarkannya. Melalui konversi, Hak penguasaan atas tanah Negara yng dipunyai oleh departemen, direktorat, atau daerah swatantra diubah haknya menjadi Hak Pengelolaan. Hak Pengelolaan ini lahir setelah Hak Penguasaan atas tanah negara didaftarkan dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat. Pemberian Hak Atas Tanah Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah Negara, perpanjangan jangka waktu hak, pembaruan hak, perubahan hak, termasuk pemberian hak di atas Hak Pengelolaan. Hak pengelolaan yang lahir tersebut berasal dari tanah negara ayang dimohonkan oleh pemegang Hak Pengelolaan.

3. Permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh perseorangan atau badan hukum wajib memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya dengan melampirkan beberapa dokumen yakni? Jawaban: Fotokopi identitas pemohon atau akta pendirian perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dan telah didaftarkan sebagai badan hukum; Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang; Izin lokasi atau surat izin penunjukkan penggunaan tanah atau surat izin pencadangan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; Bukti pemilikan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah hak milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya; Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) atau surat persetujuan dari Presiden bagi Penanaman Modal Asing tertentu atau surat persetujuan prinsip dari Departemen Teknis bagi Non-Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing. Surat ukur apabila ada. Monique Anastasia Tindage

1. Bagaimana tata cara pemberian Hak Guna Usaha terhadap subjek hukum? Jawaban : Tata cara pemberian Hak Guna Usaha secara jelas telah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999. Dalam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa : ”permohonan Hak Guna Usaha diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah tanah yang bersangkutan”. Sedangkan dalam Pasal 20 ayat (2) dijelaskan bahwa ”apabila tanah yang dimohon terletak dalam lebih dari satu daerah Kabupaten/Kotamadya, maka tembusan permohonan disampaikan kepada masing-masing Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan”. Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa pemohon harus mengajukan permohonan kepada Menteri, bukan kepada Kepala Kantor Wilayah. Artinya, Kepala Wilayah bukanlah pejabat yang berhak memberikan jawaban langsung atas permohonan yang diajukan oleh calon pemegang Hak Guna Usaha. Dalam Pasal 20 ayat (2) sebagaimana disebutkan di atas bahwa calon pemegang dimungkinkan mengajukan permohonan atas beberapa areal tanah yang tersebar di tempat berbeda, namun permohonan yang ditujukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah harus disampaikan tembusannya kepada Kepala Kantor Pertanahan di daerah masing-masing tempat areal atanah itu berada. Keputusan diterima atau ditolaknya permohonan calon pemegang hak tetap berada pada Menteri dan akan disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada pihak yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999.

2. Bagaimanakah syarat izin lokasi menurut peraturan undang-undang? Jawaban : Mengenai syarat izin lokasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf c prosedur untuk mendapatkan izin lokasi tersebut diatur dalam pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999, disebutkan bahwa ”Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai zin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya” Dalam pemberiannya, izin lokasi berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, termasuk juga penguasaan fisik wilayah, penggunaan tanah serta kemampuan tanah[. Adapun tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan persetujuan penanaman modalnya dan Izin lokasi hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapatkan persetujuan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila ditinjau jangka waktu pemberian izin lokasi, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999, izin lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut : 1 (satu) tahun : izin lokasi seluas sampai dengan 25 ha, 2 (dua) tahun : izin lokasi seluas lebih dari 25 ha samapi dengan 50 ha, 3 (tiga) tahun : tahun lokasi seluas lebih dari 50 ha. Dengan demikian, syarat permohonan mendapatkan Hak Guna Usaha atas tanah baru dapat diberikan setelah menyelesaikan prosedur mendapatkan izin lokasi. Dengan kata lain, Hak Guna Usaha atas tanah tidak dapat diberikan sebelum penyelesaian terhadap pelepasan atau pembebasan hak-hak di atas tanah yang dimohon, baik berupa hak perorangan atas tanah ataupun perubahan status hak tertentu yang terdapat di atas tanah tersebut.

3. Apakah pelepasan Hak Atas Tanah dan kapan harus dilakukan pelepasan Hak Atas Tanah? Jawab

: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur : Pelepasan hak milik atas tanah dapat dilakukan dengan akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya, secara notariil atau bawah tangan, yaitu dengan: a) akta notaris yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan melepaskan hak atas tanah (dalam hal ini Hak Milik), atau b) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak atas tanah (dalam hal ini Hak Milik) yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, atau c) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak atas tanah (dalam hal ini Hak Milik) yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat.

Akta/surat dimaksud umumnya berjudul “Pelepasan Hak.” Sesuai kasus, dalam akta/surat pelepasan hak haruslah dicantumkan klausul bahwa pelepasan hak atas tanah (Hak Milik) tersebut dilakukan dengan maksud agar PT. PMA (penanaman modal asing) yang dimaksud memperoleh kesempatan untuk meminta/memohon sesuatu hak atas tanah sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada instansi yang berwenang. Juga dicantumkan besarnya ganti rugi dari PT PMA kepada pemegang hak atas tanah. Dengan adanya pelepasan hak, maka tanah yang bersangkutan (Hak Milik) menjadi tanah negara. PT PMA dapat mengajukan permohonan hak baru sesuai ketentuan undang-undang dan sesuai keperluannya, sehingga PT PMA yang dimaksud mendapatkan hak atas tanah sesuai ketentuan undang-undang dan sesuai keperluannya. DINA 1. Apa cara yang dapat ditempuh apabila pemegang Hak Pengelolaan menyerahkan bagianbagian Hak Pengelolaan dalam bentuk Hak Milik kepada pihak ketiga? Dengan cara pelepasan atau penyerahan Hak Pengelolaan yaitu dibuatnya surat pernyataan pelepasan atau penyerahan Hak Pengelolaan oleh pemegang haknya. Dengan adanya hal tersebut, maka terputus sudah hubungan hukum antara pemegang Hak Pengelolaan dengan Hak Pengelolanya. Hak Pengelolaan yang telah dilepaskan atau diserahkan tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, selanjutnya pihak yang menerima pelepasan atau penyerahan Hak penglolaan tersebut mengajukan permohonan pemberian Hak Milik kepada Kepala BPN melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat.

2. Pemerintah Kota Surabaya memiliki tanah dengan Hak Pakai. Apakah tanah Hak Pakai Pemerintah Kota Surabaya bisa dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan? Selama tanahnya digunakan untuk menjalankan tugas, tanah Hak Pakai Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki batasan jangka waktu tertentu. Dalam penjelasan pasal 45 ayat (1) PP No.40 tahun 1996 disebutkan bahwa hak pakai yang diberikan untuk untuk waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya digunakan untuk kepentingan tertentu tidak dapat dialihkan, jadi dengan kata lain tidak bisa dijadikan sebagai jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan.

3. Ada 3 macam pemberian hak atas tanah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 yaitu pemberian hak secara individual, pemberian hak secara kolektif, dan pemberian hak seacara umum, jelaskan masing-masing pengertian dari 3 macam pemberian hak atas tanah tersebut! - Pemberian hak secara individual

Pemberian hak secara individual adaah pemberian hak atas sebidang tanah kepada seorang atau sebuah badan hukum tertenru atau beberapa orang atau badan hukum secara bersama sebagai penerima hak bersama, yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak. - Pemberian hak secara kolektif Pemberian hak secara kolektif adalah pemberian hak atas beberapa bidang tanah masingmasing kepada seorang atau sebuah badan hukum atau kepada beberapa orang atau badan hukum sebagai penerima hak bersama, yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak - Pemberian hak secara umum Pemberian hak secara umum adalah pemberian hak atas bidang tanah yang memenuhi kriteria tertentu kepada penerima hak yang memenuhi kriteria tertentu yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak. KARIN TUGAS PERTANAHAN MEMBUAT 3 PERTANYAAN BESERTA JAWABAN KASUS PT Intan Maju Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dan hendak memperluas usahanya. Dalam rangka mengembangksan bisnisnya tersebut PT Intan Maju Jaya membutuhkan tanah dan bangunan untuk tempat mesin-mesin cetaknya. Setelah dilakukan peninjauan lapangan oleh tim PT Intan Maju Jaya perusahaan tersebut cocok dengan tanah yang terletak di Jl. Kemukus No. 56, Surabaya. Tapi ternyata setelah dilakukan pengecekan ke BPN, tanah yang terletak di Jl. Kemukus No. 56 diatasnya terdapat tanah Hak Pakai PT PJKA. Pertanyaan 1. PT Intan Maju Jaya selaku perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dapat mengajukan jenis hak atas tanah apa? Apakah dimungkinkan PT Intan Maju Jaya memperoleh ha katas tanah berupa Hak Milik? 2. Bagamaina sebaiknya sikap PT PJKA apabila tanahnya dibutuhkan oleh PT Intan Maju Jaya, langkah apa yang dapat dilakukan PT PJKA? 3. Apakah perpindahan hak yang dilakukan oleh PT PJKA kepada PT Intan Maju Jaya dapat melalui proses jual beli? Mengingat keduanya sama sama perusahaan berbadan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum? Jawaban

1. Berdasarkan UUPA karena PT Intan Maju Jaya adalah perusahaan yang berbadan hukum, maka dari itu terhadapnya dapat diberikan hak atas tanah yang berupa Hak Guna Bangunan. Hal ini diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UUPA, dimana badan hukum adalah salah satu subyek yang berhak untuk memperoleh Hak Guna Bangunan. Karena PT IMJ adalah badan hukum jadi tidak dapat memperoleh hak atas tanah yang berupa Hak Milik, karena subyek Hak Milik tidak termasuk di dalamnya badan hukum 2. PT PJKA sebaiknya melakukan pelepasan hak telebih dahulu, sehingga tanah tersebut statusnya menjadi tanah negara untuk kemudian dilakukan permohonan hak guna bangunan oleh PT IMJ. 3. Oleh karena PT PJKA adalah badan hukum public, yang mana Hak Pakainya disebut Hak Pakai Publik yang ada right to use, yaitu menggunakan untuk jangka waktu yang tidak terbatas selama pelaksanaan tugasnya, namun tidak ada right of dispossal yaitu tidak dapat dialihkan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga. Oleh karena itu perpindahan hak dari PT PJKA kepada PT IMJ tidak dapat dilakukan melalui proses jual beli, melainkan melalui proses pelepasan hak, seperti yang telah diatur dalam Pasal 45 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.

CHUNNUL

1. Sebutkan serta jelaskan bagaimana terjadinya hak atas tanah terhadap Tanah Hak Milik ? hak atas tanah ada 3 cara terjadinya hak atas tanah yaitu : a. hak atas tanah terjadi menurut hukum adat : yang dapat terjadi hak atas tanah hak milik. Terjadinya hak milik ini melalui pembukaan tanah dan lidah tanah (aanslibbing). Yang dimaksud pembukaan tanah adalah pembukaan hutan yang dilakukan secara bersamasama oleh masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh kepala/ketua data. Selanjutnya ketua adat membagikan hutan yang sudah dibuka tersebut untuk pertanian atau bukan pertanian kepada masyarakat hukum adat. Sedangkan yang dimaksud dengan lidah tanah (aanslibbing) adalah pertumbuhan di tepi sungai, danau atau laut. Tanah tumbuh itu kemudian menjadi kepunyaan orang yang memiliki tanah yang berbatasan karena pertumbuhan tanah tersebut sedikit banyak terjadi karena usahanya. b. hak atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah: hak atas tanah yang terjadi disini tanahnya semula berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Hak atas tanah ini lalu terjadi melalui permohonan pemberian hak atas tanah Negara. Menurut Pasal 1 ayat 8 Permen Agraria/ Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 bahwa pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah Negara, perpanjangan jangka waktu hak, pembaruan hak, perubahan hak, termasuk pemberian hak pengelolaan. c. Hak atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang : hak atas tanah ini terjadi karena undang-undang yang menciptakan. Hak atas tanah ini terjadi karena ketentuan UndangUndang diatur dalam ketentuan Konversi Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Terjadi hak atas tanah ini didasarkan ketentuan konversi menurut UUPA. Konversi tersebut adalah perubahan hak atas tanah dengan sehubungan berlakunya UUPA sehingga hak-hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam UUPA (Pasal 16 UUPA).

2. Berdasarkan uraian diatas salah satu terjadinya hak atas tanah yaitu melalui penetapan pemerintah, jelaskan bagaiman proses terjadinya hak atas tanah karena penetapan pemerintah? - Terjadinya hak atas tanah karena penetapan pemerintah pada awaknya yaitu dengan dilakukan permohonan pemberian hak atas tanah atas tanah Negara Kepada kepala Badan Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Jika semua persyaratan yang ditentukan dalam permohonan pemberian hak atas tanah dipenuhi oleh pemohon, maka Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau pejabat Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang diberi pelimpahan jewenangan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). SKPH tersebut disampaikan kepada pemohon dan selanjutnya didaftarkan oleh pemohon kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatatkan dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat. Pendaftaran syrat keputusan pemberian hak (SKPH) menandai lahirnya hak atas tanah. 3. Dalam rangka memperoleh Hak Guna Usaha maka suatu perusahaan perlu untuk memiliki izin lokasi? Jelaskan bagaimana izin lokasi dalam proses pemberian hak guna usaha! - izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha untuk penanaman modalnya. Izin lokasi diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nomo 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi. Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan, sehingga kegiatan perolehan tanah tidak dapat dilakukan sebelum izin lokasi diperoleh. Izin lokasi untuk jangka waktu 3 tahun. Perolehan oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi, dalam arti bahwa perusahaan yang memerlukan tanah dilokasi tersebut harus dapat menyelesaikan perolehan tanah dalam jangka waktu yang ditentukan dalam izin lokasi. Apabila dalam jangka waktu izin lokasi perolehan tanah belum selesai maka izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktu selama 1 tahun dengan ketentuan tanah yang sudah diproleh mencapai 50% atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi. Jika perusahaan telah mendapatkan izin lokasi dan melengkapi berkas-berkas yang disyaratkan maka ia dapat melakukan permohonan untuk pemberian Hak Guna Usaha lalu setelah permohonan itu disampaikan jika data yuridis dan data fisik telah lengkap lalu dalam hal tanah tersebut telah memiliki surat ukur maka tahap selanjutnya berkas-berkas tersebut akan dilakukan pemeriksanaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah B. setelah pemeriksaan dilakukan panitia B dan Kepala Kantor Pertanahan melakukan pemeriksaan lanjutan tersebut barulah diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohonkan tersebut. Dalam hal pemberian SKPH tersebut maka diterbitkanlah sertifikat Hak Guna Usaha.

ZULFA 1. Sebutkan upaya yang dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum untuk memperoleh hak atas tanah melalui penetapan pemerintah? JAWAB: kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum untuk memperoleh hak atas tanah melalui penetapan pemerintah yaitu? 1. Permohonan pemberian hak atas tanah yang berasal dari tanah negara; 2. Permohonan pemberian hak atas tanah yang berasal dari hak atas tanah yang telah dilepaskan oleh pemegang haknya;

3. Permohonan pemberian hak atas tanah yang berasal dari hak atas tanah yang telah dicabut untuk kepentingan umum; 4. Permohonan pemberian hak atas tanah yang berasal dari hak atas tanah yang telah ditelantarkan oleh pemegang haknya; 5. Permohonan pemberian hak atas tanah yang berasal dari kawasan hutan yang telah dikeluarkan statusnya sebagai kawasan hutan; 6. Permohonan pemberian hak atas tanah yang berasal dari tanah hasil reklamasi; 7. Permohonan pemberian hak atas tanah yang berasal dari ruislag; 8. Permohonan pemberian hak atas tanah yang berasal dari peningkatan Hak Guna Bangunan untuk rumah tempat tinggal atau hunian menjadi Hak Milik; 9. Permohonan pemberian hak atas tanah yang berasal dari penurunan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan; 10. Permohonan pemberian hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang berasal dari tanah Hak Pengelolaan; 11. Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atas tanah negara, Hak guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan, Hak Pakai atas tanah negara, dan Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan; 12. Permohonan pembaruan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atas tanah negara, Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan, Hak Pakai atas tanah negara, dan Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan. 2. Pejabat yang berwenang memberikan hak atas tanah adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, dalam memberikan hak atas tanah ada yang dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kab/kota, jelaskan wwenangannya masing-masing? JAWAB: Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI mengatur wewenang pejabat BPN RI dalam pemberian hak atas tanah, yaitu: 1. Kepala Kantor Pertanahan kab/kota a. Kepala Kantor pertanahan Kab/kota memberi keputusan mengenai: 1. Pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M 2. Pemberian Hak Milik atas tanah non-pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M 3. Pemberian Hak Milik atas tanah dalam pelaksanaan program: a. Transmigrasi; b. Redistribusi tanah; c. Konsolidasi tanah; dan d. Pendaftaran tanah yang bersifat strategis, massal, dan program lainnya. b. Kepala Kantor pertanahan Kab/kota memberi keputusan mengenai: 1. Pemberian Hak Guna Bangunan untuk orang perseorangan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 1.000 M 2. Pemberian Hak Guna Bangunan untuk badan hukum atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 5.000 M 3. Semua pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan. c. Kepala Kantor Pertanahan kab/kota memberi keputusan mengenai: 1. Pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M 2. Pemberian Hak Pakai untuk badan hukum atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M 2

2

2

2

2

2

3. Pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah non-pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M 4. Pemberian Hak Pakai untuk badan hukum atas tanah non-pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M 5. Semua pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan. 2. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi a. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi memberi keputusan mengenai: 1. Pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 M 2. Pemberian Hak Milik untuk badan hukum atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 M 3. Pemberian Hak Milik atas tanah non-pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 M dan tidak lebih dari 5.000 M b. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 1.000.000 M c. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi memberi keputusan mengenai: 1. Pemberian Hak Guna Bangunan untuk orang perseorangan atas tanah yang luasnya lebih dari 1.000 M dan tidak lebih dari 5.000 M 2. Pemberian Hak Guna Bangunan untuk badan hukum atas tanah yang luasnya lebih dari 5.000 M dan tidak lebih dari 75.000 M d. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi memberi keputusan mengenai: 1. Pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 M 2. Pemberian Hak Pakai untuk badan hukum atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 M 3. Pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah non-pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 M dan tidak lebih dari 5.000 M 4. Pemberian Hak Pakai untuk badan hukum atas tanah non-pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 M dan tidak lebih dari 25.000 M 3. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Kepala Badan Pertanahan Nasional RI menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI memberi keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang tidak dilimpakhan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan kab/kota. 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3.apabila dalam praktik terjadi penerbitan Hak Guna Bangunan yang mana dalam tanah tersebut masih terdapat Hak Pakai yang dikuasai oleh departemen dapat dibenarkan? JAWAB: Sebelumnya perlu diketahui bahwa tidak ada HGB lahir di atas tanah Hak Pakai karena bertentangan dengan Pasal 21 PP 40/1996 bahwa terdapat 3 jenis tanah yang dapat diberikan Hak Guna Bangunan dan dari salah satunya tidak termasuk Hak Pakai, yaitu: Tanah Negara, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah Hak Milik. Selain itu berdasarkan Pasal 45 PP 40/1996 bahwa diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanah tersebut digunakan untuk keperluan tertentu. Keperluan tertentu yang dimaksud adalah Hak Pakai yang diberikan kepada: 1. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah; 2. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional 3. Badan keagamaan dan badan sosial. Oleh sebab itu penerbitan sertifikat HGB yang tersebut pada soal tidaklah sah atau cacat substansi, seharusnya pada awal permohonan HGB itu ditolak oleh BPN dengan dasar bahwa Hak pakai atas tanah negara yang tidak berjangka waktu tertentu yang dikuasai

oleh Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional, serta Badan keagamaan dan badan sosial tidak dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hal ini dikuatkan berdasarkan konsep tentang hak-hak atas tanah bahwa Hak Pakai yang dipunyai badan hukum publik disebut hak pakai publik ada right to use yaitu menggunakannya untuk waktu yang tidak terbatas selama pelaksanaan tugas, namun tidak ada right of possal yaitu tidak dapat dialihkan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga dan tidak dapat dijadikan objek Hak Tanggungan. NAMA : ARNI WINARSIH Apakah hak pakai bisa dialihkan? Jika bisa jelaskan secara singkat? JAWABAN Hak pakai diatas tanah negara dan hak pakai diatas tanah pengelolaan dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Sedangkan hak pakai atas tanah hak milik hanya dapat dialihkan apabila hak tersebut dimungkinkan dalam perjanjian pemberian hak pakai atas tanah hak milik yang bersangkutan, peralihan hak pakai bisa terjadi karena: a. Jual beli; b. Tukar menukar; c. Penyertaan modal; d. Hibah; e. Pewarisan; Peralihan hak pakai karena sebab diatas wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Peralihan hak pakai karena jual beli kecuali jual beli melalui lelang, tukar menukar,penyertaan dalam modal, dan hibah harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pejabatpembuat akta tanah (PPAT). Sedangkan jual beli yang dilakukan melalui pelelangan dibuktikan dengan berita acara lelang. Peralihan hak pakai karena pewarisan harus dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris yang dibuat oleh instansi yang berwenang. Peralihan hak pakai atas tanah negara harus dilakukan dengan izin dari pejabat yang berwenang. Pengalihan hak pakai atas tanah pengelolaan harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pemegang hak pengelolaan. Pengalihan hak pakai atas tanah hak milik harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pemegang hak milik yang bersangkutan. PERTANYAAN.  Jelaskan syarat-syarat dan prosedur permohonan hak milik JAWABAN  Prosedur permohonan dilakukan dengan pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Permohonan yang dimaksud harus memenuhi hal-hal sebgaai berikut: 1. Keterangan mengenai pemohon a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangann mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya; b. Apabila badan hukum : nama. Tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:

a. Dasar pengusaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling,suratsurat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dana tau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya. b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi sebutkan tanggal dan nomornya). c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian) d. Rencana penggunaan tanah. e. Status tanahnya ( tanah haka tau tnah negara). 3. Lain-lain: a. Keterangan megenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimilikioleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohonkan. b. Keterangan lain yang dianggap perlu. Permohonan hak milik dilampiri dengan : 1. Menganai pemohon: a. Jika perorangan : fotocopy surat bukti identitas, surat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia b. Jika badan hukum : foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan Salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengenai tanahnya : a. Data yudiris: sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat vukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dana tau tanah yang dibeli dari pemerintah,PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat -surat bukti perolehan tanah lainnya. b. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada c. Surat lain yang dianggap perlu 3. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohonkan. Apabila semua persyaratan yang telah ditentukan dipenuhi oleh pemohon, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau Pejabat Dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang diberi pelimpahan kewenangan menerbitkan surat keputusan pemberian hak (SKPH). SKPH ini wajib didaftarkan oleh pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kebupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertipikat hak milik sebagai tanda bukti hak. Pendaftaran SKPH , menandai lahirnya hak milik atas tanah. PERNYATAAN Sebutkan cara memperoleh hak atas tanah JAWABAN 1. Peralihan hak atas tanah a. Beralih Artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum. Contoh dengan meninggalnya pemilik tanah, maka hak miliknya secara hukum berpindah kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. b. Dialihkan

Artinya berpindahnya hak milik atau tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum. Contoh: perbuatan hukum jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan (pemasukan) dlam modal perusahaan, lalang. 2. Pencabutan hak atas tanah Artinya dilakukan secara paksa oleh instansi pemerintah. Dasar hukum pasal 18 UUPA dan UU no.20 tahun 1961 3. Pelepasan hak atas tanah Artinya kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah Contohnya pembebasan tanah, pengadaan tanah, pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Dasar hukum perpres 36 tahun 2005 jo perpres 65 tahun 2006. YONGKI Soal : 1. Jelaskan perbedaan dari asas pemisahan vertikal dan asas pemisahan horizontal! Serta asas mana yang dianut dalam hukum tanah nasional ? - Asas pemisahan vertikal menganut suatu prinsip bahwa menjadi kesatuan dengan bangunan atau benda-benda yang terletak/tertanam diatasnya. Asas ini dikenal juga dengan istilah perlekatan (Natrekking). Berdasarkan asas ini hak atas tanah dengan sendirinya karena hukum meliputi juga pemilik atas bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah yang dihaki, kecuali jika terdapat kesepakatan lain dengan pihak yang membangun atau menanamnya. Asas ini diatur dalam Pasal 571 ayat (1) BW. Asas pemisahan horizontal mengandung prinsip bahwa bangunan dan/ tanaman bukan merupakan bagian dari tanah.Hal ini berarti pemegang hak atas tanah tidak dengan sendirinya menjadi pemegang hak atas bangunan dan/ tanaman yang berada diatasnya. Asas ini dapat ditemukan pada Pasal 44 ayat (1) UUPA. Jadi perbedaanya sangat jelas bahwa asas pemisahan vertikal menganut prinsip perlekatan (accesie) terhadap benda-benda diatas tanah, sedangkan pada asas pemisahan horizontal dipisahkan antara kepemilikan tanah dan benda-benda diatasnya. Asas yang dianut dalam UUPA adalah asas pemisahan horizontal, karena terdapat dalam pasal 44 ayat (1) UUPA. 2. Apakah dengan adanya ketentuan konversi, pemegang hak atas tanah berdasarkan hukum barat secara otomatis menjadi pemegang hak atas tanah berdasarkan UUPA ? - Tidak secara otomatis menjadi pemegang hak baru, karena pengkonversian juga harus memperhatikan persyaratan pemberian suatu hak yang diatur didalam UUPA, terutama mengenai subyek pemegang hak. Contohnya dalam pengkonversian Hak Eigendom menjadi Hak Milik pada Ketentuan-ketentuan Konversi didalam UUPA Pasal 1 ayat (1) menyatakan Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21. Di dalam Pasal 21 ayat (1) diatur hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik, berarti apabila pada saat konversi pemegangnya adalah orang asing, maka tidak dapat diberikan hak milik atas tanah walaupun telah terjadi konversi. Orang asing tersebut harus melepaskan tanahnya dalam jangka waktu 1 tahun, jika tidak maka tanahnya akan jatuh kepada negara. 3. Jelaskan mengenai pemberian tanah hak pakai untuk orang asing! - Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 103 Tahun 2015 (PP 103 Tahun 2015) diatur bahwa Orang asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau

hunian dengan hak pakai. Di sisi lain tidak semua orang asing dapat diberikan hak pakai, pada Pasal 1 angak 1 PP 103 Tahun 2015 dijelaskan kriteria orang asing yang dimaksud, yaitu keberadaanya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia. Rumah yang dapat dimiliki oleh orang asing dengan Hak Pakai diatur di Pasal 4 PP 103 Tahun 2015, yaitu : a. Rumah Tunggal diatas tanah : 1. Hak Pakai; atau 2. Hak Pakai diatas Hak Milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian Hak Pakai diatas Hak Milik dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. b. Sarusun yang dibangun diatas bidang tanah Hak Pakai.

SALSA Tertipu Cek Kosong, Penjual Tanah Laporkan Pengusaha YOGYAKARTA, suaramerdeka.com- Tertipu dengan total kerugian Rp 27 miliar karena menerima pembayaran lewat cek kosong, Ridwan Raharjo (44) warga Berbah, Sleman melaporkan seorang pengusaha asal Semarang berinsial AH ke polisi. Ridwan mengaku tertipu lima cek kosong yang digunakan pelaku sebagai alat pembayaran untuk pembelian tanah di Gejayan, Sleman seluas 1.707 meter persegi. “Total kerugian kami senilai Rp 27 miliar. Selain diberi lima cek kosong ternyata dua sertifikat hak milik tanah saya sudah dibalik nama pelaku,” papar Ridwan Raharjo, Kamis (20/9). Mengaku setelah dirinya menjadi korban penipuan, Ridwan pun langsung melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. “Sudah lapor ke Polres Sleman dan saat ini sudah masuk tahap penyidikan. Kami terima kasih atas atensi dari pihak kepolisian baik di Sleman dan Polda DIY yang langsung merespon perkara ini,” kata dia. Alovi RM, SH selaku kuasa hukum korban mengungkapkan kronologis penipuan terjadi. Diawali pada 28 Desember 2015, korban dan pelaku yang diwakili oleh kuasanya menandatangani Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) di notaris. Pada hari yang sama, pelaku menghubungi korban dan mengatakan kerja sama keduanya harus dilakukan lewat Akta Jual Beli (AJB) atas nama AH di notaris yang berbeda. “Untuk meyakinkan korban, pelaku memberi lima lembar cek senilai Rp 13,5 miliar di notaris yang pertama. Kemudian saat penandatangan AJB, korban menyerahkan 2 sertifikat asli tanah hak milik,” sambung Alovi. Pada saat penandatangan AJB, tambah Alovi, korban tidak menerima uang karena dijanjikan pembayaran dilakukan setelah pencairan kredit dari sebuah bank BUMN di Semarang. Namun setelah kredit cair senilai Rp 30 miliar dari bank tersebut, pelaku tidak merealisasikan janjinya untuk membayar. Bahkan oleh pelaku, sertifikat tersebut dialihkan ke bank BUMN lain untuk dijaminkan pinjaman senilai Rp 50 miliar. “Saat korban akan mencairkan lima cek itu ternyata saldo di rekening pelaku tidak cukup dan rekening telah ditutup. Sehingga lima cek tadi tidak bisa dicairkan,” paparnya.

Lebih lanjut dikatakannya, pada saat dilakukan penelusuran di Kantor BPN Sleman, ternyata dua sertifikat tanah yang jadi objek juali beli tadi sudah dibalik nama atas nama pelaku dan berubah menjadi sertifikat hak guna bangunan (HGB). “Padahal klien saya tidak melakukan penandatangan penurunan hak atau pemberian kuasa atas penurunan hak tersebut,” tegas dia. Alovi menyebut ada dugaan kuat pelaku ini juga melakukan penipuan dengan modus sama di wilayah lain. Bahkan ada korban yang menelan kerugian sekitar Rp 100 miliar yang sudah melapor Polda Jateng. “Saya minta masyarakat hati-hati jangan mudah terbujuk dengan iming-iming pembayaran cek. Sebaiknya peralihan hak dilakukan setelah pembayaran lunas,” tandas dia. (Gading Persada /CN34/SM Network) 1 Apa persyaratan mendasar untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Milik? Jawaban : Persyaratan mendasar untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Milik adalah dengan dimilikinya Akta Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Hak Milik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. Pasal 24 Ayat (1) PP 40/1996) 2 Apakah dengan tidak dilakukannya penandatanganan penurunan hak atau pemberian kuasa atas penurunan hak oleh Ridwan, Sertipikat Hak Guna Bangunan manjadi tidak sah? Jelaskan Jawaban : Sertipikat Hak Guna Bangunan tetap sah meskipun dengan tidak dilakukannya penandatanganan penurunan hak atau pemberian kuasa atas penurunan hak oleh Ridwan, karena dalam hal ini sertipikat tanah Hak Milik yang menjadi objek jual beli tadi sudah dibalik nama atas nama pelaku sehingga Sertipikat Hak Milik tadi sudah beralih kepada pelaku. Jadi yang berhak untuk memberikan Akta Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Hak Milik adalah pelaku, meskipun ia dalam memperoleh Hak Milik tersebut dari Ridwan tidak beritikad baik. Karena secara hukum memang hak tersebut telah berpindah seiring dengan penandatanganan Akta Jual Beli yang menjadi dasar untuk pembaliknamaan Sertipikat Hak Milik tersebut yang kemudian ditindihi Sertipikat Hak Guna Bangunan. 3 Apakah tetap sah pengalihan Sertipikat tersebut ke Bank BUMN lain untuk dijadikan jaminan pinjaman senilai Rp 50 Miliar? Jawaban : Pengalihan Sertipikat tersebut ke Bank BUMN lain untuk dijadikan jaminan pinjaman senilai Rp 50 Miliar tetap sah apabila Bank tersebut sudah mendaftarkan pembebanan hak tanggungan atas sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut pada Kantor Pertanahan karena dasar mengikatnya pada pihak ke tiga adalah jika pembebanan hak tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan (Pasal 24 Ayat (3) PP 40/1996) DENNY 1. PT sebagai subyek hak guna usaha pada saat mengajukan ha katas tanah bergerak dalam bidang usaha perkebunan akan tetapi seiring berjaalannya waktu, usaha tersebut tidak berjalan lancar sehingga PT tersebut beralih usaha ke bidang industri. Apakah ha katas tanah yang haki oleh PT tersebut dapat dipertahankan?

PT merupakan badan hukum yang dapat menjadi subyek dari hak guna usaha yang diatur Pasal 30 UUPA jo Pasal 2 PP No. 4 Tahun 1996. Adapun PT sebagai pemegang hak guna usaha mempunyai hak menguasai dan menggunakan tanahnya yaitu untuk melaksanakan usaha dibidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau peternakan sesuai dengan pasal 14 PP No. 40 Tahun 1996. Dengan beralihnya usaha PT dari perkebunan menjadi industri, tidak dapat dipertahankan atau hak guna usaha dicabut karena tidak sesuai dengan peruntukannya dan berakibat tanahnya kembali menjadi tanah negara yang diatur pasal 34 ayat (2) UUPA jo pasal 17 PP No. 40 Tahun 1990, adapun upaya yang dilakukan PT tersebut harus mengajukan permohonan hak atas tanah yang baru sesuai dengan usahanya di bidang industri yaitu hak guna bangunan 2. salah satu hapusnya hak guna usaha yaitu jangka waktunya berakhir, dengan berakhirnya jangka waktu hak guna usaha tersebut menimbulkan kewajiban pemegang hak guna usaha mengembalikan kepada negara. Apakah yang menjadi kewajiban pemegang hak usaha dalam mengembalikan tanah tersebut kepada negara? Berkaitan dengan hapusnya hak guna usaha, maka ada beberapa kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh bekas pemegang hak, yaitu sebagaimana diatur didalam Pasal PP No. 40 Tahun 1996, yaitu : a. Wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda diatasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada diatas tanah bekas HGU kepada negara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh menteri. b. Bila bangunan, tanaman dan benda-benda tersebut masih diperlukan untuk melangsungkan atau memulihkan pengusahaan tanahnya, maka kepada bekas pemegang hak diberikan ganti rugi yang bentuk dan jumlahnya diatur dengan keputusan presiden. c. Pembongkaran bangunan dan benda-benda tersebut dilaksanakan atas biaya bekas pemegang. d. Jika bekas pemegang HGU lalai memenuhi kewajiban tersebut, maka bangunan dan bendabenda akan dibongkar oleh pemerintah atas biaya dari bekas pemegang hak. 3. apa perbedaan antara hak sewa untuk bangunan dan hak sewa atas bangunan? Hak sewa untuk bangunan adalah seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. ( Pasal 44 UUPA ) Sedangkan hak sewa atas bangunan adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk menggunakan bangunan, dengan membayar uang sewa kepada pemilik, sehingga yang menjadi objek sewanya adalah bangunan bukan tanahnya.

NOTARICIA SOAL 1. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (“UUPA”), Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Apakah lahan yang digunakan untuk pertanian harus didaftarkan dengan Hak Guna Usaha? jawab :

Pasal 28 ayat (3) UUPA menyebutkan. Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar.

pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (“Perka BPN 2/2013”) disebutkan bahwa untuk Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai 

pemberian hak milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 m2 (lima puluh ribu meter persegi);



pemberian hak guna bangunan untuk orang perseorangan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi);



pemberian hak pakai untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 m2 (lima puluh ribu meter persegi);

untuk Kepala Kanwil BPN memberi keputusan mengenai 

pemberian hak milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 m2 (lima puluh ribu meter persegi) dan tidak lebih dari luas batas maksimum kepemilikan tanah pertanian perorangan;



pemberian hak guna bangunan untuk orang perseorangan atas tanah yang luasnya lebih dari 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) dan tidak lebih dari 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi);



pemberian hak pakai untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 m2 (lima puluh ribu meter persegi) dan tidak lebih dari 100.000 m2 (seratus ribu meter persegi);

JADI, lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tersebut tidak sebatas lahan dengan status tanah hak guna usaha saja, tetapi juga bisa lahan yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan luas maksimum penguasaan tanah pertanian tidak berlaku terhadap tanah pertanian yang dikuasai hak guna usaha atau hak-hak lainnya yang bersifat sementara yang diperoleh dari Pemerintah, misalnya tanah hak pakai. Pembatasan luas maksimum tanah pertanian juga tidak berlaku untuk tanah pertanian yang dikuasai oleh badan hukum. (Boedi Harsono)

SOAL 2 Bolehkah pemilik tanah terkurung meminta akses jalan keluar pada tanah milik oranglain yang berada disekitarnya?

permasalahan akses tanah yang terkurung diatur pada Pasal 667 dan Pasal 668 KUH Perdata. Pemilik tanah terkurung berhak untuk menuntut kepada pemilik tanah tersebut agar memberikan jalan keluar, melalui tanah milik dari pemilik tanah tersebut. Adapun jalan keluar tersebut diadakan pada sisi pekarangan atau tanah yang terdekat dengan jalan atau parit umum. Sehingga, pemberian jalan keluar tersebut hanya akan menimbulkan kerugian yang sekecil-kecilnya bagi pemilik tanah. Akses jalan tersebut tetap merupakan milik dari pemilik tanah yang memberikan akses jalan keluar.

Opsi yang diberikan berdasarkan Pasal 667 KUH Perdata adalah melalui pemberian ganti kerugian yang seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh pemberian jalan keluar tersebut. SOAL 3 Apa akibat dari hapusnya hak Guna Bangunan ? 1. Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Negara mengakibatkan tanah menjadi tanah Negara. 2. Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam penguasaan pemegang hak Pengelolaan. 3. Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam penguasaan pemegang Hak Milik. (Pasal 36 PP No. 40 Tahun 1996)

DESCA 1. Seperti yang kita tau dalam prinsip umum perolehan hak atas tanah haruslah dengan iktikad baik, apakah yang dimaksud dengan iktikad baik dalam perolehan hak atas tanah? Jawab: Kriteria perolehan hak atas tanah yang beriktikad baik yang perlu dilindungi oleh hukum berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum angka 4 dirumuskan bahwa : Mengenai pengertian pembeli beriktikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 huruf (a) disempurnakan sebagai berikut : Kriteria pembeli yang beriktikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHperdata adalah sebagai berikut : a. Melakukan jual beli atas obyek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana sebagaimana telah ditentukan peraturan perundangundangan yaitu:

1) Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau; 2) Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau ; 3) Pembelian terhadap tanah milik adat/ yang belum terdaftar yang dilaksankan menurut ketentuan hukum adat yaitu : a) dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala desa atau Lurah setempat); b) didahului dengan penelitian mengenai status tanah obyek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukan bahwa tanah obyek jual beli adalah milik penjual. 4) Pembelian dilakukan dengan harga yang layak. b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan obyek tanah yang diperjanjikan antara lain : 1) Penjual adalah orang yang berhak / memiliki hak atas tanah yang menjadi obyek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau; 2) Tanah/Obyek yang diperjual belikan tersebut tidak dalam status disita, atau; 3) Tanah obyek yang diperjual belikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan ; atau 4) Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Hasil Rapat Kamar Perdata, didalam butir ke-IX dirumuskan bahwa : “Pengamanan harus diberikan kepada pembeli yang iktikad baik sekalipun dan kemudian bahawa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).” “Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”

2. Jelaskan mengenai Hak Pakai yang bersifat privat dan Hak pakai yang bersifat publik ! Jawab: Yang dimaksud dengan Hak Pakai yang bersifat privat adalah Hak Pakai yang berasal dari tanah Hak Milik yang diperuntukan untuk kepentingan yang bersifat pribadi oleh perorangan dan memiliki jangka waktu tertentu yaitu paling lama 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang tetapi dapat dialihkan, Pasal 49 PP No.40 Tahun 1996.

Hak Pakai yang bersifat publik adalah tanah yang berasal dari tanah Negara, yang diberikan kepada badan hukum , Departemen, Lembaga Pemerintahan NonDepartemen dan Pemerintah Daerah yang diperuntukkan guna kepentingan umum atau yang berhubungan dengan kenegaraan. Tidak dapat dialihkan dan tidak ada jangka waktunya, Pasal 45 PP No.40 Tahun 1996.

3. Seperti yang kita ketahui sertifikat hak atas tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/kota, pejabat manakah yang berwenang untuk menandatangani sertifikat hak atas tanah? Jawab: a. Dalam pendaftaran tanah secara sistematik, sertifikat ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; b. Dalam pendaftaran tanah secara sporadik yang bersifat individual (perseorangan), sertifikat ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kota; c.Dalam pendaftaran tanah secara sporadik yang bersifat masal, sertifikat ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atas Nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kota.

SARA 1. Apa perbedaan antara pelepasan Hak Atas Tanah dengan Jual Beli Tanah ? Perbedaan keduanya bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu : a. Pada jual beli syarat yang harus dipenuhi adalah pihak yang bersangkutan membutuhkan tanah sedangkan pada pelepasan tanah pihak yang membutuhkan tidak harus memenuhi syarat sebagai pembeli. b. Akta jual beli tanah dibuat oleh PPAT sedangkan akta pelepasan dapat dibuat oleh notaris, PPAT dan Pejabat Kantor Pertanahan c. Status hak atas tanah pada jual beli tidak berubah sedangkan status hak atas tanah pada pelepasan hak atas tanah berubah-ubah d. Penyelesaian jual beli pembayarannya dengan harga jual beli sedangkan pada pelepasan hak pembayarannya dengan ganti rugi. 2. Apa yang dimaksud dengan sifat kontan dalam jual beli tanah yang diambil dari pengertian Hukum Adat ? Berikan contohnya ! Sifat yang diambil oleh Hukum Tanah Nasional yang berasal dari Hukum Tanah Adat yaitu : “SIFAT KONTAN/TUNAI” mengandung pengertian “Harga tanah dianggap telah dibayar lunas” Meskipun faktanya belum, dianggap sudah dibayar Lunas Contoh : A dan B sepakat harga tanah Rp. 10 juta pada saat menghadap PPAT, B sebagai Pembeli baru membayar sejumlah Rp. 8 juta kepada A sebagai Penjual,

sisanya dibayar bulan depan.Walaupun B baru membayar sejumlah Rp. 8 juta kepada A, karena sifat dari jual-beli tanah itu KONTAN maka dalam pembuatan Akta Jualbeli oleh PPAT dianggap sudah LUNAS, demikian B sebagai Pembeli Tanah dianggap sebagai Pemilik Tanah yang baru.Sisa pembayaran yang masih kurang Rp. 2 juta bukan sisa pembayaran atas Tanah yang di beli B tetapi sebagai Hutang B terhadap A dan dianggap tidak ada hungannya dengan jual-beli atas tanah yang bersangkutan. Sehingga apabila B sebagai Pembeli tidak melunasi Hutangnya maka tidak dapat membatalkan jual beli tersebut. 3. Gadai tanah pertanian termasuk hak atas tanah yang bersifat sementara, karena dianggap mengandung unsur pemerasan. Untuk itu direncanakan akan dihapus. Jelaskan unsur pemerasan yang ada dalam gadai tanah pertanian tersebut! Unsur pemerasan gadai adalah lamanya gadai tidak terbatas. Berapa tahun saja tanah itu dikuasai oleh pemegang gadai, tanah tidak akan dikembalikan kepada pemilik tanah apabila tidak ditebus oleh pemiliknya. Dengan menguasai tanah selama 6 sampai 7 tahun saja, hasil yang dapat diperoleh pemegang gadai sudah melebihi jumlah uang gadai dan bunga gadai. TUGAS HUKUM PERTANAHAN

Nama : Monique Anastasia Tindage 4. Bagaimana tata cara pemberian Hak Guna Usaha terhadap subjek hukum?

Jawaban : Tata cara pemberian Hak Guna Usaha secara jelas telah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999. Dalam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa : ”permohonan Hak Guna Usaha diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah tanah yang bersangkutan”. Sedangkan dalam Pasal 20 ayat (2) dijelaskan bahwa ”apabila tanah yang dimohon terletak dalam lebih dari satu daerah Kabupaten/Kotamadya, maka tembusan permohonan disampaikan kepada masing-masing Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan”. Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa pemohon harus mengajukan permohonan kepada Menteri, bukan kepada Kepala Kantor Wilayah. Artinya, Kepala Wilayah bukanlah pejabat yang berhak memberikan jawaban langsung atas permohonan yang diajukan oleh calon pemegang Hak Guna Usaha. Dalam Pasal 20 ayat (2) sebagaimana disebutkan di atas bahwa calon pemegang dimungkinkan mengajukan permohonan atas beberapa areal tanah yang tersebar di tempat berbeda, namun permohonan yang ditujukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah harus disampaikan tembusannya kepada Kepala Kantor Pertanahan di daerah

masing-masing tempat areal atanah itu berada. Keputusan diterima atau ditolaknya permohonan calon pemegang hak tetap berada pada Menteri dan akan disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada pihak yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999.

5. Bagaimanakah syarat izin lokasi menurut peraturan undang-undang?

Jawaban : Mengenai syarat izin lokasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf c prosedur untuk mendapatkan izin lokasi tersebut diatur dalam pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999, disebutkan bahwa ”Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai zin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya” Dalam pemberiannya, izin lokasi berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, termasuk juga penguasaan fisik wilayah, penggunaan tanah serta kemampuan tanah[. Adapun tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan persetujuan penanaman modalnya dan Izin lokasi hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapatkan persetujuan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila ditinjau jangka waktu pemberian izin lokasi, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999, izin lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut : 1 (satu) tahun : izin lokasi seluas sampai dengan 25 ha, 2 (dua) tahun : izin lokasi seluas lebih dari 25 ha samapi dengan 50 ha, 3 (tiga) tahun : tahun lokasi seluas lebih dari 50 ha. Dengan demikian, syarat permohonan mendapatkan Hak Guna Usaha atas tanah baru dapat diberikan setelah menyelesaikan prosedur mendapatkan izin lokasi. Dengan kata lain,

Hak Guna Usaha atas tanah tidak dapat diberikan sebelum penyelesaian terhadap pelepasan atau pembebasan hak-hak di atas tanah yang dimohon, baik berupa hak perorangan atas tanah ataupun perubahan status hak tertentu yang terdapat di atas tanah tersebut.

6. Apakah pelepasan Hak Atas Tanah dan kapan harus dilakukan pelepasan Hak Atas Tanah ? Jawab

: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

mengatur : Pelepasan hak milik atas tanah dapat dilakukan dengan akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya, secara notariil atau bawah tangan, yaitu dengan: d) akta notaris yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan melepaskan hak atas tanah (dalam hal ini Hak Milik), atau e) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak atas tanah (dalam hal ini Hak Milik) yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, atau f) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak atas tanah (dalam hal ini Hak Milik) yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat. Akta/surat dimaksud umumnya berjudul “Pelepasan Hak.” Sesuai kasus, dalam akta/surat pelepasan hak haruslah dicantumkan klausul bahwa pelepasan hak atas tanah (Hak Milik) tersebut dilakukan dengan maksud agar PT. PMA (penanaman modal asing) yang dimaksud memperoleh kesempatan untuk meminta/memohon sesuatu hak atas tanah sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada instansi yang berwenang. Juga dicantumkan besarnya ganti rugi dari PT PMA kepada pemegang hak atas tanah.

Dengan adanya pelepasan hak, maka tanah yang bersangkutan (Hak Milik) menjadi tanah negara. PT PMA dapat mengajukan permohonan hak baru sesuai ketentuan undang-undang

dan sesuai keperluannya, sehingga PT PMA yang dimaksud mendapatkan hak atas tanah sesuai ketentuan undang-undang dan sesuai keperluannya.

EGGY 1.

Hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh perseorangan maupun badan hukum,

baik yang terkuat dan terpenuh sekalipun seperti hak milik dikatakan tidak mutlak, berikan alasannya! -

Hak atas tanah dikatakan tidak mutlak karena hak-hak atas tanah tersebut

memiliki pembatasan-pembatasan, yaitu hak atas tanah memiliki fungsi sosial dimana apabila terdapat kepentingan umum yang memerlukan tanah tersebut, maka berlakulah fungsi sosial tersebut diatas hak milik sekalipun, dan kemungkin adanya pencabutan hak atas tanah. 2.

Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) yang marak terjadi antara WNA dengan

WNI agar dapat memiliki Hak Milik atas Tanah marak terjadi di Indonesia, bagaimana argumentasi hukum saudara! -

Perjanjian nominee dengan tujuan memperoleh hak milik atas tanah tidaklah

diperbolehkan karena perjanjian tersebut didasarkan atas sebab yang tidak diperbolehkan, dimana dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA jelas disebutkan hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik atas tanah, di juncto kan dengan Pasal 26 ayat (2) dimana pemindahan hak milik kepada warga negara asing adalah batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Sehingga perjanjian yang didasarkan atas sebab yang tidak diperbolehkan adalah batal demi hukum. 3.

Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Milik merupakan pembebanan yang

dilakukan oleh pemegang hak milik atas tanah miliknya. Jelaskan! -

HGB diatas HM dapat dilakukan dengan perjanjian antara pemegang HM

dengan calon pemegang HGB yang dicantumkan dalam akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga HM tersebut ditumpuk atau dibebani dengan HGB. Sebagai pembebanan atas tanah yang terdaftar, HGB diatas HM wajib didaftarkan ke kantor pertanahan dan didaftar dengan pembuatan buku tanahnya serta pencatatan pada buku tanah dan sertifikat hak milik yang bersangkutan. HGB diatas HM mengikat sampai pihak ketiga sejak didaftarkan.

AVI 1. Jelaskan Perbedaan Tanah Yasan dan Tanah Gogolan! -tanah yasan: tanah yasan adalah tanah yang diperoleh seseorang dengan cara membuka lahan secara pribadi, mengelola dan memanfaatkan tanah yang dibukanya itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. sejak berlakunya UUPA, tanah yasan ini dapat dikonversi menjadi hak milik. Diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri pertanian dan agraria No. 2 tahun 1960 tetnatng penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah. -tanah gogolan: tanah gogolan adalah tanah yang diberikan kepada seorang gogol yang berhak atas tanah tersebut dalam suatu komunal desa tempat ia tinggal. Hak gogolan yang diberikan dapat berupa tetap dan tidak tetap. Hak gogolan yang bersifat tetap adalah hak atas tanah gogol yang diolah oleh seseorang itu secara terus-menerus dan dikemudian hari dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Hak gogolan yang bersifat tidak tetap merupakan hak mengelola tanah gogol yang dilakukan secara bergilir, bilamana seseorang yang mengelola meninggal dunia, maka tanah gogol akan menjadi kewenangan desa (sebagai aset desa)

2. Pak Abdi memiliki sebidang tanah hak milik yang cukup luas. Untuk memanfaatkan tanah tersebut, Pak Abdi berkeinginan untuk membuat Rumah Susun diatas tanah hak miliknya. Dapatkah Pak Abdi mendirikan rumah susun diatas tanah tersebut? Jelskan beserta dasar hukumnya. Bilamana Pak Abdi ingin membangun sebuah rumah susun diata stanah hak milik, maka menurut Pasal 17 UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun, tanah yang dapat dibangun rumah susun adalah hak milik, hgb atau hak pakai atas tanah negara, hgb atau hak pakai diatas hpl. Namun dalam praktiknya, hak milik tersebut lebih baik dilepaskan terlebih dahulu, lalu dimohonkan untuk menjadi Hak Guna Bangunan. Karena nantinya setiap orang yang membeli satuan rumah susun tersebut akan mendapatkan sertifikat hak atas satuan rumah susun yang mereka huni. Sehingga Pak Abdi sudah tidak memiliki hak lagi terhadap satuan rumah susun yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Atas Satuan Rumah Susun.

3. Apakah hak pakai dapat dibebani hak tanggungan? Hak pakai yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan terlebih dahulu, Hak pakai atas tanah negara yang dapat dipindahtangankan meliputi hak pakai yang diberikan kepada orang-perseorangan atau badan hukum untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan didalam keputusan pemberiannya. walaupun didalam pasal 43 UUPA ditentukan bahwa untuk memindahtangankan hak pakai atas tanah negara diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, namun namun menurut sifatnya hak pakai itu memuat hak untuk memindahtangankan kepada pihak lain. Izin yang diperlukan dari pejabat yang berwenang hanyalah berkaitan dengan persyaratan kelayakan calon penerima hak pakai untuk menjadi pemegang hak pakai.

DE AYU 1. Indonesia terdiri dari banyak pulau-pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke. Dimana pulau-pulau tersebut terkenal memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Sehingga mengakibatkan beberapa orang yang memiliki kekayaan berlebih berkeinginan untuk memiliki hak milik atas tanah disalah satu pulau kecil (atau orang-orang umumnya menyebutnya sebagai pulau pribadi) yang kemudian akan digunakan sekedar untuk berlibur menikmati keindahaannya atau di komersialkan untuk mendirikan suatu obyek wisata dengan memiliki hak atas tanah di pulau tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah di perbolehkan memiliki hak milik atas tanah dipulau kecil? JAWAB : Pulau kecil adalah pulau-pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 4 Permen ATR/BPN Nomor 17 tahun 2016. Pada dasarnya sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga dapat dipahami pada dasarnya

pulau kecil adalah dikuasi oleh Negara, kemudian negara mengatur penguasaannya kepada pihak lain baik itu perseorangan atau swasta dalam bentuk ijin. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir Dan PulauPulau Kecil mengatur pada Pasal 4 dan Pasal 5 menyebutkan bahwa pulau-pulau kecil dapat diberikan Hak Atas Tanah berdasarkan pasal 16 UUPA, termasuk didalamnya adalah hak milik, namun terbatas pada hanya WNI dan badan hukum Indonesia yang diatur oleh peraturan perundang-undangan saja yang dapat memilik hak milik ini, WNA dan badan hukum asing tidak diperbolehkan memilik hak milik ini. Namun apabila ingin menanamkan investasinya di pulau pulau kecil ini WNA dan Badan hukum asing diperbolehkan selama dalam rangka investasi atau penanaman modal asing dengan pengaturan tertentu dan mekanisme tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah . 2. Di Bali dalam beberapa kasus ditemui bahwa seorang gadis Bali yang menikahi seorang pria berkebangsaan Amerika dan tidak membuat perjanjian kawin, suatu saat mereka bersepakat untuk menetap dan tinggal di Bali dimana pernikahan mereka telah sah secara agama dan Negara. Kemudian mereka memutuskan untuk membeli sebuah rumah untuk ditinggali selama sisa hidup mereka di Bali. Hal demikian ini diperbolehkan atau tidak dan bagaimana dasar hukumnya ? Dan Solusi apa yang dapat anda tawarkan kepada pasangan tersebut sebagai seorang notaris?

JAWAB :

Hal demikian sebagaimana tersebut diatas adalah tidak diperbolehkan. Melihat bahwa dalam UUPA menganut asas nasionalitas sebagaimana tersebut dalam pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Sedangkan apabaila telah terjadi perkawinan maka akan terjadi percampuran harta dimana harta yang didapat selama perkawinan akan menjadi harta bersama sesuai dengan pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi tidak diperbolehkan apabila seorang wanita yang memiliki suami berkewarganegaraan asing membeli tanah dan atau rumah berupa hak milik. Hal yang dapat dilakukan

sebagai solusi dalam situasi ini adalah salah satunya menyarankan mereka membuat perjanjian perkawinan meskipun telah dilaksanakan perkawinan sebelum dibuat perjanjian perkawinan hal ini berdasarkan putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Namun hal ini sangat beresiko bagi Notaris, karena tidak dapat dijamin keterangan parah pihak, harta mana yang merupakan harta bawaan masing-masing sehingga sangat beresiko bagi Notaris dikemudian hari. Salah satu jalan lain yang umum dan lazim ditempuh bagi gadis bali yang menikahi WNA yang ingin memiliki hak milik atas tanah di Bali adalah dengan mencantumkan nama orang lain sebagai subyek hak miliknya namun uangnya dari mereka berdua. Praktek ini berlangsung berdasarkan kepercayaan atau rasa saling percaya diantara para pihak. Hal ini membuktikan pada intinya tetap saja tidak diperbolehkan, namun dapat disiasati dengan cara demikian ini beradasarkan pada asas kepercayaan. 3. Seorang petani bernama Tono menggadaikan hak milik atas tanah pertaniannya pada seseorang karena ia membutuhkan uang 35 juta untuk biaya sekolah anaknya pada tahun 1995. Pihak yang menerima gadai, sebut saja namanya Husin. Dikemudian hari pada tahun 1998 pak Tono telah memiliki cukup uang untuk menebus kembali tanahnya. Sah kah peristiwa gadai tersebut? Dan berapa uang tebusan yang harus dibayarkan pak Tono kepada Tuan Husein ketika hendak menebus tanahnya?

JAWAB: Gadai tanah pertanian diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf h jo.Pasal 53 UUPA dan pasal 7 UU No.56 PRP tahun 1960. Adapun yang dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang uang padanya. Selama utang tersebut belum di bayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang (pemegang gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut. Dengan ketentuan bahwa hanya hak milik yang dapat digadaikan. Maka jika melihat dari kasus diatas gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh pak Tono kepada Tuan Husein adalah sah. Selain itu menurut pasal 19 PP Nomor 10 tahun 1961 maka hak gadai termasuk hak yang harus didaftarkan. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 56 PRP tahun 1960, Rumus besaran uang gadai yang harus dibayarkan Pak Tono kepada Tuan Husin adalah :

se

sehingga didapat :

(7+ 1/2) – waktu berlangsungnya gadai)

X uang gadai

(7+1/2) –7 3

X 35 juta 7

Maka uang tebusan yang harus dibayarkan oleh Pak Tono kepada tuan Husin adalah 22,5 juta.

SARAH 1. Syaiful adalah direktur dari PT. KARYA MAKMUR INDAH, berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Gresik, bergerak dalam bidang industri dan perdagangan membutuhkan tanah untuk menjalankan usahanya. Akan tetapi tanah yang dikehendaki PT. KARYA MAKMUR INDAH sudah dipunyai hak atas tanah oleh Samsul, dengan Sertifikat Hak Milik No.0909/Gresik seluas 1000 m2, Surat ukur 09-09-2009 No.099/2009, NIB: 123457890. Dengan demikian jika PT.KARYA MAKMUR INDAH membutuhkan tanah tersebut maka harus melakukan pemindahan hak atas tanah. Apakah langkah hukum yang dapat dilakukan oleh PT. KARYA MAKMUR INDAH untuk memperoleh tanah tersebut? Hak atas tanah apakah yang dapat diberikan kepada PT. KARYA MAKMUR INDAH? Jawaban: Maka langkah yang harus dilakukan oleh PT. KARYA MAKMUR INDAH adalah melakukan jual beli tanah. Akan tetapi dengan melihat subjek hukum dalam Pasal 21 UUPA yang diperbolehkan memiliki Hak Milik adalah WNI dan Badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang dapat memiliki hak milik. Sedangkan dalam kasus diatas PT. KARYA MAKMUR INDAH bukan termasuk subjek hukum yang diperbolehkan memiliki hak milik karena menurut Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 42 UUPA PT.KARYA MAKMUR INDAH hanya dapat memperoleh hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai. Maka langkah agar PT. KARYA MAKMUR INDAH dapat memperoleh hak atas tanah tersebut adalah pemilik hak milik yaitu samsul melakukan penurunan hak atas tanah dari hak milik menjadi hak guna bangunan,atau hak pakai dengan melihat ketentuan yang diatur dalam Keputusan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional nomor 16 tahun 1997

tentang perubahan hak milik menjadi hak guna bangunan atau hak pakai dan hak guna bangunan menjadi hak pakai. Setelah dilakukan penurunan hak menjadi hak guna bangunan atau hak pakai maka, hak atas tanah tersebut dapat dilakukan jual beli dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT untuk kemudian PT.KARYA MAKMUR INDAH melakukan pendaftaran hak atas tanah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UUPA agar terbit sertifikat sebagai tanda bukti haknya.

2. Pemerintah Kota Surabaya menguasai tanah dengan Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, Sedangkan PT.INDO JAYA GEMILANG membutuhkan Hak Pakai untuk menjalankan usahanya. Bagaimana cara memperolah hak pakai PT.INDO JAYA GEMILANG? Jawaban: Pemegang Hak Pakai dan Hak Pengelolaan berwenang menyerahkan bagian-bagian tanah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga untuk sementara waktu dengan melakukan perjanjian penggunaan tanah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan antara pemegang Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dengan melihat ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan mentri agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999. Bahwa Pemerintah Kota Surabaya melakukan perjanjian penggunaan tanah hak pakai diatas tanah hak pengelolaan dengan PT. INDO JAYA GEMILANG namun agar hak pakai diatas tanah hak pengelolaan tersebut terbit maka calon pemegang hak melakukan permohonan pemberian hak pakai diatas tanah hak pengelolaan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya dan apabila dikabulkan maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai diatas tanah Hak Pengelolaan wajib didaftarkan untuk diterbitkan Sertifikat Hak pakai diatas tanah hak pengelolaan sebagai tanda bukti haknya yang dimiliki oleh PT. INDO JAYA GEMILANG.

3. Slamet seorang Warga negara Indonesia memiliki hak guna usaha seluas 1000 m2 digunakan untuk usaha pertanian. Pada tahun 2015 slamet mengalami penurunan hasil usahanya sehingga membutuhkan dana untuk memperbaiki usaha pertaniannya tersebut. Apakah tanah hak guna usaha dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan?

Jawaban: Menurut pasal 33 UUPA jo Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 bahwa Hak Guna Usaha dapat dijadikan jaminan utang dan dibebani Hak Tanggungan. Akan tetapi Hak tanggungan akan hapus dengan hapusnya hak guna usaha. ADRIAN 1. Hak atas tanah apa yang dapat dikonversi menjadi HM ? Jawaban : Hak atas tanah yang dapat dikonversi menjadi HM adalah bekas Hak Barat (eigendom milik bumi putera) dikonversi menjadi HM, Bekas Hak Barat milik badan hukum dikonversi menjadi HGB. Bekas Hak Barat yang sifatnya sementara Hak Opstal, Erfpact, masing-masing dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha. Hak bekas Tanah Adat, Hak yang tunduk pada hukum barat yaitu Hak Eigendom, Erfpach, opstal, setelah berlakunya UUPA yang dapat dikonversi menjadi hak milik yaitu HGB. 2. Apakah seorang WNA dapat memperoleh Hak Milik ? Jelaskan dengan dasar hukumnya! Jawaban : WNA dimungkinkan memperoleh Hak Milik, atas dasar pewarisan tanpa wasiat (ab Intestato) atau percampuran harta karena perkawinan (WNA dengan WNI); perubahan status kewarganegaraan (dari WNI menjadi WNA). Pasal.21 ayat (3) UUPA, dengan ketentuan dalam jangka waktu 1 tahun setelah diperolehnya Hak Milik tersebut wajib dilepaskan dan bilamana tidak dilepaskan, maka tanah Hak Milik tersebut menjadi tanah Negara.

3. Apa Bedanya Hak Milik dan Hak Guna Bangunan dan apa persamaannya? Jawaban : Persamaan Hak Milik dengan Hak Guna Bangunan;

Hak Atas Tanah bersifat tetap, dapat dimiliki WNI, dapat di agunkan dengan dibebani Hak Tanggungan. Perbedaan Hak Milik dengan Hak Guna Bangunan; HGB adalah Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yg bukan miliknya dan memiliki jangka waktu 30 tahun Pasal. 35 (1), HM tidak dapat dimiliki WNA atau Badan Hukum terkecuali sesuai dengan ketentuan Pasal.21 (1,2,3,4), HGB dapat dimiliki WNI, Badan Hukum Indonesia. HGB Jangka waktu terbatas 30 tahun Pasal.35 (1) dan dapat diperpanjang 20 thn Pasal.35 (2) sedangkan HM tidak terbatas.

NATALIA CHRISTANTI 1. Apa yang dimaksud dengan tanaman dan bangunan yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah? Jawaban : tanaman dan bangunan milik bekas pemegang hak guna usaha. 2. Apakah bertentangan dengan UUPA yang ber dasarkan hukum adat, mengatur HGB, HGU yang tidak dikenal dalam hukum adat. Jelaskan alasanya! Jawaban : Tidak bertentangan, karena hukum adat sebagai hukum utama ( bukan satu satunya sumber hukum ) sehingga dimungkinkan sumber hukum lainnya. Misal, pendaftaran tanah untuk sertifikat, tidak diatur dalam hukum adat, tetapi dikenal dengan istilah "girik, pethok D, pipil dll ". 3. Sebutkan hak hak yang bersifat sementara dan mengapa hak hak tersebut disebut sebagai hak yang bersifat sementara Jawaban : Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa untuk Usaha Pertanian Pasal 53 UUPA, karena hak hak tersebut bersifat sementara ( dalam suatu

waktu hak hak tersebut sebagai lembaga hukum tidak akan ada lagi/ haknya akan dihapus, banyak mengandung unsur pemerasan) Pasal 10 UUPA.

SUKMA

1. PT. KARYA TANI INDONESIA yang berkedudukan di Kota Surabaya, memperoleh Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan yang telah diperjanjikan dengan pemilik hak pengelolaan, yakni Pemkot Surabaya. Apakah PT. KARYA TANI INDONESIA dapat menjaminkan objek tanah Hak Guna Bangunan diatas tanah hak Pengelolaan tersebut? Berdasarkan PP No. 40 Th. 1996 Pasal 21 huruf b jo. Pasal 33, yakni : “Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.” Pemegang Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan yakni PT. KARYA TANI INDONESIA dapat menjaminkan objek tanah tersebut dengan syarat persetujuan tertulis terlebih dahulu dengan pemegang Hak Pengelolaan, yakni Pemkot Surabaya. 2. Song Hye Kyo adalah seorang Warga Negara Korea telah tinggal di Indonesia selama 15 tahun dan telah menikah dengan Warga Negara Indonesia, Khoirudin. Song Hye Kyo berkeinginan membeli sebidang tanah SHM No. 222/Gubeng seluas 150M2 . Apakah Song Hye Kyo dapat memiliki sebidang tanah tersebut? Berikan Dasar Hukumnya. Jawaban : Hak milik kepada orang asing dilarang sesuai dengan Pasal 26 ayat 2 UUPA, dan pelanggaran terhadap pasal ini mengandung sanksi “Batal Demi Hukum.” Namun demikian UUPA tidak menutup sama sekali kesempatan warga negara asing dan badan hukum asing untuk mempunyai hak atas tanah di Indonesia. Warga negara asing dapat mempunyai hak atas tanah di Indonesia, tetapi terbatas, yakni hanya boleh dengan status hak pakai. Sedangkan Khoirudin diperbolehkan mempunyai tanah SHM No. 222/Gubeng tersebut, akan tetapi dalam perkawinannya dengan Song Hye Kyo haruslah membuat perjanjian kawin pisah harta. Apabila tidak ada perjanjian kawin antara keduanya,

maka sesuai Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) UUPA, Song Hye Kyo wajib melepas hak miliknya dalam jangka waktu selama satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan. Apabila sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik tersebut tidak dilepaskan, maka tanah tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara. 3. Arief memperoleh Hak Guna Usaha Seluas 10.000M2 dipergunakan untuk keperluan perkebunan, akan tetapi ditengah perjalanan usahanya Arief membutuhkan Hak Guna Usaha seluas 250.000M2, bolehkah Arief memohonkan tambahan luas tanah untuk Hak guna Usahanya tersebut? Jawaban : Sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 PP No. 40 Th. 1996 telah dijabarkan, bahwa luas maksimum yang dapat diberikan kepada perseorangan adalah 25Ha. Jadi dalam hal ini Arief tidak bias memohonkan penambahan luas untuk Hak Guna usahanya, karena telah melebihi jumlah maksimum tanah yang diatur dalam Peraturan. AZIZAH AFAF

1. Pemegang Hak Pengelolaan selain berwenang menyerahkan bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga, pemegang Hak Pengelolaan juga berwenang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam menggunakan tanah Hak Pengelolaan. Perjanjian ini merupakan perjanjian dimana pihak pertama menyerahkan penggunaan tanah untuk didirikan suatu bangunan, dan pihak kedua mengoperasikan atau mengelola bangunan dan dalam jangka waktu tertentu pihak kedua mengembalikan bangunan beserta tanah kepada pihak pertama. Pertanyaan: a. Di dalam praktiknya, kerjasama antara pemgang Hak Pengelolaan dengan pihak ketiga dalam menggunakan tanah Hak Pengelolaan dilakukan dalam bentuk perjanjian apa? b. Apa sajakakah wewenang yang dimiliki oleh pihak ketiga dalam perjanjian tersebut, dan sertai dasar hukumnya! c. Dalam perjanjian tersebut, apakah pihak ketiga dapat menjual bagian bangunan tersebut kepada pihak lain?

Jawab: a. Perjanjian Bangun Guna Serah atau dapat disebut Perjanjian Build, Operate and Transfer ( BOT) wewenang pihak ketiga yang dimiliki dalam perjanjian BOT ini adalah membangun sebuah sarana atau prasarana (umum) serta mengoperasikan selama jangka waktu tertentu dan mengambil seluruh atau sebagian keuntungan dan pada akhir masa kontrak harus mengembalikan proyek tersebut kepada pemilik proyek. b. Pada dasarnya pengertian tersebut sama dengan pengertian Bangun Guna Serah menurut pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Yaitu pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah tersebut beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. c. Dalam perjanjian Build, Operate adn Transfer (BOT) atau Perjanjian Guna Serah, pihak ketiga (perusahaan swasta) diberikan hak untuk menggunakan, menjual, atau menyewakan bagian bangunan tersebut kepada pihak lain dalam jangka waktu berlakunya Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Setelah Perjanjian Build, Operate, and Transfer (BOT) atau Perjanjian Bangun Guna Serah berakhir sesuai kesepakatan antara pemegang Hak Pengelolaan dengan pihak ketiga (perusahaan swasta), maka bangunan beserta fasilitas pendukungnya diserahkan oleh pihak ketuga (perusahaan swasta) kepada pemegang Hak Pengelolaan

2. Airlangga Darmanto mempunyai Tanah seluas 1 hektar, Airlangga merupakan Direktur sekaligus pemilik dari PT. Permata Jingga Group yang bergerak dibidang

Property. Gudang PT tersebut berdiri di atas tanah seluas 1 hektar tersebut. Airlangga melakukan jual beli Hak Milik tanah seluas 1 Hektar. Pertanyaan: a. Apakah Tindakan hukum tersebut dibenarkan? Jelaskan disertai dasar hukumnya!

Jawab: Tidak disebutkan secara jelas posisi Airlangga menjual tanah tersebut sebagai Direktur yang mewakili PT untuk melakukan jual beli atau kah Airlangga hanya menjual tanah seluas 1 hektar tersebut selaku aset pribadinya. Dan juga dapat dilihat dar anggaran dasar PT tersebut apakah gudang tersebut masuk kedalam aset PT yang dituangkan dalam akta pendirian atau tidak. Jika merupakan aset pribadi tentu sah-sah saja bahwa proses peralihan tanah melalui jual-beli merupakan bentuk peralihan yang sah dan diakui oleh hukum. Akan tetapi jika Airlangga melakukan perbuatan hukum tersebut atas nama PT, maka tidak dibenarkan, karena PT sebagai lembaga hukum komersial tidak boleh memiliki tanah Hak Milik dan akan melakukan jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dll sesuai dengan Ps. 26 (2) kecuali yang disebutkan dalam Pasal 21 (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (“PP No. 38/1963”). Berdasarkan Pasal 1 PP No. 38/1963, badan-badan hukum yang dapat mempunyai tanah hak milik: a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara); b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 (LembaranNegara Tahun 1958 No. 139); b. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;

c. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial. Jika dilakukan Jual beli maka akibatknya yaitu: a. hak milik hapus b. tanahnya menjadi tanah negara c. pembayarannya tidak dapat dikembalikan

3. a. Bagaimana cara pihak ketiga mendapatkan perolehan dalam bentuk Hak Milik yang berasal dari Hak Pengelolaan? b. Apa akibat hukumnya setelah hak milik berpindah dari Hak Pengelolaan menjadi Hak milik? Jawab: a. Pemegang hak pengelolaan menyerahkan bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan dalam bentuk Hak Milik kepada pihak ketiga, maka cara yang dapat ditempuh adalah dengan melalui pelepasan atau penyerahan Hak Pengelolaan dengan dibuatnya surat pernytaan pelepasan atau penyerahan Hak Pengelolaan oleh Pemegang Haknya. selanjutnya pihak yang menerima pelepasan atau penyerahan Hak Pengelolaan tersebut mengajukan permohonan pemberian Hak Milik kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat;

b. Dengan pelepasan atau penyerahan Hak Pengelolaan oleh pemegang haknya, maka terputus sudah hubungan hukum antara pemegang Hak Pengelolaan dengan Hak Pengelolaannya. Hak Pengelolaan yang telah dilepaskan atau diserahkan tersebut kembalu menjadi tanah dikuasai langsung oleh negara.

DANU

1.

Apakah WNA dapat memperoleh hak milik?

WNA dimungkinkan dapat memperoleh hak milik melalui pewarisan atau pencampuran harta karna perkawinan (WNA dengan WNI); perubahan status kewarganegaraan (dari WNI menjadi WNA). Dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA, dengan ketentuan dalam jangka waktu 1 tahun setelah diperolehnya HM tersebut wajib dilepaskan dan bilamana tidak dilepaskan, maka tanah HM tersebut menjadi tanah Negara. 2.

Hak-hak apa saja yang bersifat sementara dan mengapa hak tersebut disebut

sebagai hak sementara? Hak yang bersifat sementara (Pasal 53 UUPA): Hak Gadai, Hak usaha bagi hasil, Hak menumpang dan Hak sewa untuk usaha pertanian. Disebut sebagai hak sementara karena hak-hak tersebut bersifat sementara (dalam suatu waktu hak-hak tersebut sebagai lembaga hukum tidak akan ada lagi / haknya akan hapus) (Pasal 10 UUPA) 3.

Berapakah luas maksimum kepemilikan tanah hak milik?

Kepemilikan tanah berstatus Hak Milik untuk kepentingan Rumah tinggal di Indonesia dibatasi maksimal 5 (Lima) Bidang tanah atau maksimal seluas 5000M2 (lima ribu meter persegi) sesuai pasal 2 Ayat (1) Huruf e dan Pasal 4 Ayat (3) keputusan menteri negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1998 tentang pemberian Hak Milik atas Tanah Untuk Rumah tinnggal. Batasan Kepemilikan Tanah Pertanian diatur dalam pasal 1 perpu 56/1960 yang kemudian menjadi UU 56/1960 tentang Penetapan Luas tanah Pertanian yang memyatakan bahwa seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan mengusai tanah pertanian , baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektare, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering . dengan mengingat daerah yang sangat khusus Menteri Agraria dapat menambah luas maksimum 20 hektare tersebut dengan paling banyak 5 hektare.

NABILA

1. Siapa yang dapat menjadi subjek dari Hak Milik? Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UUPA, maka yang dapat mempunyai Hak Milik adalah: a. Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik b. Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik dan syarat-syaratnya. c. Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh Hak Milik karena Pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai Hak Milik setelah berlakunya UndangUndang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan tersebut. Jika sesudah jangka waktu itu lampau Hak Milik tidak dilepaskan, maka hak itu hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. d. Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesia juga memperoleh kewarganegaran asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak miik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini. 2. Apa saja yang menyebabkan hapusnya Hak Milik? Berdasarkan Pasal 27 UUPA yang menyebabkan hapusnya hak milik: a. Tanah jatuh kepada Negara, karena: 1) Pencabutan hak Maksudnya, pengambilan tanah kepunyaan subjek hak pemegang Hak Milik oleh Negara secara paksa, yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus dikarenakan untuk kepentingan umum, hal tersebut berdasarkan pada Pasal 18 UUPA. Pencabutan hak atas tanah ini dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan berdasarkan tata cara yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

2) Penyerahan dengan sukarela (pelepasan) Penyerahan dengan sukarela maksudnya bahwa subjek hak melepaskan hak atas tanah yang dimilikinya kepada Negara dengan tanpa adanya ganti kerugian yang diterimanya. Hak atas tanah yang dilepaskan tersebut makan akan menjadi tanah Negara. 3) Ditelantarkan Ditelantarkan artinya bahwa tanah tersebut sengaja tidak dipergunakan sesuai keadaan atau sifat dan tujuan daripada haknya. Hal ini berdasarkan pada penjelasan Pasal 27 UUPA 4) Dipegang oleh subjek hak yang tidak berhak Maksudnya bahwa Hak Milik ini dimiliki oleh subjek hak bukan haknya untuk memiliki Hak Milik, yakni WNA dan badan hukum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat 3 dan Pasal 26 ayat 2 UUPA. b. Tanahnya musnah Hal ini dapat terjadi karena obyeknya (tanah) tidak ada lagi karena terjadinya bencana alam. 3. Bagaimana cara memperoleh hak milik? a) transaksi jual-beli; b) penukaran; c) penghibabahan; d) pemberian menurut hukum adat ; dan f) perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak Milik. Cara-cara perolehan tersebut hanya sah jika dilakukan di antara sesama WNI. BILQIS 1.

Apakah peralihan hak atas tanah atau Hak Milik melalui pewarisan dapat

diberikan kepada pewaris yang merupakan Warga Negara Asing (WNA)? Jawaban: Tidak, karena di dalam peralihan hak atas tanah atau Hak Milik terjadi karena hukum yang berarti dengan meninggalnya pemegang hak (subjek hak), maka ahli warisnya memperoleh hak atas tanah atau hak milik harus memenuhi syarat sebagai pemegang

(subjek) hak atas tanah atau hak milik yang menjadi objek warisan. Dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang – undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga- negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang – undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga–negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.” sehingga dapat disimpulkan bahwa dikarenakan Warga Negara Asing (WNA) bukan merupakan subjek hak milik maka Hak Miliknya hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. 2.

Apakah pemegang Hak Pengelolaan berwenang dalam menyewakan bagian-

bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga? Jawaban: Pemegang Hak Pengelolaan tidak berwenang untuk menyewakan bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga karena merupakan penyalahgunaan wewenang yang melekat pada Hak Pengelolaan dan bertentangan dengan ketentuan pasal 44 UUPA yang menyebutkan bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa, sehingga dapat dikatakan berdasarkan ketentuan pasal 44 tersebut hak atas tanah yang dapat disewakan oleh pemegang haknya kepada pihak lain hanyalah Hak Milik, yang dikenal dengan Hak Sewa Untuk Bangunan (HSUB). 3.

Bagaimana jika terjadi penyimpangan dalam penggunaan maupun pemanfaatan

tanah Hak Pengelolaan yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukan tanahnya? Jawaban: Jika terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah Hak pengelolaan, Sesuai dengan ketentuan PMNA/KBPN No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang

menjelaskan dalam Pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan Hak pengelolaan oleh Pemegang hak wajib sesuai dengan isi Keputusan pemberian haknya, jika dalam pelaksanaan peruntukan penggunaan dan pemanfaatan atas tanah Hak pengelolaan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian haknya (terdapat penyimpangan) maka pemberian Hak pengelolaan tersebut dapat ditinjau kembali/dicabut. KEVIN 1. Hak milik atas tanah merupakan hak yang paling kuat dan terpenuh namun bukan berarti hak milik atas tanah tersebut akan ada terus menerus hak milik atas tanah juga bisa hilang atau hapus, Apa yang menyebabkan subjek hukum kehilangan hak milik atas tanah ?

Jawaban:

A. Karena Pencabutan Hak berdasarkan Pasal 18 UUPA

Menurut ketentuan Pasal 18 UUPA bahwa untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan Pasal 18 UUPA ini selanjutnya dilaksanakan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya.

B. Dilepaskan secara suka rela oleh pemiliknya

C. Dicabut untuk kepentingan umum

Hapusnya hak atas tanah karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya ini berhubungan dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Kepres No. 55/1993), yang dilaksanakan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Permen No. 1/1994), penyerahan sukarela ini menurut Kepres No. 55/1993 sengaja dibuat untuk kepentingan negara, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah.

D. Tanahnya ditelantarkan

Pengaturan mengenai tanah yang terlantar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (PP No. 36/1998). Pasal 3 dan 4 PP No. 36/1998 mengatur mengenai kriteria tanah terlantar yaitu; (i) tanah yang tidak dimanfaatkan dan/atau dipelihara dengan baik. (ii) tanah yang tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan, sifat atau tujuan dari pemberian haknya tersebut.

E. Karena subyek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subyek

hak milik

atas tanah

Pasal 21 ayat (3) UUPA mengatur bahwa orang asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya UUPA ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

F. Karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain yang tidak memenuhi syarat sebagai subyek Hak Milik atas tanah

Kemudian Pasal 26 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

G. Tanahnya musnah

Sebagaimana pemberian, peralihan dan pembebanan Hak Milik yang wajib di daftar dalam buku tanah, pendaftaran hapusnya hak kepemilikan atas tanah juga wajib untuk dilakukan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

2. Ito adalah direktur PT. Indonesia Berkah Sejahtera, dalam hal bidang pekerjaannya membutuhkan Hak Guna Usaha. Apakah PT. Indonesia Berkah Sejahtera dapat memilik HGU ? lalu berapa luas HGU yang dapat dimiliki oleh PT. Indonesia Berkah Sejahtera ?

Jawaban:

Menurut Pasal 2 huruf b PP Nomor 40 Tahun 1996 bahwa badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan juga berkedudukan di Indonesia berhak memperoleh hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) jadi PT. Indonesia Berkah Sejahtera dikarenakan didirikan dan berkedudukan di Indonesia maka berhak dalam memperoleh HGU. Lalu dalam hal berapa luas yang dapat di miliki oleh PT. Indonesia Berkah Sejahtera menurut Pasal 5 PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan HGU kepada badan hukum ditetapkan oleh menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang usaha yang bersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha yang paling berdayaguna di bidang yang bersangkutan.

3. Hak Gadai atau Gadai Tanah merupakan hak atas tanah yang bersifat sementara, jelaskan pengeritan makna dari Gadai Tanah dan bagaimana terjadinya cara perolehannya

Jawaban: Gadai tanah adalah penyerahan sebidang tanah kepada orang lain untuk sementara waktu yang sekaligus diikuti dengan pembayaran sejumlah uang secara tunai sebagai uang gadai dengan ketentuan bahwa pemlilk tanah baru dapat memperoleh kembali tanahnya apabila melakukan penebusan dengan sejumlah uang yang sama. Terjadinya gadai tanah biasanya dibuat secara tidak tertulis dan tidak diketahui oleh kepala desa/kepala adat setempat jadi hanya para pihak saja yang mengetahui. Seharusnya apabila terjadi perjanjian gadai tanah haruslah diketahui oleh kepala adat/kepala desa agar perbuatan hukum tersebut menjadi jelas. MEGA RAHMAWATI

1. Apa yg dimaksud Tanah Negara? dan apakah tanah reklamasi dan tanah timbul termasuk dalam kategori tersebut, sebutkan dasar hukumnya?

Hak Menguasai Tanah oleh Negara Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) menegaskan bahwa tanah dikuasai oleh Negara.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Selain itu, hak menguasai oleh Negara ini juga terdapat Pasal 2 UUPA sebagai berikut:

(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk: a.

mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b.

menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang

dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c.

menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan

perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuanketentuan Peraturan Pemerintah.

Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”) adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

Ruang Lingkup Tanah Negara 1.

Tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya.

2.

Tanah-tanah yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi.

3.

Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris.

4.

Tanah-tanah yang ditelantarkan.

5.

Tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum sesuai dengan tata cara

pencabutan hak sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bisakah Tanah Bengkok Dijadikan Hak Milik oleh Kepala Desa?

Tanah bengkok adalah hak kelola yang melekat pada seorang pejabat desa selama ia menjabat jabatan tersebut, seperti lurah, kamituwo, kepala kampong. Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa, namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya. Namun, tanah ini tidak diperkenankan untuk disewakan kepada pihak ketiga.

Larangan memperjualbelikan tanah desa ini juga ditegaskan dalam Pasal 15 Permendagri 4/2007 yang berbunyi:

(1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

(3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat. (4) Pelepasan hak kepemilikan timah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

Jadi tanah bengkok pada dasarnya merupakan tanah desa yang merupakan kekayaan milik desa. Tanah bengkok ini tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain (diperjualbelikan) tanpa persetujuan seluruh warga desa, termasuk kepada kepala desa atau perangkat desa sekalipun. Namun, tanah ini

boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak pengelolaannya. Itu artinya, kepala desa dan perangkat desa sebagai orang yang diberikan hak pengelolaan dapat menyewa tanah bengkok tersebut.

3. bagaimana status Hak atas tanah yang dilepaskan oleh pemilik atau pemegang haknya dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah untuk kepentingan perusahaan swasta.? serta dasar hukumnyaa?

status Hak atas tanah yang dilepaskan oleh pemilik atau pemegang haknya dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah untuk kepentingan perusahaan swasta akan menjadi tanah negara sebagaimana diatur oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menag/KBPN”) yang telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 410-1293 perihal Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi. NENY

1). Apa yang dimaksud dengan konversi ? serta Tanah apa saja yang dapat di konversi menjadi hak milik?

Konversi adalah perubahan hak lama atas tanah menjadi hak baru. Hak lama adalah hak-hak tanah sebelum berlakunya UUPA, sedangkan hak baru adalah hak2 atas tanah sebagaimana yg dimaksud dalam UUPA. Khususnya Ps.16 ayat (1). mengenai tanah yang dapat dikonversikan yaitu : a. Bekas Hak Barat (eigendom milik pribumi) dikonversi menjadi Hak Milik b. Bekas Hak Barat milik badan hukum dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan, c. Bekas Hak Barat yang sifatnya sementara Hak Opstal, Erfpact, masing-masing dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha

2). Hak Guna Usaha diperuntukan untuk usaha seperti peternakan, pertanian, dan perikanan, mengenai hal menyangkut pertanian jika tanah tersebut dimiliki karena pewarisan akan tetapi tanah pertanian tersebut terletak di luar wilayah domisili si pemilik tanah. bagaimanakah hukumnya? jelaskan!

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tidak mengizinkan kepemilikan tanah secara Absentee ( tanah pertanian diluar wilayah kedudukan pemilik tanah), dengan alasan pokok untuk kepentingan sosial dan perlindungan atas tanah tersebut, karena dikhawatirkan tanah tersebut berpotensi

menjadi tanah terlantar, tidak dipelihara, tidak diolah, atau menjadi tanah yang tidak produktif karena pemiliknya tidak bertempat tinggal di lokasi yang sama dengan tanah tersebut. dalam UUPA pasal 34 huruf e dimana Hak Guna hapus karena ditelantarkan serta di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 224 tahun 1961 Ketentuan ini melarang pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanah tersebut. karena kepemilikan tanah tersebut timbul adanya hak waris, Untuk itu, dalam jangka waktu 1 tahun sejak pewaris meninggal dunia, ahli waris harus memindahkan hak atas tanah pertanian tersebut kepada orang lain yang bertempat tinggal dalam kecamatan tempat tanah tersebut berada. Atau ahli waris memindahkan domisilinya ke kecamatan tempat tanah tersebut berada. Namun, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan alasan yang dapat diterima Menteri Agraria.

3). Bagaimanakah kekuatan hukum (SKMHT) surat kuasa membebankan hak tanggungan terhadap perpanjangan HGB yg telah berakhir haknya dan masih dibebani HT (hak tanggungan)?

Permohonan perpanjangan jangka waktu HGB atau pembaharuannya tersebut diajukan selambatlambatnya dua tahun sebelum berakhir jangka waktu HGB atau perpanjangannya. Jika HGB tersebut tidak diperpanjang dan jangka waktunya telah berakhir, maka HGB tersebut jadi hapus. Jika HGB hapus, maka hak tanggungan juga menjadi hapus, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan). Jika hak tanggungan hapus, maka tidak ada lagi jaminan yang dipegang oleh bank yang dapat dieksekusi jika debitur lalai membayar utangnya. Akan tetapi, pada umumnya bank sebagai kreditur akan memperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan bahwa pemberi hak tanggungan (debitur/pihak ketiga) memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan (kreditur) untuk menyelamatkan obyek hak tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi obyek hak tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-undang.

Sent from Yahoo Mail for iPhone

1). Apa yang dimaksud dengan konversi ? serta Tanah apa saja yang dapat di konversi menjadi hak milik?

Konversi adalah perubahan hak lama atas tanah menjadi hak baru. Hak lama adalah hak-hak tanah sebelum berlakunya UUPA, sedangkan hak baru adalah hak2 atas tanah sebagaimana yg dimaksud dalam UUPA. Khususnya Ps.16 ayat (1). mengenai tanah yang dapat dikonversikan yaitu : a. Bekas Hak Barat (eigendom milik pribumi) dikonversi menjadi Hak Milik b. Bekas Hak Barat milik badan hukum dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan, c. Bekas Hak Barat yang sifatnya sementara Hak Opstal, Erfpact, masing-masing dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha

2). Hak Guna Usaha diperuntukan untuk usaha seperti peternakan, pertanian, dan perikanan, mengenai hal menyangkut pertanian jika tanah tersebut dimiliki karena pewarisan akan tetapi tanah pertanian tersebut terletak di luar wilayah domisili si pemilik tanah. bagaimanakah hukumnya? jelaskan!

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tidak mengizinkan kepemilikan tanah secara Absentee ( tanah pertanian diluar wilayah kedudukan pemilik tanah), dengan alasan pokok untuk kepentingan sosial dan perlindungan atas tanah tersebut, karena dikhawatirkan tanah tersebut berpotensi menjadi tanah terlantar, tidak dipelihara, tidak diolah, atau menjadi tanah yang tidak produktif karena pemiliknya tidak bertempat tinggal di lokasi yang sama dengan tanah tersebut. dalam UUPA pasal 34 huruf e dimana Hak Guna hapus karena ditelantarkan serta di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 224 tahun 1961 Ketentuan ini melarang pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanah tersebut. karena kepemilikan tanah tersebut timbul adanya hak waris, Untuk itu, dalam jangka waktu 1 tahun sejak pewaris meninggal dunia, ahli waris harus memindahkan hak atas tanah pertanian tersebut kepada orang lain yang bertempat tinggal dalam kecamatan tempat tanah tersebut berada. Atau ahli waris memindahkan domisilinya ke kecamatan tempat tanah tersebut berada. Namun, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan alasan yang dapat diterima Menteri Agraria.

3). Bagaimanakah kekuatan hukum (SKMHT) surat kuasa membebankan hak tanggungan terhadap perpanjangan HGB yg telah berakhir haknya dan masih dibebani HT (hak tanggungan)?

Permohonan perpanjangan jangka waktu HGB atau pembaharuannya tersebut diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhir jangka waktu HGB atau perpanjangannya. Jika HGB tersebut tidak diperpanjang dan jangka waktunya telah berakhir, maka HGB tersebut jadi hapus. Jika HGB hapus, maka hak tanggungan juga menjadi hapus, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan). Jika hak tanggungan hapus, maka tidak ada lagi jaminan yang dipegang oleh bank yang dapat dieksekusi jika debitur lalai membayar utangnya.

Akan tetapi, pada umumnya bank sebagai kreditur akan memperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan bahwa pemberi hak tanggungan (debitur/pihak ketiga) memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan (kreditur) untuk menyelamatkan

obyek hak tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi obyek hak tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan UU YESSENIA Soal: 1. Dalam Pasal 2 ayat 1 UUPA disebutkan “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.” Jelaskan apa makna yang dimaksudkan dengan “dikuasai oleh Negara” dalam pasal tersebut! Jawab: 1. Mengenai maknanya dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 2 dimana diatur wewenang hak menguasai dari Negara tersebut, yaitu untuk: a. Mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan angkasa. Seperti yang tertulis dalam pasal diatas, kata “dikuasai” tidaklah berarti Negara “memiliki” namun hanyalah memberikan wewenang kepada Negara untuk melaksanakan tugasnya sebagai organisasi kekuasaan tertinggi untuk mengatur, menyelenggarakan, menentukan, dan mengawasi sepanjang yang ditentukan oleh peraturan Undang-Undang. Wewenang tersebut pun harus digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal ini tertulis dalam pasal 2 ayat 3, artinya hak menguasai dari Negara ini pada dasarnya bersifat mengedepankan kebutuhan rakyat. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 4 hak menguasai dari Negara ini juga dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat dan daerah-daerah Swatantra sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuanketentuan Peraturan Pemerintah. Pada hakikatnya Negara menguasai secara bersama-sama dengan rakyat sebab didalamnya terdapat hak-hak yang dimiliki oleh rakyat secara individual, maka penguasaan tersebut dapat dibilang bersifat kolektif. Soal: 2. Apakah yang dimaksud dengan hak sewa untuk bangunan? Bagaimana dengan hak sewa atas bangunan? Jelaskan perbedaannya! Jawab: 2. Mengenai hak sewa untuk bangunan diatur dalam Pasal 44-45 UUPA. Menurut pasal 44 ayat 1, hak sewa untuk bangunan terjadi apabila seseorang atau badan hukum berhak untuk

mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Dalam hak sewa untuk bangunan, yang menjadi objek sewa adalah tanah hak milik kosong yang nantinya akan didirikan bangunan oleh penyewa. Sedangkan hak sewa atas bangunan, yang menjadi objek sewa adalah bangunannya. Soal: 3. Apakah hak gadai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA dan hak gadai dalam Pasal 1150 BW adalah sama? Jelaskan alasan saudara! Jawab: 3. Pengertian hak gadai yang dalam Pasal 53 UUPA tidak tertera secara jelas dalam ketentuan trsebut, namun yang dimaksudkan adalah hak gadai atas tanah. Artinya bahwa yang menjadi objek gadai adalah tanah. Sedangkan gadai dalam Pasal 1150 BW berbicara mengenai hak gadai atas barang bergerak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak gadai dalam UUPA dan hak gadai dalam BW tersebut adalah berbeda, yakni mengenai objek gadainya.